Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di SMK. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait implementasi Kurikulum 2013 di lapangan serta membantu mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Program ini diarahkan kepada 870 SMK sasaran dan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp75 juta.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK
1.
KODE JUKNIS
:
24-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PENDAMPINGAN
KURIKULUM 2013 SMK
3.
TUJUAN
:
a.
b.
c.
d.
IMPLEMENTASI
Memberikan
pemahaman
strategi
implementasi Kurikulum 2013, materi ajar,
dan perancangan model pembelajaran
pada pendidikan
Meningkatkan kemampuan praktis dalam
menerapkan materi ajar dan perancangan
model pembelajaran
Memberikan pendampingan implementasi
Kurikulum
2013
pada
proses
pembelajaran di sekolah, serta membantu
memberikan solusi kontekstual dalam
menyelesaikan
permasalahan
yang
dihadapi saat implementasi Kurikulum
2013 di sekolah
Membangun budaya mutu sekolah melalui
penerapan kurikulum secara inovatif,
kontekstual, dan berkelanjutan.
4.
SASARAN
:
870 (delapan ratus tujuh puluh) SMK Klaster
5.
NILAI BANTUAN
:
Rata-rata Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta) per SMK Klaster
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
a.
b.
c.
d.
Pertemuan awal (koordinasi)
Pendampingan ke SMK sasaran
Pembahasan hasil pendampingan
Administrasi dan pelaporan
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
:
a.
Direktorat Pembinaan SMK melakukan
sosialisasi dan koordinasi program dengan
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
b.
ii

4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
:
a. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/
sedang melaksanakan program Direktorat
Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan
Propinsi/Kabupaten/ Kota, antara lain :
SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB,
SMK SSN, SMK Pusat Layanan TIK.
b. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana,
prasarana)
yang
memadai
untuk
mendukung
kegiatan
pendampingan
implementasi Kurikulum 2013.
c. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah,
dipandang efektif dan efisien untuk
menyelenggarakan
pendampingan
implementasi Kurikulum 2013.
d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah
mengisi data SMK di dapokdikmen secara
lengkap di pendataan.dikmen.kemdikbud.
go.id
e. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
SMK
sebagai
Penerima
Bantuan
Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013.
iii

5. 9.
JADUAL
KEGIATAN
:
No
KEGIATAN
1
Inventarisasi SMK
sebagai SMK Klaster
Klarifikasi dan
penetapan SMK
Penerima Bantuan
Pendampingan
Implementasi Kurikulum
2013
Bimbingan teknis dan
penandatanganan
naskah perjanjian
pemberian bantuan
2
3
4
5
6
Penyaluran dana
bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum
2013
Pelaksanaan program
pendampingan
Supervisi dan pelaporan
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Januari
Januari Februari
Maret
Maret
April September
Juni September
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477,5725474
Website : www.ditpsmk.net
E-mail : pembelajaransmk@yahoo.com
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................... 2
C. Dasar Hukum ......................................................................... 2
D. Sasaran ................................................................................. 3
E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 4
F. Nilai Bantuan Dana ................................................................. 4
G. Karakteristik Program Bantuan Dana ...................................... 4
H. Jadwal Kegiatan ..................................................................... 5
BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 6
A. Organisasi .............................................................................. 6
B. Tugas dan Tanggungjawab ..................................................... 6
1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................. 6
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................... 6
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota....................................... 7
4. Sekolah.......................................................................... .. 7
5. Komite Sekolah .................................................................. 7
BAB III. PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN, BIMBINGAN
TEKNIS DAN PENYALURAN DANA .......................................... 9
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana ...................................... 9
B. Mekanisme Penetapan ............................................................ 9
C. Bimbingan Teknis ................................................................... 9
D. Mekanisme Penyaluran Dana ................................................... 9
BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN DANA .................................................................... 11
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana ................................... 11
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana ................... 11
BAB V.
PELAPORAN........................................................................... 12
BAB VI. PENUTUP ............................................................................... 13
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20102014 mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang
diterapkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan
oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu,
Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2014
mencanangkan dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas
yang merupakan hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal
ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan
insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui
penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahankelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Pada tahun 2014,
Kurikulum 2013 diberlakukan pada seluruh SMK.
Secara teoretik keberhasilan suatu kurikulum secara utuh memerlukan
proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan
konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum,
penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan,
penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan tata kelola pelaksanaan
kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.
Langkah awal yang telah
dilakukan dalam rangka persiapan
implementasi Kurikulum 2013 adalah melakukan Pendidikan dan
Pelatihan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh
unsur pendidikan, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan di
sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses
pendidikan. Salah satu strategi untuk memahami dan memantapkan
implementasi Kurikulum 2013, yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 yang diperuntukkan bagi guru,
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Selanjutnya untuk memastikan Kurikulum 2013 SMK diimplementasikan
dengan baik, Direktorat Pembinaan SMK melakukan kegiatan
pendampingan kepada sekolah sasaran.
1

8. Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk penguatan dalam
memahami strategi implementasi Kurikulum 2013 berikut perubahannya
di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang
muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di sekolah.
B. Tujuan
Tujuan bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 adalah
sebagai berikut:
1. Memberikan pemahaman strategi implementasi Kurikulum 2013,
materi ajar, dan perancangan model pembelajaran pada pendidikan
2. Meningkatkan kemampuan praktis dalam menerapkan materi ajar dan
perancangan model pembelajaran
3. Memberikan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada proses
pembelajaran di sekolah, serta membantu memberikan solusi
kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat
implementasi Kurikulum 2013 di sekolah
4. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara
inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
C. Dasar Hukum
Pemberian Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
2

9. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
3

10. D. Sasaran
Sasaran bantuan adalah 870 (delapan ratus tujuh) SMK sebagai SMK
Klaster dalam implementasi Kurikulum 2013.
E. Hasil Yang Diharapkan
1. Meningkatnya pemahaman guru terhadap konsep dan strategi
implementasi Kurikulum 2013, materi ajar, dan perancangan model
pembelajaran pada pendidikan
2. Meningkatkannya kemampuan praktis guru dalam menerapkan materi
ajar dan perancangan model pembelajaran
3. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran melalui implementasi
Kurikulum 2013 di sekolah
4. Terbentuknya budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum
secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
F. Nilai Bantuan Dana
Bantuan diberikan dengan nilai rata-rata Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah) per SMK Klaster.
G. Karakteristik Program Bantuan Dana
1. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 sebagai
penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut
perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai
kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di
sekolah;
2. Dalam hal sekolah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa harus
mengikuti prosedur Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
3. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 diberikan
secara utuh melalui rekening sekolah dan tidak ada pemotongan
dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Jangka waktu penggunaan dana ini sampai dengan bulan juni 2014
dan proses pelaksanaan dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah dana diterima di rekeningsekolah;
5. Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 harus dikelola
secara transparan, menganut azas efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan.
4

11. H. Jadual Kegiatan
No
KEGIATAN
1
Inventarisasi SMK sebagai SMK
Klaster
Klarifikasi dan penetapan SMK
Penerima Bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013
Bimbingan teknis dan
penandatanganan naskah perjanjian
pemberian bantuan
Penyaluran dana bantuan
Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013
Pelaksanaan program
pendampingan
Supervisi dan pelaporan Program
bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013
2
3
4
5
6
WAKTU PELAKSANAAN
(2014)
Januari
Januari - Februari
Maret
Maret
April - September
Juni - september
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
5

12. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Komite Sekolah;
6. Tim Pelaksana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
Setiap unsur yang terlibat dalam Program Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013 sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan
tanggungjawab sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Menetapkan penerima dana bantuan;
d. Melakukan BimbinganTeknis bagi SMK penerima bantuan;
e. Menerima laporan dari SMK Penerima Bantuan ;
f. Melakukan evaluasi laporan;
g. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana
kerekening SMK penerima bantuan;
h. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (sampling);
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013;
6

13. b. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap SMK penerima bantua.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan
institusi terkait;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
bantuan Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
dengan ketentuan yang berlaku;
c. Mengetahui laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013.
4. Sekolah
a. Mengangkat Tim Pelaksana Program Bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013;
b. Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana menyusun program
pelaksanaan pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
c. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian bersama
dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Melaksanakan program bantuan Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013;
e. Bertanggungjawab
penuh
terhadap
pelaksanaan
fisik,
pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013;
f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 kepada Direktorat
Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Komite Sekolah
a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana
Program Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
b. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim
Pelaksana tentang
pelaksanaan
bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013;
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013.
7

14. 6. Tim Pelaksana Bantuan Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
b. Mengkoordinasikan
program
bantuan
Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013 kepada pihak-pihak terkait;
c. Membuat program kerja bantuan Pendampingan Implementasi
Kurikulum 2013;
d. Membuat
rekapitulasi
pembelanjaan/pengeluaran
dana
pendampingan dilengkapi bukti-bukti nota/faktur penerimaan
secara rinci dan kuitansi diarsipkan di sekolah dan disampaikan ke
Direktorat PSMK;
e. Membuat pembukuan penggunaan dana bantuan Pendampingan
Implementasi Kurikulum 2013
f. Menyiapkan
laporan
pelaksanaan
program
bantuan
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 untuk diserahkan
kepada Kepala Sekolah.
8

15. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN, BIMBINGAN TEKNIS,
DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana
1. Diprioritaskan bagi SMK yang pernah/sedang melaksanakan program
Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/
Kota, antara lain : SMK Model/Rujukan, SMK INVEST ADB, SMK SSN,
SMK Pusat Layanan TIK.
2. Memiliki sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) yang memadai untuk
mendukung kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.
3. Ditinjau dari geografis sebaran sekolah, dipandang efektif dan efisien
untuk menyelenggarakan pendampingan implementasi Kurikulum
2013.
4. Telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai Penerima
Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.
B. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
SMK Penerima bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
ditetapkan melalui Keputusan Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada
Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima
bimbingan teknis oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi :
1. Konsepsi dan Implementasi Kurikulum 2013 SMK;
2. Strategi pelaksanaan program bantuan;
3. Pemanfaatan Dana bantuan;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan.
C. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
9

16. 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat
PSMK dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
10

17. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana
Penggunaan dana Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013 dipergunakan antara lain untuk :
1. Pertemuan awal (koordinasi)
2. Pendampingan ke SMK sasaran
3. Pembahasan hasil pendampingan
4. Administrasi dan pelaporan
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk
kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait dikemudian
hari;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian
barang/jasa), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk
pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas
Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan
barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai denga ketentuan
yang berlaku;
6. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi,
keuangan dan teknis kepada Direktur Pembinaan SMK dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas
Pendidikan Provinsi;
7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang
berlaku.
11

18. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013
SMK mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan yang
dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat
memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan
dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan hasil pelaksanaan harus menjelaskan tentang :
1. Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi,
nota/faktur pembelian, bukti setoran pajak;
2. Pelaksanaan program bantuan Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013 SMK.
Seluruh dokumen laporan disimpan secara baik oleh Sekolah Penerima
Bantuan untuk keperluan arsip dan pemeriksaan.
Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi 1
(satu) copy, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1 (satu) copy dan 1 (satu)
copy untuk Direktorat Pembinaan SMK. Khusus laporan untuk Direktorat
Pembinaan SMK dikirim ke:
Direktur Pembinaan SMK
u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax (021) 5725474, 5725477
email: pembelajaransmk@yahoo.com
12

19. BAB VI
PENUTUP
Program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah
awal yang sangat penting untuk mempercepat pemahaman dan keterampilan
dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Program pendampingan ini
dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013
berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi
berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum tersebut di
sekolah.
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK dapat
mewujudkan rencana Program SMK untuk mengimplementasikan Kurikulum
2013 terhadap seluruh SMK. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam
pelaksanaan program ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat
memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sehingga semua
kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 akan berjalan lancar,
apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan
seluruh warga sekolah dan stakeholders, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itu koordinasi/kerjasama
antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan
program.
13