SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional
Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara
Nasional Indonesia;
b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia;
Mengingat . . .
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26
Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang
berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang
Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 109);
6. Peraturan . . .
- 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5120);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Pasal I
1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
c. Nomor . . .
- 4 -
c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA HAMONANGAN LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 124
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
a b c d e f a b c d e f a b c a b c d e f g
BRIGADIR
JENDERAL MAYOR LETNAN
M PRAJURIT PRAJURIT PRAJURIT M SERSAN SERSAN SERSAN SERSAN PEMBANTU PEMBANTU M LETNAN LETNAN M LETNAN LAKS. JENDERAL JENDERAL JENDERAL
K DUA SATU KEPALA KOPRAL KOPRAL KOPRAL K DUA SATU KEPALA MAYOR LETNAN LETNAN K DUA SATU KAPTEN K MAYOR KOLONEL KOLONEL PERTAMA LAKS.MUDA LAKS.MADYA LAKSAMANA
G KELASI KELASI KELASI DUA SATU KEPALA G DUA SATU G G MARS. MARS.MUDA MARS.MADYA MARSEKAL
DUA SATU KEPALA PERTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 1.565.200 1.614.100 1.664.600 1.716.600 1.770.300 1.825.600
1
2 1.614.500 1.665.000 1.717.100 1.770.700 1.826.100 1.883.200
3
4 1.665.500 1.717.500 1.771.200 1.826.600 1.883.700 1.942.600 0 2.003.300 2.065.900 2.130.500 2.197.100 2.265.800 2.336.600
5 1
6 1.718.000 1.771.700 1.827.100 1.884.200 1.943.100 2.003.800 2 2.066.500 2.131.000 2.197.700 2.266.400 2.337.200 2.410.300
7 3
8 1.772.100 1.827.500 1.884.700 1.943.600 2.004.300 2.067.000 4 2.131.600 2.198.200 2.267.000 2.337.800 2.410.900 2.486.300
9 5 0 2.604.400 2.685.800 2.769.800 0 2.856.400 2.945.700 3.037.700 3.132.700 3.230.600
10 1.828.000 1.885.200 1.944.100 2.004.900 2.067.500 2.132.200 6 2.198.800 2.267.600 2.338.400 2.411.500 2.486.900 2.564.700 1 2.644.800 1
11 7 2 2.770.500 2.857.100 2 2.946.400 3.038.500 3.133.500 3.231.500 3.332.500
12 1.885.700 1.944.600 2.005.400 2.068.100 2.132.700 2.199.400 8 2.268.200 2.339.100 2.412.200 2.487.600 2.565.300 2.645.500 3 2.728.200 3
13 9 4 2.857.900 2.947.200 4 3.039.300 3.134.300 3.232.300 3.333.400 3.437.600
14 1.945.100 2.005.900 2.068.600 2.133.300 2.200.000 2.268.800 10 2.339.700 2.412.800 2.488.200 2.566.000 2.646.200 2.729.000 5 2.814.300 5
15 11 6 2.948.000 3.040.100 6 3.135.200 3.233.200 3.334.200 3.438.500 3.546.000
16 2.006.500 2.069.200 2.133.900 2.200.600 2.269.400 2.340.300 12 2.413.500 2.488.900 2.566.700 2.646.900 2.729.700 2.815.000 7 2.903.000 7
17 13 8 3.040.900 3.136.000 8 3.234.000 3.335.100 3.439.400 3.546.900 3.657.800
18 2.069.700 2.134.400 2.201.100 2.270.000 2.340.900 2.414.100 14 2.489.600 2.567.400 2.647.600 2.730.400 2.815.700 2.903.800 9 2.994.500 9
19 15 10 3.136.800 3.234.900 10 3.336.000 3.440.300 3.547.800 3.658.700 3.773.100
20 2.135.000 2.201.700 2.270.600 2.341.500 2.414.700 2.490.200 16 2.568.100 2.648.300 2.731.100 2.816.500 2.904.500 2.995.300 11 3.089.000 11
21 17 12 3.235.700 3.336.900 12 3.441.200 3.548.800 3.659.700 3.774.100 3.892.100
22 2.202.300 2.271.200 2.342.100 2.415.400 2.490.900 2.568.700 18 2.649.000 2.731.800 2.817.200 2.905.300 2.996.100 3.089.800 13 3.186.400 13
23 19 14 3.337.800 3.442.100 14 3.549.700 3.660.700 3.775.100 3.893.100 4.014.800
24 2.271.800 2.342.800 2.416.000 2.491.500 2.569.400 2.649.700 20 2.732.600 2.818.000 2.906.100 2.996.900 3.090.600 3.187.200 15 3.286.800 15
25 21 16 3.443.000 3.550.600 16 3.661.600 3.776.100 3.894.100 4.015.900 4.141.400
26 2.343.400 2.416.600 2.492.200 2.570.100 2.650.400 2.733.300 22 2.818.700 2.906.800 2.997.700 3.091.400 3.188.000 3.287.700 17 3.390.500 17
27 23 18 3.551.600 3.662.600 18 3.777.100 3.895.200 4.016.900 4.142.500 4.272.000
28 2.417.300 2.492.800 2.570.800 2.651.100 2.734.000 2.819.500 24 2.907.600 2.998.500 3.092.200 3.188.900 3.288.600 3.391.400 19 3.497.400 19
25 20 3.663.600 3.778.100 20 3.896.200 4.018.000 4.143.600 4.273.100 4.406.700
26 2.999.300 3.093.000 3.189.700 3.289.400 3.392.300 3.498.300 21 3.607.700 21
27 22 3.779.100 3.897.200 22 4.019.100 4.144.700 4.274.200 4.407.900 4.545.600
28 3.093.900 3.190.600 3.290.300 3.393.200 3.499.200 3.608.600 23 3.721.400 23
29 24 3.898.300 4.020.100 24 4.145.800 4.275.400 4.409.000 4.546.800 4.689.000 4.835.600 4.986.700
30 3.191.400 3.291.200 3.394.100 3.500.200 3.609.600 3.722.400 25 3.838.800 25
31 26 4.021.200 4.146.900 26 4.276.500 4.410.200 4.548.000 4.690.200 4.836.800 4.988.000 5.144.000
32 3.292.000 3.395.000 3.501.100 3.610.500 3.723.400 3.839.800 27 3.959.800 27
28 4.148.000 4.277.600 28 4.411.400 4.549.300 4.691.500 4.838.100 4.989.400 5.145.300 5.306.200
29 4.084.700 29
30 4.278.800 4.412.500 30 4.550.500 4.692.700 4.839.400 4.990.700 5.146.700 5.307.600 5.473.500
31 4.213.500 31
32 4.413.700 4.551.700 32 4.693.900 4.840.700 4.992.000 5.148.000 5.309.000 5.474.900 5.646.100
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
TAMTAMA
ttd.
BINTARA
GOLONGAN III
PERWIRA PERTAMA
GOLONGAN IV
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
GOLONGAN I
PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI
GOLONGAN II

More Related Content

What's hot

Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019NafaRudin1
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaNandang Sukmara
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Eko Rochadi
 
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsPp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsiskandar ridwan
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Ulfah Hanum
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...Winarto Winartoap
 
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalPp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
 
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Ulfah Hanum
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013IdnJournal
 

What's hot (17)

Pp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pnsPp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pns
 
780
780780
780
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & duda
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsPp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
 
PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013
 
Pp no 41_2014
Pp no 41_2014Pp no 41_2014
Pp no 41_2014
 
Makalah inel
Makalah inelMakalah inel
Makalah inel
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
 
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalPp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
 
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
 
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...
 
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
Pmk no. 84 ttg juknis dana alokasi khusus bidkes ta 2015
 
Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013Kepmensos no. 147 tahun 2013
Kepmensos no. 147 tahun 2013
 

Viewers also liked

Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014
Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014
Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014Winarto Winartoap
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Winarto Winartoap
 
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...Mbahkong Han Tompo Ijo
 
1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunan1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunanWinarto Winartoap
 
1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunan1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunanWinarto Winartoap
 
SOAL UN TGB
SOAL UN TGBSOAL UN TGB
SOAL UN TGB87bayu87
 
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-20141049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014SMK Negeri 2 Tamiang Layang
 

Viewers also liked (7)

Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014
Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014
Salinan lampiran kisi kisi usm sd-mi 2013-2014
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
 
1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunan1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunan
 
1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunan1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunan
 
SOAL UN TGB
SOAL UN TGBSOAL UN TGB
SOAL UN TGB
 
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-20141049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
 

Similar to Pp 31 th 2015 gaji tni 2015

Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsiskandar ridwan
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015 agus ranu
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfanggasukma4
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfanggasukma4
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfCI kumparan
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfantono6
 
Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015agus ranu
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAPenyalur Alat Kesehatan
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018FYusufFadhilah
 
Permenpan2013 028 (1)
Permenpan2013 028 (1)Permenpan2013 028 (1)
Permenpan2013 028 (1)gani_asa
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakCodename Mfsyah
 

Similar to Pp 31 th 2015 gaji tni 2015 (20)

Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022
 
SP3IP
SP3IPSP3IP
SP3IP
 
Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018
 
Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Permenpan2013 028 (1)
Permenpan2013 028 (1)Permenpan2013 028 (1)
Permenpan2013 028 (1)
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 

More from Winarto Winartoap

Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoranWinarto Winartoap
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisataWinarto Winartoap
 
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunakWinarto Winartoap
 
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringanWinarto Winartoap
 

More from Winarto Winartoap (20)

Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata
 
3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri
 
3049 kst-farmasi
3049 kst-farmasi3049 kst-farmasi
3049 kst-farmasi
 
3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan
 
3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan
 
2089 kst-multimedia
2089 kst-multimedia2089 kst-multimedia
2089 kst-multimedia
 
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
 
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
 

Pp 31 th 2015 gaji tni 2015

  • 1. SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia; b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia; Mengingat . . .
  • 2. - 2 - Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109); 6. Peraturan . . .
  • 3. - 3 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasal I 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19); b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152); c. Nomor . . .
  • 4. - 4 - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27); d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25); e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37); f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32); g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25); h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33); i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
  • 5. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 124
  • 6. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG a b c d e f a b c d e f a b c a b c d e f g BRIGADIR JENDERAL MAYOR LETNAN M PRAJURIT PRAJURIT PRAJURIT M SERSAN SERSAN SERSAN SERSAN PEMBANTU PEMBANTU M LETNAN LETNAN M LETNAN LAKS. JENDERAL JENDERAL JENDERAL K DUA SATU KEPALA KOPRAL KOPRAL KOPRAL K DUA SATU KEPALA MAYOR LETNAN LETNAN K DUA SATU KAPTEN K MAYOR KOLONEL KOLONEL PERTAMA LAKS.MUDA LAKS.MADYA LAKSAMANA G KELASI KELASI KELASI DUA SATU KEPALA G DUA SATU G G MARS. MARS.MUDA MARS.MADYA MARSEKAL DUA SATU KEPALA PERTAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1.565.200 1.614.100 1.664.600 1.716.600 1.770.300 1.825.600 1 2 1.614.500 1.665.000 1.717.100 1.770.700 1.826.100 1.883.200 3 4 1.665.500 1.717.500 1.771.200 1.826.600 1.883.700 1.942.600 0 2.003.300 2.065.900 2.130.500 2.197.100 2.265.800 2.336.600 5 1 6 1.718.000 1.771.700 1.827.100 1.884.200 1.943.100 2.003.800 2 2.066.500 2.131.000 2.197.700 2.266.400 2.337.200 2.410.300 7 3 8 1.772.100 1.827.500 1.884.700 1.943.600 2.004.300 2.067.000 4 2.131.600 2.198.200 2.267.000 2.337.800 2.410.900 2.486.300 9 5 0 2.604.400 2.685.800 2.769.800 0 2.856.400 2.945.700 3.037.700 3.132.700 3.230.600 10 1.828.000 1.885.200 1.944.100 2.004.900 2.067.500 2.132.200 6 2.198.800 2.267.600 2.338.400 2.411.500 2.486.900 2.564.700 1 2.644.800 1 11 7 2 2.770.500 2.857.100 2 2.946.400 3.038.500 3.133.500 3.231.500 3.332.500 12 1.885.700 1.944.600 2.005.400 2.068.100 2.132.700 2.199.400 8 2.268.200 2.339.100 2.412.200 2.487.600 2.565.300 2.645.500 3 2.728.200 3 13 9 4 2.857.900 2.947.200 4 3.039.300 3.134.300 3.232.300 3.333.400 3.437.600 14 1.945.100 2.005.900 2.068.600 2.133.300 2.200.000 2.268.800 10 2.339.700 2.412.800 2.488.200 2.566.000 2.646.200 2.729.000 5 2.814.300 5 15 11 6 2.948.000 3.040.100 6 3.135.200 3.233.200 3.334.200 3.438.500 3.546.000 16 2.006.500 2.069.200 2.133.900 2.200.600 2.269.400 2.340.300 12 2.413.500 2.488.900 2.566.700 2.646.900 2.729.700 2.815.000 7 2.903.000 7 17 13 8 3.040.900 3.136.000 8 3.234.000 3.335.100 3.439.400 3.546.900 3.657.800 18 2.069.700 2.134.400 2.201.100 2.270.000 2.340.900 2.414.100 14 2.489.600 2.567.400 2.647.600 2.730.400 2.815.700 2.903.800 9 2.994.500 9 19 15 10 3.136.800 3.234.900 10 3.336.000 3.440.300 3.547.800 3.658.700 3.773.100 20 2.135.000 2.201.700 2.270.600 2.341.500 2.414.700 2.490.200 16 2.568.100 2.648.300 2.731.100 2.816.500 2.904.500 2.995.300 11 3.089.000 11 21 17 12 3.235.700 3.336.900 12 3.441.200 3.548.800 3.659.700 3.774.100 3.892.100 22 2.202.300 2.271.200 2.342.100 2.415.400 2.490.900 2.568.700 18 2.649.000 2.731.800 2.817.200 2.905.300 2.996.100 3.089.800 13 3.186.400 13 23 19 14 3.337.800 3.442.100 14 3.549.700 3.660.700 3.775.100 3.893.100 4.014.800 24 2.271.800 2.342.800 2.416.000 2.491.500 2.569.400 2.649.700 20 2.732.600 2.818.000 2.906.100 2.996.900 3.090.600 3.187.200 15 3.286.800 15 25 21 16 3.443.000 3.550.600 16 3.661.600 3.776.100 3.894.100 4.015.900 4.141.400 26 2.343.400 2.416.600 2.492.200 2.570.100 2.650.400 2.733.300 22 2.818.700 2.906.800 2.997.700 3.091.400 3.188.000 3.287.700 17 3.390.500 17 27 23 18 3.551.600 3.662.600 18 3.777.100 3.895.200 4.016.900 4.142.500 4.272.000 28 2.417.300 2.492.800 2.570.800 2.651.100 2.734.000 2.819.500 24 2.907.600 2.998.500 3.092.200 3.188.900 3.288.600 3.391.400 19 3.497.400 19 25 20 3.663.600 3.778.100 20 3.896.200 4.018.000 4.143.600 4.273.100 4.406.700 26 2.999.300 3.093.000 3.189.700 3.289.400 3.392.300 3.498.300 21 3.607.700 21 27 22 3.779.100 3.897.200 22 4.019.100 4.144.700 4.274.200 4.407.900 4.545.600 28 3.093.900 3.190.600 3.290.300 3.393.200 3.499.200 3.608.600 23 3.721.400 23 29 24 3.898.300 4.020.100 24 4.145.800 4.275.400 4.409.000 4.546.800 4.689.000 4.835.600 4.986.700 30 3.191.400 3.291.200 3.394.100 3.500.200 3.609.600 3.722.400 25 3.838.800 25 31 26 4.021.200 4.146.900 26 4.276.500 4.410.200 4.548.000 4.690.200 4.836.800 4.988.000 5.144.000 32 3.292.000 3.395.000 3.501.100 3.610.500 3.723.400 3.839.800 27 3.959.800 27 28 4.148.000 4.277.600 28 4.411.400 4.549.300 4.691.500 4.838.100 4.989.400 5.145.300 5.306.200 29 4.084.700 29 30 4.278.800 4.412.500 30 4.550.500 4.692.700 4.839.400 4.990.700 5.146.700 5.307.600 5.473.500 31 4.213.500 31 32 4.413.700 4.551.700 32 4.693.900 4.840.700 4.992.000 5.148.000 5.309.000 5.474.900 5.646.100 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO TAMTAMA ttd. BINTARA GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA GOLONGAN IV PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA GOLONGAN I PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI GOLONGAN II