peresmian pabrik baja

1. N AV I G A S I
BISNIS
T E R P E R C AYA
Selasa, 24 Desember 2013
Tahun XXIX No. 9639 Terbit 28 halaman
0,14%
IHSG
4.189,61
23/12/2013
0,36%
Hang Seng
BI-27
354,83
23/12/2013
0,48%
22.921,56
23/12/2013
0,07%
Nikkei
15.870,42
20/12/2013
0,70%
STI
3.116,22
23/12/2013
0,01%
USD
12.246,00
23/12/2013
0,30%
EUR
16.753,17
23/12/2013
PERESMIAN KRAKATAU POSCO
(kanan) meresmikan pabrik
baja PT Krakatau Posco disaksikan Dirut PT Krakatau
Steel Tbk. Irvan K. Hakim
(dari kiri), Wakil Menteri
Perdagangan Korea Selatan
Kim Jae Hong, Ibu Negara
Ani Yudhoyono, Menteri
BUMN Dahlan Iskan dan
Menteri Perindustrian MS
Hidayat di Cilegon, Banten,
Senin, (23/12). Pabrik senilai
Rp35 triliun itu pada tahun
pertama diharapkan mencapai utilitas hingga 70%-80%,
setara 3 juta ton per tahun.
Rumgapres/Abror Rizky
REGULASI PASAR MODAL
OJK Siapkan
Kado Tahun Baru
Bisnis/Nurul Hidayat
XL Axiata Hasnul Suhaimi menghadiri
sebuah acara di Jakarta, belum lama ini.
Dia mengatakan rencana akuisisi Axis
oleh XL yang diajukan telah disetujui
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merampungkan beberapa aturan baru pada tahun depan, salah
satunya tentang penawaran umum berkelanjutan (PUB)
efek saham guna mempermudah proses pendaftaran.
23
Maftuh Ihsan & Lavinda
redaksi@bisnis.co.id
58 Perusahaan Ajukan
Penangguhan UMP
6
Fee Penjaminan
Emisi Turun
13
Izin Investasi Padat
Modal Direm
22
TIDAK TERBIT
Sehubungan dengan libur Hari
Raya Natal, Bisnis Indonesia
tidak terbit pada Rabu, 25
Desember 2013 dan Kamis 26
Desember 2013. Pembaca
tetap dapat mengikuti beritaberita Bisnis melalui situs
www.bisnis.com. Harian ini
kembali menemui pembaca
pada Jumat, 27 Desember
2013.
• Penerbit
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal OJK, menuturkan tujuan utama PUB saham adalah menyederhanakan
pendaftaran saham perdana sehingga emiten dapat menawarkan saham secara bertahap.
“Nanti akan dilihat dari jumlah saham
yang ditawarkan. Akan ada periode berapa
lama batasnya dia menawarkan saham itu,
jadi tidak perlu daftar berkali-kali,” katanya, Senin (23/12).
Selain itu, OJK juga akan mulai menerapkan e-registration untuk mempermudah pendaftaran bagi emiten yang ingin
melepas saham perdana ke publik serta
menyederhanakan aturan bagi usaha kecil
dan menengah (UKM) yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Nomor
IX.C.7 dan Peraturan Nomor IX.C.8 mengenai Pernyataan Pendaftaran serta Pedoman
Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil oleh Perusahaan Menengah dan Kecil. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan
bagi perusahaan menengah dan kecil untuk melakukan kegiatan di pasar modal.
“Kami juga akan memberikan sosialisasi
kepada kurang lebih 100 calon emiten di
beberapa kota besar mengenai cara untuk
masuk pasar modal,” paparnya.
Hingga kini, OJK juga tengah memproses beberapa penerbitan efek pada tahun
depan yang terdiri dari initial public offering (IPO), rights issue, obligasi, dan permohonan penawaran umum pemegang saham. Nilai total emisi efek pada tahun
depan yang sedang diproses mencapai
Rp6,8 triliun. (Lihat tabel)
Selain di pasar saham, OJK juga bertekad
memacu pasar obligasi khususnya pengembangan obligasi daerah yang bekerja
sama dengan World Bank dan Direktorat
SGD
9.672,68
23/12/2013
0,31%
JPY(100)
11.769,93
23/12/2013
AKUISISI INHEALTH
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
Akuisisi Axis: Presiden Direktur PT
0,05%
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi
aturan penerbitan obligasi daerah.
“Mungkin akan ada revisi peraturan penerbitan obligasi daerah, contohnya terkait
audit keuangan daerah yang dilakukan
BPK [Badan Pemeriksa Keuangan]. Padahal
menurut aturan harus melalui lembaga
audit khusus,” paparnya.
Pada tahun ini, sebanyak 179 reksa dana
mendapat izin efektif dari OJK sehingga
total reksa dana yang beredar di pasar
mencapai 830 reksa dana.
Guna mengembangkan industri tersebut, OJK akan merevisi Peraturan Nomor
V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual
Efek Reksa Dana (APERD), untuk memperluas jalur distribusi reksa dana dengan
memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD.
BUTUH SOSIALISASI
Terkait dengan wacana penerapan aturan penawaran umum berkelanjutan saham, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia
(AEI) Airlangga Hartanto meminta regulator untuk menyosialisasikan lebih detail
Sejumlah
Aturan Baru
dan Rencana
OJK pada
2014
OJK akan merevisi aturan
untuk memperluas jalur distribusi reksa dana.
Regulator diminta menyosialisasikan berbagai aturan
baru yang disiapkan.
lagi aturan tersebut agar bisa diketahui
dampak positif dan negatif saat direalisasikan.
“Saya belum membaca aturan tersebut,
jadi belum bisa berkomentar banyak.
Kinerja OJK pun belum bisa dievaluasi
karena baru saja beroperasi setahun terakhir,” ujarnya kepada Bisnis.
Sepanjang 2013, OJK mencatat sebanyak
34 perusahaan melakukan pelanggaran di
pasar modal, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran perdagangan efek.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Nurhaida menyebutkan perusahaan pelanggar terdiri dari 19 emiten dan 15 perusahaan efek.
Sayangnya, dia enggan menyebutkan
nama-nama perusahaan tersebut dengan
dalih proses pemeriksaan pelanggaran perusahaan tersebut masih berlangsung sehingga identitas pelanggar tidak bisa diungkap.
Secara umum dijelaskan, pelanggaran
yang terjadi antara lain terkait transaksi
afiliasi, perubahan kegiatan usaha inti,
penambahan modal tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu, dan transaksi perdagangan efek.
Konsorsium
BUMN Siapkan
Rp1,75 Triliun
Herdiyan & Yodie Hardiyan
redaksi@bisnis.co.id
JAKARTA—PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.
bersama dua perusahaan
lain yakni PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan PT
Jasa Indonesia (Persero)
resmi mengakuisisi PT
Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia (InHealth) senilai Rp1,75 triliun.
Direktur Utama Bank
Mandiri Budi Gunadi Sadikin menjelaskan nantinya perseroan akan memiliki 80% saham anak
usaha PT Askes (Persero)
itu, sedangkan Kimia Farma dan Jasa Indonesia
(Jasindo) masing-masing
menguasai 10%.
“Ini merupakan upaya
mendukung program pemerintah dan memperkuat sinergi BUMN,” ujarnya di sela-sela penandatanganan
perjanjian
pengikatan jual beli saham bersyarat dalam
rangka pengambilalihan
saham Inhealth di Jakarta, Senin (23/12).
Secara regulasi, katanya, Askes akan berubah
menjadi BPJS Kesehatan
mulai 1 Januari 2014 sehingga tidak bisa lagi memiliki anak usaha di bidang asuransi.
Padahal, industri asuransi kesehatan merupakan mesin pertumbuhan
karena tumbuh rata-rata
20% per tahun.
Oleh sebab itu, nantinya Inhealth akan bersinergi dengan PT Axa
Mandiri Financial Services, salah satu anak perusahaan Bank Mandiri.
Sebagai informasi, aset
Axa Mandiri saat ini mencapai Rp15,3 triliun per
September 2013 dengan
annual first year premium
(premi tahun pertama)
sebesar Rp2,27 triliun.
Terkait dengan proses
akuisisi, Budi menjelaskan hal itu akan dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama, Bank
Mandiri akan mengambil
alih 60% saham Inhealth,
sedangkan Kimia Farma
dan Jasindo masing-masing memiliki 10% saham. Sementara itu, 20%
sisanya dimiliki Askes.
Tahap kedua, akan dilakukan setelah masa
transisi peralihan Askes
menjadi BPJS Kesehatan
selesai. Hal ini untuk memastikan bahwa segala
sesuatu dalam periode
transisi, khususnya setelah penerapan BPJS, dapat berlangsung lancar.
“Sebelum akhir periode
transisi [hingga 31 Desember 2014], sisa 20% saham Askes di Inhealth
yang sudah diperjanjikan, akan dijual kepada
Bank Mandiri,” ujarnya.
Inhealth merupakan
perusahaan asuransi kesehatan dengan aset
Rp1,7 triliun serta memiliki jaringan terluas di
Indonesia yang saat ini
melayani 1,1 juta pemegang polis. Hingga kuartal III/2013, laba InHealth
mencapai Rp93,7 miliar
atau tumbuh 15,15% dibandingkan
dengan
Rp81,4 miliar pada periode sebelumnya.
Menteri BUMN Dahlan
Iskan
menambahkan
pengalaman Bank Mandiri di sektor asuransi kesehatan dan asuransi jiwa
selama ini menjadi nilai
tambah, khususnya dalam mempercepat sinergi
dengan Jasindo dan Kimia Farma.
E-registration untuk mempermudah pendaftaran IPO
Penawaran umum saham berkelanjutan untuk saham. Emiten boleh
menerbitkan efek saham secara bertahap.
Revisi dan penyederhanaan aturan terkait rencana usaha kecil dan
menengah (UKM) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia.
Mengundang 100 perusahaan untuk konsultasi bagaimana masuk ke pasar
modal melalui IPO.
Realisasi Emisi Efek*
Pipeline Emisi 2014
Emisi
Emisi
IPO
Rights Issue
Obligasi Korporasi
Total 2013
Total 2012
Nilai Jumlah
(Rp triliun) Emiten
26
15,98
40,58
30
57,77
50
114,33
102
117,27
108
* Ket: per 20 Desember 2013
IPO
Rights Issue
Obligasi
Penawaran umum
pemegang saham
Total
Jumlah
Emiten
5 emiten
3 emiten
4 emiten
1 emiten
13 emiten
Nilai
Rp633,2 miliar
Rp3,5 triliun
Rp2,6 triliun
Rp27 miliar
Rp6,8 triliun
BISNIS/RADITYO EKO
Sumber: OJK
JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Editor's Choice
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT PLN Batam, anak
usaha PT PLN (Persero), akan
melakukan IPO saham pada
kuartal I/2014.
Kondisi perekonomian global
membuat pemerintah menerkanerka dalam memproyeksikan
pertumbuhan manufaktur 2014.
Eceran: Rp5.900
(Pulau Jawa)
Rp6.200 (Luar Jawa)
Kepentingan Pejabat Didahulukan
Anggi Oktarinda & Farodlilah Muqoddam
redaksi@bisnis.co.id
A
da kabar gembira. Namun, kabar tersebut hanya untuk kalangan terbatas. Kalangan elite
yang memiliki akses kekuasaan.
Apakah itu?
Mulai awal tahun depan, para menteri,
pejabat tertentu, dan ketua atau anggota
lembaga negara serta anggota keluarga-
Redaksi & Marketing
(021) 57901023
nya akan mendapat tunjangan pelayanan
kesehatan rumah sakit di luar negeri
melalui mekanisme asuransi kesehatan.
Hal itu ditetapkan sehubungan dengan
mulainya Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2014. Aturan terkait hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 105/ 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember 2013.
sirkulasi@bisnis.co.id
iklan@bisnis.co.id
redaksi@bisnis.co.id
Menurut aturan tersebut, pemerintah
mempertimbangkan risiko dan beban
tugas menteri dan pejabat tertentu, serta
ketua dan anggota lembaga negara perlu
mendapatkan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan diri.
Dalam Perpres disebutkan para menteri
dan pejabat berhak memperoleh pelayanan kesehatan paripurna atau pensiun.
• Bersambung
epaper.bisnis.com
11
@bisniscom
bisnis.com
www.bisnis.com

2. VARIA
12
Tersangka Korupsi: Mantan
Bupati Karanganyar, Jawa Tengah,
Rina Iriani (tengah), didampingi pengacaranya seusai diperiksa 6,5 jam di
Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejakti)
Jateng, di Kota Semarang, Senin
(23/12). Dia jadi tersangka kasus
korupsi dana subsidi perumahan.
Selasa, 24 Desember 2013
JIBI/Solopos/Insetyonoto
KASUS BAILOUT CENTURY
LAPORAN KERUGIAN NEGARA
Negara Rugi
Rp7,4 Triliun
Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan Hadi
Poernomo (kiri) menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas
Pendanaan Jangka Pendek
kepada Bank Century dan
proses penetapan Bank
Century sebagai bank gagal
berdampak sistemik kepada
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham
Samad, di Jakarta, Senin
(23/12).
JAKARTA—Setelah lebih dari 5 tahun kasus Century bergulir, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya merilis laporan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus bailout Bank Century,
Senin (23/12).
Mia Chitra Dinisari
redaksi@bisnis.co.id
Dari perhitungan BPK, total kerugian negara
dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka
pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik mencapai
Rp7,4 triliun.
Secara resmi, perhitungan itu diserahkan ke
KPK setelah lembaga antirasuah itu mengirim
surat kepada BPK pada 15 April 2013 mengenai
permintaan kalkulasi kerugian akibat bailout
bank milik Robert Tantular itu.
Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan pada
kasus FPJP Bank Century, negara dirugikan
Rp689,39 miliar. ”Nilai tersebut merupakan penyaluran FPJP dari Bank Indonesia [BI] kepada
Bank Century pada 14 November 2008, 17
November 2008, dan 18 November 2008,” kata
Hadi.
Kemudian, dari penetapan tim Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) yang menyatakan Bank
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik,
kerugian negara senilai Rp6,7 triliun. Total kerugian negara dalam kasus Century mencapai Rp7,4
triliun.
NILAI KESELURUHAN
Hadi menjelaskan angka itu merupakan keseluruhan dari penyaluran penyertaan modal sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) kepada Bank Century pada periode 24
November 2008 sampai dengan 24 Juli 2009.
Dia mengatakan sebenarnya perhitungan kerugian negara itu sudah rampung sejak 20 Desember
Nilai kerugian kasus Century
dari penyaluran penyertaan modal
sementara (PMS) oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) periode
24 November 2008 -24 Juli 2009.
KPK mempelajari laporan BPK
untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam skandal Century.
2013, tetapi baru secara resmi diserahkan pada
KPK kemarin.
Berdasarkan laporan itu, Ketua KPK Abraham
Samad menyatakan KPK dapat menjerat pihak
lain yang diduga terlibat dalam kasus itu. Laporan
itu, kata dia, akan dipelajari dan dievaluasi oleh
KPK untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan
pihak lain.
”Ya pasti akan kami telusuri berdasarkan fakta
dan laporan,” ujarnya.
Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan
satu tersangka yakni mantan Deputi Bidang IV
Pengelolaan Devisa BI, Budi Mulya, yang dikenai
pasal penyalahgunaan kewenangan dari Pasal 3
UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU
No. 20/2001.
Sementara itu, mantan Deputi Bidang V
Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang
yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. KPK juga memeriksa mantan
Gubernur BI, Boediono yang kini menjadi Wakil
Presiden hingga sejumlah pejabat lain.
Antara/Puspa Perwitasari
BURSA CAPRES
Jokowi Tak Terbendung
JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo (Jokowi) tak terbendung
dalam berbagai survei calon presiden
(capres). Berdasarkan hasil survei Charta
Politika, sebanyak 38,4% responden memilih Jokowi sebagai capres.
Posisi kedua ditempati Prabowo
Subianto dengan perolehan suara 11,2%.
Kemudian Aburizal Bakrie di posisi ketiga dengan jumlah dukungan 8,3%.
”Perolehan suara Jokowi selalu di atas
40% bila dipasangkan dengan siapa pun.
Namun, apabila Jokowi maju sebagai
cawapres dipasangkan dengan Megawati,
perolehan suara turun menjadi 23,3%,”
ujar Direktur Eksekutif Charta Politika,
Yunarto Wijaya, ketika memaparkan hasil
survei di Gedung DPR, Senin (23/12).
Sementara itu, PDIP memperoleh dukungan suara 15,8%, Golkar 12,6%,
Gerindra 7,8%, Demokrat 7,4%, PKB
5,9%, PAN 4,4%, Hanura 4,1%, Nasdem
3,9%, PKS 3,8%, PPP 3,8%, PBB 0,4%,
dan PKPI 0,3%.
Yunarto menjelaskan sebanyak 38,1%
responden mengemukakan alasannya
mengapa memilih PDIP. Sebagian besar
responden mengaku tertarik dengan figur
Jokowi. Hasil survei juga menyatakan
mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) merupakan pasangan cawapres yang paling tepat
untuk mendampingi Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto,
menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi berbagai hasil survei yang sering menempatkan partainya dan salah satu kadernya pada posisi teratas. Namun, Bambang menyatakan pihaknya tidak akan
terlena dengan berbagai hasil survei.
Dukungan terhadap Jokowi juga datang
dari internal PDIP. Sejumlah kader dan
simpatisan PDIP mendeklarasikan PDIP
Pro Jokowi (Projo). ”Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membawa
perubahan sejati dan membawa bangsa ke
arah kemajuan. Jokowi ada di hati rakyat,
karena rakyat ada di hati Jokowi,” ujar
Sekretaris Koordinator Nasional PDIP Pro
Jokowi, Budi Arie Setiadi, seusai acara
deklarasi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Para penggerak PDIP Pro Jokowi sebagian adalah para penggerak Posko Gotong
Royong Pro Mega pada 1998. .
Sementara itu, hasil survei angket spontan terhadap kaum wanita yang dilakukan
Alumni Fakultas Ilmu Sosial(FIS) Universitas Indonesia (UI) angkatan 1978, Sabtu
(21/12), Jokowi memperoleh 61% suara,
disusul Prabowo (12%), Sri Mulyani
(10%), Jusuf Kalla (8%). (Antara/Fitri
Sartina/Bambang Supriyanto)
Bukan Sido Muncul
Koreksi: Pada artikel halaman 13
edisi Sabtu, 21 Desember 2013 berjudul Ayo Bangkit Kartun Indonesia!, di kolom kedua paragraf pertama, tertulis ”Orang nomor satu di
Jamu Sido Muncul...”, seharusnya ”
Orang nomor satu di Jamu Jago...”.
Maaf atas kekeliruan tersebut.
• Redaksi