Analisis pengakuan akuntansi kredit usaha rakyat bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia cabang Sekayu. Studi ini menganalisis dasar pengakuan kredit usaha rakyat bermasalah di BRI cabang Sekayu pada 2012-2013, yang menunjukkan peningkatan jumlah debitur kredit macet. Kredit usaha rakyat diakui macet apabila angsuran lewat 90 hari.
1. 1
ANALISIS PENGAKUAN AKUNTANSI KREDIT USAHA RAKYAT
BERMASALAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEKAYU
Endang, S.E.,M.M
Dosen Tetap STIE Rahmaniyah Sekayu
Email: endangsriyani.nurdin@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengakuan akuntansi kredit
usaha rakyat (KUR) bermasalah PT. BRI (Persero) Cabang Sekayu. Kredit
Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh
perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yaitu
data kredit usaha rakyat bermasalah tahun 2012 s.d. 2013. Hasil ini menunjukkan
bahwa dasar pengakuan akuntansi kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah
(nonperforming loan) pada PT. BRI (Persero) Cabang Sekayu diakui pada saat
tunggakan angsuran masuk golongan III dan seterusnya atau lebih dari 90 hari.
Berdasarkan analisa data diperoleh terjadinya peningkatan jumlah nasabah kredit
macet dari 47 nasabah kredit macet pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat
menjadi 108, hal ini menunjukkan PT. BRI (Persero) Cabang Sekayu masih
kurang maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga intermediasi.
Dampak dari NPL ini adalah terjadinya kerugian yang sangat potensial bagi
bank, oleh karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.
Kata kunci: Perlakuan Akuntansi Kredit, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah
1.1 Latar Belakang
Industri perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam sistem
perekonomian. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank
berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling
membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang
mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank, sedangkan masyarakat
yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya
dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank.
Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil
usaha atas kredit yang disalurkan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua dana
yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan sesuai dengan yang diharapkan.
Hampir semua bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit bermasalah.
Kredit bermasalah atau kredit macet memberi dampak yang kurang baik bagi
perbankan Indonesia. Resiko yang ditimbulkan atas kredit macet yakni tidak
terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni
2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara
2. 2
Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit atau
Pembiayaan kepada UMKM. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2007,
Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM
dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh
Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi untuk menjamin
implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.
Tahap awal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini disediakan hanya
terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank
Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola
penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan
kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha
Rakyat ini ditujukkan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara
memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.
Salah satu bank yang mengeluarkan kredit usaha rakyat adalah bank BRI
cabang Sekayu yang melayani sebagaian besar kebutuhan kredit masyarakat
Kabupaten Musi Banyuasin. BRI merupakan bank nasional yang pertama kali berdiri
di kota Sekayu, sehingga sangat besar kontribusinya bagi pembangunan
perekonomian di kota itu. Kontribusi tersebut dapat dilihat besarnya aliran modal
usaha dalam bentuk kredit yang telah dikucurkan oleh pihak bank kepada sektor
usaha produktif masyarakat kota Sekayu. Berikut Pertumbuhan kredit usaha rakyat
dari tahun 2012-2013 dalam Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1
Nilai Kredit Macet (Non Performing Loan) KUR
BRI Cabang Sekayu
Tahun 2012
NO Nama Debitur Jumlah Piutang Bunga (%) Tertagih Macet
1 Zulkarnedi 20.000.000 1,04 1.300.000 26.188.000
2 M.yusuf 20.000.000 1,04 1.037.000 26.451.000
3 Rudi Nopriansyah 20.000.000 1,04 1.314.200 26.173.800
4 Akbar Darmawan 15.000.000 1,02 778.000 17.894.000
5 Arie Sulistya 20.000.000 1,03 1.567.000 20.893.000
6 Arief Adnan 5.000.000 1,015 433.200 7.451.467
7 Budi Mulyawan 13.000.000 1,02 745.000 15.437.400
8 Budi Setiawan 10.000.000 1,015 765.800 11.061.200
9 Armia Putriana 10.000.000 1,02 5.430.000 7.018.000
10 Andy Kurniawan 20.000.000 1,04 1.359.000 26.129.000
11 Febri Adi Saputra 8.000.000 1,015 6.043.000 3.418.600
12 Dewi Kartika Sari 14.000.000 1,02 7.790.000 8.658.000
13 Eko Suistiono 12.000.000 1,015 6.600.000 7.592.400
14 Alwin Wicaksono 6.500.000 1,02 3.200.000 3.300.000
15 Nan Nurhayati 20.000.000 1,04 1.678.300 25.809.700
7. 7
Dari Tabel 1 dan 2 dapat dilihat sebagian besar pinjaman bermasalah kredit
usaha rakyat dilakukan oleh nasabah bank BRI mengalami peningkatan selama dua
tahun terakhir. Dari jumlah piutang yang dimiliki oleh 130 nasabah sebanyak 47
nasabah kredit macet pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi
peningkatan kredit macet dari jumlah piutang yang dimiliki oleh 167 nasabah
sebanyak 108 nasabah kredit yang bermasalah. Semakin besar KUR bermasalah yang
dihadapi, akan berpegaruh pada profitabilitas dan modal sendiri yang diharapkan.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul ”ANALISIS
PENGAKUAN AKUNTANSI KREDIT USAHA RAKYAT BERMASALAH
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEKAYU ”.
1.2 Perumusan Masalah
Banyaknya kredit yang disalurkan Bank ke masyarakat yang bermasalah,
maka penulis dapat perrmasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ”Analisis
pengakuan akuntansi kredit usaha rakyat bermasalah pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Sekayu?”
2. LANDASAN TEORI
2.1 Kredit
2.1.1 Pengertian dan Peranan Kredit
Hasibuan (2006:124) menyatakan bahwa Kredit berasal dari bahasa yunani
”credere” yang berarti kepercayaan dan bahasa latin ”creditum” yang artinya
kepercayaan akan kebenaran. Dengan kata lain maka kredit mengandung pengertian
adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada
seseorang atau badan lainnya bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang
akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
Setiap transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran pokok dan bunga
yang harus dibayar debitur. Bank Berperan menyalurkan dana kepada masyarakat.
Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Bahkan
kegiatan bank sebagai lembaga keuangan pemberian kredit merupakan kegiatan
utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan
bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun
dari simpanan banyak maka menyebabkan bank tersebut rugi.
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Kredit
Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat menurut Kasmir (2002:107) sebagai
berikut:
1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
8. 8
Menurut Kasmir (2002:105) mengemukakan tujuan pemberian suatu
kredit, yaitu:
1) Untuk mencari keuntungan.
Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut
terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya
administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2) Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur.
Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi
maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan
dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3) Untuk membantu Pemerintah.
Bahwa dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini.berarti
dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.
Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu
fasilitas kredit menurut Kasmir ( 2002:103) adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan
b. Kesepakatan
c. Jangka waktu
d. Resiko
e. Balas jasa
2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, KUR adalah kredit atau
pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam
bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan
untuk usaha produktif.
Berdasarkan Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha
Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro
adalah sebagai berikut :
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah).
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usahakecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Kriteria
9. 9
usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai
berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000(tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000(dua milyar lima ratus
rupiah).
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan
oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya
adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki
kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
(UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di
sektor usaha produktif antaralain:pertanian, perikanan,dan kelautan, perindustrian,
kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. (Kredit Usaha Rakyat tanpa Jaminan.
http://kredit-usaha-rakyat.co.cc. 20 Desember 2009).
Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari
ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober
2007 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM-K antara
Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri
Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan
Perikanan) Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT.
Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin,
BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara
BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.
2.3 Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan
bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga
mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian
apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak
menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit
bermasalah).
Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai
atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki
kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga
mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam
bentukpembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda
keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang
bersangkutan.
Menurut Siamat (2001:174), menjelaskan kredit bermasalah atau problem
loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat
adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan
kendali debitur, sedangkan menurut PSAK Nomor 31 tahun 2009, kredit bermasalah
(nonperforming loan) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran
10. 10
pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau
kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit
nonperforming terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.
Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada
bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial
kepada bank.
2.4 Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Menurut Ismail (2010:224), akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:
a. Pengakuan pendapatan bunga kredit nonperforming
Nonperforming loan terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman
pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit
nonperforming diakui atas dasar cash basis, yaitu pengakuan pendapatan kredit
pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit
nonperforming diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak
dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.
b. Pembayaran kewajiban kredit nonperforming.
Dalam hal terdapat pembayaran kredit nonperforming, maka bila kredit termasuk
golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah
pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk
pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet,
prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan
untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 54 Tahun 2009
tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang-Piutang Bermasalah terdiri dari:
a. Pelunasan utang melalui pengalihan aset
Sehubungan pelunasan utang melalui pengalihan aset berupa tanah, bangunan, aset
lain, dan piutang kepada kreditur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.
Debitur dapat mengakui keuntungan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi
kewajiban, keuntungan tersebut dihitung dari selisih lebih antara nilai tercatat
utang yang diselesaikan dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
b. Modifikasi persyaratan utang
Dalam pengajuan kredit melalui modifikasi persyaratan tanpa melakukan
pengalihan aset tetapi debitur harus mencatat dampak dari pengajuan kredit
tersebut secara prosfektif sejak saat pengajuan kredit dilaksakan dan tidak boleh
mengubah nilai tercatat pada saat pengajuan kredit, kecuali jika nilai tercatat
tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam
persyaratan baru. Jumlah pembayaran kasa masa depan harus mencakup jumlah
bunga dan jumlah pokok utang periode masa depan tanpa memperhitungkan nilai
tunainya.
c. Kombinasi cara restrukturisasi piutang
Restrukturisasi piutang bermasalah dapat dilakukan dengan penerimaan aset
sebagai penyelesaian piutang dan modifikasi terhadap sisa piutang. Kreditur
mencatat pengajuan kredit dengan pengakuan aset yang akan diterima sebesar nilai
11. 11
wajarnya. Kerugian dari pengurangan jumlah piutang yang tercatat dapat diakui
sebelum restrukturisasi dengan mengurangi taksiran jumlah penyisihan piutang,
kemudian menaikkan taksiran jumlah piutang tidak tertagih. Biaya-biaya lain yang
dikeluarkan oleh kreditur dalam restrukturisasi piutang bermasalah dicatat sebagai
biaya pada saat terjadinya kredit.
Menurut Hariyani (2010:41), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan
oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan
berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (write-
off). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau
penghapusan secara bersyarat atau conditionalwrite-off, dan hapus tagih atau
penghapusan secara mutlak atau absolutewrite-off.
Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil
mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat
menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses
peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).Penyelesaian kredit
bermasalah dilakukan, menurut Hariyani (2010: 99) seperti pada gambar 1 berikut ini.
Gambar 1
Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet
12. 12
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu
yang beralamat di JL.Letnan Munandar No. 397 Kabupaten Musi Banyuasin.
3.2 Data yang digunakan
Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder,
yaitu data :
2) Data Primer
Data Primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual
terjadinya peristiwa.
3) Data Sekunder
Data Sekunder berarti data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri
oleh peneliti.Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh penulis berupa jumlah
Krediat Usaha Rakyat KUR) yang macet dari tahun 2012-2013 pada PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Sekayu.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data
penelitian yang diperlukan menurut Subagyo (2004:37) adalah:
2. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah riset yang dilakukan dengan jalan mendatangi langsung ke
tempat yang berhubungan dengan objek penulisan. Penulisan menggunakan 2
(dua) teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:
Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya
jawab langsung dengan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan objek
penelitian. Dari teknik ini penulis mendapatkan informasi tentang perlakuan
akuntansi kredit bermasalah disektor KUR pada PT. Bank Rakyak Indonesia
Cabang Sekayu.
Dokumentasi, pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen
atau bukti tertulis atau catatan-catatan tertulis perusahaan guna melengkapi
penelitian informasi didapat penulis dari teknik ini adalah informasi tentang
sejarah perusahaan.
3. Studi kepustakaan
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca buku-buku,
laporan-laporan serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah
perlakuan akuntansi kredit bermasalah disektor KUR pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Sekayu.
3.4 Teknik Analisis Data
Data yang diperlukan dalam penelitian diolah dengan menggunakan teknik
tertentu. Subagyo (2006:106), membagi teknik analisis data menjadi:
1. Teknik Analisis Kualitatif
13. 13
Suatu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian
kemudian dikaitkan dengan data yang lainnnya untuk mendapatkan penjelasan
terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru
ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.
2. Teknik Analisis Kuantitatif
Suatu analisis data yang dituangkan dalam bentuk angka untuk gambaran
sehingga menentukan suatu penjelasan dari angka-angka atau
memeperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran
baru kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.
Berdasarkan uraian diatas, maka teknik analisis data yang digunakan
dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.Data
yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematik kemudian
dianalisis secara kuantitatif. Hasil analisis secara kuantitatif akan dijelaskan
secara kualitatif sehingga menghasilkan hasil dan kesimpulan dari penelitian
tersebut.
4. PEMBAHASAN
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Mulai menerapakan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang
pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, PSAK Nomor 50 (Revisi 2010)
tentang pengungkapan instrumen keuangan dan PSAK Nomor 60 tentang penyajian
instrument keuangan sebagai pengganti dari PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) dan
PSAK Nomor 50 (Revisi 2006).
4.1. Analisis Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu
4.1.1. Pengakuan Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Kategori kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan tunggakan
angsuran dibagi atas 5 golongan.Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak
terdapat tunggakan, setiap jatuh tempo angsuran debitur dapat membayar pijaman
pokok dan bunga. Golongan II kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan
kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga akan
tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).
Golongan III kredit kurang lancer terjadi apabila debitur tidak dapat membayar
angsuran pokok dan bunga antara 90 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV
kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran dan
pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet
yaitu kredit yang terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah
270 hari. Kredit bermasalah atau NPL diakui pada saat tunggakan angsuran masuk
golongan III dan seterusnya atau lebih dari 90 hari, Sedangkan untuk golongan I dan
III merupakan performing loan. Dan pada berdasarkan data yang saya dapat bahwa
terjadi peningkatan jumlah nasabah kredit macet dari 47 nasabah kredit macet pada
tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat menjadi 108 (terjadi peningkatan 59 nasabah
kredit macet dari tahun 2012), adanya peningkatan kredit pada tahun 2013
14. 14
menunjukkan PT. BRI (Persero) Cabang Sekayu kurang maksimal dalam
meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi.
4.1.2. Pengukuran Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Sebelum 1 Januari 2010 bank rakyat Indonesia menggunakan dasar
pengukuran kredit bermasalah dengan konsep historical cost dimana asset dicatat
sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar yang dibayar
atausebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada
saat perolehan. Sejak januari 2010 kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai
yaitu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan
akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal asset tersebut .
Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk tersebut telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (Revisi tahun 2011) tentang
pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
4.1.3. Penyajian Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Penyajian kredit bermasalah (NPL) pada laporan keuangan disajikan di
neraca. Kredit bermasalah disajikan di neraca sebagai komponen dari aktiva dengan
nama rekening“kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian
penurunan nilai”. Penyajian kredit bermasalah atau instrumen yang tergolong dalam
asset keuangan tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi tahun 2010). PSAK
Nomor 50 (revisi tahun 2010) hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan
ekuitas.
4.1.4. Pengungkapan Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan)
Pengukuran tentang kredit bermasalah, beserta metode dan kebijakan
akuntansi yang digunakan oleh PT. BRI (Persero) diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan. Kredit bermasalah diungkapkan dengan nilai wajar pada catatan
atas laporan keuangan PT. BRI (Persero) Tbk. PT.BRI (Persero) Tbk. Dalam
mengungkapkan kredit bermasalah telah sesuai dengan PSAK Nomor 60 dimana
telah mengungkapkan nilai tercatat kredit bermasalah yang merupakan komponen
dari kredit yang diberikan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT. BRI
(Persero) Tbk. Seperti pengakuan danpengukuran terhadap kredit bermasalah.
4.2 Dampak Pengakuan Kredit Usaha Rakyat yang Bermasalah bagi PT. BRI
(Persero) Cabang Sekayu
Dampak kredit bermasalah (Non Performing Loan) sangat besar. Jika kredit
bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber
kerugian yang sangat potensial bagi bank, oleh karena itu diperlukan penanganan
yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua
kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara pemilik dana (surplus spending
units) dengan yang membutuhkan dana (deficit spending units).
Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan
pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau
15. 15
mengalami kerugian yang potensial. Kredit menjadi bermasalah dapat disebabkan
oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, kondisi internal bank dan pemberi
kreditserta faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan. Adapun dampak pengakuan
kredit usaha rakyat yang bermasalah bagi PT. BRI (Persero) Cabang Sekayu adalah
sebagai berikut:
1. Dampak terhadap Likuiditas Bank
Kredit usaha rakyat yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar
angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau
bermasalah, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu terancam tidak likuid.
2. Dampak terhadap Rentabilitas Bank
Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah akan berdampak pada penghasilan
bunga yang akan diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia juga akan bermasalah atau
tidak akan diterima oleh perusahaan.
3. Dampak terhadap Modal Bank
Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan
kredit. Jika kredit usaha rakyat yang bermasalah tidak tumbuh dengan baik, maka
bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
1. Pengakuan kredit bermasalah yang dilaksanakan PT BRI (persero) Cabang
Sekayu telah sesuai dengan aturan perbankan dan PSAK Nomor 50 (Revisi
tahun 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK Nomor 55 (Revisi
2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK
Nomor 60 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Ketiga standar tersebut
menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 50 (Revisi
tahun 2006). Ketiga standar tersebut juga telah sesuai dengan International
Financial Reporting System (IFRS) yang sebelumya telah diterapkan oleh
perbankan internasional.
2. Pengakuan kredit usaha rakyat yang bermasalah bagi PT. BRI (Persero) Cabang
Sekayu berdampak pada Likuiditas, Rentabilitas dan Modal Sendiri.
5.2. Saran
1. Praktik perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang telah sesuai dengan PSAK
Nomor 55 (Revisi tahun 2011) dan PSAK Nomor 60 (Revisi tahun 2010)
diharapkan terus konsisten untuk diterapkan supaya informasi yang dihasilkan
memiliki daya banding yang tinggi.
2. Dalam penyajian dan pengungkapan pendapatan bunga yang berasal dari
golongan non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) yang
disajikan di neraca sebagai estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Agar menyajikan dan
mengungkapkan secara lebih rinci berapa pendapatan bunga yang diterima dari
16. 16
kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga akan
nampak jumlah sebenarnya kredit yang benar-benar tidak dapat ditagih yang
berpotensi menyebabkan kerugian bagi Bank.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian,Indra dan Suharjono.2006. Akuntansi Perbankan. EdisiPertama. Jakarta: Salemba
Empat
Dunia,Firdaus A. 2005. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi. Jakarta:Lembaga UI
Harahap, Sofyan Syafri. 2005. Teori Akuntansi. Edisi revisi. Jakarta:PT.Raja grafindo
Persada
Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta:PT. Elex
Media Komputindo
Hasibuan, Malayu. 2006. Dasar-dasar Perbankan. Edisi kelima.Jakarta : PT. Bumi Aksara
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2001. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Revisi
2000.Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama dengan Bank Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Jakarta:
Diterbitkan atas kerjasama dengan Bank Indonesia
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
Ismail. 2010. Akuntansi Bank. Jakarta : Kencana
Kasmir.2002. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Maria, Evi. 2007. Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa. Ed.1 Yogyakarta:Gaya Media
Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Bank Umum. Jakarta :Intermedia
Subagyo, Joko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
