teori Jean Jacques Rousseou. teori kontrak sosial JJ Rousseou tentang negara dan masyarakat.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Masa Pencerahan terjadi pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika. Pendekatan yang
dilakukan pada masa ini adalah pendekatan secara rasio dan ilmu pengetahuan agama, sosial dan
politik serta masyarakat. Sehingga melahirkan sebuah pandangan yang bersifat duniawi dan
sekular serta membangun opini umum tentang kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang.
Salah seorang filsuf yang menggagas dalam bidang politik adalah Jean Jacques Rousseou
tantang Teori Kontrak Sosial. Namu sebelumnya telah ada filsuf yang mencetus teori ini yakni
Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).
Dalam menyusun makalah ini akan lebih rinci membahas tentang tokoh Jean Jacques
Rousseou tentang biografi, dan pemikiran-pemikiran serta perbandingan teori Rousseou dengan
Hobbes dan Locke.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana biografi Jean Jacques Rousseou?
2. Bagaimana pemikiran Jean Jacques Rousseou dalam bidang politik dan Kontrak Sosial?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran Jean Jacques Rousseou dengan Thomas Hobbes dan
Jhon Locke tentang kontrak Sosial?
1.3 TUJUAN UMUM
a. Mengetahui tentang biografi Jean Jacquess Rousseou
b. Memahami pemikiran J.J Rousseou tentang Kontrak Sosial
c. Mengetahui perbandingan pemikiran J.J Rousseou dengan filsuf lainnya tentang Kontrak
Sosial.
1

2. 1.4 MANFAAT
Manfaat pemikiran Rousseau dalam bidang politik untuk penulis sendiri memberikan
suatu pengetahuan tentang bidang politik, bahwa politik, khususnya membahas tentang negara
atau jika ingin mengetahui pemikiran politik dari para ahli, lihatlah kontek mana, atau jaman apa
negara dibahas itu atau pada masa mana pemikir itu hidup.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Agar pembahasan dan penulisan ini tersusun secara kronologis, maka perlu adanya
sistematika penulisan. Oleh karena itu, maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini.
Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
Bab I merupakan pendahuluan dari penulis. Menjelaskan latar belakang masalah
penelitian. Kemudian untuk lebih memfokuskan kajian maka dibuat perumusan dan pembatasan
masalah. Selanjutnya membuat tujuan penelitian yang berisi maksud dari pemilihan masalah
tersebut. Terakhir dalam bab I ini adalah metode dan teknik penulisan yang dijadikan standar
baku dalam menuliskan sejarah yang akan dikaji serta memuat sistematika penulisan
Bab II Kontrak Sosial. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang kehidupan dari
Rousseau yang mempengaruhi perkembangan pemikiran Rousseau dan pemikirannya dalam
bidang politik, terutama mengenai teori “Kontrak Sosial” sebagai solusi yang ia tawarkan.
Kemudian membandingkan pemikirannya dengan pemikiran Hobbes dan Locke.
Bab III merupakan Kesimpulan. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang mencoba
menguraikan hasil temuan dan pandangan penulis terhadap pemikiran Rousseau.
Bab IV Daftar Pustaka. Bab ini merujuk pada sumber yang di dapat penulis untuk
refrensi kelengkapan makalah.
BAB II
KONTRAK SOSIAL
2

3. 2.1 BIOGRAFI JEAN JACQUES ROUSSEAU
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dilahirkan di
Jenewa dalam keindahan pegunungan Alpen, dia
dikenal termasuk pada golongan romantik, yaitu
kecenderungan mendahulukan emosi daripada
pemikiran atau kegunaan. Golongan ini dengan
slogannya kembali ke alam, lebih menyukai suasana
desa yang asri dan indah daripada suasana kota yang
bising dan menjemukan.
.....
Ibunya meninggal saat ia bayi dan ia diasuh oleh saudara ibunya dan ayahnya yang
miskin. Masa kecilnya tidak begitu indah ketika meninggalkan sekolah pada umur 12 dan pada
gilirannya meninggalkan Jenewa pada umur 16. Hidup Rousseau memang sangat aneh, juga ia
memiliki kepribadian yang aneh pula. Ia adalah orang yang penuh perasaan, semangat, dan
sangat blak-blakan tentang dirinya. Apa yang dilihat orang lain, walaupun sejelek apapun,
adalah pribadi sebenarnya darinya. Sifat ini dapat diamati dari bukunya yang berjudul Le
Confessions (Pengakuan).
2.2 PENGERTIAN KONTRAK SOSIAL
Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpin atau antara
individu-individu yang tergabung dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah ini
digunakan dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat kegiatan politik atau tanggung
jawab pemimpin.
2.3 KONTRAK SOSIAL ROUSSEAU
3

4. Rousseau dengan romantik-nya dalam mengamati pendirian negara dan masyarakat juga
dapat kita lihat pada bukunya Du Contrat Social (Perjanjian Sosial). Tulisan ini
menggambarkan semangat kembali ke alam pedesaan yang asri, dengan meninggalkan
perkotaan, perdagangan, industri, uang, dan kemewahan. Namun, Rousseau tidak asal menolak
kota, ia setuju arti kota pada Yunani Kuno.
Dalam bukunya, Rousseau berpendapat bahwa dalam mendirikan negara dan masyarakat
kontrak sosial sangat dibutuhkan. Namun, Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat
yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa paksaan. Negara yang didorong
oleh kemauan bersama akan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan
manusia dari ikatan keinginan, nafsu, dan naluri seperti yang mencekamnya dalam keadaan
alami. Manusia akan sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama.
Kemauan bersama yang berkualitas dapat mengalahkan kepentingan diri, seperti yang menjadi
pokok permasalahan pemikiran Hobbes.
Konsep pertama Rousseau tentang negara adalah hukum (law). Menurutnya, kekuasaan
legislatif harus di tangan rakyat sedang eksekutif harus berdasar pada kemauan bersama.
Rakyat seluruhnya, dianggap sejajar dengan penguasa manapun, mengadakan sidang secara
periodik dan ini meminggirkan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang
seperti ini sulit terjadi pada kota yang sangat besar.
Kebaikan teori Rousseau antara lain sebagai landasan demokrasi modern dan
menonjolkan fungsi warga negara dalam masyarakat dan negara. Selain itu, Rousseau
mengubah sistem politik penuh kekerasan menjadi musyawarah. Teori dan perjanjian ini juga
akan menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Teori Kontrak Sosial-nya
menganut aliran pactum unionis, yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Ia
menghendaki bentuk negara di mana kekuasaanya di tangan rakyat, atau demokrasi mutlak.
Selain kelebihan di atas teori ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak
berdasar historis dan setiap orang mau tidak mau terikat kontrak sosial, bukan sukarela. Selain
itu, Rousseau tidak menjelaskan jika ada kemauan bersama yang telah disepakati namun ada
beberapa orang yang merasa berbeda pendapat maka orang itu tidak dapat dikatakan dipimpin
4

5. atas kemauan bersama. Pemikiran Rousseau tentang negara, di mana konsep negara sangat
abstrak, juga dapat mempengaruhi terwujudnya pemerintahan yang totaliter1
, diktator2
.
Pemikiran Rousseau tentang agama sangat aneh, Agama baginya adalah sebagai penguat
negara, bukan sebaliknya. Rousseau lebih membenarkan negara seperti Nabi Muhammad dan
khalifah-khalifahnya yang memiliki perpaduan antara rohaniah dan duniawiah.
Jika dilihat lebih lanjut, pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial sebenarnya dapat
dibandingkan dengan teori kontrak sosial sebelumnya, versi Thomas Hobbes dan John Locke.
2.4 PERBANDINGAN ANTARA KONTRAK SOSIAL ROUSSEAU, HOBBES
dengan LOCKE
2.4.1 Kontrak Sosial versi Hobbes dibandingkan dengan Rousseau
Thomas Hobbes (1558-1676) menggambarkan keadaan yang kacau balau, ketika setiap
manusia berperang dengan manusia lain. Menurut Hobbes, setiap manusia memiliki keinginan
yang sangat kuat untuk memiliki kekuasaan demi kekuasaan dan keinginannya hanya akan
diberhentikan oleh ajal. Akibat pandangan Hobbes bagi hidup bermasyarakat dan bernegara
diungkapkannya dengan keadaan alami (state of nature), suatu keadaan di mana fitrah dan tabiat
manusia terdapat tanpa ada hambatan dan restriksi apapun. Dengan sendirinya, potensi
perselisihan dan perang dengan kekerasan sekalipun akan terjadi untuk mempertahankan
kebebasannya, tentunya dengan menguasai akan lebih efektif. Hobbes melupakan pertimbangan
akal budi manusia yang sebenarnya dapat mempengaruhi tindakan mereka.
Hobbes memberi solusi berupa kontrak sosial dan manusia, yang selalu dihantui
ketakutan, akan terdorong untuk melakukan perjanjian dengan memilih penguasa di antara
mereka. Pihak-pihak yang berjanji menyerahkan kekuatan dan kekuasaannya kepada sang
penguasa. Namun, menjadi masalah ketika sang penguasa tidak mengikatkan diri pada
perjanjian, hal ini menyebabkan sang penguasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang absolut.
1
pemerintah yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.
2
pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya.
5

6. Menurut Hobbes seseorang dapat menentang jika sudah menyakiti secara jasmaniah. Teori
Kontrak Sosial-nya menganut aliran pactum subjectionis3
.
Teori Kontrak Sosial Rousseau dan Hobbes sama-sama mengelompokkan manusia pada
dua masa, pra-negara dan bernegara. Teori Rousseau menganut aliran pactum unionis, sangat
berkebalikan dengan versi Hobbes dengan pactum subjectionis. Belum lagi nilai-nilai hewan
pada diri manusia pada pemikiran Hobbes tidak berlaku pada Rousseau. Konsep penguasa pada
pemikiran Hobbes yang tidak terikat janji berbeda dengan perjanjian yang mengikat semua pada
pemikiran Rousseau. Penguasa versi Rousseau hanya sekedar “pelayan” dari kepentingan
rakyat banyak, sedangkan menurut Hobbes sangat berkuasa.
2.4.2 Kontrak Sosial versi Locke dibandingkan dengan Rousseau
John Locke (1632-1704) bertentangan dengan Hobbes. Tidak seperti pemikiran Hobbes
yang memuat nilai-nilai hewan pada manusia, Locke menganggap adanya nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, solusi Locke adalah menyusun badan legislatif yang membuat hukum, badan
eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan federatif yang menyangkut dalam pembuatan
perjanjian dan persekutuan. Locke melupakan badan yudikatif begitu saja.
Kelemahan pemikiran Locke adalah berkurangnya peran pemerintah, mengingat eksekutif
tergantung legislatif. Selain itu, penyuburan dinasti ekonomi menyebabkan si miskin tanpa milik
tidak memiliki suara. Locke juga jauh mementingkan masalah mayoritas daripada minoritas.
Walaupun banyak kelemahan, pemikirannya sangat berpengaruh di negara-negara Barat,
teorinya tentang pemisahan kekuasaan (separation of powers) dikembangkan oleh Montesquieu.
Pemikiran Locke tentang Kontrak Sosial untuk selanjutnya diikuti oleh Rousseau, tentunya
dengan perbedaan, seperti perbedaan mendasar Kontrak Sosial versi Locke dan Hobbes. Teori
Kontrak Sosial-nya menganut aliran pactum unionis dan pactum subyectionis.
Jika ditilik, asal usul negara menurut Locke dan Rousseau hampir sama, yaitu kehidupan
individu bebas dan sederajat. Teori Kontrak Sosial Rousseau dan Locke juga sama-sama
mengelompokkan manusia pada dua masa, pra-negara dan bernegara. Keduanya juga
3
Perjanjian antara individu dengan Negara yang dibentuk
6

7. memasukkan nilai kemanusiaan pada pemikirannya, tidak seperti Hobbes. Teori Kontrak Sosial
Locke yang menganut kedua aliran, pactum unionis dan pactum subyectionis, bagi Rousseau
cukup pactum unionis. Para penguasa menurut keduanya sama-sama berkurang kekuasaannya,
tidak mutlak. Jika Locke mengenal keterwakilan rakyat, di mana legislatif merupakan amanah
rakyat, tetapi Rousseau menginginkan rakyat sendiri Pemikiran Locke tentang kekuasaan
legislatif dan eksekutif dipisahkan namun dapat saling mempengaruhi, Locke dan Rousseau
sama-sama mengaburkan kekuasaan yudikatif, namun pemikiran Locke memiliki rangka untuk
dikembangkannya Trias Politika oleh Montesquieu.
2.4.3 Trias Politika dibandingkan dengan Kontrak Sosial Rousseau
Trias Politika (Tiga Pembagian Kekuasaan) adalah kekuasaan legislatif sebagai
pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan
kekuasaan yudikatif yang mengadili pelanggaran. Doktrin Trias Politika pertama kali disinggung
oleh John Locke, dan untuk selanjutnya diperjelas oleh Montesquieu (1689-1755). Locke pernah
menyinggung tentang eksekutif dan legislatif, namun melupakan yudikatif, walaupun ia tahu
pentingnya pengadilan. Giliran pada taraf Montesquieu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan
(separation of powers) .
Latar belakang dari Trias Politika yaitu untuk menjamin adanya kemerdekaan, dan
ketiganya harus terpisah-pisah dikarenakan jika:
• Eksekutif + Legislatif = Tidak akan terjadi kemerdekaan.
• Judikatif + Eksekutif + Legislatif = Tidak akan terjadi kemerdekaan.
• Judikatif + Legislatif = Kehidupan dan kemerdekaan negara dikuasai pengawasan suka-
hati, hakim juga membuat undang-undang.
• Judikatif + Eksekutif = Hakim akan sangat keras dan menindas.
Legislatif pada Trias Politika harus terletak pada seluruh rakyat, dilakukan dengan
perwakilan rakyat. Perwakilan bangsawan, Montesquieu juga bangsawan, terdiri dari dua
kekuasaan, yaitu eksekutif dan judikatif. Kebebasan kekuasaan judikatif yang ditekankan
Montesquieu di sinilah letak kemerdekaan individu dan hak azasi manusia dijamin dan
7

8. dipertaruhkan. Berbeda dengan Locke yang memasukkan judikatif pada eksekutif, Montesquieu,
sebagai seorang hakim, menganggap eksekutif dan judikatif adalah berbeda.
Jika Kontrak Sosial Rousseau dibandingkan dengan Trias Politika maka akan terdapat
banyak perbedaan. Mengingat Trias Politika Montesquieu melanjutkan pemikiran John Locke,
bukan Rousseau. Pemikiran Locke dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif serta
juga menganut keterwakilan rakyat inilah yang dimaksud. Rousseau dengan demokrasi
absolutnya, berpikiran masyarakat seluruhnya sebagai pemegang kekuasaan yang sama dengan
penguasanya. Kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat tergantung pada rakyat. Padahal,
pemikiran Trias Politika versi Montesquieu ini memisahkan kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, dan judikatif, khususnya dengan penyempurnaan segi judikatif. Tidak seperti Rousseau
yang berpikiran kekuasaan rakyat mendominasi, Montesquieu menganggap kekuasaan harus
dipisah dan tidak pada orang yang sama. Namun hal ini juga beresiko dominasi oleh tiap
kekuasaan, oleh karena itulah ada checks and balance.
2.4.4 Checks and Balance dibandingkan dengan Kontrak Sosial Rousseau
Sistem checks and balance4
ini mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas
tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk
memperbesar efisiensi kerja (seperti di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan
legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara lebih efektif.
Keanehan di Inggris, menurut Montesquieu yang merupakan suri-teladan dari Trias Politika
sama sekali tidak ada pemisahan kekuasaan. Selain itu, negara berbasis komunis secara tegas
menolak Trias Politika.
Mengamati dari beberapa negara yang menganut Trias Politika ada kesulitan dalam
praktek penafsirannya. Ada kecenderungan untuk menafsirkan Trias Politika tidak lagi sebagai
pemisahan kekuasaan (separation of powers), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (division of
powers) yang diartikan hanya fungsi pokok yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan
kepada badan yang berbeda (distinct hands), tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-
fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.
4
pengawasan dan keseimbangan
8

9. Jika pemikiran Rousseau dibandingkan dengan Trias Politika yang sudah menganut checks and
balance jelas berbeda. Pertama, Trias Politika Montesquieu menganut pemikiran Locke, yang
agak berbeda dengan Rousseau. Kedua, checks and balance adalah pengembangan dari Trias
Politika Montesquieu. Namun, pemikiran Rousseau, dengan tanggung jawab pemerintah kepada
rakyatnya, musyawarah rakyat, merupakan landasan demokrasi modern yang juga
dipertimbangkan.
9

10. BAB III
KESIMPULAN
Pemikiran J.J. Rousseau adalah pemikiran yang cukup berbeda dengan pemikiran Hobbes
dan Locke. Namun, dapat dikatakan jika Rousseau berusaha mencari konsep negara yang baik
menurutnya. Hal itu mungkin dapat dihubungkan dengan kepribadiannya yang unik. Pemikiran
Rousseau juga bukan merupakan dasar dari Trias Politika Montesquieu dan checks and balance.
Namun, pemikiran Rousseau, campur tangan masyarakat pada negara, dapat dikatakan cukup
dipertimbangkan dalam tatanan demokrasi modern.
10

11. BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
repository.upi.edu
Syadali, Ahmad, MA. 2004. Filsafat Umum. Cet 2. Bandung: Pustaka Setia
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
www.kamusbesar.com/49900/demokrasi-absolu
11