Program pembinaan pemerintah desa terkait batas administrasi penting untuk menyelesaikan konflik tanah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan kemampuan pemerintah desa dalam menangani sengketa tanah melalui peningkatan data, sumber daya manusia, dan prosedur yang jelas.

1. Program Pembinaan
Pemerintah Desa Terkait
Batas Administrasi

2. Ketidakjelasan Batas Administrasi
Jual beli tanah
Sertifikat tanah
Batas tanah

3. Akibat

4. Kenapa Harus Pemerintah Desa?
Tugas penting saat ini ialah menyelenggarakanperumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan
khususnya kebijakan di bidang penataan dan administrasi
pemerintahan desa
1. Pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan otonomi
desa yang dipilih langsung oleh warganya.
2. Pemerintah desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, mempunyai peran yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“
“Dr. Nata Irawan,
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

5. Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah
Desa?
Pemerintah desa dituntut untuk memahami :
1. Konsep utuh terkait batas desa, baik dari segi proses penetapan maupun penegasan
batas desa yang merupakan instrumen penting untuk menciptakan tertib administrasi
pemerintahan
2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang
memenuhi aspek teknis dan yuridis.

6. Solusi Yang Ditawarkan
Program pembinaan pemerintah desa terkait batas administrasi penting hukumnya
sebagai dasar penyelesaian konflik hak atas tanah
Program pembinaan meliputi :
1. Penggunaan peta dasar dan informasi geospasial untuk mejamin kejelasan
dan kepastian wilayah
2. Teori batas wilayah
3. Alur koordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Kabupaten/Kota terkait pegukuran batas (Permendagri Nomor 45 tahun
2016)
4. Teori hak kepemilikan tanah

7. Solusi Yang Ditawarkan
Meode penyelesaian dapat berupa :
1. Mediasi atau dengan mempertemukan kedua belah pihak
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada
2. Pengumpulan data/berkas dari kedua belah pihak
3. Penegasan batas dengan koordinasi pemerintah kecamatan
Dalam menyikapi permasalahan, pemerintah desa dituntut untuk :
1. Tanggap menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya
2. Mampu bersifat netral
3. Mengedepankan prinsip kebenaran
4. Tidak memihak.

8. ANALISA
Analisa topik permasalahan yang ada
berdasarkan 5 komponen utama :
1. Data
2. Perangkat
3. Sumber Daya Manusia
4. Kelembagaan
5. Prosedur

9. ANALISA
Kelembagaan
Kurangnya naungan dari kelembagaan (dimana pada konteks ini ialah Badan Pertanahan Nasional)
terkait penegasan batas administrasi hingga ke lingkup desa menyebabkan minimnya ilmu pengetahuan
tentang pertanahan bagi masyarakat desa. Padahal apabila kita telisik lebih lanjut, tanah merupakan
sebuah aset yang berharga sehingga kerap kali menimbulkan perdebatan apabila terjadi perbedaan
pendapat namun tidak dilengkapi dengan data yang akurat
Melalui program pembinaan, lembaga pemerintahan tingkat desa dihimbau untuk lebih memahami
aspek-aspek terkait pertanahan terutama penegasan batas administrasi. Hal ini dimaksudkan agar
pemerintah desa dapat memberikan solusi dan pemahaman kepada masyarakat apabila terjadi
perselisihan batas antar individu ataupun batas desa. Pemerintah desa juga harus memahami mekanisme
yang diperlukan apabila terjadi sengketa batas administrasi. Sasaran dari program ini ditujukan kepada
pemerintah desa karena berkaca pada permasalahan yang ada di Indonesia dimana presentase sengketa
tanah antar individu ataupun sengketa batas desa masih terbilang cukup tinggi. Pemerintah desa
merupakan lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harapannya
pemerintah desa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tangkas dalam menindaklanjuti
apabila terjadi konflik pertanahan tingkat desa, sehingga hal-hal seperti pergerakan massa akibat sengketa
batas dapat dihindari

10. ANALISA
Data
Minimnya data mengenai batas administrasi merupakan salah satu dari ketidak
terselesaikannya permasalahan sengketa tanah. Database terkait kepemilikan tanah sangat
diperlukan untuk pengarsipan dokumen. Terlebih lagi saat ini telah menggunakan system
dalam hal pengarsipan dokumen

11. ANALISA
Prosedur
prosedur permasalahan adanya sengketa tanah telah dibentuk dengan jelas. Komponen
atau unsur yang tergabung dalam penyelesaian konflik telah dibentuk. Ditinjau dari
segi hukum pun, telah diatur pasal terkait pertanahan. Hanya saja dikarenakan tidak
adanya media penyalur informasi serta penyebaran informasi, masyarakat luas tidak
mengetahui terkait prosedur penegasan batas tanah maupun prosedur penyelesaian
konflik masalah pertanahan

12. Referensi
Kementerian Dalam Negeri. Memperkuat Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Indonesia. Juli 2017.
http://www.binapemdes.kemendagri.go.id/berita/2017/07/memperkuat-panataan-dan-administrasi-
pemerintahan-desa-indonesia
Mantiri, Martine Marta. Analisis Konflik Agraria di Pedesaan (Suatu Studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri).
2013. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1289
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Siswanto, Ayub. Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok di Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara. Maret 2014. https://core.ac.uk/download/pdf/25494729.pdf
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sekian