Sistem Informasi Desa bertujuan untuk mengelola data desa seperti penduduk, pembangunan, dan keuangan serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

1. SISTEM INFORMASI DESA

2. Sistem Informasi Desa Sebuah
Pembaharuan Desa
Kewenangan dalam lingkup pengelolaannya, pengaturan skala kewajiban penyediaan
Sistem Informasi Desa bertujuan untuk menjaga prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang
menjadi prinsip UU Desa.
Pemerintah daerah (kabupaten/kota) berkewajiban untuk mengembangkan Sistem
Informasi Desa dan pembangunan kawasan (pasal 86 ayat 3).
Sistem informasi desa juga mengandung maksud bukan sebatas aplikasi, melainkan
perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi), jaringan dan sumber daya manusianya.
Salah satu implementasi pengembangan model desa cerdas adalah mendorong
penyediaan Sistem Informasi Desa (SID) yang pada dasarnya mengandung : data desa,
data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan
pembangunan desa. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik
yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4. Peran dan Fungsi SID
1. Memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengambil
keputusan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan
pembangunan di tingkat desa.
3. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat
desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Pendataan penduduk dan statistik desa.
5. Pemetaan wilayah desa.
6. Pengelolaan administrasi desa.
7. Pemantauan dan evaluasi pembangunan di desa.
8. Pengelolaan keuangan desa.
9. Pelayanan publik

5. Keuntungan Penggunaan SID
1. Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi pemerintah dan
masyarakat desa.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan
pembangunan di tingkat desa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Meningkatkan pelayanan publik.