1. PAPER
Implementasi politik strategi nasional dibidang politik dan hukum
Disusun untuk memenuhi tugas
Pendidikan Pancasila
Dosen pengampu : Natal Kristiono,S.Pd.,M.H.
Disusun oleh:
Sekar Rachmawati (4201413039)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

2. Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ilahi Robbi, akhirnya kami dapat
menyelesaikan makalah mengenai Politik Strategi Nasional. Makalah ini dimaksudkan untuk
mempermudah mahasiswa dalam memahami bahan ajar kewarganegaraan bab politik strategi
nasional. Dengan penyajian yang ringkas dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami
makalah mengenai politik strategi nasional dengan pemahaman yang baik.
Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam
makalah ini karena kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak . Terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu proses pembuatan paper ini.
Semarang, Mei 2014
Penyusun

3. ABSTRAK
Politik dan Strategi Nasional merupakan landasan operasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejak tahun 2004 Politik dan Strategi Nasional merupakan
kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, dijabarkan melalui Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Politik dan Strategi Naional merupakan
pencerminan masalah kesejahteraan, dan pertahanan keamanan sebagai wujud politik
pembangunan yang dilaksanakan melalui visi dan misi pemerintah. Untuk melaksanakan
pembangunan tersebut diperlukan telaahan strategis, perkiraan strategis dan batas waktu
perkiraan strategis.

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka
tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun
1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang
kedaulatan dan sistem pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi
politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak
stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur
dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem
pemerintahannya sendiri. Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika
Serikat, banyak negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Kedua
negara tersebut saling berlomba ntuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat.
Untuk melancarkan usaha mereka tersebut, mereka banyak meletakkan pengaruh di beberapa
negara dunia sehingga negara-negara tersebut akan mendukung usaha dan tindak tanduk
mereka. Mereka saling berlomba dalam segala hal, mereka berlomba untuk mendapatkan
simpati dan empati serta bantuan dari negara-negara di dunia. Oleh karenanya banyak negara-
negara di dunia yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia di bagi dalam dua
kelompok, blok barat dan blok timur. Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak terpengaruh oleh
keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa negara lainnya berkoordinasi dan membentuk
sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari kedua blok tersebut, kelompok tersebut
dikenal dengan gerakan negara-negara non-blok. Pada saat itu Indonesia menganut politik

5. bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan
aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja sama
antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga menetapkan strategi
nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga keutuhan negara. Saat ini banyak
pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut oleh
Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas
aktif tersebut. Oleh karena itu, kiranya kami perlu untuk membahas tentang politik dan
strategi bangsa Indonesia. Kami akan coba untuk membahas hal tersebut dalam makalah kami
yang kami beri judul “Politik Dan Strategi Nasional”.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari Politik, strategi, politik nasional,dan strategi nasional?
2. Apa yang menjadi dasar pemikiran dalam perumusan politik strategi nasional?
3. Bagaimana proses penyusunan politik strategi nasional?
4. Bagaimana implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang politik?
5. Bagaimana implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang hukum?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian dari Politik, strategi, politik nasional,dan strategi
nasional.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran dalam perumusan politik strategi nasional.
3. Untuk mengetahui proses penyusunan politik strategi nasional.
4. Untuk mengetahui implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang politik.
5. Untuk mengetahui implementasi dari politik strategi nasional dalam bidang hukum.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas
Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan
masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.
Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk
lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi
kepentingan penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum,
baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik
(Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat
yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki
disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita
inginkan.
b. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap
lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita
kehendaki.

7. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
- proses pertimbangan
- menjamin terlaksananya suatu usaha
- pencapaian cita-cita/keinginan
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah
dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan :
a. Negara
b. Kekuasaan
c. Pengambilan keputusan
d. Kebijakan umum
e. Distribusi
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general
atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz
berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Dalam abad
modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni
seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu
ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

8. nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi
nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang.
B. Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen
nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional,
karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa
Indonesia.
C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan
bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan
suprastruktur politik, lembagalembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.
Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik
yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi
kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan
(pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan
memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur
oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan

9. Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh
rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang
disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji
Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam
menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sebelumnya
Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang
akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara
negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat
dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini
masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi
nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik:
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan
masalah– masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–
undang.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara
kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

10. 3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga
tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung
jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang
jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis
dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati
keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan
pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan
perundang–undangan dibidang politik.
5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan
secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan
efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi
dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan
tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui
dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui
program legalisasi.

11. 3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan
hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam
bentuk undang undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum,
termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana
dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

12. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya
adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Politik merupakan rangkaian
asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebut proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses
pembuatan keputusan dalam negara. Sedangkan kata strategi berasal dari bahasa
Yunani Strategia yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa
Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan
konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian
politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai
suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung
terwujudnya politik nasional.
Politk Strategi Nasional disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat
dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945,
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen
nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional,
karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa

13. Indonesia. Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan dicapai
oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah
pembinaan terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas
pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangat besar
dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh segenap
penyelenggara negara, guna mewujudkan tujuan luhur negara yang telah ditetapkan
sebelumnya pada pembukaan UUD 1945.
B. Saran
Dalam membahas Politik Strategi Nasional harus tetap berpedoman pada Pancasila dan
UUD 1945. Setiap hal yang berhubungan dengan politik harus berlandaskan Pancasila.
Begitu juga dengan kinerja pemerintah daam menerapkan Strategi Politik Nasional
yakni harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah diharapkan mampu
berintegritas dan membuat strategi politik yang mampu menjiwai seluruh bangsa Indonesia.

14. Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Geopolitik_di_Indonesia#Implementasi_dalam_Kehidupan_Politi
k.htmldiakses pada tanggal 22 Mei 2014
http://risdyanto.blogspot.com/2013/05/makalah-politik-dan-strategi-nasional.html diakses
pada tanggal 22 Mei 2014
http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1630-implementasi-konsepsi-ketahanan-
nasional-dan-perkembangannya.htmldiakses pada tanggal 22 Mei 2014