LKPD Bengkulu Tengah 2009

10,333 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
565
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LKPD Bengkulu Tengah 2009

  1. 1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009 DI KARANG TINGGINomor : 08 /LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : MEI 2010 16 AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
  2. 2. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2009Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009. ii
  3. 3. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 16 Juli 2010Nomor : 185/S/XVIII.BKL/07/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009Yth.Ketua DPRD Bengkulu TengahdiKarang Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu TengahTahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebasdari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  4. 4. 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti- bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (Persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD;6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menelaah hasilpemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003Tembusan :1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
  5. 5. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 16 Juli 2010Nomor : 186 /S/XVIII.BKL/07/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009Yth.Bupati Bengkulu TengahdiKarang Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu TengahTahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebasdari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  6. 6. 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti- bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD;6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Bengkulu Tengah agarmenindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan danmenyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelahLaporan Hasil Pemeriksaan diterima. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003
  7. 7. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2009Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009. ii
  8. 8. LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009
  9. 9. DAFTAR ISI HALAMANDAFTAR ISI................................................................................................................... iLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN................. 1LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009............................. 31. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 32. LAPORAN REALISASI APBD.............................................................................. 63. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 94. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN........................................................ 20LAMPIRANGAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN i
  10. 10. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan undangTanggungjawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Undang-UndangPemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksaNeraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 200 Laporan Realisasi 09,Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan laporanpemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RImerencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa pemeriksaanlaporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasarpengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. bukti jumlah-jumlahPemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan saanestimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah serta penilaian Tengah,terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeri pemeriksaan BPK RImemberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten BengkuluTengah, saldo Aset Tetap per 31 Desember 200 adalah sebesar Rp238.436.303.536,12 Saldo aset , 2009 238.436.303.536,12.tetap tersebut berasal aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupatern Bengkulu Utara tanggal 29Nopember 2008 (Kabupaten Induk) sebesar Rp228.975.720.912,12 ditambah perolehan aset tetapTahun 2008 dan 2009 masing masing-masing sebesar Rp291.985.000,00 dan Rp9.168.597.624,00.Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tersebut belum memadai, yaitu 1) PemerintahKabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan inventarisasi atau pendataan ulang untuk mengetahuikeberadaan aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan belum memilikiatau menerima sebagian besar dokumen dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan aset tetap tersebut; 2) buktiPemkab Bengkulu Tengah belum menetapkan secara resmi nilai aset tetap tersebut sebagai NeracaAwal Aset Tetap per 31 Desember 200 dan belum menetapkan status penguasaan dan penggunaan etap 2009 anaset tetap tersebut kepada masing masing-masing SKPD dan; 3) Pemkab Bengkulu Tengah belum mencatat engahdan melaporkan aset tetap berupa tanah badan jalan dan belum melakukan penilaian atas beberapaaset tetap berupa gedung dan bangunan yang diterima dari Pemkab Bengkulu Utara yang belum setmemiliki nilai.Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas, laporan halkeuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisikeuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009, serta r realisasi anggaran,dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi asPemerintahan.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
  11. 11. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistempengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 16 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan,BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
  12. 12. LAPORAN KEUANGAN POKOK1.Neraca Komparatif PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NERACA Per 31 Desember 2009 dan 2008 (dalam rupiah) 2009 2008 Uraian (auditan) (tidak diaudit) ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah 8.209.794.340,74 99.340.000,00 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Jumlah Kas 8.346.671.029,07 99.340.000,00 Investasi Jangka Pendek Piutang - - Piutang Pajak 196.725.675,00 - Piutang Retribusi - - Piutang Dana Bagi Hasil 3.219.203.764,84 - Piutang Dana Alokasi Umum - - Piutang Dana Alokasi Khusus - - Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Piutang Lain-lain - - Persediaan 500.045.940,68 - Jumlah Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan 3.915.975.380,52 Jumlah Aset Lancar 12.262.646.409,59 99.340.000,00 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pinjaman kepada Pemerintah daerah lainnya - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Dana Bergulir - - Investasi Non Permanen lainnya - - Jumlah Investasi non Permanen - Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 100.000.000,00 - Penyertaan Modal Dalam Proyek Perusahaan Patungan - - Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 100.000.000,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00 3
  13. 13. ASET TETAPTanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,00Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,12Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,00Jalan, Irigasi, dan Jaringan 164.225.287.500,00 164.126.992.500,00Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,00Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 -Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - Jumlah Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12DANA CADANGANDana Cadangan - - Jumlah Dana CadanganASET LAINNYATagihan Penjualan Angsuran - -Tagihan tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - -Kemitraan dengan pihak ketiga - -Aset Tak Berwujud - -Aset lain-lain - - Jumlah Aset Lainnya - - JUMLAH ASET 250.798.949.945,71 229.367.045.912.12KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Pihak Ketiga 9.158.600,00 -Utang Bunga - -Utang Pajak - -Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri - -Pendapatan diterima dimuka - -Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga 400.000.000,00 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 409.158.600,00KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Dalam Negeri - -Utang Luar Negeri - -Utang Jangka Panjang Lainnya - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - Jumlah Kewajiban 409.158.600,00EKUITAS DANAEkuitas Dana LancarSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 8.337.512.429,07 99.340.000,00Cadangan Piutang 3.415.929.439,84 -Cadangan Persediaan 500.045.940,68 -Dana yang harus disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek (400.000.000,00) - Jumlah Ekuitas Dana Lancar 11.853.487.809,59 99.340.000,00 4
  14. 14. Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - - Jumlah Ekuitas Dana Investasi 238.536.303.536,12 229.267.305.912,12 Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas 250.389.791.345,71 229.367.045.912,12 JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 250.798.949.945,71 229.367.045.912,12LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 5
  15. 15. 2. Laporan Realisasi Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Uraian Anggaran Realisasi PENDAPATAN 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 Pendapatan Pajak Daerah 910.139.637,00 344.285.453,90 Pendapatan Retribusi Daerah 846.845.000,00 673.342.326,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.400.000,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 776.800.000,00 635.085.392,82 PENDAPATAN TRANSFER 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 97.298.212.994,00 95.610.362.177,00 Dana Bagi Hasil Pajak 13.088.548.994,00 11.493.167.221,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 631.560.000,00 539.090.956,00 Dana Alokasi Umum 79.376.104.000,00 79.376.104.000,00 Dana Alokasi Khusus 4.202.000.000,00 4.202.000.000,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - - Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian - - Transfer Pemerintah Provinsi 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 - - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9.099.340.000,00 13.784.075.000,00 Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pendapatan Dana Darurat - - Pendapatan lainnya 4.099.340.000,00 8.784.075.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 BELANJA 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22 6
  16. 16. BELANJA OPERASI 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22Belanja Pegawai 86.898.738.531,00 82.740.990.580,00Belanja Barang 11.286.281.101,00 9.267.529.397,22Belanja Bunga - -Belanja Subsidi - -Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 496.095.000,00Belanja Bantuan Keuangan 5.376.000.000,00 5.368.342.125,00BELANJA MODAL 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00Belanja Tanah - -Belanja Peralatan dan Mesin 4.635.856.669,00 3.922.053.749,00Belanja Gedung dan Bangunan 4.894.442.000,00 4.838.712.000,00Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 96.924.800,00 73.500.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya 38.133.000,00 15.549.128,00Belanja Aset Lainnya - -BELANJA TIDAK TERDUGA - -Belanja Tidak Terduga -JUMLAH BELANJA 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22TRANSFERBagi Hasil Pajak - -Bagi Hasil Retribusi - -Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA - -Surplus/ (Defisit) 100.000.000,00 8.338.172.429,07PEMBIAYAANPENERIMAAN DAERAHPenggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 99.340.000,00Pencairan Dana Cadangan - -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -Penerimaan Pinjaman Daerah - -Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - -Penerimaan Piutang Daerah - - 7
  17. 17. Jumlah 99.340.000,00 -PENGELUARAN DAERAHPembentukan Dana Cadangan - -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00Pembayaran Pokok UtangPemberian Pinjaman Daerah - -Jumlah 100.000.000,00 100.000.000,00Pembiayaan Neto (100.000.000,00) (660.000,00)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 8.337.512.429,07LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 8
  18. 18. 3. Laporan Arus Kas PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008 (dalam rupiah) Tahun 2009 Tahun 2008 Uraian (auditan) (tidak diaudit)ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah - 344.285.453,90 Retribusi daerah - 673.342.326,00 HasiL Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 609.673.152,82 Dana bagi Hasil Pajak - 11.493.167.221,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - 539.090.956,00 Dana Alokasi Umum - 79.376.104.000,00 Dana Alokasi Khusus - 4.202.000.000,00 Hibah 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem. Daerah Lainnya - 4.388.794.058,57 Bantuan Keuangan - 3.000.000.000,00 Dana Darurat - - Pendapatan Lainnya - 5.784.075.000,00 Jumlah 115.410.532.168,29 1.000.000.000,00 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 82.740.990.580,00 66.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 9.257.554.397,22 478.910.000,00 Belanja Bunga - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah - 375.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 496.095.000,00 8.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan - 5.368.342.125,00 Belanja Tidak Terduga - - Belanja Bagi Hasil - - Jumlah 98.237.982.102,22 553.835.000,00 Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasl 17.172.550.066,07 446.165.000,00 9
  19. 19. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASSET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan 866.640,00 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan 24.545.600,00 Jumlah 25.412.240,00 - Arus kas keluar : Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin 3.922.053.749,00 244.935.000,00 Belanja Gedung dan Bangunan 4.838.712.000,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 73.500.000,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 15.549.128,00 101.800.000,00 Belanja Aset lainnya - Jumlah 8.849.814.877,00 346.735.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (8.824.402.637,00) (346.735.000,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Peniualan Aset/Kekayaan Daerah yang di pisahkan - - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - - Penerimaan Kembali Pinjaman - - Penerimaan Piutang - - Jumlah - - Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 100.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman cicilan Obligasi - - Pemberian Pinjaman - - Jumlah 100.000.000,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (100.000.000,00) - ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - 9.146.826.942,00 Jumlah 9.146.826.942,00 - 10
  20. 20. Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - 9.137.668.342,00 Jumlah 9.137.668.342,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran 9.158.600,00 - Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama periode 8.257.306.029,07 99.430.000,00 Saldo Awal Kas 99.340.000,00 - Saldo Akhir Kas 8.356.646.029,07 99.430.000,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Saido Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - - Saldo Akhir Kas di BUD 8.219.769.340,74 99.430.000,00LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 11
  21. 21. BAB I PENDAHULUAN1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan : a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan dana alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4) UU Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 5) UU Nomor 33 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan isi Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 12
  22. 22. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13
  23. 23. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD1. Kebijakan Non Keuangan Entitas pelaporan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Nomor 4870), maka mulai Tahun anggaran 2009, transaksi keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dilakukan secara mandiri.2. Kebijakan Keuangan Kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2009 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada sektor pendapatan kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat ditingkatkan. Sedang pada sektor pengeluaran kebijakan diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat direalisasikan dan tidak diperkenankan terjadinya pengeluaran APBD yang tidak ada anggarannya. Perlu diakui bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peningkatan PAD selalu diupayakan menggunakan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. Kebijakan tersebut hendaknya diterjemahkan oleh para SKPD pusat PAD (central revenue) agar meningkatkan kinerjanya untuk menambah jumlah pendapatan tidak hanya berasal dari sumber PAD yang telah ada (intensifikasi), namun sedapat mungkin menciptakan sumber-sumber PAD yang baru sesuai ketentuan (ekstensifikasi). Dengan kebijakan ini sektor pendapatatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan selalu meningkat setiap tahun dibanding tahun sebelumnya. 14
  24. 24. 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Bupati definitif sehingga berdampak pada belum adanya indikator pencapaian target kinerja APBD yang didasari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tengah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut : a. Jumlah Anggaran Pendapatan 114.301.376.101,00 b. Jumlah Anggaran Belanja 114.201.376.101,00 c. Jumlah Anggaran Defisit 100.000.000,00 d. Jumlah Anggaran Pembiayaan Netto (100.000.000,00) e. Jumlah Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Besaran angka-angka komponen APBD tersebut di atas menjadi indikator kinerja APBD yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. . 15
  25. 25. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGANRealisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (unaudited) (%) 1 Pendapatan 114.301.376.101,00 109.656.033.780,29 95,94 2 Belanja 114.201.376.101,00 101.317.860.351,22 88,72 3 Surplus/Defisit 100.000.000,00 8.338.172.429,07 8.338,17 4 Pembiayaan Netto (100.000.000,00) (660.000.00) 0,66 5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 8.337.512.429,07 -Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi APBD Tahun 2009 tersebut dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengahmenunjukkan belum maksimalnya penerimaan dan penyerapan anggaran yang ditetapkan.Hal ini terlihat pada sektor pendapatan dengan realisasi pendapatan kurang dari target target,yaitu sebesar Rp109.656.033.780,29 atau 95,94 % dari anggaran sebesarRp114.301.376.101,00 dan realisasi belanja kurang dari target, yaitu sebesarRp101.317.860.351,22 atau 88,72 % dari anggaran sebesar Rp114.201.376.101,00. Penerapankebijakan pendapatan dan belanja berdampak positif yaitu terjadinya peningkatan terhadapsurplus yang semula dianggaran Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.338.172.429,07sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2009 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitusemula dianggarkan sisa lebih sebesar Rp0,00 menjadi realisasi sisa lebih sebesarRp8.337.512.429,07. 16
  26. 26. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009, pelaksanaan APBD di lakukan oleh 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para SKPD tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sehingga penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan secara terpusat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah saja tetapi merupakan kewajiaban bagi setiap SKPD. Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 ini penyusunannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah dengan mengkompilasi laporan SKPD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi). SKPD berperan sebagai supporting data realisasi keuangan dengan kewajiban menyusun laporan keuangannya.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 tidak dapat menggunakan dua basis akuntansi tersebut secara penuh, melainkan menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 adalah nilai historis (Historical Cost) dengan nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing. 17
  27. 27. 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun 2009 telah menerapkan beberapa kebijakan akuntansi sesuai SAP, tetapi kebijakan akuntansi tersebut secara formal belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah. Beberapa kebijakan yang telah sesuai dengan pernyataan SAP adalah : 1) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai denan SAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2) Penyajian Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 telah sesuai dengan SAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran 3) Penyajian Laporan Arus Kas telah sesuai dengan SAP No.3 tentang Laporan Arus Kas 4) Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP No.4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5) Nilai persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan SAP No.5 tentang Persediaan 6) SAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa telah diterapkan dalam tahun 2009. Sedangkan kebijakan yang belum sesuai dengan pernyataan SAP, adalah : 1) Nilai investasi penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar nilai perolehan dan nilai wajar, yaitu sebesar transfer dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada PT Bank Bengkulu. Dalam penilaian investasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak menggunakan metode ekuitas sesuai SAP No.6 tentang Akuntansi Investasi atas penyertaan modal namun dengan metode biaya. 2) Transaksi keuangan yang diakui sebagai aset tetap adalah transaksi atas pengadaan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dinilai berdasarkan harga perolehan. Pengadaan aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh dengan maskud untuk digunakan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam Pengerjaan Dalam tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menghitung besarnya penyusutan aset tetap karena kebijakan akuntansi atas penyusutan belum ditetapkan. Hal ini belum sesuai dengan SAP No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap. 18
  28. 28. 3) Kebijakan tentang aktiva dalam pengerjaan sesuai SAP No.8 tentang Akuntansi Aktiva dalam Pengerjaan belum diterapkan.4) Transaksi keuangan yang membawa dampak pada kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Penetapan besarnya kewajiban dalam tahun 2009 ditetapkan pada akhir tahun. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi tentang kewajiban sesuai SAP No.9 tentang Akuntansi Kewajiban. 19
  29. 29. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGANLaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 4 (empat) komponen,yaitu : 1. Laporan Realisasi Anggaran yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 2. Laporan Arus Kas Tahun 2009 3. Neraca per 31 Desember 2009 4. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2009Penjelasan pos-pos atas masing-masing laporan keuangan tersebut di atas sebagai berikut :1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD Laporan ini menggambarkan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pos pembiayaan tahun 2009. 1) Pendapatan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp114.301.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp115.435.944.408,29 atau 100,99 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Asli Daerah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47 2 Pendapatan Transfer 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.099.340.000,00 13.784.075.000,00 151,48 Jumlah 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 100,99 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp2.563.184.637,00 dengan realisasi sebesar Rp1.652.713.172,72 atau 64,47 % dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Pajak Daerah 910.139.637,00 344.285.453,90 37,83 2 Hasil Retribusi Daerah 846.845.000,00 673.342.326,00 79,51 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah yang 29.400.000,00 - - Dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang Sah 776.800.000,00 635.085.392,82 81,75 Jumlah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47 b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp102.638.851.464,00 dengan realisasi sebesar Rp99.999.156.235,57 atau 97,42 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: 20
  30. 30. 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana 97.298.212.994,00 95.610.362.177,00 98,26 Perimbangan terdiri dari: - Dana Bagi Hasil Pajak 13.008.548.994,00 11.493.167.221,00 88,35 - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 631.560.000,00 539.090.956,00 85,35 - Dana Alokasi Umum 79.376.104.000,00 79.376.104.000,00 100,00 - Dana Alokasi Khusus 4.202.000.000 4.202.000.000 100,00 2 Transfer Pemerintah Provinsi 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 82,17 Jumlah 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan lainnya dianggarkan sebesar Rp9.099.340.000 dengan realisasi sebesar Rp13.784.075.000,00 atau 151,48 % dari anggaran.2) Belanja Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp114.201.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp107.097.771.979,22 atau 93,77 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Operasi 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98 2 Belanja Modal 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56 3 Belanja Tak Terduga - - - 4 Transfer - - - Jumlah 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22 93,77 a. Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi dianggarkan Rp104.536.019.632,00 dengan realisasi sebesar Rp98.247.957.102,22 atau 93,98 % dengan rincian sebagai berikut: 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Pegawai 86.898.738.531,00 82.740.990.580,00 95,21 2 Belanja Barang 11.286.281.101,00 9.267.529.397,22 82,11 3 Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00 100,00 5 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 496.095.000,00 82,68 6 Belanja Bantuan Keuangan 5.376.000.000,00 5.368.342.125,00 99,86 21
  31. 31. Jumlah 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98 b. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi, antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal setelah perubahan APBD pada tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp9.665.356.469,00 dengan realisasi sebesar Rp8.849.814.877,00 atau 91,56 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Tanah - - - 2 Belanja Peralatan dan Mesin 4.635.856.669,00 3.922.053.749,00 84,60 3 Belanja Bangunan dan Gedung 4.894.442.000,00 4.838.712.000,00 98,86 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 96.924.800,00 73.500.000,00 75,83 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 38.133.000,00 15.549.128,00 40,77 Jumlah 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56 3) Surplus/(Defisit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 ditetapkan dengan surplus anggaran sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.338.172.429,07 atau 8.338,17% dari anggaran. 4) Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan pada awalnya tidak dianggarkan namun terealisir Rp99.340.000,00 berupa saldo kas pada rekening kas daerah Pemerintah Bengkulu Tengah di Bank Bengkulu per 31 Desember 2008. Pengeluaran daerah digunakan untuk penyertaan modal investasi pada Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 teralisir Rp100.000.000,00 atau 100 %.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menunjukkan adanya kenaikan saldo awal kas menjadi saldo akhir kas sebesar Rp8.346.671.029,07yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2009 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, dan aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran. Secara singkat pergerakan kas selama tahun 2009 adalah sebagai berikut : 22
  32. 32. No Uraian 2009 2008 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk 115.410.532.168,29 - Arus Kas Keluar 98.237.982.102,22 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 17.172.550.066,07 - 2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas Masuk 25.412.240,00 - Arus Kas Keluar 8.849.814.877,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (8.824.402.637,00) - 3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk - - Arus Kas Keluar 100.000.000,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (100.000.000,00) - 4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk 9.146.826.942,00 - Arus Kas Keluar 9.137.668.342,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 9.158.600,00 - Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 8.257.306.029,07 - Saldo Awal Kas 99.340.000,00 99.340.000,00 Saldo Akhir Kas 8.356.646.029,07 99.340.000,00 Terdiri Dari : Kas di Kas Daerah 8.219.769.340,74 99.340.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Tabel di atas menunjukkan Arus Kas Masuk tahun 2009 mampu mencukupi untuk menutup Arus Kas Keluar tahun 2009, sehingga terjadi kenaikan kas dalam tahun 2009 sebesar Rp8.257.306.029,07, sehingga saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2009 tersisa Rp8.356.646.029,07 yang terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp8.219.769.340,74 dan kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp136.876.688,33. Saldo akhir kas daerah menurut pembukuan sebesar Rp8.209.794.340,74 jika dibandingkan dengan saldo kas daerah menurut rekening Koran sebesar Rp8.219.769.340,74 terjadi selisih Rp9.975.000,00. Hal ini disebabkan adanya SP2D terbit pada tahun 2009 namun baru dicairkan di kas daerah pada tahun 2010.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana daerah per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset sebesar Rp250.798.949.945,71, kewajiban sebesar Rp409.158.600,00 dan ekuitas dana sebesar Rp250.389.791.345,71. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai 23
  33. 33. berikut :1) Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari: a. Kas Merupakan saldo kas dan setara kas yang terdapat di rekening bank, saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan saldo kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada di rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.346.671.029,07 yang terdiri dari: a) Kas di Kas Daerah Sesuai Neraca Kas di Kas Daerah sebesar Rp8.209.794.340,74. Jumlah tersebut berbeda dengan kas daerah di Bank Bengkulu Capem Karang Tinggi dengan No. Rekening 01.01.00001-8 sebesar Rp 8.219.769.340,74. Selisih tersebut dikarenakan adanya penerbitan SP2D pada tahun anggaran 2009 baru dicairkan pada tahun 2010 sehingga saldo kas daerah menurut rekening Koran bank lebih besar sebesar Rp 9.975.000,00. b) Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan bendaharawan dan sampai dengan 31 Desember 2009 belum dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah sebesar Rp136.876.688,33. b. Piutang Saldo Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.415.929.439,84, terdiri dari piutang pajak sebesar Rp196.725.675,00 dan piutang dana bagi hasil Rp3.219.203.764,84. Piutang ini timbul dikarenakan masih ada dana bagi hasil yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan penerbitan laporan ini dengan rincian sebagai berikut: a) Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea baik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp299.085.257,53. b) Piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) Rp1.466.459.073,86. c) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp 176.665.675,00 d) Piutang pajak hotel sebesar Rp10.800.000,00. e) Piutang pajak restoran sebesar Rp4.080.000,00 f) Piutang pajak hiburan sebesar Rp1.200.000,00 g) Piutang pajak pengambilan bahan galian C Rp3.980.000,00 h) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp1.453.659.433,45 24
  34. 34. c. Persediaan Merupakan barang yang secara rutin diperlukan Pemerintah Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat hanya pada satu (1) tahun anggaran, saldo persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp500.045.940,68 yang terdiri dari : No Jenis Persedian Jumlah (Rp) 1 Alat Tulis Kantor 984.800 2 Benda Pos 107.000 3 Obat-obatan 242.049.120,68 4 Barang Cetakan 256.905.020 Jumlah 500.045.940,682) Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi Jangka Panjang Tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dimana hal ini merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bank Bengkulu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.3) Aset Tetap Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009 merupakan nilai Aset Tetap Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam dokumen P3D ditambah dengan aset tetap per 31 Desember 2008 yang dibeli dari dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu serta dengan memperhitungkan mutasi aset selama tahun 2009, maka diperoleh data aset per 31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2009 sebagai berikut: 25
  35. 35. Saldo SaldoNo Jenis Aset Tetap 31/12/2009 31/12/20081 Tanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,002 Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,123 Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,004 Jalan, Jaringan dan Instalasi 164.225.287.500,00 164.126.992.500,005 Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,006 Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 - Jumlah 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12Mutasi penambahan aset tetap tahun 2009 adalah perolehan aset tetap melalui belanjaPemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp 8.885.995.749,00 dandari reklasifikasi atas aset tetap ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesarRp 4.419.440.000,00.Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diuraikan sebagai berikut:a. Tanah Saldo Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00. Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Selama tahun 2009 tidak ada penambahan asset Tanah, tetapi hanya menggunakan nilai tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sehingga saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00 merupakan nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.b. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.700.284.861,12. Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai.c. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp51.680.707.550,00. Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain; harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak akan meliputi harga kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor (swakelola). 26
  36. 36. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp51.680.707.550,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. d. Jalan, Jaringan dan Instalasi Saldo Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp164.225.287.500,00. Dalam saldo tersebut termasuk biaya pemeliharaan pemeliharaan yang menambah nilai jalan dan jembatan sebesar Rp24.795.000,00. Jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.934.343.750,00. Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam saldo aset tetap lainnya termasuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp99.500.000,00 dan Rp93.800.000,00 untuk pembangunan gedung kantor bupati dan perencanaan jalan ruas A-Z sebesar Rp64.500.000,00 yang belum dikapitalisasi. Biaya-biaya tersebut belum dikapitalisasi dalam nilai perolehan aset tetap terkait karena masih berupa Konstruksi dalam Pengerjaan. .4) Kewajiban Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp409.158.600,00 yang terdiri dari Hutang Kepada Pihak Ketiga atas kegiatan pembangunan gedung kepala daerah yang kurang dibayar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000.000,00 dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp9.158.600,00. Utang PFK adalah yang merupakan selisih penerimaan dan penyetoran transaksi non anggaran berupa Potongan Pajak PPN, PPh Pasal 21 dan 23. Saldo kewajiban Utang PFK per 31 Desember 2009 sebesar Rp 9.158.600,00. 27
  37. 37. 5) Ekuitas Dana Ekuitas Dana terdiri dari: a. Ekuitas Dana Lancar Rp11.853.487.809,59 Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri dari: a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp8.337.512.429,07 (SILPA) b) Cadangan Piutang Rp3.415.929.439,84 c) Cadangan Persediaan Rp500.045.940,68 d) Dana yang harus disediakan untuk (Rp400.000.000,00) pembayaran Utang jangka Pendek b. Ekuitas Dana Investasi Rp238.536.303.536,12 Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2009, yang terdiri dari: a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Rp100.000.000,00 Panjang b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp238.436.303.536,126) Informasi Lain yang Berhubungan dengan Keuangan Hutang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 6 Agustus 2009 mengadakan perjanjian kerjasama dengan Universitas Bengkulu tentang Penyelenggaran Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter dengan nomor perjanjian kerjasama No.149 Tahun 2009- 6806/H30/KS/2009. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun ajaran 2009/2010 memberikan beasiswa kepada 2 (dua) mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dokter selama 5 tahun. Besarnya biaya bantuan keuangan yang harus dikeluarkan sebesar Rp1000.000.000,00 untuk 2 (dua) orang mahasiswa. Bantuan keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 belum diakui sebagai hutang oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Universitas Bengkulu.7) Informasi lain terkait Transaksi Non Anggaran Dalam Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh Dana Jamkesmas yang disalurkan langsung kepada Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saldo awal dana Jamkesmas di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp17.862.600,00, penerimaan dana Jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp 2.743.535.200,00, digunakan langsung oleh Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 421.835.800,00 sehingga saldo dana Jamkesmas per 31 Desember 2009 yang berada di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 2.321.699.400,00. 28
  38. 38. BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN1) Domisili, Bentuk Hukum, dan Jurisdiksi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4870).2) Gambar Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 101,32” – 102,8” BT dan 2,15”- 4,00” LS di kawasan pesisir barat pulau Sumatera dan sisi barat Pegunungan Bukit Barisan, memiliki ketinggian 0,542 m dpl. Wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah ketika awal pembentukan daerah terbagi ke dalam 6 Kecamatan dan 1 kelurahan, tetapi pada akhir tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah sehingga menjadi 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 112 Desa dengan luas wilayah 1.223,94 km dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2009 berjumlah sebanyak 104.188 jiwa.3) Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: No Unit Kerja Jumlah 1. Sekretariat 2 2. Badan 4 3. Dinas 12 4. Kantor 12 Jumlah 304) Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dikembangkan berdasarkan prinsip- prinsip demokratis, transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan Tugas pemerintahan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di wilayah kabupaten. Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 29
  39. 39. berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip dasar yang terkandung dalam penyelenggaraanotonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,demokratisasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan telahdijelaskan sebelumnya dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11ayat 5, bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, makadalam lampiran berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkanpengelompokan di atas. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa belanja negara lebihkhusus belanja pemerintah daerah dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa fungsisebagai berikut:1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan3. Fungsi Ekonomi4. Fungsi Lingkungan Hidup5. Fungsi Kesehatan6. Fungsi Pariwisata dan Budaya7. Fungsi Pendidikan Karang Tinggi, Mei 2010 BUPATI BENGKULU TENGAH 30
  40. 40. BAB VII GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern.3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas : a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2009 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2009; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi : a. Keberadaan dan Keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2009 telah dicatat dalam LRA. 31
  41. 41. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan- kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. Pemahaman pemeriksa atas entitas dan SPI dilaksanakan pada saat pemeriksaan interim atas LKPD. Penentuan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun. 32

×