Sejarah dan Masyarakat

i
TTrrii WWiiddooddoo WW.. UUttoommoo
LL ee mm bb aa gg aa AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa ss ii NN ee gg aa rr aa ,, 22 00 11 33

ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis
mampu merampungkan editing terhadap tulisan-tulisan lama penulis selama menjadi
mahasiswa di Jurusan Sejaran, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Bukan soal
kualitas jika penulis mencoba merangkai tugas-tugas kuliah menjadi sebuah bacaan
ringan yang diharapkan memiliki korelasi mendukung pada tema besar yang penulis
sintesakan, yakni ”Sejarah dan Masyarakat”. Namun, penulis hanya mencoba
mengapresiasi karya seorang mahasiswa biasa-biasa saja dan pemikiran=pemikiran
sederhana pada masa lalu. Sebab, sangat boleh jadi kejadian dimasa depan adalah
sesuatu yang pernah tersirat dalam benak kita atau ada dalam coretan tangan-tangan
dekil dan kumal.
Adapun dasar berpikir (thinking framework) dari rangkaian artikel pada buku
ini dapat penulis deskripsikan sebagai berikut.
Sering tidak terpikirkan dengan sengaja oleh kita, bahwa sesungguhnya antara
manusia dan atau masyarakat disatu pihak dengan sejarah dipihak lain, terdapat
hubungan yang teramat erat. Sejarah selalu terjadi jika ada masyarakat. Dengan kata
lain sejarah senantiasa terbentuk didalam lingkup gerak gerik anggota masyarakat,
baik yang berupa aktivitas fisik, perkembangan pola pikir, maupun berbagai sistem
nilai yang diterapkan sebagai pedoman kehidupannya. Ketiga jenis gerak gerik inilah
yang menjadikan ilmu sejarah berkembang sangat luas dan meliputi segala aspek
yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Sejarah perang kemerdekaan, sejarah
sosial ekonomi, sejarah kesenian/kebudayaan, sejarah mentalitas, sejarah
ketatanegaraan, sejarah tokoh (biografi), dan sejarah pemikiran (intelectual history),
adalah sebagian dari ilmu-ilmu yang tercipta karena mobah mosiking manungsa,
karena dinamika dan kreativitas masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat — terutama kelompok berpendidikan rendah —
sering kali tidak menyadari bahwa apapun yang mereka perbuat sesungguhnya
tercatat oleh tinta zaman serta memberi kontribusi yang tak terhingga bagi sejarah
peradaban. Siapa yang dapat meramalkan bahwa kehidupan sehari-hari rakyat jelata
(wong cilik) seperti cara hidup dan mata pencahariannya, populasi dan tingkat
kesejahteraannya, sistem kepercayaannya, sampai kepada sikap agresifnya dalam
menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya menjadi primadona dalam studi
sejarah dewasa ini?

iii
Karya-karya Sartono Kartodirdjo (The Peasant Revolt in Banten 1888,
Agrarian Radicalism), Scott (Moral Ekonomi Petani), Anne Booth (Sejarah
Ekonomi Indonesia), Michael Adas (Ratu Adil), Suhartono (Apanage dan Bekel),
Clifford Geertz (Priyayi, Santri dan Abangan), dan berpuluh-puluh tulisan ahli
lainnya, menunjukkan bahwa keberadaan dan peran “arus bawah” tidak bisa dike-
sampingkan begitu saja.
Sejarah tidak pernah membedakan antara kawula dan gusti, antara wong cilik
dan wong gedhe, antara client dan patron. Kalaupun dalam prakteknya peran “arus
atas” terlihat lebih menonjol, itu semata-mata karena adanya rekayasa dari golongan
tertentu yang ingin melakukan self-legitimate.
Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap zaman akan melahirkan pemim-
pin yang sesuai dengan karakteristik zaman tersebut. Jayabaya, Raden Wijaya,
Senapati, Soekarno, dan Soeharto didalam negeri, serta Hitler, Gandhi, Mussolini,
Willy Brandt, dan sebagainya diluar negeri, adalah anak-anak zaman dan anak-anak
sejarah yang sangat hebat namun belum tentu bisa menunjukkan kehebat-annya
seandainya dilahirkan pada zaman yang berbeda. Oleh karenanya, dalam membaca
setiap peristiwa sejarah kita harus berpikir kontekstual.
Pemikiran kontekstual harus dibedakan dengan subyektivisme. Setiap orang
akan mempunyai pandangan, interpretasi dan pendekatan yang berbeda-beda serta
berbau subyektif dalam menyikapi suatu kejadian atau keadaan masa lampau.
Dimensi-dimensi subyektivitas itu sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi seseor-
ang terhadap masa lampau masyarakatnya. Setiap tulisan / karya historiografi beserta
pengarangnya hanya dapat dipahami secara obyektif — baik sifat-sifat maupun
hakikatnya — apabila ditempatkan kembali serta dihubungkan dengan lingkungan
atau konteks kebudayaan (kulturgebundenheit) dan jiwa zamannya
(Zeitgebundenheit).
Membaca sejarah kemanusiaan tanpa mengkaitkan kultur dan zeitgebunden-
heitnya, akan melahirkan anakronisme. Salah satu contoh misalnya, sikap seseorang
yang menyesalkan kesediaan R.A. Kartini diperistri sebagai madu Bupati Rembang
(?), adalah anakronisme. Orang tersebut berarti hanya melihat suatu kejadian dari
permukaannya saja tanpa diikuti dengan pemahaman arti dan kedalaman maksudnya.
Dalam kasus diatas, adalah kesalahan besar jika diartikan bahwa kesediaan R.A.
Kartini sebagai madu merupakan bukti dari sikapnya yang mendukung dominasi pria
atas wanita. Penafsiran yang tepat bagi peristiwa tersebut adalah bahwa untuk
memperjuangkan emansipasi dan kebebasan kaumnya, terlebih dahulu harus
memiliki kebebasan bagi dirinya sendiri. Dan memang, sebagai istri Bupati, Kartini

iv
bebas untuk menuntut ilmu, mengadakan korespondensi dengan warga Belanda, dan
kebebasan-kebebasan lain yang mendukung cita-citanya memajukan derajat wanita
Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengeluarkan orang lain dari bui
sementara dirinya sendiri juga terkurung dalam kerangkeng besi?
Itulah barangkali hubungan antara sejarah dan masyarakat. Keduanya ibarat
saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa adanya variabel
pertama, tidak mungkin akan terwujud variabel kedua. Atau, tidak terwujudnya
variabel pertama, adalah akibat tidak adanya variabel kedua.
Buku ini sama sekali tidak bicara mengenai metodologi dalam ilmu sejarah
dan juga bukan dimaksudkan untuk mencari dan membahas korelasi antar variabel,
melainkan lebih mengedepankan kejadian-kejadian yang tejadi dalam kehidupan
masyarakat dari perspektif sejarah. Penglihatan dan pendekatan historis akan
memberikan benang merah sejak asal mula (sangkan) hingga akhir atau tujuan
(paran) suatu peristiwa.
Bahan-bahan penulisan buku ini dihimpun dari tulisan-tulisan penulis yang
terpencar beberapa tahun terakhir ini, yang mengalami perbaikan seperlunya serta
telah disesuaikan dengan judul buku ini. Adapun sistematikanya disusun sebagai
berikut:
Bagian Pertama: MEMBANGUN JATI DIRI
Pada bagian ini sengaja dipilihkan tema “Membangun Jati Diri”, karena dalam
panda-ngan penulis, manusia atau masyarakat sebagai subyek sejarah — dalam kurun
waktu kajian bagian pertama ini — masih belum menemukan konsep yang jelas untuk
membangun dan memajukan peradabannya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dan
menyangkut manusia, kelihat-annya masih menyisakan pertanyaan pada dirinya,
Siapakah sebenarnya saya? Apa tujuan hakiki dari kehidupan saya? Dan apa yang
sebenarnya harus saya perbuat? Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu — meski
kurang memuaskan — memang telah diupayakan jawabannya melalui berbagai
perbuatan historis mereka, meskipun seringkali justru menimbulkan keresahan dan
pertikaian diantara mereka.
Adanya pertikaian yang secara langsung mengakibatkan disharmoni dan
disintegrasi dalam hubungan-hubungan sosial, lebih meyakinkan penulis bahwa
masyarakat pada masa itu belum memiliki kesamaan pandangan, kesamaan langkah
dan kesamaan cita-cita mengenai berbagai hal. Ketiganya memang bisa berbeda,

v
tetapi agar perselisihan dapat ditekan sekecil mungkin, didalamnya harus terdapat
kerjasama dan pengertian timbal balik antar pihak-pihak yang berselisih.
Didalam situasi yang demikian tadi, beberapa individu mencoba untuk
mengasingkan diri, menjauhkan dari nafsu-nafsu duniawi, dan mengheningkan cipta
guna memperoleh pene-rangan sejati mengenai hidup dan kehidupan. Mereka-mereka
yang serius melakukan komtemplasi biasanya mampu melihat keadaan-keadaan yang
bersifat supranatural dan menembus batas-batas transendensi alam semesta. Orang
Jawa mengatakan, mereka adalah orang-orang yang weruh sadurunge winarah
(mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi). Inilah agaknya yang menjadi cikal
bakal suburnya dunia peramalan masyarakat Jawa, yang salah satunya adalah
Ramalan Jayabaya seperti diuraikan pada Bab I.
Ramalan Jayabaya menurut para ahli sejarah merupakan suatu falsafah
seja-rah, dalam arti bahwa sebagai suatu paham mesianistis dengan gambaran
jalannya sejarah dimasa depan, memberikan kekuatan sosio kultural yang
menggerakkan proses historis. Jadi, dalam pralambang Jayabaya terdapat paham atau
gambaran masa depan, atau tujuan yang hendak dicapai oleh kehidupan manusia.
Berpangkal pada hal ini, Bab II mencoba memperlihatkan aktualisasi dan
implementasi ramalan Jayabaya dalam gerakan-gerakan sosial yang bermotif Ratu
Adil dan ide perang sabil. Kedua bab diatas memiliki hubungan yang sangat erat,
terutama mengenai proses terjadinya suatu “pemberontakan” — dari latar belakang
sampai dengan tujuannya — dan pola ideologi yang melandasi pemberontakan.
Agak berbeda dengan bab-bab sebelumnya, Bab III menyoroti tentang krisis
kepemimpinan yang terjadi di Kerajaan Majapahit, sehingga menimbulkan berbagai
pemberontakan. Bedanya dengan bab pertama dan kedua, peperangan dan pember-
ontakan yang muncul lebih banyak diakibatkan oleh rasa tidak puas atas kebijaksa-
naan Raja, atau karena terlalu mudahnya Sang Raja menelan fitnah seorang menter-
inya. Jadi motif utama yang mendorong pemberontakan datang dari dalam dirinya
atau bersifat personal, bukan merupakan reaksi massal atau gerakan sosial. Meskipun
demikian, relevansi permasalahannya tetap sangat erat hubungannya dengan tema
Membangun Jati Diri, sebab apa-apa yang terjadi kelihatannya merupakan usaha
untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan besar diatas.
Satu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi pedoman bagi manusia
(secara mikro) dan bagi masyarakat (secara makro) dalam menjawab problema,
realita dan idealita kehidupannya adalah masalah nilai. Pengertian nilai disini penulis
maksudkan sebagai aturan-aturan dan norma-norma (seringkali bersumber pada
sistem kepercayaan setempat) yang secara moral psikologis mampu mengendalikan

vi
peri laku masyarakat, atau sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup yang
diyakini kebenarannya serta diupayakan untuk dilaksanakan secara benar dan murni.
Dari pengertian ini nampaklah peran dan fungsi “nilai” bagi terciptanya
keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan hidup masyarakat dalam perspektif
kesejarahan. Inilah yang mendasari penulis untuk menguraikan beberapa ajaran
mengenai nilai (pada bab IV), dimana — secara langsung maupun tidak — kenyataan
berbicara bahwa semakin kuat masyarakat memegang teguh sistem nilai dan keper-
cayaannya, semakin kuat pula motivasi, kepastian dan kemampuannya dalam
menjawab 3 (tiga) pertanyaan besar diatas.
Adapun bab terakhir dari bagian pertama ini memberikan semacam “studi
kasus” pada masa modern, betapa besar pengaruh nilai (dalam kasus ini telah
mengalami beberapa modifikasi) dalam merubah sikap dan menggerakkan agresivitas
masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, disamping
untuk tujuan keharmonisan, nilai ternyata bisa dimanipulir untuk menciptakan
disintegrasi dan disharmoni masyarakat. Disini kelihatannya terjadi proses reinter-
pretasi dalam pemahaman dan penggunaan nilai sebagai landasan untuk menye-
lenggarakan suatu “gerakan”. Namun sebenarnya tidaklah demikian, mengingat
perbedaan yang sangat menyolok dalam hal tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan
ratu adil dengan gerakan atau mobilisasi pada tahun 1960 - an. Kita semua dituntut
untuk membaca gejala dan peristiwa secara bijaksana, bukan sekedar dari kulit
luarnya.
Bagian Kedua: MEMAJUKAN PERADABAN
Berbeda dengan bagian pertama, pada bagian ini penulis melihat bahwa
manusia tidak lagi bertanya apa yang sebenarnya harus saya perbuat?, melainkan
bagaimana seharusnya saya berbuat? Jelaslah bahwa dalam pertanyaan ini
terkandung suatu cara, teknik dan metode kehidupan yang semakin hari semakin
sempurna (tentu saja menurut persepsi dan interpretasi masing-masing individu dan
atau kelompok masyarakat). Penyempurnaan cara, teknik, dan metode kehidupan
yang ditempuh guna terciptanya kesempurnaan hidup itu, tidak lain adalah sebuah
peradaban.
Misalnya uraian pada Bab VI. Fakta saat itu berbicara bahwa bangsa Indonesia
berada dalam cengkeraman bangsa lain. Dalam keadaan seperti itu, muncullah sikap,
pemikiran ataupun bentuk reaksi lainnya atas nasib yang dideritanya. Rakyat
Indonesia tidak lagi bertanya apa yang harus saya perbuat, melainkan bagaimana

vii
seharusnya saya berbuat? Pertanyaan pertama jelas sekali hanya memerlukan satu
jawaban yaitu bahwa saya harus berreaksi. Akan tetapi jawaban pertanyaan kedua
bisa berbeda-beda tergantung kepada si subyek yang akan memberikan jawaban.
Seorang patriot sejati barangkali akan menjawab dengan bambu runcing atau
senapannya. Kaum cendekiawan mungkin sekali akan memilih jalan diplomasi atau
kooperasi, sedang seorang penghianat tentu akan mengandalkan fitnah dan jilatannya
demi kepentingan pribadi.
Disinilah semakin kentara adanya perbedaan pilihan antar manusia, yang
semuanya berpangkal pada perbedaan sikap dan pemikiran manusia atas peristiwa
obyektif yang menyertainya. Dan karena hal tersebut telah melewati proses kreatif
dari akal manusia, maka — terlepas dari nilai baik buruknya — perbedaan sikap dan
pemikiran tadi dapat dikatakan sebagai perkembangan peradaban.
Begitu pula halnya dengan Bab VII dan VIII, terbentang dengan cukup gam-
blang, bagaimana manusia selalu tidak pernah puas akan keadaan dan kemampuan
yang sedang dimilikinya. Mereka terus berusaha meraih sesuatu yang menurut
mereka lebih baik, lebih maju atau lebih beradab. Salah satu aspek penting dalam
peradaban kehidupan manusia adalah perkawinan, sebagaimana dipaparkan pada Bab
IX. Sebagai salah satu wujud dari peradaban, perkawinan manusia modern akan
sangat membedakan dengan promesquitet (perkawinan manusia jaman dulu yang
terlaksana secara instinctif).
Adapun Bab X merupakan renungan-renungan sporadis dari penulis mengenai
kejadian-kejadian yang sempat terekam oleh benak dan pena penulis. Lingkup kajian
diusahakan dapat mencakup banyak dimensi kehidupan manusia, masyarakat dan
negara. Dimulai dari komparasi antara sepakbola dan kehidupan, dilanjutkan dengan
sindiran mengenai perjudian, dan masalah-masalah lainnya.
Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih terlalu
sederhana dan masih banyak lobang yang mungkin dapat menjerumuskan atau
menyesatkan pembaca. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon
kritik, saran dan bimbingan dari pembaca sekalian, sehingga lobang-lobang yang ada
bukannya menjatuhkan kita, tetapi justru makin menyadarkan kita bahwa sebagai
manusia kita selalu kekurangan. Dan adalah tugas kita bersama untuk selalu mencari
jalan guna menutupi kekurangan-kekurangan tadi, sekaligus menciptakan kemajuan
yang lebih bermakna bagi kehidupan.
Jakarta, Agustus 2013

viii
D A F T A R I S I
HALAMAN JUDUL ……………………………………………….. i
KATA PENGANTAR …………………………………………….. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………… viii
BAGIAN PERTAMA: MEMBANGUN JATI DIRI
BAB I Falsafah Sejarah Dalam Pralambang Jayabaya ............... 1
A. Latar Belakang Sosiologis ………………………............ 1
B. Isi Pralambang Jayabaya ………………………….......... 2
C. Kosmosentris dan Antroposentris …………………......... 5
D. Tinjauan Kasus …………………………………….......... 6
BAB II Bagaimana Ajaran Ratu Adil Berkembang? ..................... 8
A. Pola Ideologi ………………………………………........ 8
B. Dimensi Politik Radikalisme Agraria …………….......... 10
C. Pergeseran Penafsiran Pola Ideologi ………………........ 12
BAB III Krisis Kepemimpinan di Majapahit ................................... 15
A. Teori-Teori Kepemimpinan ………………………........... 15
B. Kasus Majapahit ……………………………………....... 19
BAB IV Masalah Nilai Dalam Kehidupan Manusia ......................... 25
A. Struktur Sosial Dalam Ungkapan “Kanca Wingking” ...... 27
B. Nilai Budaya dan Kepatuhan Hukum ………………....... 29
BAB V Pengaruh Sistem Pemilikan Tanah Terhadap Struktur
Sosial ..................................................................................... 33
A. Hukum Tanah dan Struktur Sosial di Vorstenlanden …... 33
B. Mobilisasi Petani Dalam Peristiwa G 30 S/PKI ……....... 37
BAGIAN KEDUA: MEMAJUKAN PERADABAN
BAB VI Pemberian Siapakah Kemerdekaan Indonesia? ................ 42
A. Pergerakan Politik Indonesia Pra kemerdekaan ……. 43

ix
B. Revolusi Indonesia Pasca Kemerdekaan ……………. 47
BAB VII Merenungkan Gerakan Mahasiswa .................................. 51
BAB VIII Manusia Dalam Perkawinan .............................................. 57
A. Sejarah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ……………....... 58
B. Pelaksanaan Perkawinan dan Beberapa Prinsipnya …....... 60
BAB IX Epilog ................................................................................... 66
DAFTAR KEPUSTAKAAN ..................................................................... 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS ................................................... 70

1
BAB I
FALSAFAH SEJARAH DALAM PRALAMBANG JAYABAYA
A. Latar Belakang Sosiologis
Pada umumnya, orang Jawa percaya dan memegang teguh dogma yang
mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dibumi berjalan menurut garis yang
telah ditentukan jauh sebelum bumi itu sendiri terbentuk. Kejayaan dan kehancuran,
kemakmuran dan kesengsaraan, kedamaian dan peperangan, adalah pernik-pernik
kehidupan yang kelihatannya tidak mungkin ditolak oleh manusia. Semuanya
merupakan skenario yang telah ditetapkan oleh Sang Dalang Agung, yakni Tuhan,
sedang manusia hanyalah wayang-wayang yang nyaris tidak mempunyai kekuatan
sama sekali.
Lalu, cukupkah manusia hanya menjadi makhluk penunggu waktu yang diam
dan menggantungkan hidup dari rejeki yang turun cuma-cuma dari langit? Tidak
adakah kewenangan manusia untuk berbuat sesuatu atau untuk mengukir
sejarah-nya? Tidakkah Tuhan mendelegasikan sebagian kekuasaan-Nya kepada
manusia? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang merangsang akal budi
manusia untuk menegaskan jati dirinya, sehingga timbullah kesadarannya bahwa
manusia adalah subyek dari alam semesta.
Meski dalam dirinya terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, tetapi
pengembaraan pemikiran serta kontemplasi manusia terhadap fenomena-fenomena
alami, secara nyata dan bertahap telah memberikan kontribusi yang sangat penting
bagi terciptanya peradaban. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki interpretasi
dan pendirian yang sama tentang makna peradaban itu, sehingga perbuatan manusia
sering kali bukannya memajukan kebudayaan dan meningkatkan moralitas, tetapi
justru menghancurkan peradaban masyarakat pada umumnya.
Barangkali begitulah yang ingin dikemukakan oleh Jayabaya — Raja Kediri
yang memerintah pada tahun 800-an — dalam kitab ramalannya. Keinginan manusia
untuk menciptakan zaman keemasan selalu terbentur oleh beradunya berbagai
kepentingan dan ambisi manusia satu sama lain, sehingga masa kekacauan selalu
merupakan prasyarat bagi masa keemasan. Menurut Jayabaya, sebelum tujuan (telos)
manusia tercapai, akan didahului dengan keadaan-keadaan dekadensi, demoralisasi,

2
degenerasi dan korupsi, keadaan mana akan berakhir setelah keda-tangan Juru
Selamat atau Ratu Adil.
B. Isi Pralambang Jayabaya
Ramalan Jayabaya atau lebih dikenal dengan Pralambang Jayabaya pada
pokoknya berisi cerita-cerita sebagai berikut. Prabu Jayabaya dikunjungi oleh
Maulana Ali Syamsudin, pandita dari Rum yang menguraikan ramalan Kitab
Musarar, mengenai keadaan Nusa Jawa.
Setelah mendapat ilham, Sultan Rum memerintahkan untuk menduduki
tanah-tanah yang kosong. Pemukiman gelombang pertama gagal karena binasa,
sedang sisanya kembali ke Rum. Kemudian didatangkan lagi 2 (dua) laksa keluarga
untuk menetap di Jawa. 170 tahun setelah itu tidak ada raja, dan baru pada tahun 270
berdiri Kerajaan Wirata, disusul oleh Kerajaan Ngastina (tahun 300), Madura, Dwara
Wati, dan Madaraka. Tahun 400 muncul Kerajaan Pamenang dan Metaun. Baka
Pengging tahun 500, Medang Kawit tahun 600, dan pada tahun 700 muncul Kerajaan
Jenggala, Ngurawan, Kediri dan Singasari.
Dari Maulana Ali Syamsudin, Jayabaya mendapat bermacam-macam ilmu
termasuk ilmu gaib, sehingga menjadi tahu hal-hal yang terjadi dimasa depan dan
raja-raja dari kerajaan yang akan datang serta segala perbuatannya (weruh sadurunge
winarah).
Sewaktu mengunjungi Ki Ajar Subrata, pandita Gunung Padang, Jayabaya
dihidangi 7 (tujuh) macam sajian. Melihat hal ini, marahlah Jayabaya sehingga Ki
Ajar dibunuhnya. Atas pertanyaan putranya, Prabu Anom Pagedongan, Jayabaya
menjelaskan bahwa Ki Ajar telah membuka rahasia Kitab Musarar. Tujuh macam
hidangan tadi adalah lambang tujuh Kerajaan yang berdiri berturut-turut, yaitu:
1. Sajian Kunyit menunjukkan zaman Kala Wisesa, Raja bersemayam di Pajajaran.
2. Sajian Juwadah berarti zaman Srikala, Raja berkedudukan di Majapahit selama 1
(satu) abad.
3. Sajian Geti adalah lambang zaman Kala Wisaya, pusat kerajaan di Demak selama
8 (delapan) windu. Pada masa ini terjadi perubahan agama.
4. Sajian Kajar berarti zaman Kala Jangga dengan Kerajaan Pajang selama 35
tahun.

3
5. Sajian Bawang Putih melambangkan zaman Kala Sakti yaitu zaman Kerajaan
Mataram yang berusia 100 tahun. Tiga keturunan Prabu Nyakra Buwana masih
akan memerintah, dan setelah itu kerajaan runtuh.
6. Sajian Bunga Melati berarti zaman Kali Jaya, dengan pusat Kerajaan Kartasura.
Pada masa ini datang para pedagang asing yang ikut campur tangan dalam
masalah kerajaan. Rakyat melarat dan pedagang asing makin berkuasa.
7. Sajian Bunga Seruni melambangkan zaman Kala Bendhu dengan rajanya Tan-
jung Putih. Mula-mula rakyat hidup tenteram dan bahagia, tetapi pada akhir
zaman timbul perebutan kekuasaan sehingga rakyat menderita. Kemudian
diangkatlah Eru Cakra yang menghilangkan segala kemelaratan dan kejahatan.
Setelah satu abad, terjadi lagi perpecahan. Pada zaman Madya Mulya itu pusat
kerajaan ada di Pegunungan Palwa dan Madura. Seratus tahun kemudian pindah
ke Kepanasan dan delapan puluh sesudah-nya muncul Kerajaan Tembelang yang
berusia 30 (tigapuluh) tahun. Kerajaan berikutnya adalah Waringin Rubuh
dengan ibukota Martalaya. Setelah 4 (empat) keturunan memerintah, timbul lagi
kekacauan. Jawa ditaklukkan oleh kaum Peringgi. Sultan Rum yang mendengar
hal ini memerintahkan untuk menghancurkan kaum Peringgi. Sesudah itu Prabu
Asmarengkung dinobatkan sebagai Raja. Sebagai penutup disebutkan bahwa
Pulau Jawa telah berusia 2100 tahun dan tibalah Kiamat Kubra, terjadi perang
antara Iblis Jamajuja melawan Imam Mahdi dengan kemenangan pada pihak
yang terakhir.
Kalau kita perhatikan kandungan isinya, akan nampak bahwa pralambang
Jayabaya adalah sebuah falsafah sejarah. Pralambang Jayabaya dalam sejarah
Indonesia — khususnya sejarah Jawa — merupakan kekuatan praktis yang hidup
dalam masyarakat, yang dimanifestasikan dalam bentuk kerusuhan atau huru-hara.
Fakta yang bermotif kepada kedatangan Ratu Adil ini merupakan kausalitas
historis, artinya bahwa sebagai suatu paham mesianistis dengan gambaran jalannya
sejarah dimasa depan, memberikan kekuatan sosio kultural yang menggerakkan
proses historis. Jadi, dalam pralambang Jayabaya terdapat paham atau gambaran masa
depan, suatu falsafah sejarah.
Falsafah sejarah selain memberi jawaban mengenai makna dari proses sejarah
(makna yang menguasai kejadian-kejadian sejarah), juga tentang hubungan antara
fakta-fakta untuk sampai kepada asal dan tujuannya, kekuatan yang menggerakkan
sejarah kearah tujuannya, serta akhir sebuah proses sejarah. Pendeknya, sejarah akan
memperoleh makna jika berbagai kejadian ditinjau dengan pandangan kemasa depan.

4
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai Denkvorm (bentuk
pikiran), karena hal ini merupakan hal yang terkait atau yang tidak bisa dipisahkan
dengan pralambang itu sendiri. Struktur pikiran yang dikristalisir dalam pralambang
dapat diketahui dengan menguraikan unsur-unsurnya. Struktur pikiran ini hanya bisa
ditelusuri dalam keadaan konkrit dari situasi historis kultural, karena suatu pola pikir
tidak mungkin dapat diketahui tanpa mengembalikannya kepada kebudayaan yang
mewujudkan. Dengan kata lain, falsafah sejarah akan mengikuti pola pikir yang
berkuasa dalam kebudayaan dan merupakan bentuk pikiran dari kebudayaan.
Pralambang Jayabaya memuat unsur-unsur mitologi Melayu Polinesia, Hindu,
dan Islam yang tercampur menjadi satu kesatuan (sinkretis). Hal yang sama menimpa
pula historiografi tradisional seperti babad, hikayat, atau silsilah/kronik. Perbe-
daannya ialah dalam pralambang ada konsepsi mengenai masa depan (eskhaton),
sedang dalam karya lama yang lain tidak ditemui konsepsi tersebut. Unsur eskha-
tologis itulah yang bersama-sama dengan unsur profetis mesianistis menentukan
pralambang Jayabaya sebagai falsafah sejarah.
Secara garis besar, unsur-unsur Pralambang Jayabaya dapat dibagi menjadi
tiga bagian.
Bagian pertama adalah mitologi masa purba nusa Jawa yang berisi tentang
kolonisasi orang Rum dan perang melawan roh, sehingga menurut Hollander semua
serta tradisional merupakan mythe yang tidak memuat kenyataan historis. Dalam
mitologi yang menunjukkan pengaruh Hindu, zaman dibagi menjadi 4 (empat) bagian
yaitu Kretayuga, Tretayuga, Dwaparayuga, dan Kaliyuga. Bagian terakhir
kemungkinan adalah masa yang penuh kekacauan dan bencana alam sebagai tanda
awal datangnya Ratu Adil.
Bagian kedua berwujud kronologi atau prophetic chronology (istilah Raffles).
Ini berarti, pralambang mewujudkan gambaran sejarah di Jawa, mulai dari pemuki-
man pertama sampai akhir zaman yang meliputi 2100 tahun, diuraikan menurut
urutan waktu. Keistimewaan kronologi ialah kecenderungan ke pembulatan menurut
abad, sehingga penyusunannya tidak berdasar pada realitas sejarah dan dianggap
fiktif belaka.
Fungsi dari kronologi adalah memperkuat bagian profetis, karena kronologi
sebagai ramalan post eventum, konform dengan realitas historis. Fungsi lainnya
adalah menghubungkan 2 (dua) bagian mitis, yaitu masa purba dan masa depan.

5
Bagian ketiga atau terakhir dari Pralambang Jayabaya adalah unsur mesianistis
eskhatologis. Harapan kemasa depan ditujukan kepada raja-raja yang akan
melenyapkan segala kekacauan dan kejahatan serta akan memerintah dengan adil.
Kedatangan raja-raja itu sudah ditentukan dalam kronologi, misalnya Raja Tanjung
Putih pada tahun 1700 (menurut serat Jayabaya versi Hollander) atau tahun 1800
dalam redaksi pralambang yang lain.
Dalam Pralambang Jayabaya versi serat Jayabaya, mesianisme tercampur
dengan eskhatologi Islam, sedang dalam versi Brandes belum terdapat unsur eskha-
tologis, meskipun pengaruh Islam sudah nampak. Dengan demikian dalam Pralam-
bang Jayabaya terdapat proses Islamisasi, misalnya digantinya pengertian pralaya
pada akhir Kaliyuga dengan kiamat kubra. Juga tentang tokoh Imam Mahdi yang oleh
umat Islam dipercaya akan muncul pada akhir zaman dan mengalahkan Dajjal
sertamenegakkan hukum Islam. Dalam mesianisme di Jawa, tokoh itu diasimilasikan
dengan tokoh Ratu Adil. Jadi disini ada korespondensi antara eskhatologis Islam
dengan segi-segi Ratu Adilisme.
C. Kosmosentris dan Antroposentris
Diatas telah disebutkan bahwa dalam falsafah sejarah ingin dicari pengertian
mengenai proses sejarah. Ini berarti ingin diketahui bagaimana awal dan akhir sebuah
proses sejarah. Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) sudut pandangan.
Pertama, sejarah sebagai segi pandang kosmosentris yang berarti bahwa
manusia dan segala kejadian dipandang dari sudut alam semesta. Pandangan
kosmosentris mengembalikan proses sejarah sebagai proses alam yang siklis dan
berulang meliputi waktu yang abadi, tidak ada akhir dan tujuannya (jadi merupakan
ewige wiederkehr). Tidak ada hal yang baru, yang ada hanya kejadian purba yang
berulang. Dalam suasana pikiran kosmosentris tidak ada arti bagi tindakan manusia
yang hanya menjalankan sesuatu yang senantiasa terjadi dalam peredaran kejadian.
Oleh karenanya tidak dikenal historisitas manusia, dan kejadian sejarah direduksikan
menjadi kejadian alam. Antara manusia dan dunia sekitarnya disatukan dan tidak ada
pemisahan sama sekali.
Dilain pihak ada pandangan yang membedakan manusia dan alam dunia ini.
Manusia dipandang sebagai pusat kejadian, sehingga pandangan ini dinamakan
antroposentris atau perkembangan kearah kesadaran historis. Kesadaran ini tidak
akan berkembang selama manusia dan kosmos dipandang sebagai satu totalitas, yang
dengan demikian manusia adalah identik dengan alam; sebab dalam pandangan

6
kosmosentris manusia hanya diberi sifat pasif sehingga dalam melakukan partisipasi
dengan proses kosmis manusia tidak membuat sejarah.
Namun akhirnya manusia meninggalkan pandangan ini dan cenderung untuk
menguasai alam. Ia tidak menyerah kepada fatum (nasib) saja, tetapi ingin mengha-
dapi kekuatan alam dengan kekuatannya. Disini manusia berperan aktif. Kejadian
dianggap bukan lagi akibat tindakan supernatural, melainkan akibat perbuatan
manusia. Kejadian siklis berubah menjadi kronologis dan alam pikiran siklisme
berubah menjadi historisme. Dengan demikian apabila dikatakan oleh Huizinga
bahwa sejarah adalah pertanggungjawaban masa silam, maka dalam pertanggung-
jawaban tersebut manusialah yang menentukan arti masa silam melalui
tindakan-tindakannya secara aktif.
Bukti Pralambang Jayabaya sebagai falsafah sejarah dapat ditunjukkan dengan
adanya perkembangan siklisme ke historisme, dan dari mitologi ke kronologi seperti
diuraikan diatas. Namun yang lebih penting adalah unsur mesianisme dan dan
eskhatologi. Pralambang Jayabaya dengan mesianismenya mengarahkan pandangan
kemasa depan, serta dengan eskhatologinya ke akhir zaman.
Sejarah tidak mempunyai makna jika kejadian-kejadian tidak ditujukan
kemasa depan. Dengan mengarahkan sejarah kepada kedatangan Ratu Adil dimasa
depan — jadi adanya tujuan/telos dalam proses sejarah — maka lebih tampak corak
einmaligkeit-nya, dan alam pikiran tidak lagi siklisme tetapi linier.
Hal ini diperkuat pula oleh eskhatologi yang memberi tujuan bagi proses
sejarah. Tujuan perkembangan sejarah terletak pada suatu akhir (eskhaton), atau
dalam eskhaton itulah proses sejarah mencapai tujuannya. Dalam Pralambang
Jayabaya, tujuan akhir ini mempunyai bentuk konkrit yaitu apokalips atau akhir dunia
dan umat manusia, yakni hari kiamat.
D. Tinjauan Kasus
Pada tahun 1935, di Wanagiri timbul satu peistiwa yang meresahkan, yang
lebih dikenal dengan peristiwa Tambakmerang. Pada waktu itu Kyai Wirasenjaya
mengangkat dirinya sebagai Ratu Adil. Dia mengajarkan bahwa pada bulan Sura
tahun itu akan terjadi banjir besar. Banjir itu mendahului kedatangan zaman makmur,
sehingga dengan diam saja orang dapat memperoleh emas dan permata, dan
orang-orang akan tinggal dirumah batu. Itulah sebabnya, makin lama muridnya
semakin bertambah banyak.

7
Ketika Bupati Wanagiri meninjaunya dan menyuruh agar gerakan itu dibu-
barkan karena dianggap berbahaya, para muridnya menjadi marah dan melempari
dengan batu. Akan tetapi, setelah Wirasenjaya ditahan, gerakan Ratu Adil tersebut
berakhir.
Ditinjau secara ekonomis, gerakan ini timbul karena Wanagiri adalah daerah
minus, kering dan gersang, sehingga rakyat hidup dalam kemelaratan yang sangat
parah. Dalam konteks ini, benarlah apa yang dikatakan Bung Karno bahwa keseng-
saraan rakyat merupakan sebab mengapa rakyat mudah percaya dan selalu
mengharapkan pertolongan seorang Kyai atau Dukun yang mengaku sebagai Ratu
Adil, Imam Mahdi atau Wali.
Adapun secara sosial, gerakan semacam itu muncul sebagai reaksi terhadap
penetrasi Barat dalam kehidupan masyarakat. Mereka tetap ingin memiliki
institusi/lembaga tradisional yang telah didisfungsionalisasikan oleh pemerintah
kolonial, dimana sebenarnya eksistensi lembaga bagi mereka merupakan conditio
sine qua non. Reaksi-reaksi tersebut muncul karena dalam menerima pengaruh
kebudayaan Barat, mereka tidak bersikap selektif, melainkan selalu menolak karena
dianggap berbahaya, destruktif serta merusak akidah. Untuk itulah mereka menga-
dakan perlawanan. Dan agar perlawanan itu lebih efektif, maka dibuatlah cerita
tentang Ratu Adil.
Yang perlu dicatat disini adalah bahwa selain disebabkan oleh faktor sosial
ekonomi, gerakan Ratu Adil seringkali dipengaruhi/bertendensi politik, seperti peris-
tiwa perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu tentang pendirian kerajaan disebelah
timur Gunung Lawu, peristiwa Malangyuda yang ingin mendirikan 3 (tiga) kerajaan
di Jawa, gerakan Nurhakim yang akan mendirikan kesultanan Jawa, dan sebagainya.
Namun tidak dapat diingkari pula bahwa semua gerakan itu mempunyai unsur lain
yang sangat dominan dan melekat dihati pendukungnya, yaitu unsur religius.

8
BAB II
BAGAIMANA AJARAN RATU ADIL BERKEMBANG?
A. Pola Ideologi
Fenomena Ratu Adil agaknya tidak akan mungkin dibatasi oleh kurun waktu
(temporal) dan wilayah (spasial) tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
ajaran-ajaran tentang Ratu Adil merupakan ajaran yang secara kodrati melekat pada
sistem kepercayaan masyarakat manapun dan dimanapun. Ini berarti pula bahwa pada
hakekatnya Ratu Adil adalah sebuah ideologi. Hanya saja, istilah-istilah, model dan
motif gerakan, serta ciri-cirinya akan berbeda-beda.
Sebagai sebuah ideologi, maka faham Ratu Adil (millenarianisme) atau Juru
Selamat (mesianisme) dalam “perjuangan” atau aplikasinya menampakkan strutur
yang matang. Inilah sebabnya, pada masa lalu gerakan-gerakan keagamaan yang telah
diramu dengan faham Ratu Adil merupakan ancaman yang sangat potensial bagi
rezim kolonial. Sementara dipihak lain, terdorong oleh ketakutan pemerintah kolonial
terhadap kekuatan-kekuatan spiritual (Islamofobi) — dan sesuai pula dengan politik
devide et impera — maka gerakan-gerakan tadi disamakan dengan gerakan
revolusioner atau gerakan anti asing yang harus diberantas secara tuntas.
Uraian diatas memperlihatkan kepada kita bahwa gerakan-gerakan tersebut
merupakan alat perjuangan “kelompok terjajah” (uraian selanjutnya menunjukkan
pengertian “terjajah” tidak terbatas pada konteks politik, tetapi juga konteks sosial
ekonomi) terhadap penjajah atau kelompok yang dianggap menjajah. Dalam per-
juangan tersebut, selalu ditampilkan ciri-ciri khusus, baik yang menyangkut watak
pimpinan, pola ideologi, maupun sistem kepercayaannya.
Seorang pemimpin agama selalu dianggap sebagai prophet, guru, dukun,
tukang sihir atau utusan mesias, serta diakui diilhami oleh wahyu atau wangsit. Salah
satu contoh adalah peristiwa Tambakmerang seperti dikemukakan pada bab I, dimana
Wirasenjaya berperan sebagai mesias atau Ratu Adil setelah diakui mendapat wahyu
yang didapatnya dari berpuasa selama 40 hari. Pada umumnya, tokoh-tokoh prophetic
dipercaya sebagai orang-orang suci yang memiliki kekuatan gaib yang didasarkan
pada pembawaan karisma seperti wahyu, keramat atau sakti.

9
Adapun pola ideologi semua gerakan keagamaan ialah penolakan terhadap
situasi yang ada dan harapan akan datangnya millenium (ratu adil), yang akan
menciptakan masyarakat ideal dan romantis, tiada lagi pertentangan, ketidakadilan
dan penderitaan, serta tidak akan ada penyakit dan pencuri.
Unsur-unsur millenium ini sebetulnya sudah ada sebelum datangnya pengaruh
Barat, hanya saja belum menemukan saluran implementasinya. Dan setelah bangsa
Barat datang, barulah gerakan millenium ini mampu membangkitkan daya potensi
revolusioner yang besar untuk menolah, mencegah atau menghilangkan
perubahan-perubahan sosial yang dihasilkan oleh masuknya kekuasaan Barat seperti
rasa permusuhan antara sesama bangsa, terpengaruhnya pejabat keagamaan oleh
orang tak beriman (orang Eropa selalu dianggap kafir), dan sebagainya.
Disinilah sistem kepercayaan menampakkan peran yang sangat besar dalam
memotivasi suatu gerakan. Ide-Ide tentang perang sabil atau perang suci secara luar
biasa mendorong militansi dikalangan pemeluk agama (Islam), sehingga mereka
dengan sukarela menyerang orang kafir dan semua situasi dan kondisi yang dicipta-
kan oleh orang asing. Meskipun demikian, untuk dapat mengerti arti yang sebenarnya
tentang gerakan keagamaan di Jawa, haruslah diperhatikan aspek nativistic mereka.
Aspek ini menjanjikan datangnya bumi pertiwi yang telah pulih, tidak akan ada orang
kulit putih, serta akan diperintah oleh dinasti lama.
Contoh-contoh gerakan ratu adil yang bersifat keagamaan dapat ditunjukkan
antara lain adalah peristiwa Nyi Aciah di Sunda (1870 - 1871), kasus Jumadilkubra di
Pekalongan dan Banyumas tahun 1871, peristiwa Jasmani di Jawa Timur tahun 1887,
dan masih banyak lagi yang lain, namun intinya sama, yaitu bahwa seseorang yang
mendapat wahyu kemudian mengajak warga desa untuk mengadakan
“pemberontakan” terhadap kekuasaan Eropa, dengan akibat ditumpasnya gerakan itu
dengan kejam.
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa gerakan-gerakan keagamaan pada
umumnya menyandang watak reaksi total yaitu menolak kehadiran Eropa. Dengan
demikian, millenarianisme pada asasnya berwatak revolusioner karena berkaitan
dengan perombakan status quo secara total. Adapun alat yang dipakai sebagai dasar
gerakan tersebut adalah agama, jadi sifatnya religius.

10
B. Dimensi Politik Radikalisme Agraria
Seiring dengan perkembangan kondisi-kondisi sosial politik, maka terjadi pula
perubahan sifat dan pola ideologi dalam gerakan-gerakan pedesaan. Salah satu bentuk
gerakan politik di desa adalah mobilitas kaum tani yang merupakan ungkapan paling
baru dan dramatis dari keresahan agraria yang terjadi terus-menerus.
Jika pada masa-masa silam gerakan-gerakan sosial mengandung sifat religius
dan bertujuan melenyapkan orang asing dengan segala akibat yang ditimbulkannya,
maka gerakan sosialpada akhir abad 19 dan abad 20 lebih dilatarbelakangi oleh
keadaan-keadaan keagrariaan yang dirasakan tidak adil. Jadi disini sifat ekonomis dan
politis lebih menonjol dibanding sifat religius yang sekedar sebagai pelengkap atau
sebagai alat legitimasi.
Oleh karena itu penalaran pemahaman antara kedua gerakan tersebut juga
berlainan. Untuk memahami proses politik pada tingkat desa, konsep radikalisme
harus disesuaikan dengan latar belakang masyarakat tani. Analisis tentang radika-
lisme agraria harus memperhitungkan susunan dan hirarki nilai-nilai pedesaan,
karakteristik lambang-lambang, serta tujuan dan pola-pola tindakan dari politik
agraria tersebut.
Radikalisme agraria menurut Sartono Kartodirdjo adalah gerakan sosial
yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku, dan ditandai oleh
kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang
punya hak istimewa atau yang berkuasa, dimana gerakan ini menarik pengikutnya
dari kaum tani. Dan perlu ditekankan disini bahwa radikalisme agraria merupakan
bagian dari gerakan ratu adil yang bersifat revolusioner.
Dalam mengungkapkan sebab-sebab gerakan ratu adil, kita akan menemui
kesulitan ibarat sulitnya mencari ketulusan penjajahan. Kesulitan itu terjadi karena
adanya kecenderungan untuk menerangkannya dari kolonialisme serta menghu-
bungkannya dengan proses modernisasi. Akan tetapi focus yang paling sering
dikemukakan adalah akibat utama dari dominasi Barat, yaitu kehancuran sistem
ekonomi politik tradisional dan terjadinya disintegrasi kebudayaan.
Seperti dimaklumi, identitas budaya kaum tani terikat secara tidak terpisahkan
dengan agama mereka, sehingga mereka akan cenderung mempertahankan identitas
tersebut apabila diancam oleh nilai-nilai asing. Oleh karenanya, radikalisme agraria

11
harus pula dianalisis didalam sorotan persaingan untuk memperoleh kesetiaan kaum
tani.
Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan pada masa-masa pra dan pasca
kemerdekaan pada umumnya ditentukan oleh pemilikan tanah, disamping oleh
jabatan keagamaan. Stratifikasi ini terdiri dari 2 (dua) golongan besar yaitu kaum
bangsawan atau tuan tanah, dan kaum buruh tani.
Pada masa kolonial, para bangsawan yang biasanya kurang taat agamanya
dibandingkan kaum tani dan santri, banyak diangkat sebagai pejabat sipil. Hal ini
oleh pemerintah Belanda dimaksudkan untuk memecah belah atau memperhebat
antagonisme antara elit priyayi abangan (para birokrat tradisional) dengan masyara-
kat desa (santri atau kaputihan) yang dianggap berbahaya bagi hegemoni jajahan.
Dengan demikian diskriminasi yang dilakukan Belanda ini akan mengakibatkan
kaum tani yang dahulu mendukung para bangsawan (pelajari tentang konsep
manunggaling kawula-gusti) berbalik memusuhi mereka. Dari sini terlihat betapa
politik devide et impera begitu jahatnya menciptakan permusuhan antar penduduk
pribumi. Dan inilah yang merupakan salah satu alasan timbulnya radikalisme
dikalangan wong cilik atau kawula alit.
Mengenai ciri-ciri khusus radikalisme agraria, tidaklah mungkin dikategorikan
kedalam pemberontakan kaum tani secara definitif dan semata-mata bersifat ratu adil,
juru selamat, pribumi atau perang suci. Ini berarti bahwa dalam setiap gerakan
tercakup corak-corak millenarianisme, mesianisme, nativisme dan kepercayaan
kepada perang salib.
Millenarianisme adalah gerakan yang mencita-citakan diakhirinya
ketidakadilan dan dipulihkannya keharmonisan. Namun sebelum hal itu terwujud,
akan didahului atau ditandai dengan bencana alam, dekadensi moral dan kemelaratan
masyarakat. Kepercayaan mesianistis merupakan suatu gagasan tentang juru selamat
yang menyatakan suatu abad keemasan, dimana gerakan mesianistis inipun
cenderung bersifat millenarianistis. Adapun nativisme atau kepribumian — seperti
telah disinggung diatas — yaitu suatu tuntutan bagi pemulihan nilai dan cara hidup
tradisional yang telah mengalami degradasi akibat ulah tingkah orang asing. Namun
dalam prakteknya, gerakan kepribumian ini tidak hanya ditujukan kepada kekuasaan
asing, melainkan juga kelas Jawa yang sedang berkuasa (elite birokrasi pribumi) yang
dianggap sebagai penghianat.
Dari deskripsi diatas, secara tersirat telah terkandung 3 (tiga) kelompok
manifestasi dalam radikalisme agraria. Kelompok pertama mencakup pergolakan

12
pergolakan agraria yang memuat ketidakpuasan sosial ekonomi lokal sehingga
ideologi menjadi sangat penting. Contoh kelompok ini adalah pemberontakan Bekasi
tahun 1869.
Dalam kelompok kedua, terjadi protes yang digeneralisasikan dari kekerasan
ekonomi khusus menjadi kritik yang lebih luas mengenai kemerosotan budaya dan
moral. Salah satu contoh adalah peristiwa Haji Rifangi di Kalisasak tahun 1870-an.
Adapun kelompok ketiga memperlihatkan perkembangan tipe protes keagrariaan
yang lebih berbau politik, dengan pengertian bahwa keluhan-keluhan petani dan
merosotnya nilai budaya memberikan petunjuk untuk memanfaatkan rangkaian
tradisi gerakan ratu adil, kepribumian dan perang suci sebagai titik tolak ideologi
perlawanan mereka. Contoh gerakan protes yang lebih bersifat politis ini adalah
peristiwa Kiai Nurhakim dan peristiwa Cimareme tahun 1919 yang dipimpin oleh
Haji Hasan.
Pada masa-masa setelah kemerdekaan, gerakan-gerakan tersebut dapat dibagi
kedalam 2 (dua) golongan. Yang pertama merupakan gerakan sosial yang mewakili
suatu penolakan lengkap dari apa yang secara konvensional dipandang sebagai
politik. Gerakan ini percaya bahwa perubahan secara mendasar dalam suatu peristiwa
hanya dapat terjadi melalui bentuk kebangkitan kembali keagamaan, baik
kebangkitan kembali Islam radikal atau nilai-nilai dan adat istiadat abangan. Contoh
gerakan ini misalnya gerakan Hidup Betul dan Agama Adam Makrifat yang didirikan
oleh Rama Resi Pran-Suh Sastrasuwignya. Adapun golongan kedua mencakup
gerakan sosial yang mempunyai watak politik tinggi dan revolusioner. Sebagai
contoh dapat ditunjuk misalnya gerakan Embah Sura di Nginggil dan gerakan
Semana di Loano, Purworejo.
Dari pembahasan mengenai radikalisme agraria ini, dapat kita simpulkan
bahwa satu aspek yang paling menarik tentang gerakan sosial di Jawa adalah dimensi
politiknya. Meski begitu, ideologi mereka tetap diliputi oleh lambang keagamaan.
Dengan demikian sejauh protes agraria terus diberi bentuk oleh lambang keagamaan
tradisional, maka efektivitas gerakan millenaristis sebagai suatu landasan aksi politik
secara massal, tetap tidak akan melemah.
C. Pergeseran Penafsiran Pola Ideologi
Ciri-ciri yang menonjol dari gerakan millenaristis pada hakekatnya adalah
persamaan, homogenitas, tak bernama, dan tidak memiliki harta benda. Sedang tujuan

13
dari aliran ini adalah melahirkan negara yang sempurna, semua anggota masyarakat
berstatus sederajat, kedudukan sosial dihapus, dan kepatuhan mutlak pada pimpinan.
Rumusan tujuan dan ciri-ciri gerakan Ratu Adil seperti itu dapat menimbulkan
minimal 2 (dua) penafsiran yang sangat bertentangan satu sama lain. Disatu pihak,
sifat-sifat yang melekat pada gerakan tersebut dapat dikatakan merupakan refleksi
dan implikasi dari ajaran keagamaan yang cukup kental (untuk tidak mengatakan
ekstrem). Agama mengajarkan bahwa seluruh manusia di bumi adalah sama, hanya
taqwa-lah yang membedakan kemuliaannya. Selain itu, umat manusia yang beriman
juga diwajibkan untuk taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan para pemimpin atau ulil
amri (baca QS 4: 59).
Akan tetapi sebaliknya, ciri-ciri dan tujuan diatas sedikit banyak sejalan
dengan ciri-ciri masyarakat yang berdasar pada faham sosialisme-komunisme. Disi-
nilah pangkal dari gerakan-gerakan sosial modern, dimana nilai-nilai religius telah
dibelokkan/dimanipulasi dan diberi muatan-muatan politis oleh kelompok tertentu
untuk memobilisasi rakyat pedesaan guna mencapai tujuan kelompok tersebut.
Apabila diperhatikan lebih seksama, akan terlihat satu gejala bahwa dalam
pergerakan sosial-politik-keagamaan di desa, para petanilah yang memegang peran
utama dan secara aktif mendukung gerakan tersebut. Gerakan para petani inilah yang
dimaksudkan sebagai mobilisasi pedesaan. Permasalahan yang sangat krusial disini
adalah, sejauh manakah terdapat kecenderungan atau kemungkinan dikalangan
penduduk desa untuk dimobilisasikan kearah partisipasi dan integrasi politik didalam
perhimpunan politik modern? Juga, seruan-seruan macam apakah yang dapat
membangkitkan sambutan baik yang lebih besar dari rakyat, serta bagaimana
hubungannya dengan perkembangan politik di Indonesia?
Masalah keadilan, rupanya merupakan faktor yang sangat sensitif, sehingga
faktor ini pulalah yang dijadikan motivasi untuk memobilisasikan kaum tani. Para
tuan tanah atau kaum tani besar yang melaksanakan teknologi revolusi hijau, dapat
melepas atau mengusir para penyewa tanahnya, dan mengkonsentrasikan pada pola
pemilikan tanah dengan cara membeli tanah milik kaun tani kecil. Keadaan demikian
dan ditambah pula dengan terjadinya proses polarisasi, menyebabkan yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Keadaan yang begitu kritis, telah dimanfaatkan oleh PKI untuk mempengaruhi
dan menghasut kaum tani untuk melenyapkan segala penghisapan dan ketidakadilan
yang ditimbulkan oleh kaum ningrat, setengah feodal dan kelas-kelas yang ada.
Bahkan dalam program PKI yang dirumuskan menjelang Konggres Barisan Tani

14
Indonesia (BTI) dinyatakan bahwa “semua tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah
asing dan Indonesia akan disita tanpa ganti rugi. Kepada semua petani tak bertanah
dan petani miskin akan dibagikan tanah secara cuma-cuma”.
Seruan-seruan semacam inilah yang menarik kaum tani untuk mendukung dan
masuk menjadi anggota PKI, sehingga dalam 1 (satu) dasawarsa anggota BTI yang
dikuasai PKI meningkat dari 400.000 menjadi 4 (empat) juta orang. Jadi tidak terlalu
mengherankan apabila pada Pemilu 1955, PKI muncul sebagai salah satu dari empat
partai besar. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, suara mayoritas untuk parlemen
menempatkan PKI diurutan teratas dengan 204.778 suara, disusul PNI (100.859
suara) dan Masyumi (48.683 suara).
Disamping berusaha menarik anggota dari kalangan tani sebanyak-banyaknya,
PKI juga membentuk Daerah Basis (DB) dan Tentara Rakyat guna melakukan perang
rakyat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memobilisasi kaum petani untuk
melawan kelas yang berkuasa dan menjadi pelaksana revolusi.
Demikianlah, gerakan-gerakan petani dengan ideologi ratu adil yang dulu
bersemangatkan nafas keagamaan, kini menjadi gerakan radikal dibidang politik. Dan
apabila gerakan itu dahulu bertujuan untuk menghapuskan segala hal yang berbau
asing yang mengembalikan unsur-unsur nativisik, sekarang tujuan utamanya adalah
menuntut keadilan (dalam pengertian sama rata sama rasa) serta distribusi tanah yang
merata.
Pergeseran dalam pola dan motivasi gerakan seperti tersebut diatas harus
membangkitkan kesadaran dan kejelian kita untuk menilai dan menyikapi suatu
gerakan yang telah, sedang atau akan muncul. Hal ini sangat penting agar kita tidak
mudah terjebak dan terbawa arus dinamika perubahan. Perubahan memang diperlu-
kan, tetapi yang hendaknya dan seharusnya diterapkan adalah perubahan yang sesuai
dengan jiwa dan budaya masyarakat, serta perubahan yang membawa kebaikan dan
kebajikan.

15
BAB III
KRISIS KEPEMIMPINAN DI MAJAPAHIT
A. Teori-Teori Kepemimpinan dan Perannya bagi Organisasi
Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi, tidak dapat dibantah merupakan
suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang
bersangkutan. Oleh karena itu, memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar
artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah
dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi
secara keseluruhan.
Mengenai teori kepemimpinan ini, Thoha (1995:31-48); Bowditch and
Buono (1985: 129-141); Gordon (1996: 316-332); Robbins (1996: 38-45),
mengemukakan beberapa teori antara lain teori sifat (trait theory), teori kelompok,
teori situasional, serta teori jalur – tujuan (path goal theory), teori partisiaspi
(participation theory), teori siklus hidup (life cicle theory), teori pertukaran
(exchange theory), dan sebagainya.
Dari banyaknya teori-teori kepemimpinan tadi, dalam pembahasan disini
hanya akan disinggung sebagian saja yang penulis nilai memiliki relevansi kuat
dengan pokok permasalahan yang ada. Teori sifat misalnya, mengadopsi pendapat
Keith Davis yang merumuskan empat sifat umum yang mempunyai pengaruh
terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yakni:
1. Kecerdasan, artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari
pengikutnya, tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya.
2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, artinya seorang pemimpin
harus memiliki emosi yang stabil dan mempunyai keinginan untuk
menghargai dan dihargai orang lain.
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pemimpin akan selalu
energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya.
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus
menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya, sehingga dapat
menjaga kesatuan dan keutuhan pengikutnya.

16
Teori kelompok memandang bahwa agar tujuan organisasi (kelompok) dapat
tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya.
Kemudian teori kepemimpinan situasional dari Fiedler, mengemukakan pandangan
bahwa efektivitas kerja dalam organisasi dapat dicapai jika terdapat kombinasi antara
situasi yang menyenangkan dengan gaya kepemimpinan. Situasi yang menyenangkan
sendiri dapat tercapai jika pemimpin diterima oleh pengikutnya,, tugas-tugas
ditentukan secara jelas, serta penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal
diterapkan pada posisi pemimpin (Thoha, 1995: 38).
Dari adanya berbagai teori kepemimpinan diatas, dapat diketahui bahwa teori
kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan (leadership
style), yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap
filsafat, keterampilan dan sikapnya. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar
motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.
Diantara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan
negatif, dimana pembedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi
karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan
atau reward (baik ekonomis maupun non ekonomis), berarti telah digunakan gaya
kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika pendekatannya menekankan pada
hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan negatif.
Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak
situasi, tetapi menimbulkan kerugian manusiawi.
Selain gaya kepemimpinan diatas, terdapat gaya lainnya yaitu gaya otokratik,
partisipatif, dan bebas kendali (free rein atau laissez faire). Pemimpin otokratik
memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri, dan menata
situasi kerja yang rumit bagi pegawai sehingga mau melakukan apa saa yang
diperintahkannya. Kepemimpinan ini pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas
ancaman dan hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya antara
lain: memuingkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan
pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten.
Sementara itu, pemimpin partisipatif lebih banyak mendesentralisasi-kan
wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak.
Adapun pemimpin bebas kendali menghindari kuasa dan tanggungawab, kemudian
menggantungkan kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan
menanggulangi masalahnya sendiri. Diantara ketiganya, kecenderungan umum yang
terjadi adalah kearah penerapan praktek partisipasi secara lebih luas karena dianggap
paling konsisten dengan perilaku organisasi yang supportif. Secara lebih detail,

17
pembahasan mengenai motivasi ini akan diteruskan pada bab-bab selanjutnya dari
diktat ini.
Selanjutnya dilihat dari orientasi si pemimpin, terdapat dua gaya
kepemimpinan yang diterapkan, yaitu gaya konsideran dan struktur, atau dikenal juga
sebagai orientasi pegawai dan orientasi tugas. Beberapa hasil penelitian para ahli
menunjukkan bahwa prestasi dan kepuasan kerja pegawai dapat ditingkatkan apabila
konsiderasi merupakan gaya kepemimpinan yang dominan. Sebaliknya, para
pemimpin yang berorientasi tugas yang terstruktur, percaya bahwa mereka
memperoleh hasil dengan tetap membuat orang-orang sibuk dan mendesak mereka
untuk berproduksi.
Pemimpin yang positif, partisipatif dan berorientasi konsiderasi, tidak
selamanya merupakan pemimpin yang terbaik. Fiedler telah mengembangkan suatu
model pengecualian dari ketiga gaya kepemimpinan diatas, yakni model
kepemimpinan kontingensi. Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang
paling sesuai bergantung pada situasi dimana pemimpin bekerja. Dengan teorinya ini
Fiedler ingin menunjukkan bahwa keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi
antara orientasi pegawai dengan tiga variabel yang berkaitan dengan pengikut, tugas
dan organisasi. Ketiga variabel itu adalah hubungan antara pemimpin dengan
anggota (leader – member relations), struktur tugas (task structure), dan kuasa posisi
pemimpin (leader position power). Variabel pertama ditentukan oleh pengakuan atau
penerimaan (akseptabilitas) pemimpin oleh pengikut, variabel kedua mencerminkan
kadar diperlukannya cara spesifik untuk melakukan pekerjaan, dan variabel ketiga
menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi pemimpin.
Model kontingensi Fiedler ini serupa sekali dengan gaya kepemimpinan
situasional dari Hersey dan Blanchard. Konsepsi kepemimpinan situasional ini
melengkapi pemimpin dengan pemahaman dari hubungan antara gaya kepemimpinan
yang efektif dengan tingkat kematangan (maturity) pengikutnya. Perilaku pengikut
atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional, karena
bukan saja pengikut sebagai individu bisa menerima atau menolak pemimpinnya,
akan tetapi sebagai kelompok, pengikut dapat menentukan kekuatan pribadi apapun
yang dimiliki pemimpin
Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Ludlow dan Panton, 1996: 18 dst),
masing-masing gaya kepemimpinan ini hanya memadai dalam situasi yang tepat –
meskipun disadari bahwa setiap orang memiliki gaya yang disukainya sendiri dan
sering merasa sulit untuk mengubahnya meskipun perlu.

18
Directing adalah gaya yang tepat apabila Anda dihadapkan dengan tugas yang
rumit dan staf Anda belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan
tugas tersebut; atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian. Anda
menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian,
biasanya terjadi over-communicating (penjelasan berlebihan yang dapat
menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu). Coaching adalah gaya yang
tepat apabila staf Anda telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi
suatu tugas. Disini Anda perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk
mengerti tentang tugasnya, dengan meluangkan waktu membangun hubungan dan
komunikasi yang baik dengan mereka.
Selanjutnya, gaya kepemimpinan supporting akan berhasil apabila karyawan
telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan
yang lebih dekat dengan Anda. Dalam hal ini, Anda perlu meluangkan waktu untuk
berbincang-bincang, untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan
kerja, serta mendengarkan saran-saran mereka mengenai peningkatan kinerja.
Adapun gaya delegating akan berjalan baik apabila staf Anda sepenuhnya telah
paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga Anda dapat melepas mereka
menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri.
Ditengah-tengah dinamika organisasi (yang antara lain diindikasikan oleh
adanya perilaku staf / individu yang berbeda-beda), maka untuk mencapai efektivitas
organisasi – penerapan keempat gaya kepemimpinan diatas perlu disesuaikan dengan
tuntutan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan situational leadership, sebagaimana
telah disinggung diatas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk dapat
mengembangkan gaya kepemimpinan situasional ini, seseorang perlu memiliki tiga
kemampuan khusus yakni:
1. Kemampuan analitis (analytical skills), yakni kemampuan untuk menilai
tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas.
2. Kemampuan untuk fleksibel (flexibility atau adaptability skills), yaitu
kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat
berdasarkan analisa terhadap siatuasi.
3. Kemampuan berkomunikasi (communication skills), yakni kemampuan
untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya
kepemimpinan yang Anda terapkan.
Ketiga kemampuan diatas sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin, sebab
seorang pemimpin harus dapat melaksanakan tiga peran utamanya yakni peran

19
interpersonal, peran pengolah informasi (information processing), serta peran
pengambilan keputusan (decision making) (Gordon, 1996: 314-315).
Peran pertama meliputi meliputi peran figurehead (sebagai simbol dari
organisasi), leader (berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan
mengembangkannya), dan liaison (menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap
informasi untuk kepentingan organisasi). Sedangkan peran kedua terdiri dari tiga
peran juga yakni monitor (memimpin rapat dengan bawahan, mengawasi publikasi
perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan), disseminator
(menyampaikan infiormasi, nilai-nilai baru dan fakta kepada bawahan) serta
spokesman (juru bicara atau memberikan informasi kepada orang-orang diluar
organisasinya). Adapun peran ketiga terdiri dari empat peran yaitu entrepreneur
(mendesain perubahan dan pengembangan dalam organisasi), disturbance handler
(mampu mengatasi masalah terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan
menururn), resources allocator (mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi,
uang dan waktu dengan melakukan penjadualan, memprogram tugas-tugas bawahan,
dan mengesahkan setiap keputusan), serta negotiator (melakukan perundingan dan
tawar menawar).
Dalam perspektif yang lebih sederhana, Morgan (1996: 156) mengemukakan
tiga macam peran pemimpin yang disebutnya dengan “3A”, yakni alighting
(menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya), aligning
(menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang
menuju kearah yang sama), serta allowing (memberikan keleluasaan kepada pekerja
untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja).
B. Kasus Majapahit
Majapahit adalah kerajaan kedua setelah Sriwijaya di Indonesia yang berhasil
menyatukan wilayah-wilayah nusantara, bahkan meluas sampai Malaya dan sebagian
Filipina, kedalam satu naungan kekuasaan (songsong pengayoman). Oleh karenanya
Majapahit sering disebut pula sebagai Kerajaan Nasional II, dan inilah yang menjadi
salah satu alasan kuat mengapa studi-studi mengenai eksistensi Majapahit selalu
menarik minat para sejarawan.
Kepemimpinan, adalah satu dari banyak aspek kajian yang tidak pernah
membosankan. Faktanya, sejak didirikan oleh R. Wijaya hingga masa keruntu-
hannya, Majapahit selalu dirongrong oleh masalah pelik yang sulit dihindarkan, yaitu
perebutan tampuk kepemimpinan yang terjadi secara beruntun. Dan, persaingan

20
dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan yang tidak bisa dihentikan, akan
membawa akibat disintegrasi kehidupan sosial-politik, sehingga terjadi kemacetan
dalam proses pembangunan “nasional” (nation building).
Pada masa pemerintahan R. Wijaya atau Kertarajasa (1293 - 1309 M), sudah
terjadi beberapa kali pemberontakan. Hanya karena “ketahanan nasional” yang kuat
serta sikap Kertarajasa yang tegaslah maka pemberontakan-pemberontakan tadi tidak
dapat berkembang secara optimal. Akan tetapi sepeninggal Kertarajasa dan kemudian
digantikan oleh Kalagemet atau Sri Jayanegara yang lemah serta tidak memiliki
ketegasan dan kewibawaan, benih-benih ketidakpuasan dari “arus bawah” dengan
suburnya tumbuh menjadi gerakan-gerakan coup d’etat.
Ranggalawe, pengikut setia Kertarajasa, menurut Pararaton memberontak
pada tahun Saka 1217 atau 1295 M, karena adanya perasaan tidak puas dengan
kepemimpinan Kertarajasa. Ranggalawe yang memegang peranan penting dalam
penyerbuan terhadap Jayakatwang (Raja Kediri), sebenarnya mengharapkan kedu-
dukan sebagai Patih Majapahit. Akan tetapi yang diangkat menjadi patih adalah
Nambi, anak Arya Wiraraja atau Banyak Wide, yang dalam pandangan
Ranggalawe adalah orang yang lemah dan mustahil mampu mengemban tugas besar
itu.
Kemungkinan besar R. Wijaya mengangkat Nambi sebagai Patih karena
merasa berhutang budi kepada Arya Wiraraja yang berhasil memasukkan Wijaya ke
keraton Jayakatwang, padahal Wijaya adalah menantu Kertanegara (Raja Singosari)
yang dibunuh oleh Jayakatwang. Dan berkat jaminan Wiraraja pula, Wijaya diperbo-
lehkan membuka hutan Tarik yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit.
Budaya asli bangsa memang mengajarkan untuk membalas setiap kebaikan
yang telah dilakukan orang kepada kita. Hal seperti ini merupakan kewajiban moral
yang tidak mungkin dilupakan begitu saja. Namun dalam kasus ini, sebagai pemimpin
bangsa Wijaya justru melupakan aspek lain dalam hal pengangkatan dan penempatan
aparatur negara, yaitu aspek ketrampilan dan kemampuan (sumber daya) manusia.
Agaknya Wijaya lebih menonjolkan unsur perasaan dan persaudaraan dibanding
ketepatgunaan dan kedayagunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inilah
masalah kepemimpinan yang mula-mula sekali muncul. Barangkali Wijaya
menyangka bahwa kebijaksanaannya akan dapat menjaga persatuan dan
menghindarkan dari rasa ketidakpuasan para pembantunya, tetapi ternyata justru
menimbulkan pertikaian.

21
Pada tahun Saka 1222 atau 1300 M, timbul lagi “pemberontakan” yang
dipimpin oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe, sebagai akibat fitnah yang dilan-
carkan Dyah Halayuda atau Mahapati.
Saat terjadinya pemberontakan Ranggalawe, Kebo Anabrang diperintahkan
untuk menghadapi dan menghancurkan pemberontakan itu. Dan memang, Kebo
Anabrang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe di Sungai Brantas (?). Demi
melihat keponakannya terbunuh, marahlah Lembu Sora yang kemudian berhasil
membunuh Kebo Anabrang. Raden Wijaya sendiri tidak mengambil tindakan pidana
atas perbuatan Lembu Sora.
Keadaan ini dimanfaatkan oleh Mahapati untuk mengail di air keruh. Kepada
raja dikatakan bahwa para Menteri Kerajaan tidak puas dengan sikap R. Wijaya
karena membiarkan Lembu Sora yang membunuh Kebo Anabrang. Oleh karena itu,
demi keadilan, Lembu Sora harus dihukum. Lembu sora sendiri pasrah terhadap
putusan raja dan berniat untuk menyerahkan diri. Akan tetapi oleh Mahapati difitnah
bahwa Sora akan memberontak. Atas dasar laporan ini maka R. Wijaya mengambil
tindakan “pembersihan” terhadap Sora dan kelompoknya. Merasa mendapat
perlakuan yang tidak fair, para pengikut Sora seperti Juru Demung dan Gajah Biru
malahan meneruskan gerakan hingga tahun 1314 M.
Disini terjadi lagi krisis kepemimpinan. Seorang pemimpin mestinya bersikap
netral dan berdiri diatas semua golongan yang ada di negerinya. Ini mengandung
pengertian bahwa pemimpin tidak boleh menelan begitu saja keterangan-keterangan
dari suatu golongan mengenai golongan yang lain. Pemimpin harus mau dan mampu
melihat, mendengar dan merasakan keluhan, penjelasan maupun fakta-fakta dari dua
atau lebih arah yang berbeda, serta menerapkan asas praduga tak bersalah
(presumption of innocent) sebelum menjatuhkan vonis atas suatu perkara.
Pada masa pemerintahan Jayanegara (Saka 1231 - 1250 atau 1309 - 1328 M),
tepatnya pada tahun 1316 M, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Nambi
dengan dibantu oleh Wiraraja dan sebagian menteri Majapahit. Pemberontakan inipun
akibat dari fitnahan Mahapati, yang dalam Kitab Pararaton disebutkan sebagai tokoh
yang sangat menginginkan jabatan Patih Amangkubumi dan tipe pemimpin yang
tidak baik, sumber fitnah dan adu domba.
Pada tahun Saka 1241 (1319 M), terjadi lagi pemberontakan paling serius yang
dipimpin oleh Kuti. Pasukan Kuti dapat merebut kerajaan, sehingga Jayanegara dan
pengikutnya melarikan diri ke desa Badander. Namun berkat kesigapan Bekel
Gadjah Mada, kekacauan ini dapat teratasi. Dan setelah usainya pemberontakan

22
Kuti, barulah diketahui bahwa semua itu akibat perbuatan Mahapati, yang waktu itu
sudah berhasil mencapai ambisinya menduduki jabatan Patih Mangkubumi. Mahapati
akhirnya dihukum mati secara cineleng-celeng (dicincang).
Disini terlihat bahwa meskipun kasus tersebut tidak secara langsung berhu-
bungan dengan kualitas kepemimpinan, tetapi jelas terdapat sesuatu yang kurang
beres dalam sistem pemerintahan Majapahit. Tumbuh suburnya duri dalam daging
atau musuh dalam selimut seperti Mahapati pastilah disebabkan oleh administrasi
kenegaraan yang tidak tertib, tidak disiplin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemungkinan lain, pada saat itu budaya Asal Bapak Senang sudah mendapatkan
tempat yang nyaman dihati penguasa, sehingga siapa yang pandai memutar lidah dan
fakta, serta dapat menyenangkan hati raja, dialah yang akan selalu memperoleh
“ganjaran” dari sang raja.
Pemberontakan-pemberontakan diatas apabila kita kaitkan dengan pembaha-
san bab I dan II, tidak dapat dikategorikan kedalam gerakan yang bersifat Ratu Adil,
karena tidak mengemban amanat keagamaan dan bukan merupakan gerakan yang
ditunggu-tunggu kedatangannya oleh rakyat, tetapi karena dorongan-dorongan
pribadi terutama yang berhubungan dengan ambisi politis. Selain itu, pemberontakan
itu tidak lahir dari keadaan-keadaan disharmoni, justru mengakibatkan kekacauan
berkepanjangan yang memberi andil bagi disintegrasi kerajaan.
Jayanegara yang dalam kepustakaan sejarah digambarkan sebagai raja yang
berperangai buruk, meninggal pada tahun 1328 M karena dibunuh oleh tabib kerajaan
yang bernama Tanca. Seperti diketahui, Tanca sebenarnya masih satu keluarga
dengan Kuti yaitu keluarga Dharmaputra, sehingga — betapapun kecilnya — mau
tidak mau dalam hatinya pasti tertanam rasa benci kepada Jayanegara. Hal ini sangat
disadari oleh Gadjah Mada, sehingga saat raja sakit bisul, Tancalah yang dipanggil
untuk “mengobati”. Dan sesaat setelah berhasil “menunaikan tugasnya”, giliran
Gadjah Mada yang “memberesi” Tanca dengan tuduhan membunuh raja. Ini
merupakan taktik yang sangat jitu dalam mengakhiri kekuasaan Jayanegara tanpa
timbulnya gejolak.
Tahta kerajaan beralih kepada Tribhuwanatunggadewi. Ia dibantu oleh
suaminya Kertawardhana, dan Gadjah Mada sebagai patih. Pada tahun 1350 M,
Tribhuwanatunggadewi turun tahta dan diganti oleh putranya yang bernama Hayam
Wuruk atau Rajasanegara. Pada masa raja Hayam Wuruk dan patih Gadjah Mada
inilah Majapahit mencapai puncak kemegahannya, dengan semboyan patihnya yang
sangat terkenal: Sumpah Palapa.

23
Akan tetapi semenjak Gadjah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 (1364
M), timbul kesulitan untuk memilih siapa yang dapat menggantikan kedudukannya
sebagai patih, dan ternyata tidak seorangpun yang mampu. Apalagi dengan me-
ninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 M, maka timbullah krisis kepemimpinan
yang sangat memprihatinkan sekaligus menegangkan, yaitu terjadinya pertentangan
antara Wirabhumi dengan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Agaknya
sudah menjadi kehendak sejarah bahwa Majapahit harus mengalami peristiwa-peris-
tiwa “berdarah” yang mengantarkan kepada kehancurannya.
Keadaan tersebut menunjukkan tidak terbinanya regenerasi dengan baik. Para
pemimpin Majapahit terlena terhadap impian mewujudkan kesatuan seluruh wilayah
nusantara, tetapi melupakan pendidikan dan pelatihan kader-kader pemimpin yang
berkualitas. Paling tidak, ini membuktikan pula bahwa pandangan politik Majapahit
waktu itu memiliki dua kelemahan, yaitu pertama bersifat kekinian dan tidak
mempertimbangkan aspek futuristik-nya (prospek masa depan), dan kedua tidak
dibudayakannya nation building dan institusional building.
Pertentangan antara Wirabhumi dan Wikramawardhana mulai timbul pada
tahun Saka 1323 (1401 M). Kemungkinan besar hal itu terjadi karena Bhre Wirabumi
sebagai anak Hayam Wuruk meskipun dari selir, merasa lebih berhak menduduki
tahta kerajaan dari pada Wikramawardhana (Bhre Hyang Wisesa). Seperti kita
ketahui, Wikramawardhana adalah anak dari adik Hayam Wuruk yaitu Bhre Pajang
Rajasaduhiteswari, yang dikawinkan dengan putri mahkota Kusumawardhani.
Namun demikian, yang memerintah dan mengendalikan kerajaan bukan Kusuma-
wardhani melainkan suaminya.
Menurut Pararaton, pada tahun Saka1326 (1404 M) antagonisme antara
Wikramawardhana yang berkedudukan di Majapahit dengan Wirabhumi yang berke-
dudukan di Blambangan berkembang menjadi peperangan terbuka. Dalam perang itu
mula-mula Kedaton kulon atau Majapahit menderita kekalahan, namun setelah
mendapat bantuan Bhre Tumapel (Bhre Hyang Parameswara), Kedaton Wetan
(Blambangan) dapat dikalahkan. Bhre Wirabhumi melarikan diri, dikejar oleh
R.Gajah (Bhre Narapati), dan setelah tertangkap lalu dipenggal kepalanya.
Peristiwa ini dalam serat Pararaton disebut Paregreg. Meninggalnya Bhre Wirabhumi
tidak berarti selesainya pertikaian, justru merupakan benih timbulnya balas dendam.
Setelah Wikramawardhana meninggal tahun 1429 M, ia diganti oleh anaknya
yaitu Suhita (1429 - 1447). Suhita adalah anak Bhre Hyang Wisesa sebagai hasil
perkawinan dengan Bhre Mataram, anak Wirabhumi. Jadi pengangkatan Suhita
secara politis dimaksudkan untuk meredakan persengketaan. Namun Kitab Pararaton

24
memberitakan bahwa pada tahun Saka 1355 (1433 M), R. Gajah dibunuh karena
dituduh telah memenggal Wirabhumi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa
persengketaan dinasti Majapahit terus berlangsung.
Demikianlah, persengketaan yang berlangsung terus-menerus mengenai
masalah kepemimpinan negara dan perebutan kekuasaan, telah mengakibatkan
semakin rapuhnya Majapahit, dan ditambah pula oleh perkembangan-perkembangan
baru didaerah pesisir utara Jawa, akhirnya masa keemasan Majapahit tidak dapat
dipertahankan lagi sampai pada keruntuhannya tahun Saka 1400 (Sirna Ilang Ker-
taning Bumi).
Belajar dari pengalaman Majapahit, maka organisasi pemerintahan dan
kenegaraan Indonesia yang ada sekarang, hendaknya selalu memperhatikan benar
masalah kepemimpinan nasional. Artinya, baik dilihat dari kualitas atau
kecakapannya; moralitas atau perilakunya; serta rasa tanggung jawab, kerjasama dan
kejujuran, sangat perlu untuk ditegakkan demi jayanya organisasi kenegaraaan sertra
kemasyarakatan yang kita cintai bersama.

25
BAB IV
MASALAH NILAI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
Sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasan mengenai topik diatas,
marilah kita ambil sebuah perumpamaan. Seandainya pada satu saat seluruh kekayaan
masyarakat dikumpulkan, lalu dibagikan kembali secara merata kepada warganya
sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial, apakah yang akan terjadi pada 5 sampai 10
tahun kemudian? Masih samakah kekayaan dan tingkat kesejahteraan mereka?
Kemungkinan sekali tidak, dan kemungkinan sekali kesenjangan sosial akan muncul
kembali. Mengapa bisa demikian? Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini?
Barangkali tidak satu jawabanpun yang bisa memberikan kepuasan atas
pertanyaan itu, karena tidak ada seorangpun yang akan berani mencoba merealisa-
sikan atau membuktikan pengandaian tersebut. Oleh karenanya, ulasan dalam bab ini
juga bersifat “tidak pasti” atau “belum tentu”, dan membuka peluang yang sangat
lebar untuk diperdebatkan atau diajukannya teori-teori dan alasan-alasan lain yang
lebih masuk akal.
Salah satu faktor penyebab yang bisa dikemukakan adalah pandangan/filsafat
hidup yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Pengertian filsafat
hidup disini meliputi sistem kepercayaan, tradisi-tradisi budaya yang turun-temurun,
dan nilai-nilai sosio-psikologis, yang kesemuanya itu diyakini kebenarannya serta
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya
ungkapan-ungkapan yang melekat pada sikap dan perilaku orang Jawa seperti
alon-alon waton kelakon, urip mung mampir ngombe, mangan ora mangan asal
kumpul, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan tersebut sering dianggap sebagai
penyebab rendahnya etos kerja, lambannya proses kemajuan, dan lemahnya semangat
pengabdian aparat pemerintah, sehingga harus diubah menjadi nilai baru yang lebih
dinamis seperti cepet nanging kelakon, urip iku ora mung mampir ngombe, kumpul
ora kumpul asal mangan, dan sebagainya.
Tuntutan dunia modern memang menghendaki sikap hidup pragmatis, efektif,
dan efisien. Tetapi benarkah ungkapan diatas menyebabkan segala sesuatu menjadi
berbelit-belit, inefekfif dan inefisien? Untuk menjawabnya — dan agar tidak terjebak
kepada anakronisme — harus dikembalikan pada zaman dan budaya pendukungnya.

26
Orang-orang Jawa tempo doeloe, adalah masyarakat yang menghendaki
terjadinya keserasian dan keseimbangan (harmony) dalam segala aspek kehidupan,
yang tercermin dalam konsep-konsep lingga-yoni, kawula-gusti, warangka-curiga,
mikrokosmos-makrokosmos, dan sebagainya. Unsur yang satu membutuhkan unsur
yang lain, sehingga jika salah satu unsurnya hilang, maka hilang pulalah keharmoni-
san komunitas. Konsep-konsep yang digunakan memang berupa lambang-lambang
atau simbol-simbol (sesuai dengan sifat orang Jawa sebagai homo simbolicum), dan
ungkapan diatas sebenarnya juga merupakan lambang atau simbol. Itulah sebabnya
tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan harus dicari, apa maksud yang ter-
sembunyi didalamnya.
Ungkapan mangan ora mangan asal kumpul bukan berarti bahwa orang Jawa
adalah manusia-manusia yang tahan lapar, atau yang tidak mempunyai sepeser
uangpun untuk membeli sejumput padi, ataupun manusia malas yang maunya hanya
kumpul terus. Dalam ungkapan ini terdapat dua kata kunci, yakni mangan (makan)
dan kumpul. Makan adalah manifestasi dari nafsu biologis dan kepentingan
perseorangan, sedang kumpul menunjukkan adanya kehidupan berkelompok atau
bermasyarakat. Dengan demikian, ungkapan mangan ora mangan asal kumpul pada
dasarnya ingin mengatakan bahwa orang Jawa merasa menjadi bagian integral dari
masyarakatnya dan bersedia mendahulukan kepentingan kelompok/umum dari pada
kepentingan individu.
Demikian pula terhadap ungkapan alon-alon waton kelakon. Adalah kurang
tepat jika diartikan sebagai sikap hidup ragu-ragu, malas dan pesimis. Justru seba-
liknya, hal itu menandakan manusia yang berpandangan optimis yang mampu melihat
jauh kedepan, disamping merupakan anjuran untuk melakukan pekerjaan secara
cermat agar selesai dengan baik. Orang Jawa dengan kekuatan spiritual atau
kebatinannya yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan asketis seperti semadi/tapa,
pasa atau nglakoni (melaksanakan suatu syarat untuk suatu tujuan), selalu yakin akan
kekuatan diri sendiri dan yakin pula bahwa apa yang dicita-citakan pasti akan
terwujud. Jadi, mengapa harus tergesa-gesa kalau sesuatu yang dikejar itu pasti
datang? Namun dalam hal ini harus diakui bahwa hanya orang-orang tertentu yang
sudah mencapai taraf weruh sadurunge winarahlah yang bisa menghayati ungkapan
alon-alon waton kelakon.
Adapun ungkapan urip mung mampir ngombe menunjukkan bahwa kehidupan
manusia didunia begitu cepatnya, ibarat sepeminuman segelas air. Disini terkandung
makna bahwa setelah selesai minum, masih ada kewajiban lain yang lebih penting.
Oleh karenanya, selama proses minum berlangsung, betul-betul harus dapat dirasakan
bahwa minum itu merupakan rahmat dari Yang Kuasa yang harus dimanfaatkan

27
sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi “bekal” untuk menunaikan kewajiban
lainnya, yaitu agar tidak “kehausan” di tengah jalan.
A. Struktur Sosial dalam Ungkapan Kanca Wingking
Ungkapan lain yang bisa memberi kesan negatif adalah kanca wingking dan
suwarga nunut neraka katut. Keduanya seolah-olah mendiskriminasikan wanita atau
istri terhadap laki-laki atau suami. Interpretasi negatif akan mengatakan bahwa wanita
hanya berfungsi sebagai pemuas kebutuhan biologis (seksual) atau sebagai pembantu
rumah tangga. Tanpa pemahaman terhadap makna yang tersembunyi didalamnya,
tuntutan emansipasi, persamaan hak, derajat dan kedudukan akan mengalir bagaikan
air bah.
Apabila dikaji lebih lanjut, dalam ungkapan tersebut terdapat suatu struktur;
dan karena struktur itu berada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka biasa
disebut sebagai struktur sosial. Pengertian struktur sosial dapat diartikan sebagai
susunan yang didalamnya menampakkan pembedaan fungsi masing-masing individu
dalam masyarakat. Keluarga pada hakekatnya merupakan miniatur dari masyarakat,
dan oleh karenanya dalam keluargapun terdapat struktur keluarga, yaitu susunan
yang didalamnya menampakkan pembedaan fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab,
antar anggota keluarga, baik Ayah, Ibu, Anak, atau pembantu rumah tangga jika ada.
Dari pengertian tersebut sudah dapat dibayangkan bahwa ungkapan suwarga
nunut neraka katut dan kanca wingking adalah dimaksudkan untuk menempatkan
manusia pada peran, fungsi dan kedudukannya. Islam — yang ajaran-ajarannya
banyak diserap oleh masyarakat Jawa kemudian digabungkan dengan pemikiran
dalam ajaran Hindu Budha (sinkretisme) — mengajarkan bahwa laki-laki adalah
pemimpin bagi wanita, dan suami adalah pemimpin bagi istrinya. Sepanjang tidak
bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Undang-Undang, isri wajib mentaati
perintah atau aturan suami. Jadi, arti suwarga nunut neraka katut bagi istri adalah
mematuhi suami, disamping kewajiban untuk memperingatkan bila suami kurang
benar. Istri yang tidak mau menegur kesalahan suami, berarti ikut menanggung dosa
yang diperbuat suaminya.
Begitu pula ungkapan kanca wingking. Sebagai “teman belakang”, para istri
memegang peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga. Jika mereka tidak kuat
memegang peran sebagai kanca wingking, maka keluarga itupun tidak dapat
diharapkan kelangsungan eksistensinya. Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan

28
bahwa surga laki-laki terletak ditelapak kaki wanita. Semboyan bahwa suatu revolusi
tidak akan berhasil tanpa andil kaum wanita-pun, tidaklah mengada-ada.
Hanya saja persoalannya, mengapa wanita dikatakan sebagai kanca wingking,
bukan kanca ngajeng (teman depan)? Hal ini juga ada alasannya sendiri. Barangkali
tidak seorangpun yang menyangkal bahwa masyarakat Jawa memiliki nilai-nilai dan
norma-norma luhur yang dijunjung tinggi. Perbuatan yang melanggar atau tidak
sesuai dengan nilai atau moral itu, dikatakan sebagai saru, ora lumrah, atau ora ilok.
Kedudukan wanita Jawa terhadap lawan jenisnya sebagaimana kedudukan
wanita terhadap pria pada umumnya — secara kodrati (bedakan dengan kedudukan
sosial politik) — adalah lebih rendah. Dengan demikian, adalah tidak patut apabila
wanita yang memimpin suatu keluarga. Adalah tidak lumrah apabila wanita mencar-
ikan nafkah bagi suaminya dan menempatkannya sebagai rewang (pembantu). Dan
adalah tidak ilok (tidak boleh dilakukan) apabila seorang istri berani membantah
suaminya.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, perlukah diadakan penyeragaman
fungsi, peran, kedudukan dan tanggungjawab antar individu? Sebelum menentukan
jawabannya, ada baiknya disimak ilustrasi berikut. Sebuah celana panjang dan sebuah
baju adalah dua perlengkapan sandang yang memiliki fungsi, kedudukan dan
tanggungjawab masing-masing. Apa yang terjadi jika celana panjang harus berperan
dan berfungsi sebagai baju; apa pula yang terjadi jika baju harus memikul tanggung
jawab celana panjang sebagai penutup aurat bawah manusia? Tentu kejadiannya
sangat lucu, aneh, kacau dan akhirnya justru memporakporandakan tatanan yang telah
ada.
Begitu juga dalam struktur sosial atau struktur keluarga. Pertukaran peran,
kedudukan, fungsi dan tanggungjawab yang telah “ditakdirkan” secara alamiah, akan
mengakibatkan disharmoni, ketidakserasian dan kekacauan sosial. Penyeragaman
hanya mungkin dilakukan terhadap bobot hak dan kewajibannya. Dalam ilustrasi
diatas, penyeragaman hanya mungkin diterapkan terhadap bahan, gaya atau model
pakaiannya.
Itulah sisi-sisi positif dari ungkapan-ungkapan lama yang saat ini sering
menjadi kambing hitam bagi rendahnya etos kerja, lambannya proses kemajuan, dan
lemahnya semangat pengabdian aparat pemerintah. Yang pasti, meskipun badai
perubahan selalu menerpa, nilai-nilai kebajikan dan moralitas tidak akan pernah
berubah atau luntur menjadi nilai-nilai kebiadaban. Ibaratnya, tanpa digosokpun,
sebongkah permata akan tetap memancarkan cahaya keemasan. Oleh karena itu,

29
manakala terjadi suatu ketidakberesan, maka harus segera dilakukan introspeksi,
siapakah sebenarnya sumber ketidakberesan itu, sistem nilainya ataukah kesalahan
manusia dalam menafsirkan dan menerapkannya?
B. Nilai Budaya dan Kepatuhan Hukum
Struktur sosial seperti terurai diatas, pertama kali dikemukakan oleh antro-
polog Inggris Radcliff Brown. Menurutnya, struktur sosial yang disamakan dengan
sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan ini, merupakan
hubungan-hubungan antar individu dalam masyarakat.
Sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan adalah salah satu dari 7
(tujuh) unsur kebudayaan yang universal, selain bahasa, sistem pengetahuan, sistem
peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan
upacara keagamaan, serta kesenian. Adapun materi yang terkandung dalam sistem
organisasi kemasyarakatan itu antara lain adalah:
1. Sistem kekerabatan, yaitu hubungan yang terjadi antar individu yang
didasarkan pada keturunannya (darah). Kekerabatan berdasarkan “darah”
ini terdiri dari 2 (dua) macam, yakni bilateral dan unilateral.
2. Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial.
3. Hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan. Masyarakat dalam
konteks ini adalah masyarakat sederhana atau tradisional, sehingga
hukumnyapun bukan hukum positif yang berlaku hic dan nunc (disini dan
sekarang), melainkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun.
Pola kehidupan tradisional masyarakat sederhana bisa ditinjau dari sudut
pandang pola pikirnya. Pola pikir yang kosmologis sangat mempengaruhi masyarakat
dalam berbuat atau bertindak hukum. Kosmologis berarti bahwa alam semesta
dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang mampu mempengaruhi manusia, bahkan
mengubah nasibnya. Semua peristiwa dan kejadian dalam alam nyata ini adalah takdir
alamiah atau kehendak sejarah. Manusia tidak berperan sama sekali, pasif dan
responsif. Pandangan seperti ini disebut kosmosentrisme, sedang kebalikannya, yaitu
pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah subyek dan penyebab utama dari
segala keadaan di dunia dengan segala akibatnya, disebut Antroposentrisme. Dengan
kata lain pandangan antroposentrisme menegaskan bahwa manusia adalah pembuat
sejarah (baca juga Bab I sub judul “Kosmosentris dan Antroposentris”).

30
Alam semesta dengan kekuatan gaibnya, telah memaksa manusia untuk
berusaha mendapatkan keselamatan dan kemakmuran dari padanya, dengan jalan
membakar kemenyan, melaksanakan labuhan dan sebagainya. Kepercayaan yang
bersumber dari kontemplasi atau pengalaman kebatinan ini secara tidak langsung
akan membawa pengaruh kepada perbuatan-perbuatan lahiriah. Bisa juga dikatakan,
kelakuan riil seseorang adalah refleksi dari keyakinan batinnya. Dari sini dapat ditarik
suatu analogi, apabila masyarakat tidak berani melanggar kepercayaannya, maka
merekapun akan sulit untuk tidak mematuhi hukum adatnya.
Adanya kepercayaan yang amat kuat hingga mampu mengendalikan sifat,
perilaku dan perbuatan para pemeluknya, menunjukkan bahwa masyarakat (dalam
konteks ini masyarakat Jawa) sangat mementingkan kehidupan rohaninya dibanding
kepentingan jasmani/ragawi. Kebudayaan rohani (mental spiritual), sering dipandang
lebih rendah atau lebih terbelakang dibanding kebudayaan fisik; namun ukuran tinggi
rendahnya suatu kebudayaan sangatlah sulit ditentukan mengingat sifatnya yang
relatif. Jika dilihat dari segi kemajuan teknologi yang bisa secara langsung dilihat
dengan mata, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya fisik lebih unggul. Sebaliknya jika
dilihat dari segi moralitas dan ketenangan batin, kecanggihan yang beraneka warna
belum tentu bisa dikatakan sebagai kemajuan peradaban.
Salah satu contoh, promesquitet (kehidupan seksual yang sangat bebas dimasa
lampau; semacam kumpul kebo sekarang) adalah “penyelewengan” yang bisa
dimaklumi mengingat pada masa itu belum dikenal nilai-nilai keagamaan dan
peradaban yang luhur. Akan tetapi samen leven (hidup bersama tanpa ikatan
perkawinan yang sah) yang sangat populer saat ini adalah suatu kemunduran,
mengingat manusia sekarang telah mengalami perkembangan kebudayaan dan
keagamaan yang sangat tinggi, yang dengan keduanya itu mestinya manusia semakin
beradab, bukan semakin biadab.
Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa dalam suatu kebudayaan
terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan pola pikir sering disebut
sebagai nilai budaya, dimana nilai atau harga budaya inipun bersifat relatif tergantung
kepada orang yang menghargainya. Nilai budaya merupakan konsepsi abstrak
sebagian besar anggota masyarakat tentang sesuatu yang berharga dan penting, atau
sesuatu yang tidak berharga dan tidak penting dalam hidup sehari-hari. Perwujudan
nilai-nilai budaya ini bisa berupa aturan atau norma-norma, hukum adat, adat istiadat,
sopan santun, tata susila dan sebagainya.
Dalam kaitannya dengan hukum adat, sistem kekerabatan Jawa sebagaimana
disinggung diatas, memiliki hubungan yang erat. Masyarakat Jawa — menurut para

31
ahli — menganut pola kekerabatan bilateral atau parental yang berarti
hubungan-hubungan kerabat ditelusuri dari 2 (dua) garis, yaitu garis Ayah (laki-laki
atau patrilineal) dan garis Ibu (perempuan atau matrilineal). Namun benarkah
demikian, marilah kita tengok sistem pembagian harta peninggalan.
Hukum waris adat Jawa menetapkan bahwa bagian antara laki-laki dan
perempuan adalah sepikul segendongan, dimana sepikul sama atau hampir sama
dengan segendong (sistem ini kemungkinan besar mengadopsi dari Hukum Waris
Islam). Fakta ini secara langsung mengajukan pertanyaan, benarkah sistem kekera-
batan Jawa adalah parental, karena jika memang benar demikian, semestinya antara
laki-laki dan perempuan tidak ada pembedaan bagian harta waris. Dengan kata lain,
hukum harus dipertimbangkan secara parental pula.
Kupasan ini tidak dimaksudkan sebagai analisa terhadap kasus-kasus hukum
dalam masyarakat, oleh sebab itu tidak digunakan pendekatan dan metode-metode
yuridis. Pemahaman dan pemecahan masalah diatas haruslah dikembalikan lagi pada
kerangka pemikiran tentang struktur sosial, dimana wanita adalah kanca wingkingnya
pria, sehingga mau tidak mau wanita harus “berbeda” dengan pria. Tidaklah mungkin
kodrat wanita dan pria akan sama, dan apabila hal itu dipaksakan, berarti telah terjadi
pemaksaan terhadap hukum alam (Sunatullah).
Hukum waris adat dan hukum-hukum adat lainnya selalu dipatuhi oleh warga
masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati, hingga
mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat
negatif. Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum-hukum adat
tadi berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan lain perkataan, hukum adat
merupakan kehendak kelompok. Dan kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama
kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelom-
pok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga
masyarakat.
Meskipun demikian, sesuai dengan sifat hukum adat yang dinamis dan fleksi-
bel, maka kehendak kelompok itupun bersifat dinamis pula, dalam arti bisa menga-
lami perubahan-perubahan. Dalam skala yang lebih luas, hukum adat dan bahkan
kebudayaan, kerapkali berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan
masyarakatnya, baik dalam hal pola pikir, kebiasaan-kebiasaan, maupun pemaha-
mannya terhadap sistem nilai tertentu. Yang jelas disini adalah bahwa perubahan
kehendak kelompok, perubahan hukum adat, dan perubahan kebudayaan, selalu
mengiringi perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

32
Perubahan yang menimpa hukum adat, secara otomatis berarti pula terjadinya
perubahan sosial (social change). Hal ini disebabkan karena perubahan hukum adat
dialami oleh seluruh anggota masyarakat (jadi tidak individuil), serta menyangkut
nilai-nilai dan fungsi masyarakat. Tanpa dipenuhinya kedua syarat ini, suatu keadaan
yang menyimpang dari kebiasaan tidak bisa dikatakan sebagai perubahan, melainkan
hanya dinamika.
Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan
yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran
masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela
sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaran hukum manusia
modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian,
kepatuhan hukum masyarakat modern-pun bukan karena di junjung tingginya
aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau
ancaman yang diberikan oleh hukum.
Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang lebih baik diantara keduanya, dan
sistem nilai manakah yang seharusnya kita kembangkan untuk menciptakan
kepatuhan hukum masya-rakat? Barangkali semua pihak bisa menyetujui usul bahwa
hukum pemaksa (dwang) tidaklah diperlukan bila sudah ada ketertiban dan
keharmonisan. Hukum pemaksa tidak mungkin akan lahir seandainya semua warga
masyarakat, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan yang lebih luas,
berusaha mempertahankan kewajiban moralnya terhadap hukum adat dan
ajaran-ajaran lain yang mengandung ungkapan kebajikan.
Oleh karena itu, hukum adat dan nilai-nilai tradisional wajib diperhatikan,
diperkembangkan dan dilestarikan, agar kewajiban moral tetap melekat dalam hati
dan jiwa seluruh warga masyarakat, meskipun hukum nasional hendak dan atau sudah
diberlakukan bagi mereka. Keuntungan yang pasti adalah bahwa hukum adat akan
dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat agar mau dengan sukarela
mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku bagi mereka dengan
sebaik-baiknya.

33
BAB V
PENGARUH SISTEM PEMILIKAN TANAH
TERHADAP STRUKTUR SOSIAL
A. Hukum Tanah dan Struktur Sosial di Vorstenlanden
Pada pembahasan yang terdahulu — secara terpisah namun korelatif — telah
dikemukakan variabel-variabel yang akan menjadi topik pembahasan dalam bab ini,
yakni masalah pertanahan dan struktur sosial. Dengan mengambil ruang pembahasan
di daerah vorstenlanden (wilayah-wilayah kerajaan Mataram), ulasan berikut
mencoba mencari hubungan antara sistem pemilikan tanah dengan struktur sosial
(social structure) atau pelapisan sosial (social stratification), dan implikasi-implikasi
yang menyertai hubungan tersebut.
Pada tahun 1918-an, di wilayah Kerajaan Ngayogyakarta dan Surakarta
dilancarkan Reorganisasi Agraria, yaitu kebijaksanaan penataan kembali sistem
pemilikan tanah, yang menghasilkan aturan-aturan baru berupa penghapusan sistem
apanage (lungguh); pembentukan kelurahan-kelurahan baru; dan dibagikannya
persil-persil tanah untuk penduduk desa. Sebelum kebijaksanaan itu dilakukan,
hukum pertanahan menentukan bahwa tanah di seluruh wilayah kerajaan adalah
“milik mutlak Raja”. Akan tetapi sesungguhnya, pernyataan yang tidak tertulis ini
semata-mata ditujukan untuk menghormati dan menjunjung raja. Raja sendiri tidak
menganggap dirinya sebagai tuan tanah dalam arti luas, melainkan hanya meminta
sebagian hasil bumi sebagai suatu cara memungut pajak.
Tentang mulai berlakunya anggapan diatas, memang belum ada kesamaan
pendapat diantara para sarjana, sebagaimana ditulis oleh Werner Roll dalam bukun-
ya Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, studi kasus Daerah Surakarta Jawa
Tengah, sebagai berikut:
“Mengenai apakah hak milik para penguasa tersebut sudah berlaku sejak
jaman Jawa Kuno ataukah baru berlaku setelah pengalihan atau penyingkiran
hukum adat dari daerah-daerah tersebut, hal ini masih dipertanyakan”.
Dengan kedatangan dan campur tangan Belanda di Indonesia khususnya di
Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, maka konsep hak milik atas tanah menjadi
kacau. Hal ini disebabkan karena pemerintah kolonial Belanda mengenal dan mener-

34
apkan asas domein verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa
dibuktikan dengan hak milik (eigendom), menjadi milik negara. Mubyarto
berpendapat bahwa karena pada jaman feodal semua tanah adalah milik raja, maka
pemerintah penjajah tinggal meneruskan asumsi demikian dan menganggap seluruh
hak milik raja jatuh ketangan penakluknya, yaitu Belanda.
Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku sepenuhnya untuk
daerah vorstenlanden. Menurut Soedarisman Poerwokoesoemo, Kerajaan memang
milik Gubernemen, tetapi karena sejak dahulu diperintah berdasarkan
Undang-Undang dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku disana dan langsung dibawah
rajanya sendiri, Gubernemen ingin mempertahankan keadaan ini. Akan tetapi
Gubernemen sebagai pemilik berhak memilih raja baru yang harus memberikan
janji-janji tertentu. Dengan kata lain, kekuasaan kerajaan dikurangi tanpa sama sekali
menghapuskan kelembagaannya. Lagi pula jika kerajaan dianeksasi, kemungkinan
besar akan terjadi gejolak hebat yang tidak diharapkan oleh pihak Belanda.
Kalau diperhatikan lebih seksama, terdapat satu gejala unik dalam sistem
pemilikan tanah model lama ini, yakni bahwa sebuah lembaga — baik kerajaan
maupun pemerintah kolonial Belanda — atau seseorang yang menguasai/memiliki
sebidang tanah, secara otomatis juga akan menguasai/memiliki penduduk atau
orang-orang yang bertempat tinggal di tanah tersebut, dalam arti para penghuninya
wajib memberikan sesuatu (bisa berupa pajak/upeti atau tenaga untuk mengusahakan
tanah itu) sebagi tanda bulu bekti atau tunduk diri kepada tuannya.
Hal ini bisa diterangkan sebagai berikut:
Berdasarkan penguasaanya, tanah-tanah yang ada diseluruh wilayah kerajaan
dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah tanah-tanah
yang dikuasai secara langsung oleh raja. Tanah yang disebut bumi narawita atau siti
pamahosan atau siti ampilan ini terdiri dari bumi pamajegan yang menghasilkan
pajak uang; bumi pangrembe yang khusus ditanami padi dan tanaman lain untuk
keperluan istana; dan bumi gladhag yaitu tanah-tanah yang penduduknya diberi diberi
tugas transportasi.
Adapun golongan kedua adalah tanah-tanah yang diberikan atau digadhuhake
kepada sentana dan narapraja. Tanah semacam ini disebut bumi lungguh, bengkok
atau apanage yang berfungsi sebagai gaji, serta bersifat sementara; sedang orang
yang diberi tanah disebut patuh, lurah patuh atau apanage houlder. Tanah-tanah itu
diberikan kepada sentana selama mereka mempunyai hubungan kekerabatan yang
dekat dengan raja, dan kepada narapraja selama mereka masih menduduki jabatan

35
dalam kerajaan. Dengan demikian, manakala hubungan kekerabatan mereka terputus
serta tidak lagi menjabat sebagai “birokrat”, maka tanah yang dikuasainya akan
kembali kepada Raja. Meskipun demikian, selama dalam penguasaanya, kepada
mereka diberikan pula hak untuk memungut sebagian hasil apanagenya, dengan
catatan sebagian lagi harus diserahkan ke istana sebagai upeti.
Karena para patuh bertempat tinggal di Kuthagara (ibukota kerajaan), sedang
tanah lungguhnya berada di manca negara (bagian terluar dari wilayah kerajaan),
maka agar tanahnya dapat terorganisir dengan baik diangkatlah seorang Bekel dengan
tugas memungut dan mengumpulkan hasil bumi dan pajak dari petani, termasuk
menyediakan tanah dan tenaga kerja. Oleh sebab itu meskipun patuh membebani
bekel dengan berbagai tugas dan kewajiban, hal itu dikerjakan dengan baik karena
bekel dengan mudah mengerahkan petani di Kabekelannya. Pengertian petani disini
identik dengan tenaga kerja dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
tanah apanage.
Dari uraian diatas terlihat adanya dikhotomi struktur sosial di Vorstenlanden.
Pada struktur atas terdapat golongan bangsawan (sentana) dan priyayi (narapraja).
Mereka adalah golongan elite tradisional yang berada diatas struktur bawah, yaitu
golongan rakyat jelata (wong cilik) yang terdiri dari para sikep, kuli-kuli serta buruh,
tukang, pedagang kecil, para pengemis dan lain-lain. Hubungan antara priyayi
sebagai atasan dengan para sikep sebagai bawahan adalah hubungan pengawasan
kebawah dan hubungan kewajiban keatas.
Sebagai puncak struktur adalah Raja. Birokrat tertinggi dibawah diduduki oleh
Patih yang diangkat oleh Gubernemen. Di daerah Kasunanan, seorang patih menda-
pat apanage 375 jung (ukuran luas tanah) dan gaki f sebulan, dan seorang nayaka
mendapat apanage 50 jung dan gaji f 50, sedangkan kliwon, panewu, panatus, paneket
dan panglawe, masing-masing mendapat apanage 2000, 1000, 100, 50 dan 25 cacah
(cacah menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal di tanah apanage).
Diantara para sentana, yang mendapat apanage terbesar adalah Putra Mahkota
yakni 4000 cacah, disusul Tumenggung Joyonagoro 1027 cacah, Pangeran Buminoto
1000 cacah, R.M. Duksono 250 cacah, R. Ayu Sekar Kedhaton 100 cacah, R.A.
Sosrodiningrat 50 cacah, dan masih banyak sentana yang mendapat apanage jauh
lebih sempit.
Golongan bawah atau kawula alit juga terbagi dalam beberapa lapisan.
Menurut Jaarlijksch Verslag tahun 1852, penduduk desa terbagi menjadi 4 (empat)
lapisan:

Sejarah dan Masyarakat

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sejarah dan Masyarakat

Similar to Sejarah dan Masyarakat (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Sejarah dan Masyarakat