i
TTrrii WWiiddooddoo WW.. UUttoommoo
LL ee mm bb aa gg aa AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa ss ii NN ee gg aa rr aa ,, 22 00 ...
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis
mampu merampungkan editing terhada...
iii
Karya-karya Sartono Kartodirdjo (The Peasant Revolt in Banten 1888,
Agrarian Radicalism), Scott (Moral Ekonomi Petani)...
iv
bebas untuk menuntut ilmu, mengadakan korespondensi dengan warga Belanda, dan
kebebasan-kebebasan lain yang mendukung c...
v
tetapi agar perselisihan dapat ditekan sekecil mungkin, didalamnya harus terdapat
kerjasama dan pengertian timbal balik ...
vi
peri laku masyarakat, atau sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup yang
diyakini kebenarannya serta diupayakan u...
vii
seharusnya saya berbuat? Pertanyaan pertama jelas sekali hanya memerlukan satu
jawaban yaitu bahwa saya harus berreaks...
viii
D A F T A R I S I
HALAMAN JUDUL ……………………………………………….. i
KATA PENGANTAR …………………………………………….. ii
DAFTAR ISI …………………………………...
ix
B. Revolusi Indonesia Pasca Kemerdekaan ……………. 47
BAB VII Merenungkan Gerakan Mahasiswa ..................................
1
BAB I
FALSAFAH SEJARAH DALAM PRALAMBANG JAYABAYA
A. Latar Belakang Sosiologis
Pada umumnya, orang Jawa percaya dan memeg...
2
degenerasi dan korupsi, keadaan mana akan berakhir setelah keda-tangan Juru
Selamat atau Ratu Adil.
B. Isi Pralambang Ja...
3
5. Sajian Bawang Putih melambangkan zaman Kala Sakti yaitu zaman Kerajaan
Mataram yang berusia 100 tahun. Tiga keturunan...
4
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai Denkvorm (bentuk
pikiran), karena hal ini merupakan hal yang terkait...
5
Bagian ketiga atau terakhir dari Pralambang Jayabaya adalah unsur mesianistis
eskhatologis. Harapan kemasa depan ditujuk...
6
kosmosentris manusia hanya diberi sifat pasif sehingga dalam melakukan partisipasi
dengan proses kosmis manusia tidak me...
7
Ketika Bupati Wanagiri meninjaunya dan menyuruh agar gerakan itu dibu-
barkan karena dianggap berbahaya, para muridnya m...
8
BAB II
BAGAIMANA AJARAN RATU ADIL BERKEMBANG?
A. Pola Ideologi
Fenomena Ratu Adil agaknya tidak akan mungkin dibatasi ol...
9
Adapun pola ideologi semua gerakan keagamaan ialah penolakan terhadap
situasi yang ada dan harapan akan datangnya millen...
10
B. Dimensi Politik Radikalisme Agraria
Seiring dengan perkembangan kondisi-kondisi sosial politik, maka terjadi pula
pe...
11
harus pula dianalisis didalam sorotan persaingan untuk memperoleh kesetiaan kaum
tani.
Stratifikasi sosial masyarakat p...
12
pergolakan agraria yang memuat ketidakpuasan sosial ekonomi lokal sehingga
ideologi menjadi sangat penting. Contoh kelo...
13
dari aliran ini adalah melahirkan negara yang sempurna, semua anggota masyarakat
berstatus sederajat, kedudukan sosial ...
14
Indonesia (BTI) dinyatakan bahwa “semua tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah
asing dan Indonesia akan disita tanpa ...
15
BAB III
KRISIS KEPEMIMPINAN DI MAJAPAHIT
A. Teori-Teori Kepemimpinan dan Perannya bagi Organisasi
Fungsi kepemimpinan d...
16
Teori kelompok memandang bahwa agar tujuan organisasi (kelompok) dapat
tercapai, harus ada pertukaran yang positif anta...
17
pembahasan mengenai motivasi ini akan diteruskan pada bab-bab selanjutnya dari
diktat ini.
Selanjutnya dilihat dari ori...
18
Directing adalah gaya yang tepat apabila Anda dihadapkan dengan tugas yang
rumit dan staf Anda belum memiliki pengalama...
19
interpersonal, peran pengolah informasi (information processing), serta peran
pengambilan keputusan (decision making) (...
20
dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan yang tidak bisa dihentikan, akan
membawa akibat disintegrasi kehidupan sosia...
21
Pada tahun Saka 1222 atau 1300 M, timbul lagi “pemberontakan” yang
dipimpin oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe, sebagai ...
22
Kuti, barulah diketahui bahwa semua itu akibat perbuatan Mahapati, yang waktu itu
sudah berhasil mencapai ambisinya men...
23
Akan tetapi semenjak Gadjah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 (1364
M), timbul kesulitan untuk memilih siapa yang dap...
24
memberitakan bahwa pada tahun Saka 1355 (1433 M), R. Gajah dibunuh karena
dituduh telah memenggal Wirabhumi. Peristiwa ...
25
BAB IV
MASALAH NILAI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
Sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasan mengenai topik diatas,
mari...
26
Orang-orang Jawa tempo doeloe, adalah masyarakat yang menghendaki
terjadinya keserasian dan keseimbangan (harmony) dala...
27
sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi “bekal” untuk menunaikan kewajiban
lainnya, yaitu agar tidak “kehausan” di tenga...
28
bahwa surga laki-laki terletak ditelapak kaki wanita. Semboyan bahwa suatu revolusi
tidak akan berhasil tanpa andil kau...
29
manakala terjadi suatu ketidakberesan, maka harus segera dilakukan introspeksi,
siapakah sebenarnya sumber ketidakberes...
30
Alam semesta dengan kekuatan gaibnya, telah memaksa manusia untuk
berusaha mendapatkan keselamatan dan kemakmuran dari ...
31
ahli — menganut pola kekerabatan bilateral atau parental yang berarti
hubungan-hubungan kerabat ditelusuri dari 2 (dua)...
32
Perubahan yang menimpa hukum adat, secara otomatis berarti pula terjadinya
perubahan sosial (social change). Hal ini di...
33
BAB V
PENGARUH SISTEM PEMILIKAN TANAH
TERHADAP STRUKTUR SOSIAL
A. Hukum Tanah dan Struktur Sosial di Vorstenlanden
Pada...
34
apkan asas domein verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa
dibuktikan dengan hak milik (eigendom), ...
35
dalam kerajaan. Dengan demikian, manakala hubungan kekerabatan mereka terputus
serta tidak lagi menjabat sebagai “birok...
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Sejarah dan Masyarakat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sejarah dan Masyarakat

1,764 views

Published on

6 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
6
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah dan Masyarakat

  1. 1. i TTrrii WWiiddooddoo WW.. UUttoommoo LL ee mm bb aa gg aa AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa ss ii NN ee gg aa rr aa ,, 22 00 11 33
  2. 2. ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis mampu merampungkan editing terhadap tulisan-tulisan lama penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Sejaran, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Bukan soal kualitas jika penulis mencoba merangkai tugas-tugas kuliah menjadi sebuah bacaan ringan yang diharapkan memiliki korelasi mendukung pada tema besar yang penulis sintesakan, yakni ”Sejarah dan Masyarakat”. Namun, penulis hanya mencoba mengapresiasi karya seorang mahasiswa biasa-biasa saja dan pemikiran=pemikiran sederhana pada masa lalu. Sebab, sangat boleh jadi kejadian dimasa depan adalah sesuatu yang pernah tersirat dalam benak kita atau ada dalam coretan tangan-tangan dekil dan kumal. Adapun dasar berpikir (thinking framework) dari rangkaian artikel pada buku ini dapat penulis deskripsikan sebagai berikut. Sering tidak terpikirkan dengan sengaja oleh kita, bahwa sesungguhnya antara manusia dan atau masyarakat disatu pihak dengan sejarah dipihak lain, terdapat hubungan yang teramat erat. Sejarah selalu terjadi jika ada masyarakat. Dengan kata lain sejarah senantiasa terbentuk didalam lingkup gerak gerik anggota masyarakat, baik yang berupa aktivitas fisik, perkembangan pola pikir, maupun berbagai sistem nilai yang diterapkan sebagai pedoman kehidupannya. Ketiga jenis gerak gerik inilah yang menjadikan ilmu sejarah berkembang sangat luas dan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Sejarah perang kemerdekaan, sejarah sosial ekonomi, sejarah kesenian/kebudayaan, sejarah mentalitas, sejarah ketatanegaraan, sejarah tokoh (biografi), dan sejarah pemikiran (intelectual history), adalah sebagian dari ilmu-ilmu yang tercipta karena mobah mosiking manungsa, karena dinamika dan kreativitas masyarakat. Sebaliknya, masyarakat — terutama kelompok berpendidikan rendah — sering kali tidak menyadari bahwa apapun yang mereka perbuat sesungguhnya tercatat oleh tinta zaman serta memberi kontribusi yang tak terhingga bagi sejarah peradaban. Siapa yang dapat meramalkan bahwa kehidupan sehari-hari rakyat jelata (wong cilik) seperti cara hidup dan mata pencahariannya, populasi dan tingkat kesejahteraannya, sistem kepercayaannya, sampai kepada sikap agresifnya dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya menjadi primadona dalam studi sejarah dewasa ini?
  3. 3. iii Karya-karya Sartono Kartodirdjo (The Peasant Revolt in Banten 1888, Agrarian Radicalism), Scott (Moral Ekonomi Petani), Anne Booth (Sejarah Ekonomi Indonesia), Michael Adas (Ratu Adil), Suhartono (Apanage dan Bekel), Clifford Geertz (Priyayi, Santri dan Abangan), dan berpuluh-puluh tulisan ahli lainnya, menunjukkan bahwa keberadaan dan peran “arus bawah” tidak bisa dike- sampingkan begitu saja. Sejarah tidak pernah membedakan antara kawula dan gusti, antara wong cilik dan wong gedhe, antara client dan patron. Kalaupun dalam prakteknya peran “arus atas” terlihat lebih menonjol, itu semata-mata karena adanya rekayasa dari golongan tertentu yang ingin melakukan self-legitimate. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap zaman akan melahirkan pemim- pin yang sesuai dengan karakteristik zaman tersebut. Jayabaya, Raden Wijaya, Senapati, Soekarno, dan Soeharto didalam negeri, serta Hitler, Gandhi, Mussolini, Willy Brandt, dan sebagainya diluar negeri, adalah anak-anak zaman dan anak-anak sejarah yang sangat hebat namun belum tentu bisa menunjukkan kehebat-annya seandainya dilahirkan pada zaman yang berbeda. Oleh karenanya, dalam membaca setiap peristiwa sejarah kita harus berpikir kontekstual. Pemikiran kontekstual harus dibedakan dengan subyektivisme. Setiap orang akan mempunyai pandangan, interpretasi dan pendekatan yang berbeda-beda serta berbau subyektif dalam menyikapi suatu kejadian atau keadaan masa lampau. Dimensi-dimensi subyektivitas itu sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi seseor- ang terhadap masa lampau masyarakatnya. Setiap tulisan / karya historiografi beserta pengarangnya hanya dapat dipahami secara obyektif — baik sifat-sifat maupun hakikatnya — apabila ditempatkan kembali serta dihubungkan dengan lingkungan atau konteks kebudayaan (kulturgebundenheit) dan jiwa zamannya (Zeitgebundenheit). Membaca sejarah kemanusiaan tanpa mengkaitkan kultur dan zeitgebunden- heitnya, akan melahirkan anakronisme. Salah satu contoh misalnya, sikap seseorang yang menyesalkan kesediaan R.A. Kartini diperistri sebagai madu Bupati Rembang (?), adalah anakronisme. Orang tersebut berarti hanya melihat suatu kejadian dari permukaannya saja tanpa diikuti dengan pemahaman arti dan kedalaman maksudnya. Dalam kasus diatas, adalah kesalahan besar jika diartikan bahwa kesediaan R.A. Kartini sebagai madu merupakan bukti dari sikapnya yang mendukung dominasi pria atas wanita. Penafsiran yang tepat bagi peristiwa tersebut adalah bahwa untuk memperjuangkan emansipasi dan kebebasan kaumnya, terlebih dahulu harus memiliki kebebasan bagi dirinya sendiri. Dan memang, sebagai istri Bupati, Kartini
  4. 4. iv bebas untuk menuntut ilmu, mengadakan korespondensi dengan warga Belanda, dan kebebasan-kebebasan lain yang mendukung cita-citanya memajukan derajat wanita Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengeluarkan orang lain dari bui sementara dirinya sendiri juga terkurung dalam kerangkeng besi? Itulah barangkali hubungan antara sejarah dan masyarakat. Keduanya ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa adanya variabel pertama, tidak mungkin akan terwujud variabel kedua. Atau, tidak terwujudnya variabel pertama, adalah akibat tidak adanya variabel kedua. Buku ini sama sekali tidak bicara mengenai metodologi dalam ilmu sejarah dan juga bukan dimaksudkan untuk mencari dan membahas korelasi antar variabel, melainkan lebih mengedepankan kejadian-kejadian yang tejadi dalam kehidupan masyarakat dari perspektif sejarah. Penglihatan dan pendekatan historis akan memberikan benang merah sejak asal mula (sangkan) hingga akhir atau tujuan (paran) suatu peristiwa. Bahan-bahan penulisan buku ini dihimpun dari tulisan-tulisan penulis yang terpencar beberapa tahun terakhir ini, yang mengalami perbaikan seperlunya serta telah disesuaikan dengan judul buku ini. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut: Bagian Pertama: MEMBANGUN JATI DIRI Pada bagian ini sengaja dipilihkan tema “Membangun Jati Diri”, karena dalam panda-ngan penulis, manusia atau masyarakat sebagai subyek sejarah — dalam kurun waktu kajian bagian pertama ini — masih belum menemukan konsep yang jelas untuk membangun dan memajukan peradabannya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menyangkut manusia, kelihat-annya masih menyisakan pertanyaan pada dirinya, Siapakah sebenarnya saya? Apa tujuan hakiki dari kehidupan saya? Dan apa yang sebenarnya harus saya perbuat? Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu — meski kurang memuaskan — memang telah diupayakan jawabannya melalui berbagai perbuatan historis mereka, meskipun seringkali justru menimbulkan keresahan dan pertikaian diantara mereka. Adanya pertikaian yang secara langsung mengakibatkan disharmoni dan disintegrasi dalam hubungan-hubungan sosial, lebih meyakinkan penulis bahwa masyarakat pada masa itu belum memiliki kesamaan pandangan, kesamaan langkah dan kesamaan cita-cita mengenai berbagai hal. Ketiganya memang bisa berbeda,
  5. 5. v tetapi agar perselisihan dapat ditekan sekecil mungkin, didalamnya harus terdapat kerjasama dan pengertian timbal balik antar pihak-pihak yang berselisih. Didalam situasi yang demikian tadi, beberapa individu mencoba untuk mengasingkan diri, menjauhkan dari nafsu-nafsu duniawi, dan mengheningkan cipta guna memperoleh pene-rangan sejati mengenai hidup dan kehidupan. Mereka-mereka yang serius melakukan komtemplasi biasanya mampu melihat keadaan-keadaan yang bersifat supranatural dan menembus batas-batas transendensi alam semesta. Orang Jawa mengatakan, mereka adalah orang-orang yang weruh sadurunge winarah (mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi). Inilah agaknya yang menjadi cikal bakal suburnya dunia peramalan masyarakat Jawa, yang salah satunya adalah Ramalan Jayabaya seperti diuraikan pada Bab I. Ramalan Jayabaya menurut para ahli sejarah merupakan suatu falsafah seja-rah, dalam arti bahwa sebagai suatu paham mesianistis dengan gambaran jalannya sejarah dimasa depan, memberikan kekuatan sosio kultural yang menggerakkan proses historis. Jadi, dalam pralambang Jayabaya terdapat paham atau gambaran masa depan, atau tujuan yang hendak dicapai oleh kehidupan manusia. Berpangkal pada hal ini, Bab II mencoba memperlihatkan aktualisasi dan implementasi ramalan Jayabaya dalam gerakan-gerakan sosial yang bermotif Ratu Adil dan ide perang sabil. Kedua bab diatas memiliki hubungan yang sangat erat, terutama mengenai proses terjadinya suatu “pemberontakan” — dari latar belakang sampai dengan tujuannya — dan pola ideologi yang melandasi pemberontakan. Agak berbeda dengan bab-bab sebelumnya, Bab III menyoroti tentang krisis kepemimpinan yang terjadi di Kerajaan Majapahit, sehingga menimbulkan berbagai pemberontakan. Bedanya dengan bab pertama dan kedua, peperangan dan pember- ontakan yang muncul lebih banyak diakibatkan oleh rasa tidak puas atas kebijaksa- naan Raja, atau karena terlalu mudahnya Sang Raja menelan fitnah seorang menter- inya. Jadi motif utama yang mendorong pemberontakan datang dari dalam dirinya atau bersifat personal, bukan merupakan reaksi massal atau gerakan sosial. Meskipun demikian, relevansi permasalahannya tetap sangat erat hubungannya dengan tema Membangun Jati Diri, sebab apa-apa yang terjadi kelihatannya merupakan usaha untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan besar diatas. Satu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi pedoman bagi manusia (secara mikro) dan bagi masyarakat (secara makro) dalam menjawab problema, realita dan idealita kehidupannya adalah masalah nilai. Pengertian nilai disini penulis maksudkan sebagai aturan-aturan dan norma-norma (seringkali bersumber pada sistem kepercayaan setempat) yang secara moral psikologis mampu mengendalikan
  6. 6. vi peri laku masyarakat, atau sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya serta diupayakan untuk dilaksanakan secara benar dan murni. Dari pengertian ini nampaklah peran dan fungsi “nilai” bagi terciptanya keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan hidup masyarakat dalam perspektif kesejarahan. Inilah yang mendasari penulis untuk menguraikan beberapa ajaran mengenai nilai (pada bab IV), dimana — secara langsung maupun tidak — kenyataan berbicara bahwa semakin kuat masyarakat memegang teguh sistem nilai dan keper- cayaannya, semakin kuat pula motivasi, kepastian dan kemampuannya dalam menjawab 3 (tiga) pertanyaan besar diatas. Adapun bab terakhir dari bagian pertama ini memberikan semacam “studi kasus” pada masa modern, betapa besar pengaruh nilai (dalam kasus ini telah mengalami beberapa modifikasi) dalam merubah sikap dan menggerakkan agresivitas masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, disamping untuk tujuan keharmonisan, nilai ternyata bisa dimanipulir untuk menciptakan disintegrasi dan disharmoni masyarakat. Disini kelihatannya terjadi proses reinter- pretasi dalam pemahaman dan penggunaan nilai sebagai landasan untuk menye- lenggarakan suatu “gerakan”. Namun sebenarnya tidaklah demikian, mengingat perbedaan yang sangat menyolok dalam hal tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan ratu adil dengan gerakan atau mobilisasi pada tahun 1960 - an. Kita semua dituntut untuk membaca gejala dan peristiwa secara bijaksana, bukan sekedar dari kulit luarnya. Bagian Kedua: MEMAJUKAN PERADABAN Berbeda dengan bagian pertama, pada bagian ini penulis melihat bahwa manusia tidak lagi bertanya apa yang sebenarnya harus saya perbuat?, melainkan bagaimana seharusnya saya berbuat? Jelaslah bahwa dalam pertanyaan ini terkandung suatu cara, teknik dan metode kehidupan yang semakin hari semakin sempurna (tentu saja menurut persepsi dan interpretasi masing-masing individu dan atau kelompok masyarakat). Penyempurnaan cara, teknik, dan metode kehidupan yang ditempuh guna terciptanya kesempurnaan hidup itu, tidak lain adalah sebuah peradaban. Misalnya uraian pada Bab VI. Fakta saat itu berbicara bahwa bangsa Indonesia berada dalam cengkeraman bangsa lain. Dalam keadaan seperti itu, muncullah sikap, pemikiran ataupun bentuk reaksi lainnya atas nasib yang dideritanya. Rakyat Indonesia tidak lagi bertanya apa yang harus saya perbuat, melainkan bagaimana
  7. 7. vii seharusnya saya berbuat? Pertanyaan pertama jelas sekali hanya memerlukan satu jawaban yaitu bahwa saya harus berreaksi. Akan tetapi jawaban pertanyaan kedua bisa berbeda-beda tergantung kepada si subyek yang akan memberikan jawaban. Seorang patriot sejati barangkali akan menjawab dengan bambu runcing atau senapannya. Kaum cendekiawan mungkin sekali akan memilih jalan diplomasi atau kooperasi, sedang seorang penghianat tentu akan mengandalkan fitnah dan jilatannya demi kepentingan pribadi. Disinilah semakin kentara adanya perbedaan pilihan antar manusia, yang semuanya berpangkal pada perbedaan sikap dan pemikiran manusia atas peristiwa obyektif yang menyertainya. Dan karena hal tersebut telah melewati proses kreatif dari akal manusia, maka — terlepas dari nilai baik buruknya — perbedaan sikap dan pemikiran tadi dapat dikatakan sebagai perkembangan peradaban. Begitu pula halnya dengan Bab VII dan VIII, terbentang dengan cukup gam- blang, bagaimana manusia selalu tidak pernah puas akan keadaan dan kemampuan yang sedang dimilikinya. Mereka terus berusaha meraih sesuatu yang menurut mereka lebih baik, lebih maju atau lebih beradab. Salah satu aspek penting dalam peradaban kehidupan manusia adalah perkawinan, sebagaimana dipaparkan pada Bab IX. Sebagai salah satu wujud dari peradaban, perkawinan manusia modern akan sangat membedakan dengan promesquitet (perkawinan manusia jaman dulu yang terlaksana secara instinctif). Adapun Bab X merupakan renungan-renungan sporadis dari penulis mengenai kejadian-kejadian yang sempat terekam oleh benak dan pena penulis. Lingkup kajian diusahakan dapat mencakup banyak dimensi kehidupan manusia, masyarakat dan negara. Dimulai dari komparasi antara sepakbola dan kehidupan, dilanjutkan dengan sindiran mengenai perjudian, dan masalah-masalah lainnya. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih terlalu sederhana dan masih banyak lobang yang mungkin dapat menjerumuskan atau menyesatkan pembaca. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon kritik, saran dan bimbingan dari pembaca sekalian, sehingga lobang-lobang yang ada bukannya menjatuhkan kita, tetapi justru makin menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita selalu kekurangan. Dan adalah tugas kita bersama untuk selalu mencari jalan guna menutupi kekurangan-kekurangan tadi, sekaligus menciptakan kemajuan yang lebih bermakna bagi kehidupan. Jakarta, Agustus 2013
  8. 8. viii D A F T A R I S I HALAMAN JUDUL ……………………………………………….. i KATA PENGANTAR …………………………………………….. ii DAFTAR ISI ……………………………………………………… viii BAGIAN PERTAMA: MEMBANGUN JATI DIRI BAB I Falsafah Sejarah Dalam Pralambang Jayabaya ............... 1 A. Latar Belakang Sosiologis ………………………............ 1 B. Isi Pralambang Jayabaya ………………………….......... 2 C. Kosmosentris dan Antroposentris …………………......... 5 D. Tinjauan Kasus …………………………………….......... 6 BAB II Bagaimana Ajaran Ratu Adil Berkembang? ..................... 8 A. Pola Ideologi ………………………………………........ 8 B. Dimensi Politik Radikalisme Agraria …………….......... 10 C. Pergeseran Penafsiran Pola Ideologi ………………........ 12 BAB III Krisis Kepemimpinan di Majapahit ................................... 15 A. Teori-Teori Kepemimpinan ………………………........... 15 B. Kasus Majapahit ……………………………………....... 19 BAB IV Masalah Nilai Dalam Kehidupan Manusia ......................... 25 A. Struktur Sosial Dalam Ungkapan “Kanca Wingking” ...... 27 B. Nilai Budaya dan Kepatuhan Hukum ………………....... 29 BAB V Pengaruh Sistem Pemilikan Tanah Terhadap Struktur Sosial ..................................................................................... 33 A. Hukum Tanah dan Struktur Sosial di Vorstenlanden …... 33 B. Mobilisasi Petani Dalam Peristiwa G 30 S/PKI ……....... 37 BAGIAN KEDUA: MEMAJUKAN PERADABAN BAB VI Pemberian Siapakah Kemerdekaan Indonesia? ................ 42 A. Pergerakan Politik Indonesia Pra kemerdekaan ……. 43
  9. 9. ix B. Revolusi Indonesia Pasca Kemerdekaan ……………. 47 BAB VII Merenungkan Gerakan Mahasiswa .................................. 51 BAB VIII Manusia Dalam Perkawinan .............................................. 57 A. Sejarah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ……………....... 58 B. Pelaksanaan Perkawinan dan Beberapa Prinsipnya …....... 60 BAB IX Epilog ................................................................................... 66 DAFTAR KEPUSTAKAAN ..................................................................... 67 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS ................................................... 70
  10. 10. 1 BAB I FALSAFAH SEJARAH DALAM PRALAMBANG JAYABAYA A. Latar Belakang Sosiologis Pada umumnya, orang Jawa percaya dan memegang teguh dogma yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dibumi berjalan menurut garis yang telah ditentukan jauh sebelum bumi itu sendiri terbentuk. Kejayaan dan kehancuran, kemakmuran dan kesengsaraan, kedamaian dan peperangan, adalah pernik-pernik kehidupan yang kelihatannya tidak mungkin ditolak oleh manusia. Semuanya merupakan skenario yang telah ditetapkan oleh Sang Dalang Agung, yakni Tuhan, sedang manusia hanyalah wayang-wayang yang nyaris tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Lalu, cukupkah manusia hanya menjadi makhluk penunggu waktu yang diam dan menggantungkan hidup dari rejeki yang turun cuma-cuma dari langit? Tidak adakah kewenangan manusia untuk berbuat sesuatu atau untuk mengukir sejarah-nya? Tidakkah Tuhan mendelegasikan sebagian kekuasaan-Nya kepada manusia? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang merangsang akal budi manusia untuk menegaskan jati dirinya, sehingga timbullah kesadarannya bahwa manusia adalah subyek dari alam semesta. Meski dalam dirinya terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, tetapi pengembaraan pemikiran serta kontemplasi manusia terhadap fenomena-fenomena alami, secara nyata dan bertahap telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi terciptanya peradaban. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki interpretasi dan pendirian yang sama tentang makna peradaban itu, sehingga perbuatan manusia sering kali bukannya memajukan kebudayaan dan meningkatkan moralitas, tetapi justru menghancurkan peradaban masyarakat pada umumnya. Barangkali begitulah yang ingin dikemukakan oleh Jayabaya — Raja Kediri yang memerintah pada tahun 800-an — dalam kitab ramalannya. Keinginan manusia untuk menciptakan zaman keemasan selalu terbentur oleh beradunya berbagai kepentingan dan ambisi manusia satu sama lain, sehingga masa kekacauan selalu merupakan prasyarat bagi masa keemasan. Menurut Jayabaya, sebelum tujuan (telos) manusia tercapai, akan didahului dengan keadaan-keadaan dekadensi, demoralisasi,
  11. 11. 2 degenerasi dan korupsi, keadaan mana akan berakhir setelah keda-tangan Juru Selamat atau Ratu Adil. B. Isi Pralambang Jayabaya Ramalan Jayabaya atau lebih dikenal dengan Pralambang Jayabaya pada pokoknya berisi cerita-cerita sebagai berikut. Prabu Jayabaya dikunjungi oleh Maulana Ali Syamsudin, pandita dari Rum yang menguraikan ramalan Kitab Musarar, mengenai keadaan Nusa Jawa. Setelah mendapat ilham, Sultan Rum memerintahkan untuk menduduki tanah-tanah yang kosong. Pemukiman gelombang pertama gagal karena binasa, sedang sisanya kembali ke Rum. Kemudian didatangkan lagi 2 (dua) laksa keluarga untuk menetap di Jawa. 170 tahun setelah itu tidak ada raja, dan baru pada tahun 270 berdiri Kerajaan Wirata, disusul oleh Kerajaan Ngastina (tahun 300), Madura, Dwara Wati, dan Madaraka. Tahun 400 muncul Kerajaan Pamenang dan Metaun. Baka Pengging tahun 500, Medang Kawit tahun 600, dan pada tahun 700 muncul Kerajaan Jenggala, Ngurawan, Kediri dan Singasari. Dari Maulana Ali Syamsudin, Jayabaya mendapat bermacam-macam ilmu termasuk ilmu gaib, sehingga menjadi tahu hal-hal yang terjadi dimasa depan dan raja-raja dari kerajaan yang akan datang serta segala perbuatannya (weruh sadurunge winarah). Sewaktu mengunjungi Ki Ajar Subrata, pandita Gunung Padang, Jayabaya dihidangi 7 (tujuh) macam sajian. Melihat hal ini, marahlah Jayabaya sehingga Ki Ajar dibunuhnya. Atas pertanyaan putranya, Prabu Anom Pagedongan, Jayabaya menjelaskan bahwa Ki Ajar telah membuka rahasia Kitab Musarar. Tujuh macam hidangan tadi adalah lambang tujuh Kerajaan yang berdiri berturut-turut, yaitu: 1. Sajian Kunyit menunjukkan zaman Kala Wisesa, Raja bersemayam di Pajajaran. 2. Sajian Juwadah berarti zaman Srikala, Raja berkedudukan di Majapahit selama 1 (satu) abad. 3. Sajian Geti adalah lambang zaman Kala Wisaya, pusat kerajaan di Demak selama 8 (delapan) windu. Pada masa ini terjadi perubahan agama. 4. Sajian Kajar berarti zaman Kala Jangga dengan Kerajaan Pajang selama 35 tahun.
  12. 12. 3 5. Sajian Bawang Putih melambangkan zaman Kala Sakti yaitu zaman Kerajaan Mataram yang berusia 100 tahun. Tiga keturunan Prabu Nyakra Buwana masih akan memerintah, dan setelah itu kerajaan runtuh. 6. Sajian Bunga Melati berarti zaman Kali Jaya, dengan pusat Kerajaan Kartasura. Pada masa ini datang para pedagang asing yang ikut campur tangan dalam masalah kerajaan. Rakyat melarat dan pedagang asing makin berkuasa. 7. Sajian Bunga Seruni melambangkan zaman Kala Bendhu dengan rajanya Tan- jung Putih. Mula-mula rakyat hidup tenteram dan bahagia, tetapi pada akhir zaman timbul perebutan kekuasaan sehingga rakyat menderita. Kemudian diangkatlah Eru Cakra yang menghilangkan segala kemelaratan dan kejahatan. Setelah satu abad, terjadi lagi perpecahan. Pada zaman Madya Mulya itu pusat kerajaan ada di Pegunungan Palwa dan Madura. Seratus tahun kemudian pindah ke Kepanasan dan delapan puluh sesudah-nya muncul Kerajaan Tembelang yang berusia 30 (tigapuluh) tahun. Kerajaan berikutnya adalah Waringin Rubuh dengan ibukota Martalaya. Setelah 4 (empat) keturunan memerintah, timbul lagi kekacauan. Jawa ditaklukkan oleh kaum Peringgi. Sultan Rum yang mendengar hal ini memerintahkan untuk menghancurkan kaum Peringgi. Sesudah itu Prabu Asmarengkung dinobatkan sebagai Raja. Sebagai penutup disebutkan bahwa Pulau Jawa telah berusia 2100 tahun dan tibalah Kiamat Kubra, terjadi perang antara Iblis Jamajuja melawan Imam Mahdi dengan kemenangan pada pihak yang terakhir. Kalau kita perhatikan kandungan isinya, akan nampak bahwa pralambang Jayabaya adalah sebuah falsafah sejarah. Pralambang Jayabaya dalam sejarah Indonesia — khususnya sejarah Jawa — merupakan kekuatan praktis yang hidup dalam masyarakat, yang dimanifestasikan dalam bentuk kerusuhan atau huru-hara. Fakta yang bermotif kepada kedatangan Ratu Adil ini merupakan kausalitas historis, artinya bahwa sebagai suatu paham mesianistis dengan gambaran jalannya sejarah dimasa depan, memberikan kekuatan sosio kultural yang menggerakkan proses historis. Jadi, dalam pralambang Jayabaya terdapat paham atau gambaran masa depan, suatu falsafah sejarah. Falsafah sejarah selain memberi jawaban mengenai makna dari proses sejarah (makna yang menguasai kejadian-kejadian sejarah), juga tentang hubungan antara fakta-fakta untuk sampai kepada asal dan tujuannya, kekuatan yang menggerakkan sejarah kearah tujuannya, serta akhir sebuah proses sejarah. Pendeknya, sejarah akan memperoleh makna jika berbagai kejadian ditinjau dengan pandangan kemasa depan.
  13. 13. 4 Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai Denkvorm (bentuk pikiran), karena hal ini merupakan hal yang terkait atau yang tidak bisa dipisahkan dengan pralambang itu sendiri. Struktur pikiran yang dikristalisir dalam pralambang dapat diketahui dengan menguraikan unsur-unsurnya. Struktur pikiran ini hanya bisa ditelusuri dalam keadaan konkrit dari situasi historis kultural, karena suatu pola pikir tidak mungkin dapat diketahui tanpa mengembalikannya kepada kebudayaan yang mewujudkan. Dengan kata lain, falsafah sejarah akan mengikuti pola pikir yang berkuasa dalam kebudayaan dan merupakan bentuk pikiran dari kebudayaan. Pralambang Jayabaya memuat unsur-unsur mitologi Melayu Polinesia, Hindu, dan Islam yang tercampur menjadi satu kesatuan (sinkretis). Hal yang sama menimpa pula historiografi tradisional seperti babad, hikayat, atau silsilah/kronik. Perbe- daannya ialah dalam pralambang ada konsepsi mengenai masa depan (eskhaton), sedang dalam karya lama yang lain tidak ditemui konsepsi tersebut. Unsur eskha- tologis itulah yang bersama-sama dengan unsur profetis mesianistis menentukan pralambang Jayabaya sebagai falsafah sejarah. Secara garis besar, unsur-unsur Pralambang Jayabaya dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah mitologi masa purba nusa Jawa yang berisi tentang kolonisasi orang Rum dan perang melawan roh, sehingga menurut Hollander semua serta tradisional merupakan mythe yang tidak memuat kenyataan historis. Dalam mitologi yang menunjukkan pengaruh Hindu, zaman dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu Kretayuga, Tretayuga, Dwaparayuga, dan Kaliyuga. Bagian terakhir kemungkinan adalah masa yang penuh kekacauan dan bencana alam sebagai tanda awal datangnya Ratu Adil. Bagian kedua berwujud kronologi atau prophetic chronology (istilah Raffles). Ini berarti, pralambang mewujudkan gambaran sejarah di Jawa, mulai dari pemuki- man pertama sampai akhir zaman yang meliputi 2100 tahun, diuraikan menurut urutan waktu. Keistimewaan kronologi ialah kecenderungan ke pembulatan menurut abad, sehingga penyusunannya tidak berdasar pada realitas sejarah dan dianggap fiktif belaka. Fungsi dari kronologi adalah memperkuat bagian profetis, karena kronologi sebagai ramalan post eventum, konform dengan realitas historis. Fungsi lainnya adalah menghubungkan 2 (dua) bagian mitis, yaitu masa purba dan masa depan.
  14. 14. 5 Bagian ketiga atau terakhir dari Pralambang Jayabaya adalah unsur mesianistis eskhatologis. Harapan kemasa depan ditujukan kepada raja-raja yang akan melenyapkan segala kekacauan dan kejahatan serta akan memerintah dengan adil. Kedatangan raja-raja itu sudah ditentukan dalam kronologi, misalnya Raja Tanjung Putih pada tahun 1700 (menurut serat Jayabaya versi Hollander) atau tahun 1800 dalam redaksi pralambang yang lain. Dalam Pralambang Jayabaya versi serat Jayabaya, mesianisme tercampur dengan eskhatologi Islam, sedang dalam versi Brandes belum terdapat unsur eskha- tologis, meskipun pengaruh Islam sudah nampak. Dengan demikian dalam Pralam- bang Jayabaya terdapat proses Islamisasi, misalnya digantinya pengertian pralaya pada akhir Kaliyuga dengan kiamat kubra. Juga tentang tokoh Imam Mahdi yang oleh umat Islam dipercaya akan muncul pada akhir zaman dan mengalahkan Dajjal sertamenegakkan hukum Islam. Dalam mesianisme di Jawa, tokoh itu diasimilasikan dengan tokoh Ratu Adil. Jadi disini ada korespondensi antara eskhatologis Islam dengan segi-segi Ratu Adilisme. C. Kosmosentris dan Antroposentris Diatas telah disebutkan bahwa dalam falsafah sejarah ingin dicari pengertian mengenai proses sejarah. Ini berarti ingin diketahui bagaimana awal dan akhir sebuah proses sejarah. Mengenai hal ini terdapat 2 (dua) sudut pandangan. Pertama, sejarah sebagai segi pandang kosmosentris yang berarti bahwa manusia dan segala kejadian dipandang dari sudut alam semesta. Pandangan kosmosentris mengembalikan proses sejarah sebagai proses alam yang siklis dan berulang meliputi waktu yang abadi, tidak ada akhir dan tujuannya (jadi merupakan ewige wiederkehr). Tidak ada hal yang baru, yang ada hanya kejadian purba yang berulang. Dalam suasana pikiran kosmosentris tidak ada arti bagi tindakan manusia yang hanya menjalankan sesuatu yang senantiasa terjadi dalam peredaran kejadian. Oleh karenanya tidak dikenal historisitas manusia, dan kejadian sejarah direduksikan menjadi kejadian alam. Antara manusia dan dunia sekitarnya disatukan dan tidak ada pemisahan sama sekali. Dilain pihak ada pandangan yang membedakan manusia dan alam dunia ini. Manusia dipandang sebagai pusat kejadian, sehingga pandangan ini dinamakan antroposentris atau perkembangan kearah kesadaran historis. Kesadaran ini tidak akan berkembang selama manusia dan kosmos dipandang sebagai satu totalitas, yang dengan demikian manusia adalah identik dengan alam; sebab dalam pandangan
  15. 15. 6 kosmosentris manusia hanya diberi sifat pasif sehingga dalam melakukan partisipasi dengan proses kosmis manusia tidak membuat sejarah. Namun akhirnya manusia meninggalkan pandangan ini dan cenderung untuk menguasai alam. Ia tidak menyerah kepada fatum (nasib) saja, tetapi ingin mengha- dapi kekuatan alam dengan kekuatannya. Disini manusia berperan aktif. Kejadian dianggap bukan lagi akibat tindakan supernatural, melainkan akibat perbuatan manusia. Kejadian siklis berubah menjadi kronologis dan alam pikiran siklisme berubah menjadi historisme. Dengan demikian apabila dikatakan oleh Huizinga bahwa sejarah adalah pertanggungjawaban masa silam, maka dalam pertanggung- jawaban tersebut manusialah yang menentukan arti masa silam melalui tindakan-tindakannya secara aktif. Bukti Pralambang Jayabaya sebagai falsafah sejarah dapat ditunjukkan dengan adanya perkembangan siklisme ke historisme, dan dari mitologi ke kronologi seperti diuraikan diatas. Namun yang lebih penting adalah unsur mesianisme dan dan eskhatologi. Pralambang Jayabaya dengan mesianismenya mengarahkan pandangan kemasa depan, serta dengan eskhatologinya ke akhir zaman. Sejarah tidak mempunyai makna jika kejadian-kejadian tidak ditujukan kemasa depan. Dengan mengarahkan sejarah kepada kedatangan Ratu Adil dimasa depan — jadi adanya tujuan/telos dalam proses sejarah — maka lebih tampak corak einmaligkeit-nya, dan alam pikiran tidak lagi siklisme tetapi linier. Hal ini diperkuat pula oleh eskhatologi yang memberi tujuan bagi proses sejarah. Tujuan perkembangan sejarah terletak pada suatu akhir (eskhaton), atau dalam eskhaton itulah proses sejarah mencapai tujuannya. Dalam Pralambang Jayabaya, tujuan akhir ini mempunyai bentuk konkrit yaitu apokalips atau akhir dunia dan umat manusia, yakni hari kiamat. D. Tinjauan Kasus Pada tahun 1935, di Wanagiri timbul satu peistiwa yang meresahkan, yang lebih dikenal dengan peristiwa Tambakmerang. Pada waktu itu Kyai Wirasenjaya mengangkat dirinya sebagai Ratu Adil. Dia mengajarkan bahwa pada bulan Sura tahun itu akan terjadi banjir besar. Banjir itu mendahului kedatangan zaman makmur, sehingga dengan diam saja orang dapat memperoleh emas dan permata, dan orang-orang akan tinggal dirumah batu. Itulah sebabnya, makin lama muridnya semakin bertambah banyak.
  16. 16. 7 Ketika Bupati Wanagiri meninjaunya dan menyuruh agar gerakan itu dibu- barkan karena dianggap berbahaya, para muridnya menjadi marah dan melempari dengan batu. Akan tetapi, setelah Wirasenjaya ditahan, gerakan Ratu Adil tersebut berakhir. Ditinjau secara ekonomis, gerakan ini timbul karena Wanagiri adalah daerah minus, kering dan gersang, sehingga rakyat hidup dalam kemelaratan yang sangat parah. Dalam konteks ini, benarlah apa yang dikatakan Bung Karno bahwa keseng- saraan rakyat merupakan sebab mengapa rakyat mudah percaya dan selalu mengharapkan pertolongan seorang Kyai atau Dukun yang mengaku sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi atau Wali. Adapun secara sosial, gerakan semacam itu muncul sebagai reaksi terhadap penetrasi Barat dalam kehidupan masyarakat. Mereka tetap ingin memiliki institusi/lembaga tradisional yang telah didisfungsionalisasikan oleh pemerintah kolonial, dimana sebenarnya eksistensi lembaga bagi mereka merupakan conditio sine qua non. Reaksi-reaksi tersebut muncul karena dalam menerima pengaruh kebudayaan Barat, mereka tidak bersikap selektif, melainkan selalu menolak karena dianggap berbahaya, destruktif serta merusak akidah. Untuk itulah mereka menga- dakan perlawanan. Dan agar perlawanan itu lebih efektif, maka dibuatlah cerita tentang Ratu Adil. Yang perlu dicatat disini adalah bahwa selain disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, gerakan Ratu Adil seringkali dipengaruhi/bertendensi politik, seperti peris- tiwa perjuangan Pangeran Diponegoro yaitu tentang pendirian kerajaan disebelah timur Gunung Lawu, peristiwa Malangyuda yang ingin mendirikan 3 (tiga) kerajaan di Jawa, gerakan Nurhakim yang akan mendirikan kesultanan Jawa, dan sebagainya. Namun tidak dapat diingkari pula bahwa semua gerakan itu mempunyai unsur lain yang sangat dominan dan melekat dihati pendukungnya, yaitu unsur religius.
  17. 17. 8 BAB II BAGAIMANA AJARAN RATU ADIL BERKEMBANG? A. Pola Ideologi Fenomena Ratu Adil agaknya tidak akan mungkin dibatasi oleh kurun waktu (temporal) dan wilayah (spasial) tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran-ajaran tentang Ratu Adil merupakan ajaran yang secara kodrati melekat pada sistem kepercayaan masyarakat manapun dan dimanapun. Ini berarti pula bahwa pada hakekatnya Ratu Adil adalah sebuah ideologi. Hanya saja, istilah-istilah, model dan motif gerakan, serta ciri-cirinya akan berbeda-beda. Sebagai sebuah ideologi, maka faham Ratu Adil (millenarianisme) atau Juru Selamat (mesianisme) dalam “perjuangan” atau aplikasinya menampakkan strutur yang matang. Inilah sebabnya, pada masa lalu gerakan-gerakan keagamaan yang telah diramu dengan faham Ratu Adil merupakan ancaman yang sangat potensial bagi rezim kolonial. Sementara dipihak lain, terdorong oleh ketakutan pemerintah kolonial terhadap kekuatan-kekuatan spiritual (Islamofobi) — dan sesuai pula dengan politik devide et impera — maka gerakan-gerakan tadi disamakan dengan gerakan revolusioner atau gerakan anti asing yang harus diberantas secara tuntas. Uraian diatas memperlihatkan kepada kita bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan alat perjuangan “kelompok terjajah” (uraian selanjutnya menunjukkan pengertian “terjajah” tidak terbatas pada konteks politik, tetapi juga konteks sosial ekonomi) terhadap penjajah atau kelompok yang dianggap menjajah. Dalam per- juangan tersebut, selalu ditampilkan ciri-ciri khusus, baik yang menyangkut watak pimpinan, pola ideologi, maupun sistem kepercayaannya. Seorang pemimpin agama selalu dianggap sebagai prophet, guru, dukun, tukang sihir atau utusan mesias, serta diakui diilhami oleh wahyu atau wangsit. Salah satu contoh adalah peristiwa Tambakmerang seperti dikemukakan pada bab I, dimana Wirasenjaya berperan sebagai mesias atau Ratu Adil setelah diakui mendapat wahyu yang didapatnya dari berpuasa selama 40 hari. Pada umumnya, tokoh-tokoh prophetic dipercaya sebagai orang-orang suci yang memiliki kekuatan gaib yang didasarkan pada pembawaan karisma seperti wahyu, keramat atau sakti.
  18. 18. 9 Adapun pola ideologi semua gerakan keagamaan ialah penolakan terhadap situasi yang ada dan harapan akan datangnya millenium (ratu adil), yang akan menciptakan masyarakat ideal dan romantis, tiada lagi pertentangan, ketidakadilan dan penderitaan, serta tidak akan ada penyakit dan pencuri. Unsur-unsur millenium ini sebetulnya sudah ada sebelum datangnya pengaruh Barat, hanya saja belum menemukan saluran implementasinya. Dan setelah bangsa Barat datang, barulah gerakan millenium ini mampu membangkitkan daya potensi revolusioner yang besar untuk menolah, mencegah atau menghilangkan perubahan-perubahan sosial yang dihasilkan oleh masuknya kekuasaan Barat seperti rasa permusuhan antara sesama bangsa, terpengaruhnya pejabat keagamaan oleh orang tak beriman (orang Eropa selalu dianggap kafir), dan sebagainya. Disinilah sistem kepercayaan menampakkan peran yang sangat besar dalam memotivasi suatu gerakan. Ide-Ide tentang perang sabil atau perang suci secara luar biasa mendorong militansi dikalangan pemeluk agama (Islam), sehingga mereka dengan sukarela menyerang orang kafir dan semua situasi dan kondisi yang dicipta- kan oleh orang asing. Meskipun demikian, untuk dapat mengerti arti yang sebenarnya tentang gerakan keagamaan di Jawa, haruslah diperhatikan aspek nativistic mereka. Aspek ini menjanjikan datangnya bumi pertiwi yang telah pulih, tidak akan ada orang kulit putih, serta akan diperintah oleh dinasti lama. Contoh-contoh gerakan ratu adil yang bersifat keagamaan dapat ditunjukkan antara lain adalah peristiwa Nyi Aciah di Sunda (1870 - 1871), kasus Jumadilkubra di Pekalongan dan Banyumas tahun 1871, peristiwa Jasmani di Jawa Timur tahun 1887, dan masih banyak lagi yang lain, namun intinya sama, yaitu bahwa seseorang yang mendapat wahyu kemudian mengajak warga desa untuk mengadakan “pemberontakan” terhadap kekuasaan Eropa, dengan akibat ditumpasnya gerakan itu dengan kejam. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa gerakan-gerakan keagamaan pada umumnya menyandang watak reaksi total yaitu menolak kehadiran Eropa. Dengan demikian, millenarianisme pada asasnya berwatak revolusioner karena berkaitan dengan perombakan status quo secara total. Adapun alat yang dipakai sebagai dasar gerakan tersebut adalah agama, jadi sifatnya religius.
  19. 19. 10 B. Dimensi Politik Radikalisme Agraria Seiring dengan perkembangan kondisi-kondisi sosial politik, maka terjadi pula perubahan sifat dan pola ideologi dalam gerakan-gerakan pedesaan. Salah satu bentuk gerakan politik di desa adalah mobilitas kaum tani yang merupakan ungkapan paling baru dan dramatis dari keresahan agraria yang terjadi terus-menerus. Jika pada masa-masa silam gerakan-gerakan sosial mengandung sifat religius dan bertujuan melenyapkan orang asing dengan segala akibat yang ditimbulkannya, maka gerakan sosialpada akhir abad 19 dan abad 20 lebih dilatarbelakangi oleh keadaan-keadaan keagrariaan yang dirasakan tidak adil. Jadi disini sifat ekonomis dan politis lebih menonjol dibanding sifat religius yang sekedar sebagai pelengkap atau sebagai alat legitimasi. Oleh karena itu penalaran pemahaman antara kedua gerakan tersebut juga berlainan. Untuk memahami proses politik pada tingkat desa, konsep radikalisme harus disesuaikan dengan latar belakang masyarakat tani. Analisis tentang radika- lisme agraria harus memperhitungkan susunan dan hirarki nilai-nilai pedesaan, karakteristik lambang-lambang, serta tujuan dan pola-pola tindakan dari politik agraria tersebut. Radikalisme agraria menurut Sartono Kartodirdjo adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku, dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak istimewa atau yang berkuasa, dimana gerakan ini menarik pengikutnya dari kaum tani. Dan perlu ditekankan disini bahwa radikalisme agraria merupakan bagian dari gerakan ratu adil yang bersifat revolusioner. Dalam mengungkapkan sebab-sebab gerakan ratu adil, kita akan menemui kesulitan ibarat sulitnya mencari ketulusan penjajahan. Kesulitan itu terjadi karena adanya kecenderungan untuk menerangkannya dari kolonialisme serta menghu- bungkannya dengan proses modernisasi. Akan tetapi focus yang paling sering dikemukakan adalah akibat utama dari dominasi Barat, yaitu kehancuran sistem ekonomi politik tradisional dan terjadinya disintegrasi kebudayaan. Seperti dimaklumi, identitas budaya kaum tani terikat secara tidak terpisahkan dengan agama mereka, sehingga mereka akan cenderung mempertahankan identitas tersebut apabila diancam oleh nilai-nilai asing. Oleh karenanya, radikalisme agraria
  20. 20. 11 harus pula dianalisis didalam sorotan persaingan untuk memperoleh kesetiaan kaum tani. Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan pada masa-masa pra dan pasca kemerdekaan pada umumnya ditentukan oleh pemilikan tanah, disamping oleh jabatan keagamaan. Stratifikasi ini terdiri dari 2 (dua) golongan besar yaitu kaum bangsawan atau tuan tanah, dan kaum buruh tani. Pada masa kolonial, para bangsawan yang biasanya kurang taat agamanya dibandingkan kaum tani dan santri, banyak diangkat sebagai pejabat sipil. Hal ini oleh pemerintah Belanda dimaksudkan untuk memecah belah atau memperhebat antagonisme antara elit priyayi abangan (para birokrat tradisional) dengan masyara- kat desa (santri atau kaputihan) yang dianggap berbahaya bagi hegemoni jajahan. Dengan demikian diskriminasi yang dilakukan Belanda ini akan mengakibatkan kaum tani yang dahulu mendukung para bangsawan (pelajari tentang konsep manunggaling kawula-gusti) berbalik memusuhi mereka. Dari sini terlihat betapa politik devide et impera begitu jahatnya menciptakan permusuhan antar penduduk pribumi. Dan inilah yang merupakan salah satu alasan timbulnya radikalisme dikalangan wong cilik atau kawula alit. Mengenai ciri-ciri khusus radikalisme agraria, tidaklah mungkin dikategorikan kedalam pemberontakan kaum tani secara definitif dan semata-mata bersifat ratu adil, juru selamat, pribumi atau perang suci. Ini berarti bahwa dalam setiap gerakan tercakup corak-corak millenarianisme, mesianisme, nativisme dan kepercayaan kepada perang salib. Millenarianisme adalah gerakan yang mencita-citakan diakhirinya ketidakadilan dan dipulihkannya keharmonisan. Namun sebelum hal itu terwujud, akan didahului atau ditandai dengan bencana alam, dekadensi moral dan kemelaratan masyarakat. Kepercayaan mesianistis merupakan suatu gagasan tentang juru selamat yang menyatakan suatu abad keemasan, dimana gerakan mesianistis inipun cenderung bersifat millenarianistis. Adapun nativisme atau kepribumian — seperti telah disinggung diatas — yaitu suatu tuntutan bagi pemulihan nilai dan cara hidup tradisional yang telah mengalami degradasi akibat ulah tingkah orang asing. Namun dalam prakteknya, gerakan kepribumian ini tidak hanya ditujukan kepada kekuasaan asing, melainkan juga kelas Jawa yang sedang berkuasa (elite birokrasi pribumi) yang dianggap sebagai penghianat. Dari deskripsi diatas, secara tersirat telah terkandung 3 (tiga) kelompok manifestasi dalam radikalisme agraria. Kelompok pertama mencakup pergolakan
  21. 21. 12 pergolakan agraria yang memuat ketidakpuasan sosial ekonomi lokal sehingga ideologi menjadi sangat penting. Contoh kelompok ini adalah pemberontakan Bekasi tahun 1869. Dalam kelompok kedua, terjadi protes yang digeneralisasikan dari kekerasan ekonomi khusus menjadi kritik yang lebih luas mengenai kemerosotan budaya dan moral. Salah satu contoh adalah peristiwa Haji Rifangi di Kalisasak tahun 1870-an. Adapun kelompok ketiga memperlihatkan perkembangan tipe protes keagrariaan yang lebih berbau politik, dengan pengertian bahwa keluhan-keluhan petani dan merosotnya nilai budaya memberikan petunjuk untuk memanfaatkan rangkaian tradisi gerakan ratu adil, kepribumian dan perang suci sebagai titik tolak ideologi perlawanan mereka. Contoh gerakan protes yang lebih bersifat politis ini adalah peristiwa Kiai Nurhakim dan peristiwa Cimareme tahun 1919 yang dipimpin oleh Haji Hasan. Pada masa-masa setelah kemerdekaan, gerakan-gerakan tersebut dapat dibagi kedalam 2 (dua) golongan. Yang pertama merupakan gerakan sosial yang mewakili suatu penolakan lengkap dari apa yang secara konvensional dipandang sebagai politik. Gerakan ini percaya bahwa perubahan secara mendasar dalam suatu peristiwa hanya dapat terjadi melalui bentuk kebangkitan kembali keagamaan, baik kebangkitan kembali Islam radikal atau nilai-nilai dan adat istiadat abangan. Contoh gerakan ini misalnya gerakan Hidup Betul dan Agama Adam Makrifat yang didirikan oleh Rama Resi Pran-Suh Sastrasuwignya. Adapun golongan kedua mencakup gerakan sosial yang mempunyai watak politik tinggi dan revolusioner. Sebagai contoh dapat ditunjuk misalnya gerakan Embah Sura di Nginggil dan gerakan Semana di Loano, Purworejo. Dari pembahasan mengenai radikalisme agraria ini, dapat kita simpulkan bahwa satu aspek yang paling menarik tentang gerakan sosial di Jawa adalah dimensi politiknya. Meski begitu, ideologi mereka tetap diliputi oleh lambang keagamaan. Dengan demikian sejauh protes agraria terus diberi bentuk oleh lambang keagamaan tradisional, maka efektivitas gerakan millenaristis sebagai suatu landasan aksi politik secara massal, tetap tidak akan melemah. C. Pergeseran Penafsiran Pola Ideologi Ciri-ciri yang menonjol dari gerakan millenaristis pada hakekatnya adalah persamaan, homogenitas, tak bernama, dan tidak memiliki harta benda. Sedang tujuan
  22. 22. 13 dari aliran ini adalah melahirkan negara yang sempurna, semua anggota masyarakat berstatus sederajat, kedudukan sosial dihapus, dan kepatuhan mutlak pada pimpinan. Rumusan tujuan dan ciri-ciri gerakan Ratu Adil seperti itu dapat menimbulkan minimal 2 (dua) penafsiran yang sangat bertentangan satu sama lain. Disatu pihak, sifat-sifat yang melekat pada gerakan tersebut dapat dikatakan merupakan refleksi dan implikasi dari ajaran keagamaan yang cukup kental (untuk tidak mengatakan ekstrem). Agama mengajarkan bahwa seluruh manusia di bumi adalah sama, hanya taqwa-lah yang membedakan kemuliaannya. Selain itu, umat manusia yang beriman juga diwajibkan untuk taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan para pemimpin atau ulil amri (baca QS 4: 59). Akan tetapi sebaliknya, ciri-ciri dan tujuan diatas sedikit banyak sejalan dengan ciri-ciri masyarakat yang berdasar pada faham sosialisme-komunisme. Disi- nilah pangkal dari gerakan-gerakan sosial modern, dimana nilai-nilai religius telah dibelokkan/dimanipulasi dan diberi muatan-muatan politis oleh kelompok tertentu untuk memobilisasi rakyat pedesaan guna mencapai tujuan kelompok tersebut. Apabila diperhatikan lebih seksama, akan terlihat satu gejala bahwa dalam pergerakan sosial-politik-keagamaan di desa, para petanilah yang memegang peran utama dan secara aktif mendukung gerakan tersebut. Gerakan para petani inilah yang dimaksudkan sebagai mobilisasi pedesaan. Permasalahan yang sangat krusial disini adalah, sejauh manakah terdapat kecenderungan atau kemungkinan dikalangan penduduk desa untuk dimobilisasikan kearah partisipasi dan integrasi politik didalam perhimpunan politik modern? Juga, seruan-seruan macam apakah yang dapat membangkitkan sambutan baik yang lebih besar dari rakyat, serta bagaimana hubungannya dengan perkembangan politik di Indonesia? Masalah keadilan, rupanya merupakan faktor yang sangat sensitif, sehingga faktor ini pulalah yang dijadikan motivasi untuk memobilisasikan kaum tani. Para tuan tanah atau kaum tani besar yang melaksanakan teknologi revolusi hijau, dapat melepas atau mengusir para penyewa tanahnya, dan mengkonsentrasikan pada pola pemilikan tanah dengan cara membeli tanah milik kaun tani kecil. Keadaan demikian dan ditambah pula dengan terjadinya proses polarisasi, menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keadaan yang begitu kritis, telah dimanfaatkan oleh PKI untuk mempengaruhi dan menghasut kaum tani untuk melenyapkan segala penghisapan dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kaum ningrat, setengah feodal dan kelas-kelas yang ada. Bahkan dalam program PKI yang dirumuskan menjelang Konggres Barisan Tani
  23. 23. 14 Indonesia (BTI) dinyatakan bahwa “semua tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah asing dan Indonesia akan disita tanpa ganti rugi. Kepada semua petani tak bertanah dan petani miskin akan dibagikan tanah secara cuma-cuma”. Seruan-seruan semacam inilah yang menarik kaum tani untuk mendukung dan masuk menjadi anggota PKI, sehingga dalam 1 (satu) dasawarsa anggota BTI yang dikuasai PKI meningkat dari 400.000 menjadi 4 (empat) juta orang. Jadi tidak terlalu mengherankan apabila pada Pemilu 1955, PKI muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, suara mayoritas untuk parlemen menempatkan PKI diurutan teratas dengan 204.778 suara, disusul PNI (100.859 suara) dan Masyumi (48.683 suara). Disamping berusaha menarik anggota dari kalangan tani sebanyak-banyaknya, PKI juga membentuk Daerah Basis (DB) dan Tentara Rakyat guna melakukan perang rakyat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memobilisasi kaum petani untuk melawan kelas yang berkuasa dan menjadi pelaksana revolusi. Demikianlah, gerakan-gerakan petani dengan ideologi ratu adil yang dulu bersemangatkan nafas keagamaan, kini menjadi gerakan radikal dibidang politik. Dan apabila gerakan itu dahulu bertujuan untuk menghapuskan segala hal yang berbau asing yang mengembalikan unsur-unsur nativisik, sekarang tujuan utamanya adalah menuntut keadilan (dalam pengertian sama rata sama rasa) serta distribusi tanah yang merata. Pergeseran dalam pola dan motivasi gerakan seperti tersebut diatas harus membangkitkan kesadaran dan kejelian kita untuk menilai dan menyikapi suatu gerakan yang telah, sedang atau akan muncul. Hal ini sangat penting agar kita tidak mudah terjebak dan terbawa arus dinamika perubahan. Perubahan memang diperlu- kan, tetapi yang hendaknya dan seharusnya diterapkan adalah perubahan yang sesuai dengan jiwa dan budaya masyarakat, serta perubahan yang membawa kebaikan dan kebajikan.
  24. 24. 15 BAB III KRISIS KEPEMIMPINAN DI MAJAPAHIT A. Teori-Teori Kepemimpinan dan Perannya bagi Organisasi Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi, tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan. Mengenai teori kepemimpinan ini, Thoha (1995:31-48); Bowditch and Buono (1985: 129-141); Gordon (1996: 316-332); Robbins (1996: 38-45), mengemukakan beberapa teori antara lain teori sifat (trait theory), teori kelompok, teori situasional, serta teori jalur – tujuan (path goal theory), teori partisiaspi (participation theory), teori siklus hidup (life cicle theory), teori pertukaran (exchange theory), dan sebagainya. Dari banyaknya teori-teori kepemimpinan tadi, dalam pembahasan disini hanya akan disinggung sebagian saja yang penulis nilai memiliki relevansi kuat dengan pokok permasalahan yang ada. Teori sifat misalnya, mengadopsi pendapat Keith Davis yang merumuskan empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yakni: 1. Kecerdasan, artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya, tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya. 2. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, artinya seorang pemimpin harus memiliki emosi yang stabil dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai orang lain. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pemimpin akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya. 4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya, sehingga dapat menjaga kesatuan dan keutuhan pengikutnya.
  25. 25. 16 Teori kelompok memandang bahwa agar tujuan organisasi (kelompok) dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Kemudian teori kepemimpinan situasional dari Fiedler, mengemukakan pandangan bahwa efektivitas kerja dalam organisasi dapat dicapai jika terdapat kombinasi antara situasi yang menyenangkan dengan gaya kepemimpinan. Situasi yang menyenangkan sendiri dapat tercapai jika pemimpin diterima oleh pengikutnya,, tugas-tugas ditentukan secara jelas, serta penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin (Thoha, 1995: 38). Dari adanya berbagai teori kepemimpinan diatas, dapat diketahui bahwa teori kepemimpinan tertentu akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan (leadership style), yakni pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap filsafat, keterampilan dan sikapnya. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Diantara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan negatif, dimana pembedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward (baik ekonomis maupun non ekonomis), berarti telah digunakan gaya kepemimpinan yang positif. Sebaliknya, jika pendekatannya menekankan pada hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan negatif. Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi, tetapi menimbulkan kerugian manusiawi. Selain gaya kepemimpinan diatas, terdapat gaya lainnya yaitu gaya otokratik, partisipatif, dan bebas kendali (free rein atau laissez faire). Pemimpin otokratik memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri, dan menata situasi kerja yang rumit bagi pegawai sehingga mau melakukan apa saa yang diperintahkannya. Kepemimpinan ini pada umumnya negatif, yang berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaatnya antara lain: memuingkinkan pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten. Sementara itu, pemimpin partisipatif lebih banyak mendesentralisasi-kan wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Adapun pemimpin bebas kendali menghindari kuasa dan tanggungawab, kemudian menggantungkan kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. Diantara ketiganya, kecenderungan umum yang terjadi adalah kearah penerapan praktek partisipasi secara lebih luas karena dianggap paling konsisten dengan perilaku organisasi yang supportif. Secara lebih detail,
  26. 26. 17 pembahasan mengenai motivasi ini akan diteruskan pada bab-bab selanjutnya dari diktat ini. Selanjutnya dilihat dari orientasi si pemimpin, terdapat dua gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu gaya konsideran dan struktur, atau dikenal juga sebagai orientasi pegawai dan orientasi tugas. Beberapa hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa prestasi dan kepuasan kerja pegawai dapat ditingkatkan apabila konsiderasi merupakan gaya kepemimpinan yang dominan. Sebaliknya, para pemimpin yang berorientasi tugas yang terstruktur, percaya bahwa mereka memperoleh hasil dengan tetap membuat orang-orang sibuk dan mendesak mereka untuk berproduksi. Pemimpin yang positif, partisipatif dan berorientasi konsiderasi, tidak selamanya merupakan pemimpin yang terbaik. Fiedler telah mengembangkan suatu model pengecualian dari ketiga gaya kepemimpinan diatas, yakni model kepemimpinan kontingensi. Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai bergantung pada situasi dimana pemimpin bekerja. Dengan teorinya ini Fiedler ingin menunjukkan bahwa keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan tiga variabel yang berkaitan dengan pengikut, tugas dan organisasi. Ketiga variabel itu adalah hubungan antara pemimpin dengan anggota (leader – member relations), struktur tugas (task structure), dan kuasa posisi pemimpin (leader position power). Variabel pertama ditentukan oleh pengakuan atau penerimaan (akseptabilitas) pemimpin oleh pengikut, variabel kedua mencerminkan kadar diperlukannya cara spesifik untuk melakukan pekerjaan, dan variabel ketiga menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi pemimpin. Model kontingensi Fiedler ini serupa sekali dengan gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Konsepsi kepemimpinan situasional ini melengkapi pemimpin dengan pemahaman dari hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan (maturity) pengikutnya. Perilaku pengikut atau bawahan ini amat penting untuk mengetahui kepemimpinan situasional, karena bukan saja pengikut sebagai individu bisa menerima atau menolak pemimpinnya, akan tetapi sebagai kelompok, pengikut dapat menentukan kekuatan pribadi apapun yang dimiliki pemimpin Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Ludlow dan Panton, 1996: 18 dst), masing-masing gaya kepemimpinan ini hanya memadai dalam situasi yang tepat – meskipun disadari bahwa setiap orang memiliki gaya yang disukainya sendiri dan sering merasa sulit untuk mengubahnya meskipun perlu.
  27. 27. 18 Directing adalah gaya yang tepat apabila Anda dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf Anda belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut; atau apabila Anda berada di bawah tekanan waktu penyelesaian. Anda menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus dikerjakan. Dalam situasi demikian, biasanya terjadi over-communicating (penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu). Coaching adalah gaya yang tepat apabila staf Anda telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Disini Anda perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerti tentang tugasnya, dengan meluangkan waktu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka. Selanjutnya, gaya kepemimpinan supporting akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Anda. Dalam hal ini, Anda perlu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kerja, serta mendengarkan saran-saran mereka mengenai peningkatan kinerja. Adapun gaya delegating akan berjalan baik apabila staf Anda sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga Anda dapat melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Ditengah-tengah dinamika organisasi (yang antara lain diindikasikan oleh adanya perilaku staf / individu yang berbeda-beda), maka untuk mencapai efektivitas organisasi – penerapan keempat gaya kepemimpinan diatas perlu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan situational leadership, sebagaimana telah disinggung diatas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengembangkan gaya kepemimpinan situasional ini, seseorang perlu memiliki tiga kemampuan khusus yakni: 1. Kemampuan analitis (analytical skills), yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. 2. Kemampuan untuk fleksibel (flexibility atau adaptability skills), yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap siatuasi. 3. Kemampuan berkomunikasi (communication skills), yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang Anda terapkan. Ketiga kemampuan diatas sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus dapat melaksanakan tiga peran utamanya yakni peran
  28. 28. 19 interpersonal, peran pengolah informasi (information processing), serta peran pengambilan keputusan (decision making) (Gordon, 1996: 314-315). Peran pertama meliputi meliputi peran figurehead (sebagai simbol dari organisasi), leader (berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan mengembangkannya), dan liaison (menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi). Sedangkan peran kedua terdiri dari tiga peran juga yakni monitor (memimpin rapat dengan bawahan, mengawasi publikasi perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan), disseminator (menyampaikan infiormasi, nilai-nilai baru dan fakta kepada bawahan) serta spokesman (juru bicara atau memberikan informasi kepada orang-orang diluar organisasinya). Adapun peran ketiga terdiri dari empat peran yaitu entrepreneur (mendesain perubahan dan pengembangan dalam organisasi), disturbance handler (mampu mengatasi masalah terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan menururn), resources allocator (mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi, uang dan waktu dengan melakukan penjadualan, memprogram tugas-tugas bawahan, dan mengesahkan setiap keputusan), serta negotiator (melakukan perundingan dan tawar menawar). Dalam perspektif yang lebih sederhana, Morgan (1996: 156) mengemukakan tiga macam peran pemimpin yang disebutnya dengan “3A”, yakni alighting (menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya), aligning (menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju kearah yang sama), serta allowing (memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja). B. Kasus Majapahit Majapahit adalah kerajaan kedua setelah Sriwijaya di Indonesia yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah nusantara, bahkan meluas sampai Malaya dan sebagian Filipina, kedalam satu naungan kekuasaan (songsong pengayoman). Oleh karenanya Majapahit sering disebut pula sebagai Kerajaan Nasional II, dan inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa studi-studi mengenai eksistensi Majapahit selalu menarik minat para sejarawan. Kepemimpinan, adalah satu dari banyak aspek kajian yang tidak pernah membosankan. Faktanya, sejak didirikan oleh R. Wijaya hingga masa keruntu- hannya, Majapahit selalu dirongrong oleh masalah pelik yang sulit dihindarkan, yaitu perebutan tampuk kepemimpinan yang terjadi secara beruntun. Dan, persaingan
  29. 29. 20 dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan yang tidak bisa dihentikan, akan membawa akibat disintegrasi kehidupan sosial-politik, sehingga terjadi kemacetan dalam proses pembangunan “nasional” (nation building). Pada masa pemerintahan R. Wijaya atau Kertarajasa (1293 - 1309 M), sudah terjadi beberapa kali pemberontakan. Hanya karena “ketahanan nasional” yang kuat serta sikap Kertarajasa yang tegaslah maka pemberontakan-pemberontakan tadi tidak dapat berkembang secara optimal. Akan tetapi sepeninggal Kertarajasa dan kemudian digantikan oleh Kalagemet atau Sri Jayanegara yang lemah serta tidak memiliki ketegasan dan kewibawaan, benih-benih ketidakpuasan dari “arus bawah” dengan suburnya tumbuh menjadi gerakan-gerakan coup d’etat. Ranggalawe, pengikut setia Kertarajasa, menurut Pararaton memberontak pada tahun Saka 1217 atau 1295 M, karena adanya perasaan tidak puas dengan kepemimpinan Kertarajasa. Ranggalawe yang memegang peranan penting dalam penyerbuan terhadap Jayakatwang (Raja Kediri), sebenarnya mengharapkan kedu- dukan sebagai Patih Majapahit. Akan tetapi yang diangkat menjadi patih adalah Nambi, anak Arya Wiraraja atau Banyak Wide, yang dalam pandangan Ranggalawe adalah orang yang lemah dan mustahil mampu mengemban tugas besar itu. Kemungkinan besar R. Wijaya mengangkat Nambi sebagai Patih karena merasa berhutang budi kepada Arya Wiraraja yang berhasil memasukkan Wijaya ke keraton Jayakatwang, padahal Wijaya adalah menantu Kertanegara (Raja Singosari) yang dibunuh oleh Jayakatwang. Dan berkat jaminan Wiraraja pula, Wijaya diperbo- lehkan membuka hutan Tarik yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Budaya asli bangsa memang mengajarkan untuk membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan orang kepada kita. Hal seperti ini merupakan kewajiban moral yang tidak mungkin dilupakan begitu saja. Namun dalam kasus ini, sebagai pemimpin bangsa Wijaya justru melupakan aspek lain dalam hal pengangkatan dan penempatan aparatur negara, yaitu aspek ketrampilan dan kemampuan (sumber daya) manusia. Agaknya Wijaya lebih menonjolkan unsur perasaan dan persaudaraan dibanding ketepatgunaan dan kedayagunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inilah masalah kepemimpinan yang mula-mula sekali muncul. Barangkali Wijaya menyangka bahwa kebijaksanaannya akan dapat menjaga persatuan dan menghindarkan dari rasa ketidakpuasan para pembantunya, tetapi ternyata justru menimbulkan pertikaian.
  30. 30. 21 Pada tahun Saka 1222 atau 1300 M, timbul lagi “pemberontakan” yang dipimpin oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe, sebagai akibat fitnah yang dilan- carkan Dyah Halayuda atau Mahapati. Saat terjadinya pemberontakan Ranggalawe, Kebo Anabrang diperintahkan untuk menghadapi dan menghancurkan pemberontakan itu. Dan memang, Kebo Anabrang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe di Sungai Brantas (?). Demi melihat keponakannya terbunuh, marahlah Lembu Sora yang kemudian berhasil membunuh Kebo Anabrang. Raden Wijaya sendiri tidak mengambil tindakan pidana atas perbuatan Lembu Sora. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Mahapati untuk mengail di air keruh. Kepada raja dikatakan bahwa para Menteri Kerajaan tidak puas dengan sikap R. Wijaya karena membiarkan Lembu Sora yang membunuh Kebo Anabrang. Oleh karena itu, demi keadilan, Lembu Sora harus dihukum. Lembu sora sendiri pasrah terhadap putusan raja dan berniat untuk menyerahkan diri. Akan tetapi oleh Mahapati difitnah bahwa Sora akan memberontak. Atas dasar laporan ini maka R. Wijaya mengambil tindakan “pembersihan” terhadap Sora dan kelompoknya. Merasa mendapat perlakuan yang tidak fair, para pengikut Sora seperti Juru Demung dan Gajah Biru malahan meneruskan gerakan hingga tahun 1314 M. Disini terjadi lagi krisis kepemimpinan. Seorang pemimpin mestinya bersikap netral dan berdiri diatas semua golongan yang ada di negerinya. Ini mengandung pengertian bahwa pemimpin tidak boleh menelan begitu saja keterangan-keterangan dari suatu golongan mengenai golongan yang lain. Pemimpin harus mau dan mampu melihat, mendengar dan merasakan keluhan, penjelasan maupun fakta-fakta dari dua atau lebih arah yang berbeda, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) sebelum menjatuhkan vonis atas suatu perkara. Pada masa pemerintahan Jayanegara (Saka 1231 - 1250 atau 1309 - 1328 M), tepatnya pada tahun 1316 M, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Nambi dengan dibantu oleh Wiraraja dan sebagian menteri Majapahit. Pemberontakan inipun akibat dari fitnahan Mahapati, yang dalam Kitab Pararaton disebutkan sebagai tokoh yang sangat menginginkan jabatan Patih Amangkubumi dan tipe pemimpin yang tidak baik, sumber fitnah dan adu domba. Pada tahun Saka 1241 (1319 M), terjadi lagi pemberontakan paling serius yang dipimpin oleh Kuti. Pasukan Kuti dapat merebut kerajaan, sehingga Jayanegara dan pengikutnya melarikan diri ke desa Badander. Namun berkat kesigapan Bekel Gadjah Mada, kekacauan ini dapat teratasi. Dan setelah usainya pemberontakan
  31. 31. 22 Kuti, barulah diketahui bahwa semua itu akibat perbuatan Mahapati, yang waktu itu sudah berhasil mencapai ambisinya menduduki jabatan Patih Mangkubumi. Mahapati akhirnya dihukum mati secara cineleng-celeng (dicincang). Disini terlihat bahwa meskipun kasus tersebut tidak secara langsung berhu- bungan dengan kualitas kepemimpinan, tetapi jelas terdapat sesuatu yang kurang beres dalam sistem pemerintahan Majapahit. Tumbuh suburnya duri dalam daging atau musuh dalam selimut seperti Mahapati pastilah disebabkan oleh administrasi kenegaraan yang tidak tertib, tidak disiplin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemungkinan lain, pada saat itu budaya Asal Bapak Senang sudah mendapatkan tempat yang nyaman dihati penguasa, sehingga siapa yang pandai memutar lidah dan fakta, serta dapat menyenangkan hati raja, dialah yang akan selalu memperoleh “ganjaran” dari sang raja. Pemberontakan-pemberontakan diatas apabila kita kaitkan dengan pembaha- san bab I dan II, tidak dapat dikategorikan kedalam gerakan yang bersifat Ratu Adil, karena tidak mengemban amanat keagamaan dan bukan merupakan gerakan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh rakyat, tetapi karena dorongan-dorongan pribadi terutama yang berhubungan dengan ambisi politis. Selain itu, pemberontakan itu tidak lahir dari keadaan-keadaan disharmoni, justru mengakibatkan kekacauan berkepanjangan yang memberi andil bagi disintegrasi kerajaan. Jayanegara yang dalam kepustakaan sejarah digambarkan sebagai raja yang berperangai buruk, meninggal pada tahun 1328 M karena dibunuh oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca. Seperti diketahui, Tanca sebenarnya masih satu keluarga dengan Kuti yaitu keluarga Dharmaputra, sehingga — betapapun kecilnya — mau tidak mau dalam hatinya pasti tertanam rasa benci kepada Jayanegara. Hal ini sangat disadari oleh Gadjah Mada, sehingga saat raja sakit bisul, Tancalah yang dipanggil untuk “mengobati”. Dan sesaat setelah berhasil “menunaikan tugasnya”, giliran Gadjah Mada yang “memberesi” Tanca dengan tuduhan membunuh raja. Ini merupakan taktik yang sangat jitu dalam mengakhiri kekuasaan Jayanegara tanpa timbulnya gejolak. Tahta kerajaan beralih kepada Tribhuwanatunggadewi. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana, dan Gadjah Mada sebagai patih. Pada tahun 1350 M, Tribhuwanatunggadewi turun tahta dan diganti oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk atau Rajasanegara. Pada masa raja Hayam Wuruk dan patih Gadjah Mada inilah Majapahit mencapai puncak kemegahannya, dengan semboyan patihnya yang sangat terkenal: Sumpah Palapa.
  32. 32. 23 Akan tetapi semenjak Gadjah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 (1364 M), timbul kesulitan untuk memilih siapa yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai patih, dan ternyata tidak seorangpun yang mampu. Apalagi dengan me- ninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 M, maka timbullah krisis kepemimpinan yang sangat memprihatinkan sekaligus menegangkan, yaitu terjadinya pertentangan antara Wirabhumi dengan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Agaknya sudah menjadi kehendak sejarah bahwa Majapahit harus mengalami peristiwa-peris- tiwa “berdarah” yang mengantarkan kepada kehancurannya. Keadaan tersebut menunjukkan tidak terbinanya regenerasi dengan baik. Para pemimpin Majapahit terlena terhadap impian mewujudkan kesatuan seluruh wilayah nusantara, tetapi melupakan pendidikan dan pelatihan kader-kader pemimpin yang berkualitas. Paling tidak, ini membuktikan pula bahwa pandangan politik Majapahit waktu itu memiliki dua kelemahan, yaitu pertama bersifat kekinian dan tidak mempertimbangkan aspek futuristik-nya (prospek masa depan), dan kedua tidak dibudayakannya nation building dan institusional building. Pertentangan antara Wirabhumi dan Wikramawardhana mulai timbul pada tahun Saka 1323 (1401 M). Kemungkinan besar hal itu terjadi karena Bhre Wirabumi sebagai anak Hayam Wuruk meskipun dari selir, merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan dari pada Wikramawardhana (Bhre Hyang Wisesa). Seperti kita ketahui, Wikramawardhana adalah anak dari adik Hayam Wuruk yaitu Bhre Pajang Rajasaduhiteswari, yang dikawinkan dengan putri mahkota Kusumawardhani. Namun demikian, yang memerintah dan mengendalikan kerajaan bukan Kusuma- wardhani melainkan suaminya. Menurut Pararaton, pada tahun Saka1326 (1404 M) antagonisme antara Wikramawardhana yang berkedudukan di Majapahit dengan Wirabhumi yang berke- dudukan di Blambangan berkembang menjadi peperangan terbuka. Dalam perang itu mula-mula Kedaton kulon atau Majapahit menderita kekalahan, namun setelah mendapat bantuan Bhre Tumapel (Bhre Hyang Parameswara), Kedaton Wetan (Blambangan) dapat dikalahkan. Bhre Wirabhumi melarikan diri, dikejar oleh R.Gajah (Bhre Narapati), dan setelah tertangkap lalu dipenggal kepalanya. Peristiwa ini dalam serat Pararaton disebut Paregreg. Meninggalnya Bhre Wirabhumi tidak berarti selesainya pertikaian, justru merupakan benih timbulnya balas dendam. Setelah Wikramawardhana meninggal tahun 1429 M, ia diganti oleh anaknya yaitu Suhita (1429 - 1447). Suhita adalah anak Bhre Hyang Wisesa sebagai hasil perkawinan dengan Bhre Mataram, anak Wirabhumi. Jadi pengangkatan Suhita secara politis dimaksudkan untuk meredakan persengketaan. Namun Kitab Pararaton
  33. 33. 24 memberitakan bahwa pada tahun Saka 1355 (1433 M), R. Gajah dibunuh karena dituduh telah memenggal Wirabhumi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persengketaan dinasti Majapahit terus berlangsung. Demikianlah, persengketaan yang berlangsung terus-menerus mengenai masalah kepemimpinan negara dan perebutan kekuasaan, telah mengakibatkan semakin rapuhnya Majapahit, dan ditambah pula oleh perkembangan-perkembangan baru didaerah pesisir utara Jawa, akhirnya masa keemasan Majapahit tidak dapat dipertahankan lagi sampai pada keruntuhannya tahun Saka 1400 (Sirna Ilang Ker- taning Bumi). Belajar dari pengalaman Majapahit, maka organisasi pemerintahan dan kenegaraan Indonesia yang ada sekarang, hendaknya selalu memperhatikan benar masalah kepemimpinan nasional. Artinya, baik dilihat dari kualitas atau kecakapannya; moralitas atau perilakunya; serta rasa tanggung jawab, kerjasama dan kejujuran, sangat perlu untuk ditegakkan demi jayanya organisasi kenegaraaan sertra kemasyarakatan yang kita cintai bersama.
  34. 34. 25 BAB IV MASALAH NILAI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA Sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasan mengenai topik diatas, marilah kita ambil sebuah perumpamaan. Seandainya pada satu saat seluruh kekayaan masyarakat dikumpulkan, lalu dibagikan kembali secara merata kepada warganya sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial, apakah yang akan terjadi pada 5 sampai 10 tahun kemudian? Masih samakah kekayaan dan tingkat kesejahteraan mereka? Kemungkinan sekali tidak, dan kemungkinan sekali kesenjangan sosial akan muncul kembali. Mengapa bisa demikian? Faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini? Barangkali tidak satu jawabanpun yang bisa memberikan kepuasan atas pertanyaan itu, karena tidak ada seorangpun yang akan berani mencoba merealisa- sikan atau membuktikan pengandaian tersebut. Oleh karenanya, ulasan dalam bab ini juga bersifat “tidak pasti” atau “belum tentu”, dan membuka peluang yang sangat lebar untuk diperdebatkan atau diajukannya teori-teori dan alasan-alasan lain yang lebih masuk akal. Salah satu faktor penyebab yang bisa dikemukakan adalah pandangan/filsafat hidup yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Pengertian filsafat hidup disini meliputi sistem kepercayaan, tradisi-tradisi budaya yang turun-temurun, dan nilai-nilai sosio-psikologis, yang kesemuanya itu diyakini kebenarannya serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya ungkapan-ungkapan yang melekat pada sikap dan perilaku orang Jawa seperti alon-alon waton kelakon, urip mung mampir ngombe, mangan ora mangan asal kumpul, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan tersebut sering dianggap sebagai penyebab rendahnya etos kerja, lambannya proses kemajuan, dan lemahnya semangat pengabdian aparat pemerintah, sehingga harus diubah menjadi nilai baru yang lebih dinamis seperti cepet nanging kelakon, urip iku ora mung mampir ngombe, kumpul ora kumpul asal mangan, dan sebagainya. Tuntutan dunia modern memang menghendaki sikap hidup pragmatis, efektif, dan efisien. Tetapi benarkah ungkapan diatas menyebabkan segala sesuatu menjadi berbelit-belit, inefekfif dan inefisien? Untuk menjawabnya — dan agar tidak terjebak kepada anakronisme — harus dikembalikan pada zaman dan budaya pendukungnya.
  35. 35. 26 Orang-orang Jawa tempo doeloe, adalah masyarakat yang menghendaki terjadinya keserasian dan keseimbangan (harmony) dalam segala aspek kehidupan, yang tercermin dalam konsep-konsep lingga-yoni, kawula-gusti, warangka-curiga, mikrokosmos-makrokosmos, dan sebagainya. Unsur yang satu membutuhkan unsur yang lain, sehingga jika salah satu unsurnya hilang, maka hilang pulalah keharmoni- san komunitas. Konsep-konsep yang digunakan memang berupa lambang-lambang atau simbol-simbol (sesuai dengan sifat orang Jawa sebagai homo simbolicum), dan ungkapan diatas sebenarnya juga merupakan lambang atau simbol. Itulah sebabnya tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan harus dicari, apa maksud yang ter- sembunyi didalamnya. Ungkapan mangan ora mangan asal kumpul bukan berarti bahwa orang Jawa adalah manusia-manusia yang tahan lapar, atau yang tidak mempunyai sepeser uangpun untuk membeli sejumput padi, ataupun manusia malas yang maunya hanya kumpul terus. Dalam ungkapan ini terdapat dua kata kunci, yakni mangan (makan) dan kumpul. Makan adalah manifestasi dari nafsu biologis dan kepentingan perseorangan, sedang kumpul menunjukkan adanya kehidupan berkelompok atau bermasyarakat. Dengan demikian, ungkapan mangan ora mangan asal kumpul pada dasarnya ingin mengatakan bahwa orang Jawa merasa menjadi bagian integral dari masyarakatnya dan bersedia mendahulukan kepentingan kelompok/umum dari pada kepentingan individu. Demikian pula terhadap ungkapan alon-alon waton kelakon. Adalah kurang tepat jika diartikan sebagai sikap hidup ragu-ragu, malas dan pesimis. Justru seba- liknya, hal itu menandakan manusia yang berpandangan optimis yang mampu melihat jauh kedepan, disamping merupakan anjuran untuk melakukan pekerjaan secara cermat agar selesai dengan baik. Orang Jawa dengan kekuatan spiritual atau kebatinannya yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan asketis seperti semadi/tapa, pasa atau nglakoni (melaksanakan suatu syarat untuk suatu tujuan), selalu yakin akan kekuatan diri sendiri dan yakin pula bahwa apa yang dicita-citakan pasti akan terwujud. Jadi, mengapa harus tergesa-gesa kalau sesuatu yang dikejar itu pasti datang? Namun dalam hal ini harus diakui bahwa hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai taraf weruh sadurunge winarahlah yang bisa menghayati ungkapan alon-alon waton kelakon. Adapun ungkapan urip mung mampir ngombe menunjukkan bahwa kehidupan manusia didunia begitu cepatnya, ibarat sepeminuman segelas air. Disini terkandung makna bahwa setelah selesai minum, masih ada kewajiban lain yang lebih penting. Oleh karenanya, selama proses minum berlangsung, betul-betul harus dapat dirasakan bahwa minum itu merupakan rahmat dari Yang Kuasa yang harus dimanfaatkan
  36. 36. 27 sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi “bekal” untuk menunaikan kewajiban lainnya, yaitu agar tidak “kehausan” di tengah jalan. A. Struktur Sosial dalam Ungkapan Kanca Wingking Ungkapan lain yang bisa memberi kesan negatif adalah kanca wingking dan suwarga nunut neraka katut. Keduanya seolah-olah mendiskriminasikan wanita atau istri terhadap laki-laki atau suami. Interpretasi negatif akan mengatakan bahwa wanita hanya berfungsi sebagai pemuas kebutuhan biologis (seksual) atau sebagai pembantu rumah tangga. Tanpa pemahaman terhadap makna yang tersembunyi didalamnya, tuntutan emansipasi, persamaan hak, derajat dan kedudukan akan mengalir bagaikan air bah. Apabila dikaji lebih lanjut, dalam ungkapan tersebut terdapat suatu struktur; dan karena struktur itu berada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka biasa disebut sebagai struktur sosial. Pengertian struktur sosial dapat diartikan sebagai susunan yang didalamnya menampakkan pembedaan fungsi masing-masing individu dalam masyarakat. Keluarga pada hakekatnya merupakan miniatur dari masyarakat, dan oleh karenanya dalam keluargapun terdapat struktur keluarga, yaitu susunan yang didalamnya menampakkan pembedaan fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab, antar anggota keluarga, baik Ayah, Ibu, Anak, atau pembantu rumah tangga jika ada. Dari pengertian tersebut sudah dapat dibayangkan bahwa ungkapan suwarga nunut neraka katut dan kanca wingking adalah dimaksudkan untuk menempatkan manusia pada peran, fungsi dan kedudukannya. Islam — yang ajaran-ajarannya banyak diserap oleh masyarakat Jawa kemudian digabungkan dengan pemikiran dalam ajaran Hindu Budha (sinkretisme) — mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan suami adalah pemimpin bagi istrinya. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Undang-Undang, isri wajib mentaati perintah atau aturan suami. Jadi, arti suwarga nunut neraka katut bagi istri adalah mematuhi suami, disamping kewajiban untuk memperingatkan bila suami kurang benar. Istri yang tidak mau menegur kesalahan suami, berarti ikut menanggung dosa yang diperbuat suaminya. Begitu pula ungkapan kanca wingking. Sebagai “teman belakang”, para istri memegang peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga. Jika mereka tidak kuat memegang peran sebagai kanca wingking, maka keluarga itupun tidak dapat diharapkan kelangsungan eksistensinya. Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan
  37. 37. 28 bahwa surga laki-laki terletak ditelapak kaki wanita. Semboyan bahwa suatu revolusi tidak akan berhasil tanpa andil kaum wanita-pun, tidaklah mengada-ada. Hanya saja persoalannya, mengapa wanita dikatakan sebagai kanca wingking, bukan kanca ngajeng (teman depan)? Hal ini juga ada alasannya sendiri. Barangkali tidak seorangpun yang menyangkal bahwa masyarakat Jawa memiliki nilai-nilai dan norma-norma luhur yang dijunjung tinggi. Perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai atau moral itu, dikatakan sebagai saru, ora lumrah, atau ora ilok. Kedudukan wanita Jawa terhadap lawan jenisnya sebagaimana kedudukan wanita terhadap pria pada umumnya — secara kodrati (bedakan dengan kedudukan sosial politik) — adalah lebih rendah. Dengan demikian, adalah tidak patut apabila wanita yang memimpin suatu keluarga. Adalah tidak lumrah apabila wanita mencar- ikan nafkah bagi suaminya dan menempatkannya sebagai rewang (pembantu). Dan adalah tidak ilok (tidak boleh dilakukan) apabila seorang istri berani membantah suaminya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, perlukah diadakan penyeragaman fungsi, peran, kedudukan dan tanggungjawab antar individu? Sebelum menentukan jawabannya, ada baiknya disimak ilustrasi berikut. Sebuah celana panjang dan sebuah baju adalah dua perlengkapan sandang yang memiliki fungsi, kedudukan dan tanggungjawab masing-masing. Apa yang terjadi jika celana panjang harus berperan dan berfungsi sebagai baju; apa pula yang terjadi jika baju harus memikul tanggung jawab celana panjang sebagai penutup aurat bawah manusia? Tentu kejadiannya sangat lucu, aneh, kacau dan akhirnya justru memporakporandakan tatanan yang telah ada. Begitu juga dalam struktur sosial atau struktur keluarga. Pertukaran peran, kedudukan, fungsi dan tanggungjawab yang telah “ditakdirkan” secara alamiah, akan mengakibatkan disharmoni, ketidakserasian dan kekacauan sosial. Penyeragaman hanya mungkin dilakukan terhadap bobot hak dan kewajibannya. Dalam ilustrasi diatas, penyeragaman hanya mungkin diterapkan terhadap bahan, gaya atau model pakaiannya. Itulah sisi-sisi positif dari ungkapan-ungkapan lama yang saat ini sering menjadi kambing hitam bagi rendahnya etos kerja, lambannya proses kemajuan, dan lemahnya semangat pengabdian aparat pemerintah. Yang pasti, meskipun badai perubahan selalu menerpa, nilai-nilai kebajikan dan moralitas tidak akan pernah berubah atau luntur menjadi nilai-nilai kebiadaban. Ibaratnya, tanpa digosokpun, sebongkah permata akan tetap memancarkan cahaya keemasan. Oleh karena itu,
  38. 38. 29 manakala terjadi suatu ketidakberesan, maka harus segera dilakukan introspeksi, siapakah sebenarnya sumber ketidakberesan itu, sistem nilainya ataukah kesalahan manusia dalam menafsirkan dan menerapkannya? B. Nilai Budaya dan Kepatuhan Hukum Struktur sosial seperti terurai diatas, pertama kali dikemukakan oleh antro- polog Inggris Radcliff Brown. Menurutnya, struktur sosial yang disamakan dengan sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan ini, merupakan hubungan-hubungan antar individu dalam masyarakat. Sistem organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan adalah salah satu dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan yang universal, selain bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan upacara keagamaan, serta kesenian. Adapun materi yang terkandung dalam sistem organisasi kemasyarakatan itu antara lain adalah: 1. Sistem kekerabatan, yaitu hubungan yang terjadi antar individu yang didasarkan pada keturunannya (darah). Kekerabatan berdasarkan “darah” ini terdiri dari 2 (dua) macam, yakni bilateral dan unilateral. 2. Lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial. 3. Hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan. Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat sederhana atau tradisional, sehingga hukumnyapun bukan hukum positif yang berlaku hic dan nunc (disini dan sekarang), melainkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun. Pola kehidupan tradisional masyarakat sederhana bisa ditinjau dari sudut pandang pola pikirnya. Pola pikir yang kosmologis sangat mempengaruhi masyarakat dalam berbuat atau bertindak hukum. Kosmologis berarti bahwa alam semesta dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang mampu mempengaruhi manusia, bahkan mengubah nasibnya. Semua peristiwa dan kejadian dalam alam nyata ini adalah takdir alamiah atau kehendak sejarah. Manusia tidak berperan sama sekali, pasif dan responsif. Pandangan seperti ini disebut kosmosentrisme, sedang kebalikannya, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah subyek dan penyebab utama dari segala keadaan di dunia dengan segala akibatnya, disebut Antroposentrisme. Dengan kata lain pandangan antroposentrisme menegaskan bahwa manusia adalah pembuat sejarah (baca juga Bab I sub judul “Kosmosentris dan Antroposentris”).
  39. 39. 30 Alam semesta dengan kekuatan gaibnya, telah memaksa manusia untuk berusaha mendapatkan keselamatan dan kemakmuran dari padanya, dengan jalan membakar kemenyan, melaksanakan labuhan dan sebagainya. Kepercayaan yang bersumber dari kontemplasi atau pengalaman kebatinan ini secara tidak langsung akan membawa pengaruh kepada perbuatan-perbuatan lahiriah. Bisa juga dikatakan, kelakuan riil seseorang adalah refleksi dari keyakinan batinnya. Dari sini dapat ditarik suatu analogi, apabila masyarakat tidak berani melanggar kepercayaannya, maka merekapun akan sulit untuk tidak mematuhi hukum adatnya. Adanya kepercayaan yang amat kuat hingga mampu mengendalikan sifat, perilaku dan perbuatan para pemeluknya, menunjukkan bahwa masyarakat (dalam konteks ini masyarakat Jawa) sangat mementingkan kehidupan rohaninya dibanding kepentingan jasmani/ragawi. Kebudayaan rohani (mental spiritual), sering dipandang lebih rendah atau lebih terbelakang dibanding kebudayaan fisik; namun ukuran tinggi rendahnya suatu kebudayaan sangatlah sulit ditentukan mengingat sifatnya yang relatif. Jika dilihat dari segi kemajuan teknologi yang bisa secara langsung dilihat dengan mata, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya fisik lebih unggul. Sebaliknya jika dilihat dari segi moralitas dan ketenangan batin, kecanggihan yang beraneka warna belum tentu bisa dikatakan sebagai kemajuan peradaban. Salah satu contoh, promesquitet (kehidupan seksual yang sangat bebas dimasa lampau; semacam kumpul kebo sekarang) adalah “penyelewengan” yang bisa dimaklumi mengingat pada masa itu belum dikenal nilai-nilai keagamaan dan peradaban yang luhur. Akan tetapi samen leven (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah) yang sangat populer saat ini adalah suatu kemunduran, mengingat manusia sekarang telah mengalami perkembangan kebudayaan dan keagamaan yang sangat tinggi, yang dengan keduanya itu mestinya manusia semakin beradab, bukan semakin biadab. Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa dalam suatu kebudayaan terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan pola pikir sering disebut sebagai nilai budaya, dimana nilai atau harga budaya inipun bersifat relatif tergantung kepada orang yang menghargainya. Nilai budaya merupakan konsepsi abstrak sebagian besar anggota masyarakat tentang sesuatu yang berharga dan penting, atau sesuatu yang tidak berharga dan tidak penting dalam hidup sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai budaya ini bisa berupa aturan atau norma-norma, hukum adat, adat istiadat, sopan santun, tata susila dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan hukum adat, sistem kekerabatan Jawa sebagaimana disinggung diatas, memiliki hubungan yang erat. Masyarakat Jawa — menurut para
  40. 40. 31 ahli — menganut pola kekerabatan bilateral atau parental yang berarti hubungan-hubungan kerabat ditelusuri dari 2 (dua) garis, yaitu garis Ayah (laki-laki atau patrilineal) dan garis Ibu (perempuan atau matrilineal). Namun benarkah demikian, marilah kita tengok sistem pembagian harta peninggalan. Hukum waris adat Jawa menetapkan bahwa bagian antara laki-laki dan perempuan adalah sepikul segendongan, dimana sepikul sama atau hampir sama dengan segendong (sistem ini kemungkinan besar mengadopsi dari Hukum Waris Islam). Fakta ini secara langsung mengajukan pertanyaan, benarkah sistem kekera- batan Jawa adalah parental, karena jika memang benar demikian, semestinya antara laki-laki dan perempuan tidak ada pembedaan bagian harta waris. Dengan kata lain, hukum harus dipertimbangkan secara parental pula. Kupasan ini tidak dimaksudkan sebagai analisa terhadap kasus-kasus hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu tidak digunakan pendekatan dan metode-metode yuridis. Pemahaman dan pemecahan masalah diatas haruslah dikembalikan lagi pada kerangka pemikiran tentang struktur sosial, dimana wanita adalah kanca wingkingnya pria, sehingga mau tidak mau wanita harus “berbeda” dengan pria. Tidaklah mungkin kodrat wanita dan pria akan sama, dan apabila hal itu dipaksakan, berarti telah terjadi pemaksaan terhadap hukum alam (Sunatullah). Hukum waris adat dan hukum-hukum adat lainnya selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati, hingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum-hukum adat tadi berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan lain perkataan, hukum adat merupakan kehendak kelompok. Dan kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelom- pok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat. Meskipun demikian, sesuai dengan sifat hukum adat yang dinamis dan fleksi- bel, maka kehendak kelompok itupun bersifat dinamis pula, dalam arti bisa menga- lami perubahan-perubahan. Dalam skala yang lebih luas, hukum adat dan bahkan kebudayaan, kerapkali berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya, baik dalam hal pola pikir, kebiasaan-kebiasaan, maupun pemaha- mannya terhadap sistem nilai tertentu. Yang jelas disini adalah bahwa perubahan kehendak kelompok, perubahan hukum adat, dan perubahan kebudayaan, selalu mengiringi perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
  41. 41. 32 Perubahan yang menimpa hukum adat, secara otomatis berarti pula terjadinya perubahan sosial (social change). Hal ini disebabkan karena perubahan hukum adat dialami oleh seluruh anggota masyarakat (jadi tidak individuil), serta menyangkut nilai-nilai dan fungsi masyarakat. Tanpa dipenuhinya kedua syarat ini, suatu keadaan yang menyimpang dari kebiasaan tidak bisa dikatakan sebagai perubahan, melainkan hanya dinamika. Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaran hukum manusia modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modern-pun bukan karena di junjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang lebih baik diantara keduanya, dan sistem nilai manakah yang seharusnya kita kembangkan untuk menciptakan kepatuhan hukum masya-rakat? Barangkali semua pihak bisa menyetujui usul bahwa hukum pemaksa (dwang) tidaklah diperlukan bila sudah ada ketertiban dan keharmonisan. Hukum pemaksa tidak mungkin akan lahir seandainya semua warga masyarakat, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan yang lebih luas, berusaha mempertahankan kewajiban moralnya terhadap hukum adat dan ajaran-ajaran lain yang mengandung ungkapan kebajikan. Oleh karena itu, hukum adat dan nilai-nilai tradisional wajib diperhatikan, diperkembangkan dan dilestarikan, agar kewajiban moral tetap melekat dalam hati dan jiwa seluruh warga masyarakat, meskipun hukum nasional hendak dan atau sudah diberlakukan bagi mereka. Keuntungan yang pasti adalah bahwa hukum adat akan dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat agar mau dengan sukarela mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku bagi mereka dengan sebaik-baiknya.
  42. 42. 33 BAB V PENGARUH SISTEM PEMILIKAN TANAH TERHADAP STRUKTUR SOSIAL A. Hukum Tanah dan Struktur Sosial di Vorstenlanden Pada pembahasan yang terdahulu — secara terpisah namun korelatif — telah dikemukakan variabel-variabel yang akan menjadi topik pembahasan dalam bab ini, yakni masalah pertanahan dan struktur sosial. Dengan mengambil ruang pembahasan di daerah vorstenlanden (wilayah-wilayah kerajaan Mataram), ulasan berikut mencoba mencari hubungan antara sistem pemilikan tanah dengan struktur sosial (social structure) atau pelapisan sosial (social stratification), dan implikasi-implikasi yang menyertai hubungan tersebut. Pada tahun 1918-an, di wilayah Kerajaan Ngayogyakarta dan Surakarta dilancarkan Reorganisasi Agraria, yaitu kebijaksanaan penataan kembali sistem pemilikan tanah, yang menghasilkan aturan-aturan baru berupa penghapusan sistem apanage (lungguh); pembentukan kelurahan-kelurahan baru; dan dibagikannya persil-persil tanah untuk penduduk desa. Sebelum kebijaksanaan itu dilakukan, hukum pertanahan menentukan bahwa tanah di seluruh wilayah kerajaan adalah “milik mutlak Raja”. Akan tetapi sesungguhnya, pernyataan yang tidak tertulis ini semata-mata ditujukan untuk menghormati dan menjunjung raja. Raja sendiri tidak menganggap dirinya sebagai tuan tanah dalam arti luas, melainkan hanya meminta sebagian hasil bumi sebagai suatu cara memungut pajak. Tentang mulai berlakunya anggapan diatas, memang belum ada kesamaan pendapat diantara para sarjana, sebagaimana ditulis oleh Werner Roll dalam bukun- ya Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, studi kasus Daerah Surakarta Jawa Tengah, sebagai berikut: “Mengenai apakah hak milik para penguasa tersebut sudah berlaku sejak jaman Jawa Kuno ataukah baru berlaku setelah pengalihan atau penyingkiran hukum adat dari daerah-daerah tersebut, hal ini masih dipertanyakan”. Dengan kedatangan dan campur tangan Belanda di Indonesia khususnya di Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, maka konsep hak milik atas tanah menjadi kacau. Hal ini disebabkan karena pemerintah kolonial Belanda mengenal dan mener-
  43. 43. 34 apkan asas domein verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan dengan hak milik (eigendom), menjadi milik negara. Mubyarto berpendapat bahwa karena pada jaman feodal semua tanah adalah milik raja, maka pemerintah penjajah tinggal meneruskan asumsi demikian dan menganggap seluruh hak milik raja jatuh ketangan penakluknya, yaitu Belanda. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku sepenuhnya untuk daerah vorstenlanden. Menurut Soedarisman Poerwokoesoemo, Kerajaan memang milik Gubernemen, tetapi karena sejak dahulu diperintah berdasarkan Undang-Undang dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku disana dan langsung dibawah rajanya sendiri, Gubernemen ingin mempertahankan keadaan ini. Akan tetapi Gubernemen sebagai pemilik berhak memilih raja baru yang harus memberikan janji-janji tertentu. Dengan kata lain, kekuasaan kerajaan dikurangi tanpa sama sekali menghapuskan kelembagaannya. Lagi pula jika kerajaan dianeksasi, kemungkinan besar akan terjadi gejolak hebat yang tidak diharapkan oleh pihak Belanda. Kalau diperhatikan lebih seksama, terdapat satu gejala unik dalam sistem pemilikan tanah model lama ini, yakni bahwa sebuah lembaga — baik kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda — atau seseorang yang menguasai/memiliki sebidang tanah, secara otomatis juga akan menguasai/memiliki penduduk atau orang-orang yang bertempat tinggal di tanah tersebut, dalam arti para penghuninya wajib memberikan sesuatu (bisa berupa pajak/upeti atau tenaga untuk mengusahakan tanah itu) sebagi tanda bulu bekti atau tunduk diri kepada tuannya. Hal ini bisa diterangkan sebagai berikut: Berdasarkan penguasaanya, tanah-tanah yang ada diseluruh wilayah kerajaan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh raja. Tanah yang disebut bumi narawita atau siti pamahosan atau siti ampilan ini terdiri dari bumi pamajegan yang menghasilkan pajak uang; bumi pangrembe yang khusus ditanami padi dan tanaman lain untuk keperluan istana; dan bumi gladhag yaitu tanah-tanah yang penduduknya diberi diberi tugas transportasi. Adapun golongan kedua adalah tanah-tanah yang diberikan atau digadhuhake kepada sentana dan narapraja. Tanah semacam ini disebut bumi lungguh, bengkok atau apanage yang berfungsi sebagai gaji, serta bersifat sementara; sedang orang yang diberi tanah disebut patuh, lurah patuh atau apanage houlder. Tanah-tanah itu diberikan kepada sentana selama mereka mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan raja, dan kepada narapraja selama mereka masih menduduki jabatan
  44. 44. 35 dalam kerajaan. Dengan demikian, manakala hubungan kekerabatan mereka terputus serta tidak lagi menjabat sebagai “birokrat”, maka tanah yang dikuasainya akan kembali kepada Raja. Meskipun demikian, selama dalam penguasaanya, kepada mereka diberikan pula hak untuk memungut sebagian hasil apanagenya, dengan catatan sebagian lagi harus diserahkan ke istana sebagai upeti. Karena para patuh bertempat tinggal di Kuthagara (ibukota kerajaan), sedang tanah lungguhnya berada di manca negara (bagian terluar dari wilayah kerajaan), maka agar tanahnya dapat terorganisir dengan baik diangkatlah seorang Bekel dengan tugas memungut dan mengumpulkan hasil bumi dan pajak dari petani, termasuk menyediakan tanah dan tenaga kerja. Oleh sebab itu meskipun patuh membebani bekel dengan berbagai tugas dan kewajiban, hal itu dikerjakan dengan baik karena bekel dengan mudah mengerahkan petani di Kabekelannya. Pengertian petani disini identik dengan tenaga kerja dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah apanage. Dari uraian diatas terlihat adanya dikhotomi struktur sosial di Vorstenlanden. Pada struktur atas terdapat golongan bangsawan (sentana) dan priyayi (narapraja). Mereka adalah golongan elite tradisional yang berada diatas struktur bawah, yaitu golongan rakyat jelata (wong cilik) yang terdiri dari para sikep, kuli-kuli serta buruh, tukang, pedagang kecil, para pengemis dan lain-lain. Hubungan antara priyayi sebagai atasan dengan para sikep sebagai bawahan adalah hubungan pengawasan kebawah dan hubungan kewajiban keatas. Sebagai puncak struktur adalah Raja. Birokrat tertinggi dibawah diduduki oleh Patih yang diangkat oleh Gubernemen. Di daerah Kasunanan, seorang patih menda- pat apanage 375 jung (ukuran luas tanah) dan gaki f sebulan, dan seorang nayaka mendapat apanage 50 jung dan gaji f 50, sedangkan kliwon, panewu, panatus, paneket dan panglawe, masing-masing mendapat apanage 2000, 1000, 100, 50 dan 25 cacah (cacah menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal di tanah apanage). Diantara para sentana, yang mendapat apanage terbesar adalah Putra Mahkota yakni 4000 cacah, disusul Tumenggung Joyonagoro 1027 cacah, Pangeran Buminoto 1000 cacah, R.M. Duksono 250 cacah, R. Ayu Sekar Kedhaton 100 cacah, R.A. Sosrodiningrat 50 cacah, dan masih banyak sentana yang mendapat apanage jauh lebih sempit. Golongan bawah atau kawula alit juga terbagi dalam beberapa lapisan. Menurut Jaarlijksch Verslag tahun 1852, penduduk desa terbagi menjadi 4 (empat) lapisan:

×