Pt

 Dasar hukum:
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
- Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal
16 Agustus 2007
 Menggantikan UU No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas

PERSEROAN TERBATAS
(P.T.)
Definisi:
Badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

PERSEROAN TERBATAS (P.T.)
SEBAGAI BADAN HUKUM
- P.T. mempunyai harta kekayaan sendiri.
- P.T. mempunyai tanggung jawab sendiri.
- P.T. tidak dapat bertindak sendiri:
* P.T. terdiri dari organ-organ yang akan
bertindak mewakili P.T. tersebut
* Organ-organ tersebut terdiri dari orang
perorangan yang cakap untuk bertindak
dalam hukum

PENDIRIAN
- P.T. mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah
negara R.I. yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
- P.T. mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat
kedudukannya
- P.T. didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan Akta Notaris
yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
- Setiap pendiri P.T. wajib mengambil bagian saham pada saat P.T.
didirikan
- Akta Pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I
- Akta Pendirian yang telah disahkan tersebut didaftarkan dalam
Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.I
- Akta Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut
selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I

PENDIRIAN
- Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham
dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum
P.T. didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian P.T
* Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk akta
yang bukan akta otentik, maka akta tersebut dilekatkan pada Akta
Pendirian P.T
* Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk akta
otentik maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan
notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam Akta
Pendirian P.T
* Dalam hal ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi maka
perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban
serta tidak mengikat P.T

PENDIRIAN
- Perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan
P.T. yang belum didirikan, mengikat P.T. setelah P.T. menjadi badan
hukum, jika RUPS pertama P.T. secara tegas menyatakan menerima
atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari
perbuatan hukum tersebut
- RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
60 hari setelah P.T. memperoleh status badan hukum
- Keputusan RUPS hanya sah jika dihadiri oleh semua pemegang saham
dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat
- Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
60 hari setelah P.T. memperoleh status badan hukum atau RUPS tidak
berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan
perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala
akibat yang timbul
- Persetujuan RUPS tersebut tidak diperlukan apabila perbuatan hukum
tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri
sebelum pendirian P.T

PENDIRIAN
- Selama pengesahan belum diperoleh, P.T. dalam pendirian masih belum
merupakan suatu badan hukum, para pendiri diwajibkan untuk mengajukan
permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I
- Perbuatan hukum atas nama P.T. yang belum memperoleh status badan
hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama
semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris P.T. dan
mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum tersebut karena hukum
menjadi tanggung jawab P.T. setelah P.T. menjadi badan hukum
- Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama P.T. yang belum
memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pendiri yang
bersangkutan dan tidak mengikat P.T. Perbuatan hukum tersebut hanya
mengikat dan menjadi tanggung jawab P.T. setelah perbuatan hukum
tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS (pertama)
yang dihadiri oleh semua pemegang saham P.T. yang diselenggarakan
paling lambat 60 hari setelah P.T. memperoleh status badan hukum

SETELAH PENGESAHAN
- P.T. telah berbadan hukum setelah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
- Status badan hukum P.T. diperoleh pada tanggal diterbitkannya
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengenai
pengesahan badan hukum P.T.
- Pendiri sebagai pemegang saham hanya bertanggung jawab
sebatas modal yang dimasukkan ke dalam P.T.
- RUPS pertama diselenggarakan untuk:
* Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang
ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga
* Mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari
perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri
meskipun perjanjian tidak dilakukan atas nama P.T.
* Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang
dilakukan atas nama P.T.

PENGUMUMAN
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
mengumumkan Akta Pendirian P.T. beserta Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengenai
pengesahan badan hukum P.T. dalam Tambahan
Berita Negara R.I.
- Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam waktu paling lambat
14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengenai
pengesahan badan hukum P.T. atau sejak diterimanya
pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I.

AKTA PENDIRIAN
Akta pendirian P.T. harus memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang
berkaitan dengan pendirian P.T. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-
nya:
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
kewarganegaraan pendiri perseorangan; atau nama, tempat kedudukan
dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum dari pendiri P.T.
kewarganegaraan anggota Direksi yang pertama kali diangkat.
kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian
jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Apabila dalam jangka waktu 120 hari sejak penandatanganan Akta Pendirian
tidak diajukan permohonan pengesahan, P.T. demi hukum bubar dan
pemberesan dilakukan oleh pendiri.

ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar memuat sekurangnya:
- Nama P.T.
- Tempat kedudukan P.T.
- Maksud dan tujuan P.T.
- Kegiatan usaha P.T.
- Jangka waktu berdirinya P.T.
- Modal dasar, modal ditempatkan dan modal
disetor P.T.
- Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang
melekat pada tiap-tiap klasifikasi dan jumlah
nominal masing-masing.

ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar memuat sekurangnya:
- Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi.

- Nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris.

- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUPS.
- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan
pemberhentian anggota Direksi.
- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar P.T. tidak boleh memuat:
- Ketentuan mengenai penerimaan bunga

tetap atas saham.
- Ketentuan mengenai pemberian manfaat

pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR P.T.
Perubahan Anggaran Dasar P.T. ditetapkan oleh RUPS dan harus
dinyatakan dalam Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Perubahan Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. meliputi:
- Nama P.T. dan/atau tempat kedudukan P.T.
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha P.T.
- Jangka waktu berdirinya P.T.
- Besarnya modal dasar.
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- Status P.T. Tertutup menjadi P.T. Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana tersebut di atas,
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I.

NAMA
P.T. tidak boleh memakai nama yang:
- Telah dipakai secara sah oleh P.T. lain atau sama pada pokoknya dengan nama P.T.
lain.
- Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga
internasional kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan
maksud dan tujuan P.T. saja tanpa nama diri.
- Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak
membentuk kata.
- Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata.

Nama P.T. harus didahului dengan frase ”Perseroan Terbatas” atau disingkat P.T.; dan
jika merupakan P.T. Terbuka, pada akhir nama P.T. harus ditambah kata singkatan
“Tbk”. P.T. Terbuka adalah P.T. Publik atau P.T. yang melakukan penawaran umum
saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
P.T. Publik adalah P.T. yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal
disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

MODAL
- Modal dasar P.T. terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- Modal dasar P.T.paling sedikit Rp. 50.000.000,-.
- Paling sedikit 25 % dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- Setiap saham wajib memiliki nilai nominal.
- Setiap saham mewakili 1 suara dalam RUPS.
- Setiap saham harus diterbitkan atas nama.
- Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal
yang ditempatkan harus disetor penuh.
- Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam
bentuk lainnya.

SAHAM
- Saham P.T. dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- Direksi P.T. wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.
- Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
- Pemegang saham P.T. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama P.T. dan tidak bertanggung jawab atas kerugian P.T.
melebihi saham yang dimiliki.
- Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
* Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
* Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
* Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
- Pengalihan hak atas saham:
* Memerlukan RUPS.
* Diperlukan akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham.
* Dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

ORGAN
- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- Direksi.
- Dewan Komisaris.

RUPS
RUPS adalah organ P.T. yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS terdiri atas:
- RUPS tahunan.
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6
bulan setelah tahun buku berakhir.
- RUPS lainnya.
RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan P.T.

DIREKSI
Direksi adalah organ P.T. yang berwenang dan
bertanggung jawab atas pengurusan P.T. untuk
kepentingan P.T. sesuai dengan maksud dan
tujuan P.T. serta mewakili P.T., baik di dalam maupun
di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi
dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Untuk
selanjutnya anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
Direksi P.T. terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau
lebih.

PERAN DIREKSI
- Direksi menjalankan pengurusan P.T. untuk
kepentingan P.T. dan sesuai dengan maksud
dan tujuan P.T.
- Direksi mewakili P.T., baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
- Direksi menyusun rencana kerja tahunan
sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang.
- Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada
RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan
setelah tahun buku P.T. berakhir.

KEWAJIBAN DIREKSI
- Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan
risalah rapat Direksi.
- Melaporkan kepada P.T. mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi
yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam P.T. dan P.T.lain untuk
selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan P.T.
- Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan P.T.
- Meminta persetujuan RUPS untuk:
* Mengalihkan kekayaan P.T.
* Menjadikan jaminan utang kekayaan P.T.:
yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih P.T. dalam 1
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak.
Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih P.T.
yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang
lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar P.T.

PERWAKILAN DIREKSI
DALAM P.T.
- Direksi mewakili P.T., baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili P.T.
adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- Kewenangan Direksi untuk mewakili P.T. adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,
kecuali ditentukan lain dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada1 orang karyawan P.T. atau lebih atau
kepada orang lain untuk dan atas nama P.T. melakukan perbuatan hukum tertentu.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili P.T. jika:
* Terjadi perkara di pengadilan antara P.T. dengan anggota Direksi yang
bersangkutan.
* Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan
P.T.
Dalam hal tersebut di atas, yang berhak mewakili P.T. adalah:
* Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan P.T.
* Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan P.T.
* Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan P.T.

DIREKSI
DALAM UU P.T.
- Anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat
Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau
menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan
karena kesalahannya.
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
P.T. jika dapat membuktikan:
* Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
* Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan P.T.
* Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian.
* Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut-
nya kerugian tersebut.

DIREKSI
DALAM UU P.T.
- Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan P.T.
apabila dapat membuktikan:
* Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian-
nya.
* Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan
penuh tanggung jawab untuk kepentingan P.T. dan sesuai dengan
maksud dan tujuan P.T.
* Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
* Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

TANGGUNG JAWAB
DIREKSI
- Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,
anggota Direksi secara tanggung renteng
bertanggung jawab terhadap pihak yang
dirugikan.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab
penuh secara pribadi atas kerugian P.T. apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai men-
jalankan tugasnya.
- Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi
atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku
secara tanggung renteng.

TANGGUNG JAWAB
DIREKSI
- Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya
melaporkan kepada P.T., saham yang dimiliki anggota
Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam
P.T. dan P.T. lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar
khusus dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi P.T.,
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian P.T.
tersebut.
- Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya
dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

TANGGUNG JAWAB
DIREKSI
- Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan P.T.
maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena
kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak
cukup untuk membayar seluruh kewajiban P.T. dalam
kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh
kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota
Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat
sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ P.T. yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar
serta memberi nasihat kepada Direksi.

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta
Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Dewan
Komisaris diangkat oleh RUPS.
Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota
atau lebih.

DEWAN KOMISARIS
DALAM P.T.
- Anggaran Dasar P.T. dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih
Komisaris Independen dan 1 orang Komisaris Utusan.
- Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari
pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama,
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan dalam
Anggaran Dasar P.T. dengan ketentuan tidak bertentangan dengan
tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi
tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

DEWAN KOMISARIS
DALAM P.T.
- Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat
membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah
anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris.
- Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak
dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.
- P.T. yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan
Pengawas Syariah.
- Dewan Pengawas Syariah tersebut terdiri atas seorang ahli syariah
atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis
Ulama Indonesia.
- Dewan Pengawas Syariah tersebut bertugas memberikan nasihat
dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan P.T. agar
sesuai dengan prinsip syariah.

PERAN
DEWAN KOMISARIS
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai P.T. maupun
usaha P.T. dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan
itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan P.T. dan sesuai dengan maksud
dan tujuan P.T.

KEWAJIBAN
DEWAN KOMISARIS
- Dewan Komisaris wajib:
* Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
salinannya.
* Melaporkan kepada P.T. mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya kepada P.T. tersebut dan P.T. lain.
* Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada
RUPS.
- Apabila dalam Anggaran Dasar ditetapkan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu maka Dewan Komisaris
berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan
kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
tersebut.

TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS
- Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar
dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris secara tanggung
renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan P.T.
- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara
pribadi atas kerugian P.T. apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai dalam menjalankan tugasnya.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan
Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut di atas berlaku
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- Atas nama P.T., pemegang saham yang mewakili paling sedikit
1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat
menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada P.T. ke Pengadilan
Negeri.

TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS
- Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau
kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan
oleh Direksi dan kekayaan P.T. tidak cukup untuk
membayar seluruh kewajiban P.T. akibat kepailitan
tersebut maka setiap anggota Dewan Komisaris secara
tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan
anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota
Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun
sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

DEWAN KOMISARIS
DALAM UU P.T.
- Anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai
akibat Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan
tersebut bukan karena kesalahannya.
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian P.T. apabila dapat membuktikan:
* Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-
hatian
untuk kepentingan P.T. dan sesuai dengan maksud dan tujuan P.T.
* Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun
tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
kerugian.
* Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS
DALAM UUPT
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kepailitan P.T. apabila dapat
membuktikan:
* Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
* Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan P.T. dan sesuai dengan maksud
dan tujuan P.T.
* Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibat-
kan kepailitan.
* Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadi-
nya kepailitan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Dasar hukum: pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen P.T. untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi P.T. sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
- P.T. yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan
hubungan P.T. yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma dan budaya masyarakat setempat.
- Yang dimaksud dengan “P.T. yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang sumber daya alam” adalah P.T. yang kegiatan usahanya mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam.
- Yang dimaksud dengan “P.T. yang menjalankan kegiatan usahanya yang
berkaitan dengan sumber daya alam” adalah P.T. yang tidak mengelola dan
tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya
berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
merupakan kewajiban P.T. yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya P.T. yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhati-
kan kepatutan dan kewajaran.
- P.T. yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana tersebut di atas, dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM P.T.
Pembubaran P.T. terjadi:
- Berdasarkan keputusan RUPS.
- Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah berakhir.
- Berdasarkan penetapan pengadilan.
- Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan
niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit
P.T. tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- Karena harta pailit P.T. yang telah dinyatakan pailit berada dalam
keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.
- Karena dicabutnya izin usaha P.T. sehingga mewajibkan P.T.
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.


- Dalam hal terjadi pembubaran P.T.:
* Wajib diikuti dengan likuidasi yang
dilakukan oleh likuidator.
* P.T. tidak dapat melakukan perbuatan
hukum, kecuali diperlukan untuk mem-
bereskan semua urusan P.T. dalam
rangka likuidasi.

- Pembubaran P.T. terjadi karena hukum apabila
jangka waktu berdirinya P.T. yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar berakhir.
- Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
setelah jangka waktu berdirinya P.T. berakhir,
RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum
baru atas nama P.T. setelah jangka waktu
berdirinya P.T. yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar berakhir.

- Pengadilan Negeri dapat membubarkan P.T. atas:
* Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan P.T.
melanggar kepentingan umum atau P.T. melakukan
perbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan.
* Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian.
* Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan
Komisaris berdasarkan alasan P.T. tidak mungkin
untuk dilanjutkan.
- Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga pe-
nunjukan likuidator.


- Pembubaran P.T. tidak mengakibatkan
P.T. kehilangan status badan hukum
sampai dengan selesainya likuidasi dan
pertanggungjawaban likuidator diterima
oleh RUPS atau pengadilan.
- Sejak saat pembubaran, pada setiap surat
keluar P.T. dicantumkan kata “dalam
likuidasi” di belakang nama P.T.

- Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal
pembubaran P.T., likuidator wajib memberitahukan:
* Kepada semua kreditor mengenai pembubaran P.T. dengan cara
mengumumkan pembubaran P.T. dalam surat kabar dan Berita
Negara R.I.
* Pembubaran P.T. kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I. untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa P.T. dalam
likuidasi.
* Pemberitahuan dalam surat kabar dan Berita Negara R.I. memuat:
- Pembubaran P.T. dan dasar hukumnya.
- Nama dan alamat likuidator.
- Tata cara pengajuan tagihan.
- Jangka waktu pengajuan tagihan.
Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 hari terhitung sejak
tanggal pengumuman


- Dalam hal pemberitahuan kepada Kreditor dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
belum dilakukan, pembubaran P.T. tidak berlaku
bagi pihak ketiga.
- Dalam hal likuidator lalai melakukan pem-
beritahuan kepada Kreditor dan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I., likuidator secara
tanggung renteng dengan P.T. bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga.

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta
kekayaan P.T. dalam proses likuidasi meliputi pe-
laksanaan:
- Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang P.T.

- Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara R.I.
mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- Pembayaran kepada para kreditor.

- Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada
pemegang saham.
- Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.

- Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS
atau pengadilan yang mengangkatnya atas
likuidasi P.T. yang dilakukan.
- Likuidator wajib memberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan
kepada likuidator atau setelah pengadilan
menerima pertanggungjawaban likuidator
yang ditunjuknya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mencatat berakhirnya status
badan hukum P.T. dan menghapus nama P.T. dari Daftar Perseroan,
termasuk karena penggabungan, peleburan atau pemisahan.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 Perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru
yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri
berakhir karena hukum.
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk
memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 2 Perseroan atau lebih atau
sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1
Perseroan atau lebih.


- Pemberitahuan dan pengumuman pengakhiran
status badan hukum P.T. tersebut dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban
likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
mengumumkan berakhirnya status badan
hukum P.T. dalam Berita Negara R.I.

MACAM-MACAM P.T.
P.T. yang ada di Indonesia dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu:
- P.T. Tertutup.
Yang dimaksud dengan P.T. Tertutup adalah suatu P.T. yang
saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/
perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan
cara-cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar P.T., yang pada
umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham
yang bersangkutan.
- P.T. Terbuka.
Yang dimaksud dengan P.T. Terbuka adalah suatu P.T. yang
modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu,
dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/ banyak
perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/
masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar
modal.

KELEBIHAN P.T.
- Pemilik P.T. memiliki tanggung jawab terbatas.
- Ada pemisahan antara pemilik P.T. dengan pengurus
P.T. sehingga RUPS dapat memilih pengurus yang
mampu menjalankan P.T. sehingga dapat dicapai
efisiensi.
- Dengan dilakukannya pemilihan pengurus P.T. atas
dasar kemampuan, maka kontinuitas P.T. lebih terjamin.
- Modal dapat diperoleh dengan menjual saham, me-
nerbitkan obligasi atau memperoleh pinjaman dari
lembaga keuangan.
- Pemilik P.T. dapat diganti tanpa membubarkan P.T.

KELEMAHAN P.T.
- Biaya organisasi besar dan pengorganisasiannya rumit.
- Pajak Penghasilan dikenakan terhadap P.T. dan dividen
para pemegang saham.
- Pendirian P.T. relatif lebih rumit dibandingkan dengan
bentuk usaha lainnya.
- Bidang usaha P.T. sulit diubah karena selain sulit untuk
mengubah Akta Pendirian, juga sulit untuk mengubah
investasi yang telah ditanamkan.
- Semakin besar suatu P.T., ada kecenderungan
hubungan antar personal menjadi terlalu formal, selain
itu ada perbedaan motif antara pemilik P.T. dengan
pengurus P.T.

Pt

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (9)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to Pt

Similar to Pt (20)

Pt