Dokumen tersebut membahas peran penting provinsi dalam pembangunan sanitasi di Indonesia. Beberapa fakta yang disoroti antara lain masih besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana sanitasi, serta belum optimalnya alokasi pendanaan sanitasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas-tugas provinsi sesuai Surat Edaran Mendagri No. 660

1. Peran Provinsi
dalam Pembangunan Sanitasi di
Indonesia
Jakarta, 31 Januari 2013
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas

2. Mengapa peran Provinsi amat
penting?

3. FAKTA: Jumlah kab/kota yang bergabung
dalam program PPSP jauh melampaui target.
58 104 72*
121
58 104 121 126
Total
21 41 58 104 126 349
Total
0 13 41 58 104
215
13 54 112

4. FAKTA: Gap yang besar antara Kebutuhan -
Ketersediaan dana Sanitasi 2010-2014 (Rp trilyun)
23,297
17,277
10,657
9,479
9,177 9,922 10,140
6,220
7,146
4,247
2010 2011 2012 2013 2014
Kebutuhan Dana utk PPSP Ketersediaan dana (proyeksi)

5. FAKTA: Masih belum optimalnya alokasi pendanaan
sanitasi di Kabupaten/kota, Provinsi, dan CSR
4500
3757.18
4000 APBN
3599.46
3443.12
3500
3428.76
3137.8 3231.93 3328.89 APBD
3000
Kabupaten/Ko
2500
ta
2000 1967.36 Donor
1799.3
1775.26
1500
1366.25
APBD Provinsi
1000 798.11
Bagaimana
778.64 838.51
500
818.06 Provinsi??
485.04 CSR, masyarakat
63.92 122.27
19.12 38.01 , dll
0
2010 2011 2012 2013 2014

6. FAKTA: Belanja sanitasi kab/kota
menunjukkan tren naik
2005-2010: belanja sanitasi di 8 kota naik signifikan
(dampingan ISSDP)
 Nominal meningkat 2 kali lipat
 Persentase naik dari 3% (2005) menjadi 3,44% (2010)
 2 – 6 % terhadap total APBD
2010-2012: belanja sanitasi di 42 kab/kota PPSP
 Kenaikan anggaran rata-rata 1,4% (tertinggi: 6%)
 Rata-rata 4% terhadap total APBD

7. FAKTA: Dokumen SSK dan MPS tidak
tersambung dengan mekanisme penganggaran
 Contoh: dari evaluasi dokumen SSK, jarang sekali
ditemukan program/kegiatan yang “layak”
mendapatkan pendanaan dari Pusat.
 Contoh: masih rendahnya serapan dana hibah dari
kab/kota peserta PPSP
 Contoh: masih rendahnya serapan DAK Sanitasi (45-52%)
dan belum dieksplorasinya DAK Lingkungan Hidup dan
DAK Perumahan.

8. Tantangan untuk Provinsi
Bagaimana Provinsi
Kesadaran
mampu menjamin &
adanya Komitmen
kesadaran, komitme
n, kapasitas, dan
investasi di daerah Kapasitas
sebagai syarat
terselenggaranya
pembangunan Investasi
sanitasi yang
berkelanjutan.

9. SE Mendagri No. 660/2012
SE Mendagri No. 660/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan PPSP di Daerah dapat dipandang sebagai
upaya untuk menjawab tantangan tersebut.
SE diharapkan juga dapat membekali dan
memperkuat posisi Provinsi sebagai perpanjangan
tangan Pemerintah dalam mengawal percepatan
pembangunan sanitasi.

10. Tugas Provinsi sesuai SE No. 660
(Tahap Implementasi)
 Saran & input kepada SKPD untuk
pelaksanaan kegiatan
 Saran & input untuk sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan di provinsi dan
kab/kota
 Saran & input untuk tindakan
korektif atas pelaksanaan kegiatan
di provinsi, kab/kota, dan K/L

11. Tugas Provinsi sesuai SE No. 660
(Tahap Monev)
 Memantau tahapan PPSP &
pengembangan
kelembagaan/perundang-undangan di
kab/kota
 Mengevaluasi capaian dengan
kunjungan lapangan dan Nawasis
 Menyusun Laporan Triwulanan termasuk
dari Kab/kota

12. Terima kasih