Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI KONFLIK
Similar to OPTIMASI KONFLIK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI KONFLIK
- 1. RAPAT KOORDINASI TINDAKLANJUT PEMANTAUAN CAPAIAN TARGET PRIORITAS NASIONAL BIDANG KONFLIK DAN EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN MENKO POLHUKAM BIDANG KONFLIK TAHUN 2021 ANUG KURNIAWAN, S.STP, M.SI (KASUBDIT PENANGANAN KONFLIK) JAKARTA, 18 NOVEMBER 2021
- 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI “Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Permendagri 43 Tahun 2015) • - Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; - Fasilitasi organisasi masyarakat; - Penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila; -Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; -Pembinaan kewaspadaan nasional, -Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; -Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Bidang 1. PerumusanKebijakan 2. Pelaksanaan Kebijakan 3. Pelaksanaan Pembinaan Umum 4. Pemberian Bimbingan Teknisdan Supervisi 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan 6. Pelaksanaan Administrasi 7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Menteri
- 3. TEMA RPJMN 2020-2024 INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN (PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2020) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) TAHUN 2020-2024 Prioritas Presiden 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyederhanaan Regulasi 4. Penyederhanaan Birokrasi 5. Transformasi Ekonomi PRIORITAS NASIONAL MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANG KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PRIORITAS NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PUM • PENGUATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK) YANG BERKINERJA TINGGI; • PENGUATAN DAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA; • PENGUATAN GERAKAN INDONESIA BERSATU DALAM KEBHINEKAAN. PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI • PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK; • PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; • PENGUATAN DEMOKRASI DIDAERAH; • PENDIDIKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH; DAN • PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS ORMAS. PENANGANAN KONFLIKSOSIAL • TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL; • DETEKSI DINI OLEH APARATUR PUSAT DANDAERAH.
- 4. REKAP PERISTIWA KONFLIK 3 (TIGA) TAHUN 2019, 2020 & 2021 (JAN – OKTOBER 2021) PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK : 1. PADA TAHUN 2019 TERDAPAT 31 PERISTIWA KONFLIK, DENGAN RINCIAN SUMBER KONFLIK : POLEKSOSBUD ADA 24 PERISTIWA, SARA ADA 1 DAN SEBFKETA SDA ADA 6 PERISTIWA. 2. TAHUN 2020 TERJADI 71 PERISTIWA DENGAN RINCIAN SUMBER KONFLIK : POLEKSOSBUD ADA 62 PERISTIWA, SENGKETA BATAS WILAYAH ADA 5, SENGKETA SDA ADA 3, DISTRIBUSI SDA ADA 1 PERISTIWA. 3. TAHUN 2021 (JAN – OKTOBER) TERDAPAT 112 PERISTIWA KONFLIK SOSIAL. DENGAN RINCIAN SUMBER KONFLIK SUMBER KONFLIK : POLEKSOSBUD ADA 95 PERISTIWA, SENGKETA LAHAN/BATAS WILAYAH ADA 13, SENGKETA SDA ADA 3, DISTRIBUSI SDA ADA 1, SARA 0 (NIHIL)
- 5. PERISTIWA KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021 POLEKSOSBUD = 95 SENGKETA SDA = 3 SENGKETA DISTRIBUSI SDA = 1 LAHAN / BATAS WILAYAH = 13 Perbandingan Sumber Konflik sbb: 1. Sengketa Distribusi SDA berjumlah 1 peristiwa konflik 2. Sengketa Lahan/Batas Wilayah berjumlah 13 peristiwa konflik; 3. Poleksosbud berjumlah 95 peristiwa; 4. Sengketa SARA 0 (Nihil); 5. Sengketa Sumber Daya Alam berjumlah 3 peristiwa konflik.
- 6. PERISTIWA KONFLIK SETIAP BULAN TAHUN 2021 BULAN JANUARI TERDAPAT 7 PERISTIWA KONFLIK. BULAN FEBRUARI TERDAPAT 7 PERISTIWA KONFLIK. BULAN MARET TERDAPAT 10 PERISTIWA KONFLIK. BULAN APRIL TERDAPAT 8 PERISTIWA KONFLIK. BULAN MEI TERDAPAT 14 PERISTIWA KONFLIK. BULAN JUNI TERDAPAT 8 PERISTIWA KONFLIK. BULAN JULI TERDAPAT 5 PERISTIWA KONFLIK. BULAN AGUSTUS TERDAPAT 12 PERISTIWA KONFLIK. BULAN SEPTEMBER TERDAPAT 16 PERISTIWA KONFLIK; BULAN OKTOBER TERDAPAT 25 PERISTIWA KONFLIK
- 7. PERISTIWA KONFLIK DI PROVINSI TAHUN 2021
- 8. TINJUT PENANGANAN PERISTIWA KONFLIK TAHUN 2021 (Proses Surat) Gubernur diminta saling bersinergi dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya mengedepankan deteksi dini dan cegah dini, dan membangun sinergitas baik di Tingkat Kabupaten/Kota yang berada dibawah wilayah Provinsi masing-masing, serta menindaklanjuti Penanganan Peristiwa Konflik Sosial Tahun 2021 02 01 03 04 Tahun 2021 Terdapat peningkatan Peristiwa konflik terjadi 112 peristiwa, dengan spesifikasi sumber konflik (Poleksosbud : 95, Sengketa Lahan/Batas Wilayah : 13, Sengketa Sumber Daya Alam : 3, Distribusi SDA : 1, Sara : 0) bersumber dari data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Januari s.d Oktober 2021, dibandingkan tahun 2020 terdapat 71 peristiwa konflik. Hasil pendataan dan evaluasi terhadap peningkatan peristiwa konflik sosial yang terjadi di daerah selama periode Tahun 2020-2021 tersebut, maka menjadi sangat penting membangun komitmen dan perhatian yang ekstra terhadap tindak lanjut penanganan konflik sosial guna mengantisipasi konflik yang meluas Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial, agar penanganan konflik sosial menjadi program prioritas daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- 9. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MERUPAKAN PROG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024. PADA TAHUN 2015 TERJADI 68 PERISTIWA KONFLIK, 2017 TERJADI 83 PERISTIWA, 2018 TERJADI 47 PERISTIWA, 2019 TERJADI 31 PERISTIWA, TAHUN 2020 TERJADI 71 PERISTIWA KONFLIK. TAHUN 2021 MASIH TERDAPAT KAB/KOTA YANG BELUM MEMBENTUK TIM TERPADU DIMANA DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG LEBIH KOMPREHENSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT, DIMINTA KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDORONG DAN MEMFASILITASI PEMERINTAH KAB/KOTA AGAR SEGERA MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB/KOTA DIBERIKAN BATAS WAKTU HINGGA JUNI 2021 AGAR MELAPORKAN HASIL TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KEPADA MENTERI DALAM NEGERI Cq. DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PUM SURAT NO 300/2540/SJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB/KOTA MENEKANKAN KEPADA GUBERNUR DI 12 PROVINSI (GUB. SUMATERA UTARA, GUB. KEPRI, GUB BANTEN, GUB. JAWA BARAT, GUB. JAWA TIMUR, GUB. KALIMANTAN BARAT, GUB. SULAWESI UTARA, GUB. SULAWESI SELATAN, GUB. SULAWESI BARAT, GUB. MALUKU, GUB. PAPUA, DAN GUB. PAPUA BARAT BAHWA :
- 10. BERDASARKAN REKAPITULASI DAN SUPERVISI YANG TELAH DILAKUKAN, TERDAPAT 26 KAB/KOTA YANG BELUM MEMBENTUK TIMDU TAHUN 2021 NO PROVINSI KAB/KOTA TOTAL 1 SUMATERA UTARA 1. KAB NIAS SELATAN 1 2 SULAWESI UTARA 1. KAB. BOOLANG MONGONDOW UTARA 1 3 PAPUA 1. KAB. JAYA WIJAYA 2. KAB. NABIRE 3. KAB. PUNCAK JAYA 4. KAB. PANIAI 5. KAB. KEEROM 6. KAB. PEGUNUNGAN BINTANG 7. KAB. YAHUKIMO 8. KAB. TOLIKARA 9. KAB. WAROPEN 10. KAB. MAPPI 11. KAB. MAMBERAMO RAYA 12. KAB. MAMBERAMO TENGAH 13. KAB. YALIMO 14. KAB. LANNY JAYA 15. KAB. NDUGA 16. KAB. PUNCAK 20 17. KAB. DOGIYAI 18. KAB. INTAN JAYA 19. KOTA JAYAPURA 20. KAB. BIAK NUMFOR 4 PAPUA BARAT 1. KAB. RAJA AMPAT 2. KAB. FAK-FAK 3. KAB. MAYBRAT 4. KAB. PEGUNUNGAN ARFAK 4
- 11. PRESENTASE HASIL KESELURUHAN EVALUASI NASIONAL B.08 DI MASA PANDEMI COVID – 19 TAHUN 2021 Persentasi Keseluruhan Hasil Evaluasi Nasional B.08 Provinsi Tahun 2021 dimasa Pandemi Covid-19, Yaitu: 61,94% Capaian Timdu PKS Provinsi yang Melaksanakan RAD B.08 Tahun 2021 KETERANGAN: Target capaian 61% Rata-rata nasional capaian B08 61,94%
- 12. SE DUKUNGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH
- 13. 01 Berdasarkan data dari Sekretariat Timdu PKS telah terjadi peningkatan konflik sosial secara signifikan di daerah 02 Agar penanganan konflik sosial menjadi program prioritas di daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta dokumen perencanaan dan penganggaran 03 Nomenklatur program penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (kode 7.01.05.2.01.05)dan peningkatan kewaspadaan nasional (kode 8.01.06) dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlampir dalam Permendagri No 90 tahun 2019 04 LANJUTAN..... PENEKANAN BERDASARKAN SE TERSEBUT Bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial dengan mengedepankan upaya deteksi dini dan cegah dini
- 14. PROGRAM KEGIATAN PENANGANAN KONFLIK TAHUN 2021 DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DI JAKARTA (SELESAI) DI 34 PROVINSI (PROSES) DI JAKARTA ( 25 Agustus) FGD DAN EVALUASI RAD PENYUSUNAN INDEKS WASNAS MONITORING EVALUASI RAD DAN PENYUSUNAN TIMDU YANG BELUM TERBENTUK RAKORNAS TIM TERPADU FGD DI JAKARTA DI HOTEL A-ONE (23 Februari). EVALUASI RAD PROSES PENYUSUNAN REKAP PERISTIWA KONFLIK & PETA KONFLIK DI JAKARTA (PROSES)
- 15. ISU AKTUAL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI SELURUH KAB/KOTA (514 KAB/KOTA). SISA 26 KAB/KOTA YG BELUM MEMBENTUK PENYELESAIAN KONFLIK FAKTUAL YANG TERJADI DI DAERAH, TERLIHAT DARI ANGKA PERISTIWA KONFLIK YANG SEMAKIN TINGGI PENETAPAN PROGRAM PENANGANAN KONFLIK TAHUN 2021 SESUAI PERMENDAGRI PEDUM APBD OPTIMALISASI PENINGKATAN KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH MASIH ADA BEBERAPA DAERAH YANG BELUM MENJADIKAN TIM TERPADU SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS DI DAERAH DARI ASPEK PROGRAM DAN ANGGARAN PENYUSUNAN INDEKS WASNAS DI BIDANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1 2 3 4 5 6 7
- 16. KENDALA & TANTANGAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2021 01 SEMAKIN TINGGINYA ANGKA KONFLIK DI DAERAH TAHUN 2021 PANDEMI COVID-19 DAN REFOCUSSING ANGGARAN MASIH ADANYA DAERAH YG BELUM MENJADIKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SEBAGAI PROG PRIORITAS DAERAH 03 04 KETERBATASAN ANGGARAN PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH MASIH ADANYA DAERAH YANG BELUM MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KHUSUSNYA DI PROV. PAPUA DAN PB KETERBATASAN SDM DI DAERAH & SARANA DAN PRASARANA KURANG RENPONSIFNYA KEPALA DAERAH THD PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 02 05 06 07
- 17. Ditjen Polpum Kemendagri ditjenpolpum Polpum.kemendagri.go.id Ditjen_Polpum