Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penilaian kinerja kepala sekolah SMK tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat. 2) Terdapat berbagai dasar hukum dan aturan yang menjadi acuan penilaian kinerja kepala sekolah. 3) Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, waktu, kriteria, dan tata tertib yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penilaian kiner

1. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI JAWA BARAT
2022
SOSIALISASI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
JENJANG SMK 2022

2. 1) Undang‐Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2) Undang‐Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
3) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Pegawai Negeri Sipil
5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah.
A. DASAR HUKUM PKKS

3. 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pemenuhan beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
10) Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah
11) Perdirjen Guru dan tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/ Tahun 2020 tentang
model kompetensi dalam pengembangan profesi Guru
12) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pola
Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.

4. BAB V Pasal 10
1) Penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah dilakukan setiap
tahun dengan penilaian paling rendah dengan sebutan BAIK
untuk setiap unsur penilaian.
2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah
pada ayat (1) tidak terpenuhi, kepala sekolah yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah.
3) Kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas
guru

5. BAB V Pasal 11
1) Penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun
dengan penilaian paling rendah dengan sebutan BAIK
untuk setiap unsur penilaian.
2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah
pada ayat (1) tidak terpenuhi,kepala sekolah yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah.
3) Kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas
guru.

6. B. TUJUAN DAN MANFAAT
TUJUAN:
1) memperoleh informasi kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi tugas kepala
sekolah untuk pemetaan Kinerja kepala sekolah sebagai acuan kebijakan.
2) memperoleh informasi kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi yang dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan diri kepala sekolah dalam melaksanakan
tugasnya;
3) mendapatkan data kinerja kepala sekolah secara kolektif dalam siklus tahunan
sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja kepala sekolah pada tingkat
Provinsi.
4) menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program
pembinaan kompetensi mewujudkan kepala sekolah yang profesional dalam rangka
meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional.

7. MANFAAT:
1) Kepala sekolah dapat mengetahui kinerjanya selama melaksanakan tugas
sebagai kepala sekolah dan menjadikan acuan untuk meningkatkan
keprofesiannya secara mandiri.
2) Kepala sekolah dapat menggunakan hasil Penilaian Kinerja untuk
merumuskan dan menyusun PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjuan).
3) Dinas Pendidikan provinsi dapat menggunakan hasil Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan, pemetaan kinerja Kepala
SMK dan sebagai dasar penyusunan program pengembangan keprofesian
berkelanjutan.
4) Memfasilitasi pemangku kebijakan dalam penyediaan data secara nasional
yang mencerminkan data kebutuhan peningkatan kompetensi kepala sekolah
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan secara nasional.

8. C. Juknis penggunaan Instrumen PKKS

9. Menu
1. Data
2. Asesmen Kinerja
 Pengembagan Diri
 Kepemimpinan Pembelajaran
 Kepemimpinan Manajemen Sekolah
 Kepemimpinan Pengembangan Sekolah
3. Penilaian 360 dan Daftar Kehadiran
 Sejawat guru
 Siswa
 Orang tua/Komite
 DUDI
4. Indeks Kehadiran
5. Rekap penilaian
6. Laporan

10. D. Penggalian data:
Telaah Dokumen
Wawancara
Observasi
Angket

11. E. TAHAP PELAKSANAAN PKKS
TEMU AWAL
1. Penilai membuka acara dan menyampaikan
maksud dan tujuan PKKS
2. Penilai membacakan surat tugas PKKS
3. Kepala sekolah mempresentasikan capaian
kinerja pengembangan sekolah satu
tahun terakhir

12. Penilai menyampaikan refleksi PKKS
kepada kepala sekolah
TEMU AKHIR

13. F. WAKTU PKKS TAHUN 2022
A. SMK NEGERI : 21 NOVEMBER – 30 NOVEMBER 2022
B. SMK SWASTA : 05 DES 2022– 16 JANUARI 2023

14. G. NORMA
PKKS Norma
Jujur
Independe
nsi
Profesional
keadilan,
kesejajar
an
keterbuka
an
bertangg
ungjawab
Bebas
intimidasi
menjaga
kerahasiaan

15. H. KODE ETIK PKKS
1. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas baik dalam niat,
ucapan maupun perbuatan;
2. Menyampaikan informasi hasil pleno penilaian hanya kepada
kepala sekolah yang dinilai dan laporannya disampaikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam
jaringan (online);
3. Bersikap dan bertindak adil selama pelaksanaan penilaian;
4. Melaksanakan penilaian sesuai mekanisme yang telah diatur
dalam pedoman;

16. 5. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan
kegiatan penilaian;
6. Menghindari terjadinya transaksi yang berpengaruh terhadap
objektivitas penilaian;
7. Menanggapi argumentasi yang disampaikan kepala sekolah yang
dinilai;
8. Tidak menanyakan atau meminta hal-hal yang di luar penilaian
prestasi kerja kepala sekolah.

17. J. Rekapitulasi Nilai Kinerja
No Nam
a
NIP Pang
kat/G
ol.
Nam
a
Sekol
ah
Kompetensi Kepemimpinan
Kepala Sekolah
NKKS
(70%
)
Perila
ku
Abse
nsi
Keha
diran
NPK
(30%
)
NA PRED
IKAT
PD&
O
KP KKM KPS
1
2
Keterangan
1) PD&O : Pengembangan Diri dan orang Lain
2) KKP : Kepemimpinan Pembelajaran
3) KMS : Kepemimpinan Manajemen Sekolah
4) KPS : Kepemimpinan Pengembangan Sekolah

18. K. KRITERIA CAPAIAN KINERJA
NO Rentang Score Predikat
1  50 Kurang
2  60 Sedang
3  75 Cukup
4  90 Baik
5  100 Amat Baik

19. TATA TERTIB PKKS
1. Tim penilai PKKS terdiri dari dua orang pengawas non pembina sebagai penilai 1
dan pengawas pembina sebagai penilai 2.
2. Penilai 1 dan 2 bekerja secara kolaboratif dengan tugas tangungjawab yang
sama.
3. Data Penilai 1 dan 2 diinput dalam aplikasi dan keduanya menandatangani
dokumen hasil PKKS.
4. Rentang waktu pelaksanaan PKKS minggu ke 3 Nopember sampai minggu ke 4
Nopember (21 Nopember – 30 Nopember) 2022 untuk sekolah negeri,
sementara sekolah swasta pada bulan Januari 2023.

20. 6. Laporan PKKS tanggal 05-07 Desember 2022 dengan format laporan yang sama
dibuat rangkap dua satu untuk KCD masing dan satu ke MKPS SMK Provinsi Jawa
Barat.
7. Kegiatan monev PKKS dari Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke 13
wilayah Cabang Dinas yang melibatkan MKPS SMK Jawa Barat.
8. Durasi waktu penilaian PKKS minimal 6 jam di sekolah sasaran.
9. Penilai 1 dan 2 membuat berita acara, daftar hadir dan pakta integritas penilai
dan pakta integritas kepala sekolah.
10. Tim penilai PKKS menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh MKPS SMK Jawa
Barat yang merujuk ke Perdirjen GTK No. 6565/B/GT/2020 lampiran II.

21. 11.Rundown PKKS SMK TAHUN 2022
a) Pembukaan
b) Sambutan dan pengarahan
c) Presentasi kepala sekolah (Before – After)
d) Pemeriksaan oleh penilai 1 dan 2
e) Refleksi

22. 12.Penggalian data menggunakan wawancara, telaah dokumen, observasi dan
angket.
13.Waktu banding 3 hari setelah kepala sekolah menerima nilai dari tim
penilai.
14.Waktu penyelesaian banding 7 hari setelah kepala sekolah menerima nilai
dari tim penilai.
15.Ada tim rekonsiliasi dari Bidang GTK Provinsi Jawa barat yang melibatkan
MKPS SMK Jawa Barat untuk membantu penyelesaian banding.

23. TERIMA KASIH