Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 memberikan panduan kepada Pengawas Utama dan Proktor Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru tahun 2021.

1. PEDOMAN
TUGAS PENGAWAS UTAMA DAN PROKTOR UTAMA PADA PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN 2021

2. | 1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan Pedoman 4
D. Sasaran 4
BAB II 5
KRITERIA DAN RINCIAN TUGAS 5
A. Pengawas Utama 5
B. Proktor Utama 11
BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 19
A. Waktu Pelaksanaan 19
B. Tempat Pelaksanaan 19
BAB V PENUTUP 20
A. Lampiran 1: Surat Keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang
Pengangkatan Pengawas Utama dan Proktor Utama Error! Bookmark not defined.
B. Lampiran 2: Format Laporan Pelaksanaan Tugas 21

3. | 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami
dapat menyusun Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk
Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021.
Pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata dapat dilakukan
dengan meningkatkan mutu perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi,
dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk memenuhi kebutuhan guru
Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional pada sekolah yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, dibutuhkan adanya rekrutmen dan pengangkatan guru ASN dalam rangka
mengisi kekurangan guru ASN dan menggantikan guru ASN yang telah pensiun atau purna
tugas.
Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
Guru Tahun 2021 disusun sebagai acuan Pengawas Utama dan Proktor Utama agar dapat
melaksanakan tugas kepengawasan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK tahun 2021
dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi
dalam menyelesaikan pedoman ini.
Jakarta, Agustus 2021
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar,
Dr. Rachmadi Widdiharto, M.A.
NIP 196805211995121002

4. | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024
salah satu visi Pemerintah Republik Indonesia berfokus pada pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
Visi tersebut dengan tugas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, riset dan teknologi. Pengembangan SDM dimaksud terkait dengan
komponen guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Secara spesifik sesuai
dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, hal mendasar
yang perlu segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru yang berdaya dan
memberdayakan.
Selanjutnya, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa
penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan merupakan salah
satu agenda prioritas pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan
merupakan hal utama dan tidak dapat dikesampingkan. Tantangan yang dihadapi ke
depan dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan meliputi
ketersediaan, pemerataan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
Pemenuhan ketersediaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan
dengan meningkatkan mutu perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan,
distribusi, guru dan tenaga kependidikan. Untuk memenuhi kebutuhan guru Aparatur Sipil
Negara (ASN) secara nasional pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah, dibutuhkan adanya rekrutmen dan pengangkatan guru ASN dalam rangka mengisi
kekurangan guru ASN dan menggantikan guru-guru ASN yang telah pensiun.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, kebutuhan Guru ASN tersebut dapat dipenuhi dengan pengangkatan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada

5. | 2
Pemerintah Daerah Tahun 2021. Untuk mendukung pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Calon Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional
Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan baik sesuai dengan aturan, maka
diperlukan pengawasan oleh berbagai lembaga sebagai pelaksana seleksi baik di pusat
maupun di daerah melalui para petugas diantaranya Proktor Utama dan Pengawas
Utama.
Agar pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dapat terlaksana
secara objektif, transparan, akuntabel, efisien, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan aman pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19,
perlu disusun Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk
Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

6. | 3
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
11. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor
3767/B.B1/HK.01.03/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Keputusan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Nomor
0480/B4/KP/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
Dan Surat Keputusan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Seleksi Kompetensi Guru
PPPK; dan
13. DIPA Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Tahun 2021 Nomor
023.16.1.361152/2021, tanggal 23 November 2020.

7. | 4
C. Tujuan Pedoman
Pedoman ini disusun sebagai acuan:
1. Pengawas Utama dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan seleksi Kompetensi
PPPK untuk JF Guru pada Pemerintah Daerah tahun 2021 sehingga tertib administrasi,
efisien, transparan, dan akuntabel serta lancar dan mematuhi aturan yang ada; dan
2. Proktor Utama dalam melaksanakan tugas dan penyelesaian permasalahan teknis
pada pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru pada Pemerintah Daerah
tahun 2021.
D. Sasaran
Pedoman ini diperuntukkan bagi:
1. Pengawas Utama;
2. Proktor Utama;
3. Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Para pemangku kepentingan pendidikan.

8. | 5
BAB II
KRITERIA DAN RINCIAN TUGAS
A. Pengawas Utama
Petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berasal
dari unsur Kemdikbudristek (Pusat dan UPT) dan/atau Dinas Pendidikan provinsi/
kota/kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang
bertugas untuk melakukan penjaminan mutu pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru di
setiap lembaga TUK.
1. Kriteria
a. Pejabat struktural/fungsional;
b. Memahami penyelenggaraan seleksi PPPK untuk JF Guru; dan
c. Memahami proses pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru.
2. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi;
b. Berada di lokasi Lembaga TUK sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan
seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru berakhir;
c. Bersama dengan unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dan penanggung
jawab lokasi TUK memastikan kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK
untuk JF Guru;
d. Memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi berjalan dengan baik;
e. Memastikan unsur-unsur petugas seleksi kompetensi bekerja sesuai tugas dan
fungsinya;
f. Mengawasi dan mensupervisi pelaksanaan seleksi kompetensi;
g. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan dan
mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan seleksi
kompetensi; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktorat Guru dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala,

9. | 6
solusi serta saran perbaikan, yang dilampiri dengan bukti pengeluaran
transportasi dan akomodasi (apabila ada). Laporan tersebut diperlukan dalam
penyelesaian administrasi.

10. | 7
Hari
Pelaksanaan
Tugas
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Hari Kegiatan
Hari
Pertama
Perjalanan menuju
lokasi (bagi yang
tidak bisa PP dan
harus menginap)
-
Bukti perjalanan (Tiket
Pesawat & Boarding
Pass, dll)
- H-2 Seleksi
Hari Kedua Bersama dengan
unsur Dinas
Pendidikan
kabupaten/kota dan
penanggung jawab
lokasi TUK
memastikan
kesiapan
pelaksanaan seleksi
kompetensi PPPK
untuk JF Guru
1. Panitia siap
melaksanakan seleksi
1. SK Kepanitiaan/ Surat
Tugas
2. Dinas Pendidikan
kabupaten/kota
3. Penanggungjawab
TUK
H-1 Seleksi
2. TUK siap untuk
digunakan
Dokumentasi lokasi dan
ruang TUK
Penanggungjawab TUK
3. Sarana dan Prasarana
pendukung siap
digunakan
Dokumentasi lokasi dan
ruang TUK
Penangungjawab TUK
Hari Ketiga
sd selesai
Seleksi
1. Memastikan
pelaksanaan
seleksi
kompetensi
berjalan dengan
baik
1. Pelaksanaan seleksi
kompetensi berjalan
dengan baik
- Penanggungjawab TUK Hari Pelaksanaan
Seleksi

11. | 8
Hari
Pelaksanaan
Tugas
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Hari Kegiatan
2. Memastikan
unsur-unsur
petugas seleksi
kompetensi
bekerja sesuai
tugas dan
fungsinya.
2. Unsur-unsur petugas
seleksi kompetensi
bekerja sesuai tugas,
fungsi dan
tanggungjawabnya.
- Petugas Seleksi di TUK
3. Mengawasi dan
mensupervisi
pelaksanaan
seleksi
kompetensi.
3. Pelaksanaan seleksi
kompetensi berjalan
baik
Salinan/scan Berita
Acara dari Proktor
Utama, Proktor
Ruangan, dan Pengawas
Ruangan
Proktor TUK
Pengawas ruangan
4. Mengambil
langkah dalam
menyelesaikan
dan mengatasi
kendala dan
permasalahan
yang terjadi pada
saat pelaksanaan
seleksi
kompetensi.
4. Kendala dan masalah
yang terjadi pada saat
pelaksanaan seleksi
kompetensi teratasi
dengan baik.
1. - 2. Panitia tingkat
Daerah
3. Penanggungjawab
TUK

12. | 9
Hari
Pelaksanaan
Tugas
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Hari Kegiatan
Hari terakhir
seleksi + 1
Perjalanan pulang Bukti perjalanan (Tiket
Pesawat & Boarding
Pass, dll)
Hari Seleksi + 1
Paska
pelaksanaan
Tugas
Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
kepada Direktorat
Guru dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dasar.
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawas Utama
1. Dokumen Laporan 2. Penanggungjawab
TUK
3. Panitia di TUK
Paling lambat 5
hari setelah
kegiatan selesai
Catatan:
1. Jumlah hari pelaksanaan ujian (hari H) dimungkinkan berbeda di setiap lokasi ujian (TUK). Kegiatan pengawas utama mengikuti jadwal yang
ditetapkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar).
2. Dokumen-dokumen administrasi yang perlu dilengkapi oleh Pengawas utama dalam pelaksanaan tugas adalah laporan pelaksanaan tugas
(format terlampir) yang dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagai berikut :
a. Surat Tugas dari masing-masing pimpinan satker;
b. SPPD yang harus ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang yang dikunjungi;
c. Copy Buku Rekening;
d. Tiket perjalanan (sesuai manifest);
e. Boardingpass perjalanan, bagi yang menggunakan moda pesawat terbang;
f. Kuitansi hotel (asli);
g. Bukti kuitansi dan hasil Test PCR atau Swab antigen (sesuaikan dengan kebutuhan)

13. | 10
Semua dokumen discan dalam bentuk softcopy dikirimkan paling lambat 5 hari setelah selesai pelaksanaan tugas melalui link:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/PengawasUtmGTKDikdas
Format penamaan folder: nama instansi_provinsi_nama lengkap pengawas utama
Contoh penamaan folder: LPMP_Jawa Barat_Yadi Supriyadi
3. Laporan beserta lampiran kegiatan dikirim via ekspedisi ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar ke alamat:
Direktorat GTK Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
UP. Pokja Transformasi Kepemimpinan Direktorat GTK Dikdas
Gedung D Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta, 10270

14. | 11
B. Proktor Utama
Petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berasal
dari unsur Kemdikbud Ristek (Pusat dan UPT) dan/atau dinas pendidikan provinsi/
kota/kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran.
Setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi ditugaskan 1 (satu) orang proktor
utama. Proktor utama wajib bertugas di luar Instansi asal.
1. Kriteria
a. PNS;
b. berpengalaman sebagai proktor UNBK, diutamakan yang pernah bertugas
sebagai tim helpdesk UNBK;
c. menguasai troubleshooting jaringan komputer dan aplikasi;
d. dapat menyelesaikan permasalahan teknis di satuan pendidikan tempat seleksi
kompetensi;
e. bersedia ditugaskan di kota/kabupaten di luar tempat tinggalnya; dan
f. menandatangani pakta integritas.
2. Tugas dan Tanggung Jawab
a. menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dalam hal
teknis aplikasi dan jaringan di setiap satuan pendidikan tempat seleksi
kompetensi;
b. Bersama dengan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan penanggung
jawab lokasi TUK memastikan kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK
untuk JF Guru;
c. berkoordinasi dengan tim CAT-UNBK Pusat terkait permasalahan seleksi
kompetensi di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi;
d. berkoordinasi dengan proktor dan teknisi TUK untuk memastikan semua TUK di
satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi berfungsi dengan baik;
e. melakukan tugas dan bertanggung jawab melakukan sinkronisasi data dari
server pusat CAT-UNBK ke server TUK, bersama dengan proktor TUK;

15. | 12
f. melakukan tugas dan bertanggung jawab mengunggah data hasil seleksi
kompetensi dari server TUK ke server pusat CAT-UNBK setiap hari, bersama
dengan proktor TUK;
g. mendokumentasikan dan memastikan semua berkas administrasi pelaksanaan
seleksi kompetensi yang harus diunggah ke laman CAT-UNBK setiap hari;
h. memastikan instalasi jaringan di TUK sudah sesuai dengan kebutuhan;
i. mengunduh Kartu Login yang berisi username dan password untuk setiap
peserta dari laman CAT-UNBK; dan
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktorat Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar, mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi serta saran
perbaikan, yang dilampiri dengan bukti surat tugas dan surat perjalanan dinas
(SPPD).

16. | 13
Hari Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Keterangan
Hari Pertama Berkoordinasi
dengan tim CAT-
UNBK Pusat terkait
proses seleksi
kompetensi di
satuan pendidikan
tempat seleksi
kompetensi;
Kesiapan lokasi
TUK untuk
menyelenggarakan
ujian
- 1. Tim CAT-UNBK Pusat
2. Penanggung jawab
sekolah
H-1 Seleksi
Berkoordinasi
dengan proktor dan
teknisi TUK untuk
memastikan semua
TUK di satuan
pendidikan tempat
seleksi kompetensi
berfungsi dengan
baik
Kesiapan TUK
(Komputer server,
komputer klien,
jaringan, listrik,
CAT-UNBK) yang
akan digunakan
untuk seleksi di
satuan pendidikan
Dokumentasi
ruang TUK
1. Proktor TUK
2. Teknisi TUK di satuan
pendidikan
Melakukan tugas
dan bertanggung
jawab melakukan
sinkronisasi data
dari server pusat
CAT-UNBK ke server
Data yang sinkron
dari server pusat
CAT-UNBK ke
server TUK.
- 1. Tim CAT-UNBK Pusat
2. Proktor TUK

17. | 14
Hari Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Keterangan
TUK, bersama
dengan proktor TUK;
Memastikan
instalasi jaringan di
TUK sudah sesuai
dengan kebutuhan
Setiap
komputer/device
yg digunakan
untuk tes sudah
dapat terhubung
dengan jaringan
internet dalam
kondisi stabil.
Ada solusi jika
terdapat masalah
terkait jaringan.
- 1. Proktor
2. Teknisi TUK di satuan
pendidikan
3. Penanggung jawab
Lokasi
4. Dinas Pendidikan
kota/kabupaten
Mengunduh Kartu
Login yang berisi
username dan
password untuk
setiap peserta dari
laman CAT-UNBK
Tersedia data
username dan
password untuk
setiap peserta
- Tim CAT-UNBK Pusat
Hari Kedua s.d.
selesai seleksi
1. Mendistribusika
n data peserta
ujian sebelum
ujian dimulai
Setiap Proktor
ruang
mendapatkan data
peserta ujian di
setiap ruangan
- Proktor TUK Hari Pertama Seleksi sd
selesai seleksi

18. | 15
Hari Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Keterangan
2. Memantau
pelaksanaan
ujian melalui
sistem
Ujian terlaksana
dengan lancar di
setiap ruang
- 1. Proktor TUK
2. Teknisi TUK di
satuan pendidikan
3. Mengunggah
data hasil seleksi
kompetensi dari
server TUK ke
server pusat CAT-
UNBK setiap hari,
bersama dengan
proktor TUK;
1. Semua data
hasil uji
kompetensi
seleksi PPPK
untuk JF Guru
hari ke-1 hingga
hari terakhir
dapat
terunggah ke
server pusat
2. Memastikan
ada keputusan
tindaklanjut jika
ada data hasil
ujian peserta
yang belum
masuk ke server
pusat
foto (printscreen
unggah data)
1. Tim CAT-UNBK Pusat
2. Proktor TUK
3. Penanggung jawab
sekolah
4. Mendokumentasi
kan dan
memastikan
Dokumen kegiatan
hari ke-1 hingga
hari terakhir
Dokumen kegiatan 1. Proktor TUK
2. Pengawas ruangan

19. | 16
Hari Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Keterangan
semua berkas
administrasi
pelaksanaan
seleksi
kompetensi yang
harus diunggah
ke laman CAT-
UNBK setiap hari;
Paska pelaksanaan
tugas
Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
kepada Direktorat
Guru dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dasar,
mulai dari
persiapan,
pelaksanaan,
kendala, solusi serta
saran perbaikan,
yang dilampiri
dengan bukti surat
tugas dan surat
perjalanan dinas
(SPPD)
keterangan:
Laporan
Pelaksanaan tugas
Laporan
Pelaksanaan tugas
Direktorat Guru dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar,
Paling lambat 5 hari
setelah kegiatan
selesai

20. | 17
Hari Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan Hasil Bukti Fisik Pihak yang terlibat Keterangan
sistematika laporan
ada pada lampiran
Catatan:
1. Jumlah hari pelaksanaan ujian dimungkinkan berbeda di setiap lokasi ujian (TUK). Kegiatan proktor utama mengikuti jadwal yang ditetapkan
oleh panitia daerah.
2. Dokumen-dokumen administrasi yang perlu dilengkapi oleh proktor utama dalam pelaksanaan tugas adalah laporan pelaksanaan tugas
(format terlampir) yang dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagai berikut :
a. Surat Tugas dari masing-masing pimpinan satker;
b. SPPD yang harus ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang yang dikunjungi;
c. Copy Buku Rekening;
d. Tiket perjalanan (sesuai manifest);
e. Boardingpass perjalanan, bagi yang menggunakan moda pesawat terbang;
f. Kuitansi hotel (asli);
g. Bukti kuitansi dan hasil Test PCR atau Swab antigen (sesuaikan dengan kebutuhan)
Semua dokumen discan dalam bentuk softcopy dikirimkan paling lambat 5 hari setelah selesai pelaksanaan tugas melalui link:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/PrktorUtamaGTKDikdas
Format penamaan folder: nama instansi_provinsi_nama lengkap proktor utama
Contoh penamaan folder: SMAN 1 Depok_Jawa Barat_Yadi Supriyadi

21. | 18
3. Laporan beserta lampiran kegiatan dikirim via ekspedisi ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar ke alamat:
Direktorat GTK Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
UP. Pokja Transformasi Kepemimpinan Direktorat GTK Dikdas
Gedung D Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta, 10270

22. | 19
BAB III
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Pelaksanaan tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama dalam seleksi kompetensi PPPK
untuk JF Guru pada Pemerintah Daerah tahun 2021, sebagai berikut:
A. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama adalah pada saat
dilaksanakannya seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru pada Pemerintah Daerah tahun
2021. Mulai satu hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi dan sampai selesainya
pelaksanaan seleksi (satu hari setelah selesai kegiatan).
B. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama bertempat di satuan pendidikan
penyelenggara seleksi kompetensi PPPK untuk JF Guru tahun 2021. Penugasan pengawas
utama dan proktor utama dapat dilihat pada surat penugasan yang dikeluarkan oleh
instansi masing-masing.

23. | 20
BAB V
PENUTUP
Pedoman Tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama pada Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
Guru Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas Pengawas Utama dan Proktor Utama. Ketentuan
yang tercantum pada pedoman ini disusun untuk melengkapi dan memperjelas ketentuan
yang telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Pembinaan Karier Guru Melalui
Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021.

24. | 21
A. Lampiran 1: Format Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawas Utama
Cover:
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS UTAMA
PADA PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021
KAB/KOTA …
PROVINSI ...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
2021

25. | 22
Kata Pengantar
Daftar Isi
A. Tujuan
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
C. Kegiatan Seleksi
1. Persiapan
Deskripsi pada bagian ini mencakup kegiatan sebelum pelaksanaan seleksi (H-1):
● Kesiapan pelaksanaan seleksi kompetensi dengan melampirkan dokumen SK
Panitia/surat tugas.
● Kesiapan TUK untuk digunakan pada seleksi kompetensi dengan melampirkan
dokumentasi/foto ruangan TUK.
● Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di lokasi TUK yang dilengkapi
dengan dokumentasi/foto.
2. Pelaksanaan
Deskripsi pada bagian ini mencakup kegiatan pada saat pelaksanaan seleksi:
● Tugas dan tanggungjawab unsur-unsur petugas yang dilengkapi dengan
lampiran Salinan/Foto Berita Acara dari Proktor Utama, Proktor Ruangan, dan
Pengawas Ruangan.
● Proses dan hasil pelaksanaan seleksi kompetensi yang dilengkapi dengan
lampiran Salinan/Foto Berita Acara dari Proktor Utama, Proktor Ruangan, dan
Pengawas Ruangan.
3. Kendala dan Solusi
Deskripsi pada bagian ini mencakup:
● Kendala/masalah yang dihadapi di lapangan.
● Solusi yang diambil atas kendala/masalah yang dihadapi di lapangan.
D. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan mengemukakan secara ringkas hasil pelaksanaan seleksi kompetensi dan
juga mengungkapkan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan seleksi
kompetensi agar efektif dan efisien.

26. | 23
E. Lampiran
1. Surat Tugas dari Instansi Asal
2. Bukti Perjalanan Dinas
kuitansi, tiket perjalanan/boarding pass, dan SPPD
3. Foto/scan Berita Acara setiap sesi
4. Dokumentasi kegiatan perhari
5. Salinan buku rekening

27. | 24
B. Lampiran 2: Format Laporan Pelaksanaan Tugas Proktor Utama
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PROKTOR UTAMA
PADA PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021
KAB/KOTA …
PROVINSI ...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
2021

28. | 25
Kata Pengantar
Daftar Isi
A. Tujuan
Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan seleksi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pada
Pemerintah Daerah Tahun 2021.
B. Waktu dan tempat pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021 dilaksanakan
dari ... s.d. … di … (tuliskan nama TUK), kab/kota … Provinsi … .
C. Pelaksanaan Kegiatan
1. Persiapan
Uraikan kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi
2. Pelaksanaan
Rincian Pelaksanaan Kegiatan
1. Hari pertama
Narasi singkat pada setiap sesi (Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, masalah
yang muncul, upaya penanggulangan, dll.)
2. Hari kedua
Narasi singkat pada setiap sesi (Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, masalah
yang muncul, upaya penanggulangan, dll.)
3. Hari ketiga
Narasi singkat pada setiap sesi (Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, masalah
yang muncul, upaya penanggulangan, dll.)
4. Hari keempat
Narasi singkat pada setiap sesi (Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, masalah
yang muncul, upaya penanggulangan, dll.)
5. Hari ke-n
Jumlah hari pelaksanaan ujian dimungkinkan berbeda antarlokasi ujian (TUK).
Kegiatan proktor utama mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh panitia daerah.

29. | 26
D. Simpulan dan Saran
Narasi singkat (buat simpulan mengenai keterlaksanaan proses Seleksi Kompetensi
Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021).
Saran: Tuliskan upaya perbaikan yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi
selanjutnya.
E. Lampiran
1. Surat Tugas dari Instansi Asal
2. Bukti Perjalanan Dinas
Proktor Utama: SPPD
3. Foto/scan Berita Acara setiap sesi
4. Dokumentasi kegiatan perhari
5. Salinan buku rekening