Pemberitahuan terkait koordinasi pkks

1. PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH 2022
Koordinasi Korwas Cabang
Provinsi Jawa Timur
Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah
(MKPS)
Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 5 Oktober 2022
Tentang

2. PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DASAR HUKUM
1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALASEKOLAH
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

3. DASAR HUKUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk
memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan
yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar
biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah
menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa,
sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan,
sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia
di Luar Negeri.
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

4. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BAB IV
JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT
Pasal 8
(1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat)
periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap
masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

5. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 9
Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
dituangkan dalam perjanjian kerja.

6. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BAB V
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
(3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
(2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
Pasal 10
(1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah
dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.

7. 2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 11
(1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling
rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
(2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan
Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah
yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
(3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

8. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BAB VI
BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH ATAU MASYARAKAT
Pasal 12
(1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial,
pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
(3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah
dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses
pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan
yang bersangkutan.

9. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
dan
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 486), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
486), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah, maka …..
Dasar:
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NOMOR 26017/B.B1.3/HK/2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH

11. PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
DASAR HUKUM
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NOMOR 26017/B.B1.3/HK/2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH

12. Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah
Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah adalah suatu
proses penilaian yang dilakukan secara sistematis oleh
pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja
serta kehadiran Kepala Sekolah.
Sasaran kerja Kepala Sekolah meliputi rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang Kepala
Sekolah yang di dalamnya termasuk rencana PKB.
Kehadiran Kepala Sekolah ditunjukkan dengan laporan kehadiran,
baik yang didasarkan pada daftar hadir secara tertulis maupun
secara elektronik, yang menunjukkan keaktifan Kepala Sekolah
yang bersangkutan.
Perilaku kerja Kepala Sekolah meliputi aspek
orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin,
kerjasama dan kepemimpinan.

13. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah
Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk
menjamin objektifitas pembinaan Kepala Sekolah yang
didasarkan atas prestasi kerja dan sistem karir yang
dititik beratkan pada prestasi kerja.
Prestasi kerja Kepala Sekolah merupakan hasil
kerja yang dicapai oleh Kepala Sekolah sesuai
dengan SKP dan Perilaku Kerja Kepala Sekolah.

14. Prosedur Umum Penilaian
a. Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah
ditetapkan.
b. Penilaian dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang diidentifikasi oleh penilai.
Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa:
1) bukti yang teramati (tangible evidences) seperti: dokumen-
dokumen tertulis, kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau
software) dan lingkungan sekolah, foto, gambar, slides, video,
produk-produk siswa.
2) bukti yang tak-teramati (intangible evidences) seperti sikap dan
perilaku Kepala Sekolah, budaya dan iklim sekolah.

15. Komponen penilaian prestasi kerja
Komponen-komponen penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah diidentifikasi
berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja serta kehadiran Kepala Sekolah
yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Kepala Sekolah, PKB dan
tugas tambahan di luar tugas pokok.
Terdapat lima komponen yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja Kepala
Sekolah.
1. Hasil pelaksanaan tugas manajerial
2. Hasil pengembangan kewirausahaan
3. Hasil pelaksanaan supervisi kepada Guru dan tenaga
kependidikan
4. Hasil pelaksanaan PKB
5. Tugas tambahan di luar tugas pokok Kepala Sekolah

16. Pelaksanaan Penilaian
Penilai Kepala Sekolah adalah atasan langsung yaitu Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Secara teknis, kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota
dapat meminta bantuan kepada pengawas sekolah atau tim penilai
kinerja Kepala Sekolah yang di dalamnya terdiri dari para
pengawas sekolah.
Pengawas sekolah atau tim penilai kinerja Kepala Sekolah
melaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah di sekolah
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

17. DASAR HUKUM LAINNYA (PERGUB
JATIM)
BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 5
(1) PKG, PKKS, dan PKPS dilakukan untuk menilai
pelaksanaan tugas utama Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
Bagian Ketiga
Pejabat Penilai Kinerja
Pasal 8
(1) Pejabat penilai kinerja merupakan atasan langsung Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang dinilai.
(2)Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur:
a. Kepala Sekolah;
b. Pengawas Sekolah; dan
c. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

18. DASAR HUKUM LAINNYA (PERGUB
JATIM)
Pasal 9
(1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf a melakukan penilaian
kinerja terhadap Guru.
(3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf b melakukan penilaian
kinerja terhadap Kepala Sekolah dan/atau Guru.
(7) Hasil kerja pejabat penilai kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan kepada Kepala
Dinas setiap tahun.
Pasal 12
PKG, PKKS, dan PKPS dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember
pada tahun bersangkutan.

19. Pelaksanaan PKKS tahun 2022 se Jawa Timur
Berdasar hasil rapat dengan tim Korwas Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Oktober
2022 dan tim Korwascab se Jawa Timur tanggal 5 Oktober 2022 dengan merujuk
dari:
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah.
2. Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor
26017/B.B1.3/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai
Kepala Sekolah.
3. Peraturan Gubernur no. 181 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Guru,
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
4. Nota Dinas Kepala Dinas Penddikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 424 / 7144
/101.5 /2020

20. Pelaksanaan PKKS SMA/SMK/PK-PLK tahun 2022 se Jawa Timur
berdasar Nota Dinas Kepala Dinas Penddikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 424 / 7144 /101.5 /2020
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) jenjang SMA/SMK/PK-PLK
Tahun 2022 dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa
Timur pada bulan November-Desember 2022.
Pelaksana PKKS adalah para Pengawas Madya dan Pengawas
Utama.
Diputuskan ……….

21. IMPLEMENTASI DARI
PERATURAN TERSEBUT
21
APLIKASI SEDERHANA
BERBASIS EXCEL

22. Sudah tersedia aplikasi PKKS untuk jenjang
SMA, SMK dan PK-PLK
2. Perilaku Kerja Kepala Sekolah
1. Peserta Didik (10 orang)
2. Guru (3 orang)
3. Tenaga Administrasi (1 orang)
4. Laboran (1 orang)
5. Komite Sekolah (1 orang)
6. Tenaga Perpustakaan (1 orang)
7. Orangtua PD (3 orang)
Penilaian berisi:
3. Sasaran Kerja Kepala Sekolah
1. Manajerial
2. Kewirausahaan
3. Supervisi Guru & Tenaga Kependidikan
4. Tugas Tambahan
5. PKB
6. Penunjang
1. Kehadiran Kepala Sekolah

23. Pelaporan
1. Cover
2. Identitas Lembaga dan Penilai
3. Berita Acara Pelaksanaan
4. Kehadiran Kepala Sekolah
5. Hasil Penilaian Perilaku Kerja oleh Warga Sekolah
6. Nilai Capaian Sasaran Kerja Kepala Sekolah
7. Nilai Kinerja Kepala Sekolah
8. Rekomendasi (Diketik sendiri oleh Penilai)
9. Lampiran (Hasil inputan Sasaran Kerja)
Hasil PKKS langsung dicetak setelah selesai
melaksanakan PKKS agar langsung bisa ditanda-
tangani oleh Kepala Sekolah ybs.
Laporan hasil PKKS berisi:

24. Cover Identitas Lembaga dan Penilai Berita Acara Pelaksanaan
Hasil Cetak Laporan PKKS

25. Kehadiran Kepala Sekolah Penilaian Perilaku Kerja Nilai Sasaran Kerja
Hasil Cetak Laporan PKKS

26. Nilai Kinerja Kepala Sekolah Hasil PKKS dalam Grafik Rekomendasi Tim Penilai
Hasil Cetak Laporan PKKS

27. Lanjutan Rekomendasi Lampiran Lampiran Lain
Hasil Cetak Laporan PKKS
Temu awal dengan warga sekolah
Verifikasi dan validasi data
Dapat ditambahkan foto kegiatan

28. PKKS tahun 2022 ini ada sedikit perubahan design
sedangkan fitur untuk memudahkan tim penilai saat
merekap data hasil PKKS sama seperti tahun yang lalu.
Langkah untuk menjalankan Aplikasi
Rekap Data sebagai berikut:
1. Buatlah folder jenjang sekolah.
Contoh: SMA
Masukkan hasil PKKS SMA baik Negeri
maupun Swasta pada folder tersebut
SMA Tambahkan file Rekap Data.xlsm
pada folder itu

29. Jika di daerah bapak/ibu tim penilai pada Jenjang SMA
terdapat 50 sekolah (Negeri dan Swasta, maka pada
folder SMA terdapat 50 + 1 file.
2. Mohon diingat tempat folder SMA yang telah
disimpan/dibuat tadi
3. Masuk pada folder SMA dan jalankan file Rekap Data.xlsm
Dengan cara yang sama untuk
SMK maupun PKPLK

30. Lain-lain:
1. Tim Penilai dapat menggunakan aplikasi sesuai
jenjang
2. Setiap file aplikasi, hanya untuk satu sekolah
Contoh:
Tim 1 mendapat tugas 5 sekolah jenjang SMA, 6
sekolah jenjang SMK dan 3 sekolah jenjang SLB
maka copylah dahulu file tersebut sebanyak tugas
sesuai jenjang dan langsung ganti nama file tersebut
sesuai dengan nama sekolah yang dinilai.
3. Warna Cover?
4. Ukuran Kertas untuk laporan: A4 70 gram
5. Setelah dijilid rapi ditanda-tangankan kepada Kepala
Cabang Dinas masing-masing pada halaman Nilai
Kinerja Kepala Sekolah dan halaman Rekomendasi.

31. Terima Kasih!
Semoga bermanfaat dan Selamat
melaksanakan tugas