PANDUAN AKSI NASIONAL IDI

1. PANDUAN TEKNIS AKSI NASIONAL
TOLAK RUU KESEHATAN (OMNIBUS LAW)
Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa
(ASET BANGSA)
SEKRETARIAT BERSAMA ORGANISASI PROFESI KESEHATAN
TAHUN 2023

2. NAMA AKSI
AKSI NASIONAL TOLAK RUU KESEHATAN
(OMNIBUS LAW): SELAMATKAN MASA
DEPAN KESEHATAN BANGSA

3. 1.Pasal 28E UUD 1945
2.UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3.UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. BENTUK AKSI
1.Penyampaian Pendapat di Muka Umum
2.Mogok Pelayanan (Non-Emergency/ Non-Life Saving)
Profesi Kesehatan
3.Pita Hitam tanda solidaritas
4.Aksi Simpatik: bakti sosial, pemberian bunga yang
memuat, dll

5. TUJUAN AKSI
1. Penolakan pembahasan RUU Kesehatan (omnibus law) yang
mengancam hak berdemokrasi, hak sehat rakyat, hak
kesejahteraan dan perlindungan profesi kesehatan;
2. Bentuk protes kepada sikap pemerintah dan DPR yang
memaksakan pembahasan RUU Kesehatan (omnibus law) yang
kental kepentingan kapitalis di sektor kesehatan, mengorbankan
hak rakyat, dan mengorbankan hak profesi kesehatan;

6. TUJUAN AKSI
3. Bentuk protes kepada sikap pemerintah yang membungkam
suara-suara kritis terhadap kebijakan dan memberhentikan salah
satu Guru Besar (Prof Dr.Zaenal Muttaqin, Sp.BS(K)) melalui
Direktur RSUP Kariadi Semarang;
4. Menyadarkan semua pihak bahwa masa depan kesehatan
jangan dipolitisir dan diserahkan kepada pengelolaan asing.

7. PESERTA AKSI
1. Peserta aksi adalah seluruh anggota organisasi profesi kesehatan yang tidak
sedang bertugas di :
 Unit Pelayanan Darurat
 ICU/ICCU/NICU/PICU
 Ruang Operasi
 Ruang Persalinan
 Ruang Perawatan Pasien
 Lokasi bencana
2. Seluruh komponen bangsa yang peduli masa dalam kesehatan seluruh
rakyat

8. TANGGAL AKSI
1.Penyampaian Pendapat : 8 Mei 2023
2.MOGOK Pelayanan : 11,12, & 13 Mei
2023
3.Aksi Solidaritas (Pita Hitam) : 26 April - 27 Mei 2023

9. LOKASI AKSI
1. Penyampaian Pendapat : Jakarta (Depan Istana, Depan Kantor
Menkopolhukam); Daerah (Depan DPRD, Depan Kantor Kepala
Daerah)
2. Mogok Pelayanan : di tempat tinggal masing-masing atau
berkumpul di sekretariat organisasi profesi
3. Penggunaan Pita Hitam: di tempat praktik dan tempat kerja
masing-masing

10. PERSIAPAN AKSI
 Pembentukan panitia Aksi Nasional dan Panitia Aksi Daerah
 Konferensi Pers tingkat pusat dan setiap daerah untuk
menjelaskan tujuan aksi
 Koordinasi dengan seluruh jajaran dan anggota organisasi
 Koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk pemberitahuan aksi
 Koordinasi dengan stakeholder

11. PELAKSANAAN AKSI PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(LOKASI JAKARTA)
 Peserta aksi berkumpul di lokasi yang ditentutkan oleh panitia aksi
nasional. Selanjutnya bergerak ke lokasi aksi dengan berjalan kaki
dengan dipandu oleh mobil komando aksi.
 Tiba di lokasi aksi dipastikan peserta aksi berada di lokasi aksi yang
ditentukan.
 Penyampaian orasi oleh orator yang telah ditentukan oleh Panitia
Aksi.
 Perpindahan dari satu titik lokasi ke titik lokasi aksi selanjutnya
ditentukan oleh Panitia Aksi Nasional.

12. PELAKSANAAN MOGOK NASIONAL
1. Anggota/Pengurus Profesi yang memenuhi persyaratan aksi mogok nasional
mendaftarkan nama di Panitia Aksi di daerah;
2. Selama aksi mogok, dapat melakukan aktivitas di sekretariat atau kantor
organisasi profesi, atau melakukan aksi sosial kepada masyarakat;
3. Dapat memberitahukan aksi nasional melalui sosial media dengan
menginformasikan sebab dan tujuan aksi agar masyarakat memahami ancaman
di dalam RUU Kesehatan. Postingan sosial media dengan menggunakan hastag
#StopPembahasanRUUKesehatan

13. POIN-POIN KONFERENSI PERS
1. Proses penyusunan dan pembahasan RUU
Kesehatan (omnibus law) telah menciderai proses
berdemokrasi, cacat prosedur penyusunan
perundang-undangan, dan sangat terburu-buru
dan sembunyi-sembunyi

14. POIN-POIN KONFERENSI PERS
2. Proses public hearing yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak
menjalankan partisipasi bermakna yang sebenarnya dan hanya
formalitas belaka.
Hal ini tergambar dari DIM yang diajukan pemerintah tidak memuat
apa yang disuarakan oleh organisasi profesi dan organisasi
kemasyarakatan yang telah memiliki kredibiltas dan kompetensi
dalam memberi masukan, justru pemerintah banyak
mengakomodasi organisasi-organisasi yang tidak jelas bentukannya
dan sangat nyata proses disintegrasi profesi kesehatan yang
diperlihatkan dalam proses public hearing.

15. POIN-POIN KONFERENSI PERS
3. Pembungkaman suara-suara kritis yang dilakukan secara formal
oleh pemerintah khususnya kementerian kesehatan telah melanggar
hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.
Pemberhentian seorang guru besar (Prof Dr.Zaenal Muttaqin, Sp.BS)
merupakan bukti nyata power abuse yang berdampak bagi hak-hak
individu warga negara, serta yang terpenting adalah terganggunya
proses pendidikan kedokteran.

16. POIN-POIN KONFERENSI PERS
4. Adanya kasus kekerasan yang terjadi di Lampung Barat dan
beberapa daerah lain yang dialami oleh tenaga medis maupun
tenaga kesehatan lain memperlihatkan adanya keterlibatan
organisasi profesi setempat.

17. POIN-POIN KONFERENSI PERS
Hal ini harus dipandang sebagai upaya organisasi profesi membantu
pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan.
RUU Kesehatan sangat memperlihatkan upaya pemerintah menghapus
keberadaan organisasi profesi yang telah lama mengabdi bagi negeri.
Disaat pandemi bukti pengabdian ini sangatlah nyata, namun setelah
pandemi ada upaya untuk menghilangkan peran dan bahkan ada upaya
disintegrasi yang dilakukan pemerintah terhadap profesi kesehatan.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan PANCASILA yaitu Sila Persatuan Indonesia.
Dari poin 4

18. ATRIBUT AKSI
 Bendera atau pataka organisasi
 Kaos peserta aksi
 Pita Hitam

19. ATRIBUT AKSI
“Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Tolak Liberalisasi dan Kapitalisasi
Kesehatan”; “Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Ancaman Kriminalisasi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan”; “Stop Pembahasan RUU
Kesehatan: RUU Titipan Asing dan Kapitalis”; “Stop Pembahasan RUU
Kesehatan: Memecah Belah Profesi Kesehatan”; “Kami Bersama
Prof.Zaenal Muttaqin: Stop Pembungkaman Kritikan Terhadap RUU
Kesehatan”; “Turunkan Menteri Kesehatan Karena Tidak
Mendengarkan Suara Profesi, Bahkan Mengadu domba Profesi”.
Spanduk yang bertuliskan:

20. GAMBAR ATRIBUT KAOS AKSI
Catatan : pembuatan kaos aksi dikoordinir masing korlap OP di pusat mau
daerah.

21. GAMBAR ATRIBUT IKAT KEPALA

22. DAMPAK AKSI DAN PENANGANANNYA

23. HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Seluruh peserta aksi dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Mengikuti arahan/komando dari koordinator aksi
Meninggalkan aksi mogok jika dibutuhkan untuk pelayanan emergensi/life
saving
Tidak menyebarkan berita bohong (hoax)

24. AGENDA AKSI PENYAMPAIAN PENDAPAT
HARI / JAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Minggu , 7 Mei 2023 Peserta Aksi bergerak ke Jakarta Korlap
Minggu, 7 Mei 2023
Pukul 13.00 - 15.00
SIlaturrahmi Nasional Profesi
Kesehatan
(Lokasi diinfokan lebih lanjut)
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 07.00 - 07.30
Peserta aksi berkumpul di titik
kumpul yang ditentukan oleh Korlap
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 07.30 - 08.00
Massa aksi bergerak ke depan kantor
Menkopolhukam
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 08.00 - 09.00
Penyampaian orasi Korlap

25. AGENDA AKSI PENYAMPAIAN PENDAPAT
HARI / JAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 09.00 - 09.30
Menyediakan waktu pertemuan
perwakilan aksi dengan
Menkopolhukam
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 09.30 - 10.00
Massa bergerak ke depan kantor
Menko PMK
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 10.00 - 10.30
Penyampaian orasi Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 10.30 - 11.00
Menyediakan waktu pertemuan
perwakilan aksi dengan Menko
PMK
Korlap

26. AGENDA AKSI PENYAMPAIAN PENDAPAT
HARI / JAM KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 11.00 - 11.15
Massa bergerak ke depan Istana
Negara
Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 11.15 - 12.15
Penyampaian orasi Korlap
Senin, 8 Mei 2023
Pukul 12.15 - 13.00
Menyediakan waktu pertemuan
perwakilan aksi dengan Presiden RI
atau perwakilan Istana
Korlap
13.00 Massa aksi kembali ke penginapan Korlap

27. PANITIA AKSI NASIONAL
PENANGGUNG JAWAB
1.Ketua Umum IDI
2.Ketua Umum PDGI
3.Ketua Umum PPNI
4.Ketua Umum IBI
5.Ketua Umum IAI

28. PANITIA AKSI NASIONAL
PENGARAH
1.DR.Dr. Slamet Budiarto, SH, MH
2.Prof. Dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A(K)
3.Dr. Safrizal, Rahman Sp.OT, M.Kes
4.Dr. Ulul Albab, Sp.OG
5.Drg Tari Tritarayati , MH.Kes
6.DR. Mustikasari, S.Kp., MARSDr.
7.Hj Ade Jubaidah, S.sit, MM
8.Apt Lilik Yusuf Indrajaya SE,SSi,MBA

29. PANITIA AKSI NASIONAL
KOORDINATOR AKSI (merangkap Nara Hubung Panitia Aksi Nasional)
1. Dr. Agung Witjaksono, Sp.OG (HP:082112691999)
2. DR.Drg. Eka Erwansyah, M.Kes, Sp.Ort, K-DDTK (HP:0811414098)
3. Ns. H. Maryanto (HP: 081284008495)
4. Apt. Arief Sidharta (HP: 081939494111)
5. DR. Heru Herdiawati, SST, SH, MH (HP: 081296741028)

30. PANITIA AKSI NASIONAL
Divisi Humas dan Publikasi
1.Dr. M. Soifi, Sp.OT
2.Dr. Nirwan Satria, Sp.An
3.Drg Wawan
4.Ns. La Ode Rahman
5.Apt. Tresnawati
6.Apt. Agus Purnomo
7.Endang Sundari, SST, MKM

31. PANITIA AKSI NASIONAL
Divisi Transportasi dan Logistik
1.Dr. Asturi Putri, MARS
2.Drg. Andi Izham, M.Si
3.Ns.Maulina
4.Apt. Catleya
5.Apt. Nasrudin
6.Sri Indah, SSt, M.Kes

32. PANITIA AKSI NASIONAL
Divisi Perlindungan dan Bantuan Hukum
1.Dr. Mahesa Paranadipa M, MH
2.DR.Dr. Beni Satria, SH, MKes, MH.Kes
3.dr. Hadi Wijaya, MM, MH.Kes
4.Drg Paulus
5.Ns. Jasmen Nadeak
6.Apt. Moh.Yamin