strategi pembelajaran di SD

1. STRATEGI PEMBELAJARAN DI SD
MODUL 2
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
TERBUKA
OLEH :
Drs. ADRIZAL, MM

2. INSTRUMEN DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
HAM
DI INDONESIA
UUD
1945
TAP MPR NOMOR XVII/MPR
1998
PIAGAM HAM
UU NOMOR 39 TAHUN 1999

3. UUD 1945
1. Kemerdekaan adalah Hak segala Bangsa(Pembukaan UUD 1945 alenia I)
2. Penjajahan dunia harus dihapuskan (Pembukaan UUD 1945 alenia I)
3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
4. Memajukan kesejahteraan Umum (Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV)
6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia ( Pembukaan UUD 1945 alenia IV )
7. Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan(Pasal 27 ayat 1 UUD 45)
8. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layaj(Pasal 27 ayat 2 UUD 45)
9. Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3 UUD 45)
10. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28 UUD 45)
11. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan(pasal 28 UUD 45)
12. Hak untuk hidup(pasal 28 A UUD 45) (14.) Hak mengembangkan diri (pasal 28 C UUD 45)
13. Hak berkeluarga (pasal 28 B UUD 45)(15.) Hak mendapat keadilan (pasal 28D UUD 45)
16. Hak kebebassan (pasal 28 E UUD 45) (17.) Hak berkomunikasi (pasal 28 F UUD 45)
18. Hak mendapat keamanan (pasal 28 G UUD 45) (19.)Hak mendapat kesejahteraan (pasal 28 H UUD45)
20. Hak memperoleh perlindungan (pasal 28 I UUD 45) (21.) Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (pasalJ 28 UUD 45)

4. TAP MPR NO, XVII/MPR/1998
1. Menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati dan menegakan dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM pada masyarakat.
2. Menegaskan kepada Presiden dan DPR Untuk meratifikasi/mengesahkan berbagai instrumen HAM
3. Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara
4. Melakuikan penyuluhan pengkajian ,pemantauan dan penelitian seta menyediakan media tentang HAM.
5. Menyusun naskah HAM ,dengan susunan:
a) Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM
b) Piagam HAM
c) Isi beserta uraian naskah HAM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan.

5. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
• Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam HakAsasi Manusia.
Isi Pokok Piagam HAM
1. Hak untuk hidup ( Pasal 1 )
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan ( Pasal 2 )
3. Hak mengembangkan diri ( Pasal 3 – 6 )
4. Hak keadilan ( Pasal 7 – 12 )
5. Hak kemerdekaan ( Pasal 13 – 19 )
6. Hak atas kebebasan informasi ( Pasal 20 – 21 )
7. Hak keamanan ( Pasal 22 – 26 )
8. Hak kesejahteraan ( Pasal 27 – 33 )
9. Kewajiban ( Pasal 34 – 36 )
10. Perlindungan dan pemajuan ( Pasal 37 – 44 )

6. UU NOMOR 39 TAHUN 1999
• Undang-undang tentang HAM di Indonesia disahkan pada 23 September 1999. Undang-undang tersebut terdiri atas 10 Bab
dan 106 pasal. HAM diatur dalam Bab III yang antara lain:
1. Hak untuk hidup (pasal 9)
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10)
3. Hak mengembangkan diri (pasal 11-16)
4. Hak keadilan (pasal 17-19)
5. Hak kebebasan pribadi (pasal 20-27)
6. Hak atas rasa aman (pasal 28-35 )
7. Hak kesejahteraan (pasal 36-42)
8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal43-44)
9. Hak wanita (pasal 45-51)
10. Hak anak (pasal 52-66)

7. Rumusan HAM dalam UUD 1945
HAM ke dalam UUD 1945
1) Memenuhi tuntutan akan semakin
pentingnya HAM sbg isu global
2) Menegaskan jati diri indonesia sbg negara
hukum dan demokrasi konstitusional
3) Ikhtiar untuk menjadikan UUD 45 menjadi
konstitusi modern dan demokratis
4) Menegaskan jaminan konstitusional HAM
bagi setiap warga negara dan penduduk
Indonesia
HAM yang tercantum dalam UUD 1945
1) Kelompok hak-hak sipil
2) Kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial
dan budaya
3) Kelompok hak-hak khusus dan hak atas
pembangunan
4) Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi
manusia

8. KOMNASHAM
TUJUAN
1) Melaksanakan pengkajian dan penelitian
tentang HAM
2) Melaksanakan penyuluhan HAM
3) Melaksanakan pelaksanaan pemantauan
HAM
4) Melaksanakan mediasi
WEWENANG
1) Melakukan perdamaian pada ke2 belah
pihak yang berma salah
2) Menyelesaikan masalah secara konsultasi
dan mediasi
3) Memberi saran kepad apihak yang
bermasalh untuk menyelesaikan sengketa
dipengadilan
4) Menyampaikan rekomendasi atas suatu
kasus pelanggaran HAM kepada
Pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti

9. TUJUAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
• Bantuan hukum bersifat membelah kepentingan masarakat tanpa memandang latar
belakang, suku, keturunan, warna kulit, ideology, harta kekayaan, agama,
keyakinan politik dan kelompok.
Tujuan lembaga bantuan hukum:
➢ Mengembalikan wibawa hukum
➢ Mengembalikan wibawa pengadilan
➢ Mencegah terjadinya ledakan gejolak dan keresahan sosial

10. BIRO KUNSULTANSI BANTUAN HUKUM DI PERGURUAN TINGGI
•Biro ini melaksanakan fungsi Perguruan tinggi untuk mengabdi kepada masarakat.
Adapun yang biasa di tangani umunya masalah - masalah ringan,
1) Perselisihan warisan.
2) Uang ganti pembebasan tanah
3) Kasus tabrak lari
4) Perselisihan buruh
5) Perlindungan konsumen, dan lain – lain.