Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dan penanganan korupsi dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan dengan pendekatan ilmu ekonomi. Dokumen ini menjelaskan pengertian korupsi, faktor penyebabnya, dan pandangan ilmuwan mengenai dampak korupsi.

1. EKONOMI
ANTI
KORUPSI
D O S E N :
D R . S R I M A RYAT I , S E , M S I

2. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan untuk bagaimana memahami
persoalan korupsi, bagaimana metodologi mempelajarinya, dan
bagaimana sistematika kebijakan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi persoalan korupsi tersebut dalam aktivitas ekonomi,
proses pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan pada
umumnya di suatu negara, terutama dengan menggunakan alat analisis
berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro maupun
ekonomi makro.
PENDAHULUAN

3. Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Belanda
Corruption,
Corrupt
Corruption Corruptie,
Korruptie
Jahat, rusak,
curang
Rusak
Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia
merupakan turunan dari bahasa Belanda
PENGERTIAN

4. PENGERTIAN TINDAKAN KORUPSI
Tindak pidana korupsi: Tindakan yang
mengakibatkan kerugian keuangan negara,
suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan
tindakan lain yang mendukung terjadinya
tindak atau perilaku korupsi (UU No 31/1999 jo
UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

5. PENGERTIAN KORUPSI
(UU NO 31/1999 JO UU NO. 20/2001)
1. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri
sendiri yang merugikan Keuangan Negara;
2. Menyalahgunakan kewewenangan untuk
memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan
negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan
penerima suap), benturan kepentingan dalam
pengadan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi;
3. Perbuatan Curang dan Mark-up

6. PENGERTIAN KORUPSI (LANJUTAN)
Tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi:
• Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
• Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak
benar
• Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
• Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan/memberikan
keterangan palsu.
• Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan
atau memberi keterangan palsu
• Saksi yang membuka identitas pelapor

7. DEFINISI KORUPSI : PARADIGMA BARU
 UNCAC (United Nations Convention Against
Corruption) telah memasukkan ‘penyuapan di
sektor swasta’ dan ‘penggelapan kekayaan di
sektor swasta’ menjadi sebagian dari definisi
korupsi.
 Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini dalam
UU 7/2006 ttg Pengesahan Kesepakatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi.
7

8. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada
jawaban yang persis/tepat, tetapi ada dua hal
yang jelas, yakni :
Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan,
hasrat, kehendak dan sebagainya.
Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman,
adanya kesempatan, kurang kontrol dan
sebagainya.

9. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Dr. Andi Hamzah: penyebab korupsi adalah
Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan
kebutuhan yang makin meningkat
Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang
merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang
efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang
untuk korupsi
Moderenisasi pengembangbiakan korupsi

10. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi," :
 Aspek Individu Pelaku
Sifat tamak manusia: Kemungkinan orang melakukan korupsi
bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup.
Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih
punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab
korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri
sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat
cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi.
Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat,
bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan
untuk itu.

11. Pandangan ilmuwan ttg Korupsi
11
Sekarang :
 negara-negara korup harus membayar biaya utang yang lebih besar (Depken and
Lafountain, 2006)
 harga infrastrukturnya lebih tinggi (Golden and Picci, 2005:62)
 tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan
(Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme, 2002)
 Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995) dan karenanya menurunkan
pertumbuhan ekonomi
 Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu
menarik investasi lebih banyak dari pada negara-negara yang dianggap lebih
rentan terhadap kegiatan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)
 Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi
asing (Shang, ADB)
 Dulu :
 Korupsi dipandang berdampak positif bagi pembangunan krn terjadi
pengumpulan rente ekonomi sbg modal pembangunan  pertumbuhan
ekonomi

12. Aspek Individu Pelaku
Penghasilan yang kurang
mencukupi; Penghasilan seorang
pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya
memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.
Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang
akan berusaha memenuhinya dengan
berbagai cara. Tetapi bila segala upaya
dilakukan ternyata sulit didapatkan,
keadaan semacam ini yang akan memberi
peluang besar untuk melakukan tindak
korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga,
pikiran dalam arti semua curahan
peluang itu untuk keperluan di luar
pekerjaan yang seharusnya.

13. Aspek Individu Pelaku
 Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan
ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak
dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi
seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya
dengan melakukan korupsi.
 Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar
acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku
konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan
pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk
memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu
adalah dengan korupsi.
 Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin
mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar
keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan
potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara
mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
 Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal
sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak
korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan
menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah
masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran
agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

14. Aspek Individu Pelaku
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang
baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat
korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan
mengambil kesempatan yang sama dengan
atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik,
akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif
mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi
demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki
peluang untuk terjadi.

15. Aspek Organisasi
Sistim akuntabilitas di instansi pemerintah yang
kurang memadai; Pada institusi pemerintahan
umumnya belum merumuskan dengan jelas visi
dan misi yang diembannya dan juga belum
merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang
harus dicapai dalam periode tertentu guna
mencapai misi tersebut. Akibatnya, akan sulit
dilakukan penilaian apakah instansi tersebut
berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Keadaan
ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif
untuk praktik korupsi.

16. Aspek Organisasi
 Kelemahan sistim pengendalian manajemen;
Semakin longgar/lemah pengendalian
manajemen sebuah organisasi akan semakin
terbuka kesempatan untuk perbuatan/ tindak
korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
 Manajemen cenderung menutupi korupsi di
dalam organisasi ; Pada umumnya jajaran
manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam
organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran
korupsi justru terus berjalan dengan berbagai
bentuk.

17. Aspek Lingkungan
 Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan
yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat
tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu
didapatkan.
 Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah
negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat
juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang
karena dikorupsi.
 Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini
kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali
masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi
sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

18. Aspek Lingkungan
 Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa
dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada
umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu
tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila
masyarakat ikut melakukannya.
 Aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah
timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan
perundang-undangan yang dapat mencakup adanya
peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan
kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai,
peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu
ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan
pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi
peraturan perundang-undangan.