JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR. “Corporate Legal services” http://www.saranaijin.com Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410 Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038 Mobile: 081385042000 Pin BB 285200BC Email: legal@saranaizin.com JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN) - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM) - URUS API PERUBAHAN - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM - URUS APIU (Umum) PMA BKPM - URUS NIK EXPORT IMPORT - URUS NPIK - URUS IT ELEKTRONIKA - IT PAKAIAN JADI - IT ALAS KAKI - IT MAKANAN DAN MINUMAN - IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU - URUS ETPIK - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR - URUS POSTEL JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS - URUS PENDIRIAN PMA - URUS IZIN PRINSIP - URUS PENDIRIAN CV - URUS PENDIRIAN UD - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN - URUS SIUP - URUS TDP - URUS UKL/UPL khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat - URUS UUG/HO Khusus Bekasi dan Krawang Jawa Barat

1. JASA PENGURUSANUKL/UPL dan UUG/HO BEKASI, CIKARANG
DAN KRAWANG JAWA BARAT
“Corporate Legal services”
http://www.saranaijin.com
JASA PENGURUSAN UKL/UPL dan UUG/HO BEKASI, CIKARANG DAN KRAWANG JAWA BARAT
Jakarta
Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
Jakarta Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
Bekasi
Ruko Cluster Ifolia Blok HY 46/33 Harapan Indah 2 Bekasi Barat Jawa Barat
Telp: +(62) 21- 29466607 Fax : +(62) 21- 29466607
Mobile: 081385042000
Pin BB 285200BC
Penerapan Peraturan AMDAL, UKL-UPL,
SPPL, DELH/DPLH Di Cikarang, Krawang,
Bekasi Jawa Barat
AMDAL
Definisi AMDAL:
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan kegiatan.
UKL-UPL DAN SPPL
Definisi UKL-UPL: PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Definisi SPPL: PERNYATAAN KESANGGUPAN dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
DELH & DPLH

2. Definisi DELH: Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang
memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses
audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
Definisi DPLH: Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH,
adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan
bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki
UKL-UPL.
Dasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH dan DPLH (silahkan
download):
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaah Lingkungan
Hidup: UU 32 tahun 2009 Perlindungan Pengelolaan LH
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL : PP. No 27 Tahun 1999
AMDAL
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan
SPPL : PERMEN LH 13-2010 tentang UKL-UPL dan SPPL
4. Peraturan Menteri Negara LH No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha Kegiatan yang
Wajib AMDAL : PermenLH No.11 Tahun
2006_Jenis_Usaha_Wajib_Amdal; PermenLH_11/2006_lamp 1; PermenLH No.
11/2006_Lamp. 2: kawasan lindung; PermenLH 11-2006 lamp 3
5. Peraturan Menteri Negara LH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH dan DPLH yaitu
dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang sudah operasional : PERMEN LH
14-2010 tentang DELH-DPLH
6. Keputusan Bupati Sukabumi No. 324 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL-
UPL di Kab. Sukabumi
7. Keputusan Bupati Sukabumi No. 325 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Penilai
AMDAL. Kabupaten Sukabumi.
8. Keputusan Bupati No. 417 A tahun 2003 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan Studi Lingkungan.