Hukum kelembagaan negara

1. OLEH
SUHADI, S.H., M.H.

2. Dlm bahasa Inggris political institution
Belanda staat organen
Indonesia lembaga negara/badan/organ
negara
Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara
/Lembaga negara adalah institusi-institusi yang
dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara.
Lembaga negara menjadi satu kesatuan yg tak
terpisahkan dgn keberadaan negara.. Untuk
menjalankan negara
Lembaga negara diatur dalam konstitusi suatu negara,
erat kaitannya dengan fungsi-fungsi dalam trias
politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif
(Montesqiu)

3.  Hans Kelsen : the consep of the state
Siapapun yg menjalankan suatu fungsi yg
ditetapkan oleh tatanan hukum ( legal order)
merupakan sebuah organ, organ negara tdk
harus berbentuk organik,
Lebih luas lg setiap jabatan yg ditentukan oleh
hukum dpt disebut organ, asal ttp berfungsi
sebagai menciptakan norma (norm creating)
dan bersifat menjalankan norma

4. Kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari 2
sisi:
1. Kedudukan diartikan sebagai posisi (dengan
lembaga lain)
2. Kedudukan lembaga negara diartikan
sebagai posisi yg didasarkan pada fungsi
utamanya
 Perbandingan: untuk memahami konsep
lembaga negara (piliphus M. Hadjon)
konstitusi jerman : state organ dgn
constitusional organ

5. Lembaga negara terdapat 3 kelompok:
 Lembaga negara yang ditentukan dalam UUD
 Lembaga Negara yang ditentukan/dibentuk
dlm UU
 Lembaga Negara yang ditentukan/dibentuk
dgn PP/ Perpres dan ditentukan lebih lanjut
dgnKeppres
 Sri Sumantri : Untuk sistem ketatanegaraan
yang berkenaan dgn lembaga negara yang ada
dlm UUD , hal itu berkaitan dgn sistem
ketatanegaraan yg bersifat sempit, sedangkan
jika yg dimaksud juga dgn lembaga negara di
luar UUD, hal itu berkenaan dgn sistem

6.  Kedudukan dan fungsi lembaga negara utama
(main state organs) dan lembaga negara bantu
(state auxiliry bodies)
 Kedudukan dan fungsi lembaga negara utama
maksudnya adalah secara instrumental
mencerminkan pelembagaan fungsi fungsi
kekuasaan negara, yg hubungan satu dgn yg
lain diikat dlm prinsip cheks and balances
 Lembaga negara bantu yang dimaksud adalah
lembaga yg bertugs melayani atau dlm
tugasnya berkaitan dgn lembaga negara utama.
 Menurut Asimov, Komisi negara :
◦ Komisi negara independen
◦ Komisi negara biasa (cabang dari kekuasaan
eksekutif)

7. Lembaga Negara Menurut UUD RI 1945
Sebelum Amandemen
1. MPR lembaga tertinggi negara
2. PRESIDEN
3. DPR lembaga tinggi negara
4. BPK
5. DPA
6. MA

8.  Konstitusi RIS 1949 (BAB III Ketentuan Umum)
Alat2 perlengkapan Federal RI
1. Presiden
2. Menteri-menteri
3. Senat
4. Dewan Perwakilan Rakyat
5. Mahkamah Agung Indonesia
6. Dewan Pengawas Keuangan

9. UUDS 1950
 Alat-alat perlengkapan Negara ialah :
 a. Presiden dan wakil Presiden;
 b. Menteri-menteri;
 c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 d. Mahkamah Agung;
 e. Dewan Pengawas Keuangan.

10.  LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI 1945
(PASCA AMANDEMEN)
1. MPR
2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3. DPR
4. DPD
5. MA
6. BPK
7. MK
8. KY

11. A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA
NEGARA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
1. HUBUNGAN PRESIDEN DAN MPR
2. HUBUNGAN ANTARA MPR DAN DPR
3. HUBUNGAN ANTARA DPR DAN PRESIDEN
4. HUB PRESIDEN DAN DPA
5. HUB PRESIDEN DAN BPK
6. HUB MA DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN

12.  Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang
lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai
tujuan tertentu.
Ada 2 pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu :
1. Formal, bahwa wewenang di anugerahkan karena seseorang diberi
atau dilimpahkan/diwarisi hal tersebut.
2. Penerimaan, bahwa wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu
diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang tersebut
dijalankan.
Kekuasaan (power) sering sekali dicampur adukan dengan pengertian
wewenang. Kekuasaan itu sendiri memiliki arti sebagai suatu
kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Ada banyak sumber dari
kekuasaan itu sendiri, dan keenam sumber kekuasaan tersebut dapat
diringkas sebagai berikut :
1. Kekuasaan balas – jasa.
2. Kekuasaan paksaan.
3. Kekuasaan sah.
4. Kekuasaan pengendalian informasi.
5. Kekuasaan panutan.
6. Kekuasaan ahli.

13.  Kedudukan dapat berarti :
1. Tempat kediaman;
2. Tempat pegawai (pengurus perkumpulan
dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau
jabatannya;
3. Letak atau tempat suatu benda;
4. Tingkatan atau martabat;
6. Status (keadaan atau tingkatan orang,
badan atau negara

14.  Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan
dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun
menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad
Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
mengemukakan fungsi adalah jabatan atau
kedudukan. (
 Tugas adalah sesuatu yg wajib dikerjakan atau
yg ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yg
menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan
yg dibebankan; suruhan (perintah) untuk
melakukan sesuatu;
Tugas juga bisa berarti (sesuatu) yg diwajibkan;
sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan;
pekerjaan; tugas; Huk tugas menurut hukum;

15. ◦ Kedudukan Presiden RI adalah sebagai kepala
pemerintahan dan kepala negara
◦ President menjalankan fungsi eksekutif memegang
jabatan selama 5 tahun
◦ Kewenangan Presiden menurut UUD 1945
1. Pasal 5
2. Pasal 10; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi
atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara
3. Pasal 11
4. Pasal 12
5. Pasal 13
6. Pasal 14
7. Pasal 15
8. Pasal 17
9. Pasal 21
10. Pasal 22

16.  Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi
Negara, pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat.
 Tugas MPR:
◦ A. menetapkan Undang-Undang Dasar;
◦ b. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
◦ c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden.

17. Majelis mempunyai wewenang :
 a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga
Negara
 yang lain, termasuk penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara;
 b. memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-
putusan
 Majelis;
 c. menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan
Wakil
 Presiden;
 d. meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan
Garis-
 Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
 e. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa
jabatannya
 apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Garis-garis Besar Haluan
 Negara dan/atau Undang-Undang Dasar;
 f. mengubah Undang-Undang Dasar;
 g. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;
 h. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota;
 i. mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar
sumpah/

18.  Pemberhentian Anggota MPR diresmikan
secara administrasi dengan Keputusan
Presiden sebagai Kepala Negara.

19. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan
hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
 anggota DPR terdiri dari;
◦ a. Anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;
◦ b. anggota ABRI yang diangkat
 Keanggotaan DPR diresmikan secara
administrasi dengan Keputusan Presiden
sebagai Kepala Negara
 Pimpinan DPR terpisah dari Pimpinan MPR.
 DPR, sebagai lembaga tinggi negara,
merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila

20.  DPR mempunyai tugas dan wewenang:
A. Bersama-sama dengan Presiden Membentuk
undang-undang;
B. bersama-sama dengan Presiden menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
C. c. melaksanakan pengawasan terhadap:
 1) pelaksanaan undang-undang;
 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945
dan TAP MPR
D. membahas hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang
diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR,
untuk dipergunakan sebagai bahan
pengawasan;

21. E. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi
persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang
dilakukan oleh Presiden;
f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat;
g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh
Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada
DPR.

22. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
DPR mempunyai hak
a. meminta keterangan kepada Presiden;
b. mengadakan penyelidikan;
c. mengadakan perubahan atas rancangan
undang-undang;
d. mengajukan pernyataan pendapat;
e. mengajukan rancangan undang-undang;
f. mengajukan/menganjurkan seseorang untuk
jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu
peraturan perundang-undangan;
g. menentukan anggaran DPR.

23. Hak anggota DPR:
 a. mengajukan pertanyaan;
 b. protokoler;
 c. keuangan/administrasi

24. Perjanjian-perjanjian internasional yang
menyangkut kepentinganhajat hidup orang
banyak, bangsa, dan negara baik di bidang
politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi,
maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah
memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

25.  Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan
DPRD patut disangka telah melakukan
perbuatan pidana, maka pemanggilan,
permintaan keterangan, dan penyidikan harus
mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi
Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis
Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I,
dan persetujuan tertulis Gubernur bagi anggota
DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
 Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh
dirangkap dengan jabatan apapun di
lingkungan pemerintahan dan peradilan pada
semua tingkatan.
 Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap
dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.

26.  Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat
dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan
dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam
rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka
maupun tertutup, yang diajukannya secara
lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang
bersangkutan mengumumkan apa yang
disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh
ketentuan mengenai pengumuman rahasia
negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
 URAIKAN HUBUNGAN DPR DAN MPR!
 URAIKAN HUBUNGAN DPR DAN PRESIDEN!

27.  Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di
tempat kedudukan Pemerintah Pusat dan
apabila perlu dapat bersidang di luar tempat
kedudukannya.
 Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah:
◦ memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;
◦ memajukan usul kepada Pemerintah.
 Pengangkatan anggota-anggota Dewan
Pertimbangan Agung dilakukan dengan
Keputusan Presiden.

28.  Susunan anggota Dewan Pertimbangan
Agung meliputi unsur-unsur dari kehidupan
masyarakat dan terdiri dari:
◦ a. tokoh-tokoh politik;
◦ b. tokoh-tokoh karya;
◦ c. tokoh-tokoh daerah;
◦ d. tokoh-tokoh nasional.
 Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung
ditetapkan sebanyak-banyaknya 45 (empat
puluh lima) orang termasuk Pimpinan Dewan
Pertimbangan Agung.

29. Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung
harus dipenuhi syarat-syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. cakap/ahli/berpengalaman;
d. berwibawa, jujur, adil dan dapat mencerminkan
kehendak dan isi hati nurani rakyat;
e. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung,
dalam gerakan kontra revolusi Gerakan 30
September"/P.K.I. dan/atau organisasi terlarang lainnya;
f. menerima, menyetujui dan mempertahankan Undang-
undang Dasar Republik Indonesia;
g. menerima, menyetujui dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara;
h. setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
i. taat dan tunduk kepada segala Undang-undang dan
peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

30.  Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga
Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan
tugasnya terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri
di atas Pemerintah.
 BPK Bertugas:
◦ untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah
tentang Keuangan Negara.
◦ memeriksa semua pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
◦ Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

31.  Pemeriksaan yang dilakukan terhadap
pertanggungan jawab keuangan Negara,
termasuk antara lain pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (baik Anggaran
Rutin maupun Pembangunan), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran
Perusahaan-perusahaan milik Negara,
hakekatnya seluruh kekayaan Negara,
merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang
sudah dilakukan atau sudah terjadi dan yang
telah disusun pertanggungan jawabnya ("post-
audit"), baik sebagian maupun seluruhnya.

32.  Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan
hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak
pidana atau perbuatan yang merugikan
keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa
Keuangan memberitahukan persoalan tersebut
kepada Pemerintah.
 Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan
Pemeriksa Keuangan berwenang meminta
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap
orang, badan/instansi Pemerintah atau badan
swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang.
 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan, diangkat oleh Presiden
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

33.  Untuk setiap lowongan keanggotaan Badan
Pemeriksa Keuangan, oleh Dewan Perwakilan
Rakyat diusulkan 3 (tiga) orang calon.
 Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan, maka seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat yang berikut:
◦ Warga negara Indonesia;
◦ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
◦ Sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima)
tahun;
◦ Setia terhadap Negara dan Haluan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
◦ Mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang
Keuangan dan Administrasi Negara;
◦ Tidak diragukan tentang integritas dan tentang
kejujurannya.

34.  Jumlah Anggota BPK ada 5 orang, masa jabatan 5
tahun
 Untuk menjamin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa
Keuangan dan tanpa mengabaikan kebutuhan
akanpenyegaran, maka untuk setiap pergantian
keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan sedapat-
dapatnya 3 (tiga) orang anggota lama diangkat
kembali.
 Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu
Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Jenderal yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Badan
Pemeriksa Keuangan.
 Presiden, selaku Kepala Negara mengangkat Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan
Pemeriksa Keuangan atas usul Dewan Perwakilan
Rakyat.

35.  Terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak
dapat dikenakan tindakan kepolisian guna pemeriksaan
suatu perkara kecuali atas perintah Jaksa Agung setelah
terlebih dahulu diperoleh persetujuan Presiden.
Tindakan Kepolisian
a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana,
b. permintaan keterangan tentang tindak pidana,
c. penangkapan,
d. penahanan,
e. penggeledahan, dan
f. penyitaan.
 Dengan pasal ini maka Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dapat leluasa dan dengan sebaik-baiknya
melakukan tugasnya, dengan mendapat jaminan hukum
sebagaimana mestinya sebagai Anggota Lembaga
Tinggi Negara.

36. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berhenti/diberhentikan oleh
Presiden:
 a. karena meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri;
 c. karena masa jabatannya berakhir;
 d. karena mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 e. karena tidak dapat lagi secara aktif menjalankan tugasnya
karena sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan
keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena
tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun;
 f. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut Undang-
undang ini berdasarkan keterangan Pemerintah;
 g. karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan
Perwakilan Rakyat telah melanggar sumpah/janjinya;
 h. karena penyakit jiwa atau penyakit badan atau
ketidakmampuan yang terus menerus, tidak dapat melakukan
kewajibannya dengan baik;
 i. karena ternyata melanggar larangan-larangan tersebut dalam
Pasal 11 Undang-undang ini.

37.  Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi
Negara sebagaimana dimaksudkan
dalamKetetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/1978.
 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara
Tertinggi dari semua LingkunganPeradilan,
yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas
dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lain.
 Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota
Negara Republik Indonesia.

38.  Susunan Mahkamah Agung terdiri dari
pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
 Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari
seorang Ketua, seorang Wakil Ketua,dan
beberapa orang Ketua Muda.
 Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah
Hakim Agung.
 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim
Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat
negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan
Kehakiman

39.  Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang
calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
◦ a. warganegara Indonesia;
◦ b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
◦ c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi
nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945,
Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada
revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk
mengemban amanat penderitaan rakyat;
◦ d. bukan bekas anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia,termasuk organisasi
massanya atau bukan seseorang yang terlibat
langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan
Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi
terlarang lainnya

40. ◦ e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan
mempunyai keahlian di bidang hukum;
◦ f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh)
tahun;
◦ g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat
Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim
Tingkat Banding;
◦ h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela
 Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka
kemungkinan untuk mengangkat HakimAgung
yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan
syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di
bidang hukum

41.  Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala
Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
 Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan
Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah
Agung dan Pemerintah.
 Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh
Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung
yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan rakyat.
 Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden
selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua,
Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung,
diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon.

42.  Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :
◦ a. pelaksana putusan Mahkamah Agung;
◦ b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan
dengan suatu perkara yang akan atau sedang
diperiksa olehnya;
◦ c. penasihat hukum;
◦ d. pengusaha.
 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim
Anggota Mahkamah Agung diberhentikan
tidak dengan hormat dari jabatannya oleh
Presiden selaku Kepala Negara atas usul
Mahkamah Agung dengan alasan : Dipidana,
melakukan perbuatan tercela, melanggar
sumpah dan janji, melalaikan kewajibannya,
rangkap jabatan

43.  Mahkamah Agung bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus:
◦ a. permohonan kasasi;
◦ b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
◦ c. permohonan peninjauan kembali putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
 Mahkamah Agung memutus permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat
Banding atau Tingkat Terakhir dari semua
Lingkungan Peradilan.

44.  Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi
membatalkan putusan atau penetapan
Pengadilan-pengadilan dari semua
Lingkungan Peradilan karena :
◦ a. tidak berwenang atau melampaui batas
wewenang;
◦ b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku;
◦ c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundangundangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan

45. Kekuasaan MA (terkait yudicial review)
 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
secara materiil hanya terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
 Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak
sah semua peraturan perundang-undangan dari
tingkat yang lebih rendah daripada Undang-
undang atas alasan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
 Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut dapat diambil
berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat
kasasi. Pencabutan peraturan perundang-
undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut,
dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan

46.  Mahkamah Agang melakukan pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan di semua
lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman.
 Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan
perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan
dalam menjalankan tugasnya.
 Mahkamah Agung berwenang untuk meminta
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan
teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
 Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk,
tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada
Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
 Pengawasan dan kewenangan sebagaimana
dimaksudkan ponit diatas tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

47.  Mahkamah Agung memutus pada tingkat
pertama dan terakhir semua sengketa tentang
kewenangan mengadili :
◦ a. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu
dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain;
◦ b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum
Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari
Lingkungan Peradilan yang sama;
◦ c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan
Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan
yang berlainan.
 Mahkamah Agung berwenang memutus dalam
tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa
yang timbul karena perampasan kapal asing dan
muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia
berdasarkan peraturan yang berlaku.

48.  Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan
peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap
 Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden
selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan
grasi
 Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas
Penasihat Hukum dan Notaris.
 Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak
kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
 Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan
memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan
Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan
tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini
Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
berdasarkan Undang-undang.

49.  LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI 1945
(PASCA AMANDEMEN)
1. MPR
2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3. DPR
4. DPD
5. MA
6. BPK
7. MK
8. KY

50. Merupakan pelaksana UU yang mempunyai
kekuasaan untuk melaksanakan penerapan UU
tsb kepada pihak-pihak yang harus
melaksanakannya.
Presiden merupakan kepala negara dan kepala
pemerintahan.
Wakil presiden mempunyai posisi penting yakni
merupakan pendamping, wakil, pengganti yang
menggantikan presiden

51.  Dalam UUD NRI tahun 1945, kekuasaan dan
kewenangan Presiden
1. Pasal 5
2. Pasal 10; Presiden memegang kekuasaan yang
tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan
angkatan udara
3. Pasal 11
4. Pasal 12
5. Pasal 13
6. Pasal 14
7. Pasal 15
8. Pasal 17
9. Pasal 22

52.  Mekanisme Pemilihan Presiden & Wakil
Presiden (pasal 6 UUD 1945)
 Mekanisme Pemberhentian presiden sebelum
masa jabatan berakhir (Pasal 7 UUD 1945)
 Mekanisme pergantian presiden/wapres (
Pasal 8 UUD 1945)

53.  Lembaga perwakilan / parlemen merupakan
keniscayaan dlam sebuah negara hukum
demokrasi
 Hubungan antara wakil rakyat yg duduk
diparlemen dan konstituen yg diwakili, ada 5
teori menurut para ahli:
1. Teori Mandat; memganggap si wakil dianggap
duduk dilembaga perwakilan karena mendapat
mandat dari rakyat
◦ Mandat imperatif mandat representatif

54. 2. Teori Organ rakyat memilih Parlemen
bekerja berdasarkan UUD
3. Teori Sosiologi Rieker ( lemb perwakilan bukan
bangunan politis melainkan bangunan sosial)
Rakyat memilih wakil yg ahli
4. Teori Hukum Obyektif dari Duguit solidaritas
Rakyat memilih wakil rakyat menjalankan
5. Menurut Gillbert Abracian; ada 4 tipe:
- wakil bertindak sebagai wali
(wakil bebas bertindak menurut pertimbangan
sendiri)
- wakil berindak sebagai utusan (delegate) selalu
mengikuti petunjuk yg diwakili
- wakil bertindak sebagai politio, sebagai wali dan
utusan
wakil bertindak sebagai partisan/sesuai keinginan
atau program dari partai

55.  Fungsi lembaga legislatif
1. Menyerap dan mengartikulasi kepentingan
rakyat
2. Mengagregasi kepentingan rakyat
3. Rekruitment politik
4. Mengontrol dan mengawasi kinerja
eksekutif

56.  Struktur Organisasi parlemen biasa dikenal :
1. Parlemen Unikameral (satu kamar); majelis
legislatif terpusat pada satu badan dlm
struktur negara
2. Parlemen Bikameral; ada majelis tinggi
(Upper House) dan mejelis rendah (Low
House)
3. Parlemen Trikameral ( Contoh Republik Cina
Taiwan ada badan parlemen, majelis rakyat
dan majelis pegawas

57. MPR berwenang:
 a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil
pemilihan umum;
 c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

58.  melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya;
 e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang
diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
 f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila
keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua)
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon presiden dan wakil
presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.

59. MPR bertugas:
 a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
 b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
 d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan
dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

60. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DPR terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui
pemilihan umum.
 DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
 (1) DPR mempunyai fungsi:
◦ a. legislasi;
◦ b. anggaran; dan
◦ c. pengawasan.

61. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Pemilu sama setiap provinsi
Fungsi
Legislasi Pengawasan

62.  Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA
dan MK
 Hakim MK terdiri atas 9 orang, 3 dari DPR, 3
dari Presiden dan 3 lagi dari MA
 Bagaimana dengan Komisi Yudisial?

63. a. pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. sengketa kewenangan lembaga negara
yangkewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c. pembubaran partai politik;
d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
atau

64.  Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang
anggota.
 Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat
negara.
 Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas
mantan hakim, praktisi hukum, akademisi
hukum, dan anggota masyarakat.

65. Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
 mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
kepada DPR; dan
◦ menetapkan calon Hakim Agung;
◦ mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
 Menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim.
◦ melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim,
dengan mengajukan usul penjatuhan sanksi
terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi

66. e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

67. d. Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan yang berhubungan atas
pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara
- BPK
- KPK

68. A. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA MELALUI
UUD 1945 BESERTA KEDUDUKANNYA
1. MPR
2. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3. DPR
4. DPD
5. MA
6. BPK
7. MK
8. KY

69. B. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA MELALUI
UNDANG-UNDANG BESERTA KEDUDUKANNYA
 KPU
 KPI
 KPPU
 KPK
 KOMNAS HAM
 KPAI
 PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan)
 Dewan Pers
 ORI (OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)

70. Dibentuk dengan PP/Perpres/Keppres
 Komnas anti Kekerasan thd Perempuan
Keppres
 Dewan Pendidikan PP
 Badan SAR Nasional PP
 Lembaga Sensor Film PP
 Komisi Banding Merk PP
 Komisi Kejaksaan RI (KRRI) Perpres

71.  Mahkamah Kostitusi berwenang memutus
sengketa kewenangan lembaga negara
 Batasannya adalah Lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 MA bukan sebagai pihak yang bersengketa
kewenangan lembaga negara

72.  Pemohon adalah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mempunyai kepentingan langsung terhadap
kewenangan yang dipersengketakan.
 Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang kepentingan langsung
pemohon dan menguraikan kewenangan yang
dipersengketakan serta menyebutkan dengan
jelas lembaga negara yang menjadi termohon