Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan penduduk, perbedaan antara keduanya, asas-asas penentuan kewarganegaraan seperti tempat kelahiran dan hubungan darah, serta hak dan kewajiban warga negara di berbagai aspek kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta agama.

1. Pengertian
Warga Negara

2. Menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1,
disebutkan bahwa “warga negara adalah negara
yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan”
Dalam pemahaman sebagian besar
masyarakat, warga negara atau rakyat
disamakan dengan penduduk, padahal keduanya
hal yang berbeda.

3. Penjelasan R.G Kartasapoetra
mengenai kedua hal berikut:
a) Orang yang disebut rakyat atau suatu negara haruslah
mempunyai ketegaan bahwa mereka benar-benar tunduk pada
UUD negara yang berlaku, mengakui kekuasaan negara tersebut,
dan mengakui wilayah negara tadi sebagai wilayah tanah airnya.
b) Adapun penduduk adalah semua orang yang selalu ada atau
bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan
oleh peraturan negara sehingga mereka dapat melakukan
kegiatan kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara
yang bersangkutan. Sebalikya bukan penduduk adalah mereka
yang berada dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara
waktu, artinya mereka tidak bermaksud bertempat tinggal dalam
waktu lama diwilayah negara yang bersangkutan

4. Adapun penduduk memiliki makna yang
lebih luas yaitu :
Warga Negara atau Rakyat
Bukan Warga negara / warga Negara asing

5. Pengertian penduduk dibagi menjdi :
1. Penduduk warga negara adalah orang yang
memiliki hubungan yang tidak terputus dengan
tanah airnya dan undang-undang dasar
negaranya, srta mengakui kekuasaan negara
walaupun orang yang bersangkutan berada di
luar negeri selama tidak memutuskan hubungan
kewarganegaraannya atau terikat oleh
ketentuan hukum internasional.
2. Penduduk bukan warga negara(orang asing)
adalah orang yang hanya memiliki hubungan
hukum dengan suatu negara selama orang yang
bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah
negara tersebut.

6. Asas penentuan kewarganegaraan
Setiap orang memiki hak untuk
memiliki status kewarganegaraan. Di
Indonesia, hak tersebut diatur dalam UUD
1945 pasal 28D ayat (4) yang berbunyi
“Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan”

7. Dalam konverensi Den Haag tahun 1930 pasal
1 dijelaskan bahwa penentuan pwrganegaraan
merupakan hak mutlak dari negara yang
bersangkutan. Namun, hak mutlak tersebut
dibatasi oleh apa yang disebut dengan general
principles atau prinsip-prinsip umum hukum
internasional tentang warganegaraan sehingga
harus memperhatikan hal hal berikut :

8. • Suatu negara tidak boleh memasukan orang orang
yang tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan
negara yang bersangkutan. Sebagai contoh,
Indpnesia tidak dapat menyatakan bahwa semua
orang yang ada di Benua eropa juga warga
negaranya.
• Suatu tidak boleh menentukan kewarganegaraan
atas dasar unsur-unsur primordial yang dianggap
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum
umum tadi. Sebagai contoh suatu negara tidak
boleh menyatakan bahwa yang dapat menjadi
warga negaranya hanyalah orang yang beragama
islam dan kristen.

9. a. Kewarganegaraan berdasarkan
kelahiran(Asas Kelahiran)
1) Asas berdasarkan tempat kelahiran(Ius Soli)
Ius soli merupakan asas penentuan status
kewarganegaraan yang didasarkan pada daerah atau
tempat tinggal seseorang dilahirkan.
2) Asas Kewarganegaraan berdasarkan hubungan
darah/keturunan(Ius Sanguinis)
Ius Sanguinis merupakan asas penentuan yang
didasarkan pada pertalian darah atau keturunan dari rang
yang bersangkutan sehigga yang menentukan
kewarganegaraan seseorang ialah orang tuanya, dengan
tidak mengindahkan tempat sendiri dan orang tuanya
berada dan dilahirkan.

10. b. Kewarganegaraan berdasarkan
perkawinan
1) Asas ketentuan hukum
merupakan asas penentuan kewarganegaraan
yng didasarkan pada salah satu pihak, apakah
wanita atau laki-laki.
2) Asas Persamaan Derajat
suatu perkawinan tidak menyebabkan
berubahannya status kewarganegaraannnya
masing-masing pihak, baik suami ataupun istri tetap
menyandang kewarganegaraanya, seperti sebelum
mereka menikah.

11. 3. Masalah Kewarganegaraan
Detail mengenai permasalahan
kewarganegaraannya.
• Apatride Istilah untuk orang orang yang
tidak memiliki status kewarganegaraan.
• Bipatride orang yang mempunyai dua
macam kewarganegaraan
sekaligus(kewarganegaraan rangkep)
• Multipatride orang orang yang memunyai
lebih dari dua warganegaraan yang berbeda.

12. 4. Kewarganegaraan dan stelsel
Kewarganegaraan
Secara umum terdapat dua cara kewarganegaraan
atau disebut dengan stelsel, yaitu sebagai berikut :
a. Stelsel aktif yaitu seseorang menjadi warga
negara sutu negara apabila melakukan
serangkaian tindakan hukum tertentu secara
aktif.
b. Stelsel pasif yaitu bahwa seseorang secara
otomatis menjadi warga negara dari suatu
negara tanpa harus melakukan tindakan hukum
tertentu(pasif)

13. Terdapat dua hak yang dimiliki oleh setiap warga
negara terkait dengan status kewarganegaraan,
yaitu sebagai berikut:
a. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu
warganegaraan(dalam stelsel aktif)
b. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak
suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)
di inonesia, syarat memperoleh
kewarganegaraan dan tata cara memperoleh
kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 tahun
2006

14. 5. Jaminan persamaan kedudukan
warga negara menuut dasar negara
dan konstitusi
Berikut adalah landasan yuridis penerapan prinsip
persamaan kedudukan warga negara dalam hidup
berbangsa dan bernegara:
a. Pembukaan UUD 1945
tertuang dalam alenia 1 dan 4
b. Sila-Sila Pancasila
c. Pasal-pasal UUD 1945
diatur dalam pasal 27 hingga 34, tertuang dalam
pasal 27 ayat (1),(2) dan (3) pasal 28A-28J,pasal 29 ayat
(1)(2), pasal 30 ayat(1), pasal 31,32,33,34.

15. • Berikut adalah kewajiban negara terhadap warga negara :
1) Negara berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang
adil
2) Negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi warga
negara.
3) Negara berkewajiban untuk menjamin kemergekaan
beragama an beribadah.
4) Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem
pendidikan nasional untuk rakyat.
5) Negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan
nasional.
6) Negara berkewajiban untuk menyejahterakan ekonomi
rakyat
7) Negara berkewajibanmemberi jaminan dan perlindungan
sosial

16. berikut adalah beberapa hak negara
1) Negara berhak ditaati hukum dan
pemerintahannya
2) Negara berhak untuk dibela
3) Negara berhak untuk menguasai bumi, air dan
kekayaan alam demi kepentingan rakyat.

17. 6. Atura hukum yang mengatur tentang
hak dan kewajiban warga negara dalam
berbagai aspek kehidupan
a. Aspek hukum dan pemerintahan
1) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan
2) UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
3) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Berikut contoh hak dan kewajiban dalam aspek hukum dan
pemerintahan:
• Hak untuk memperoeh informasi dari pemerintah
• Hak untuk mendapatkan pelayanan puplik secara baik
• Hak untuk memajukan banding, kasasi, dan grasi

18. b. Aspek politik
1) UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum,
2) UU No.40 tahun 1999 tentang pers
3) UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2
tahun 2008 tentang partai politik.
Contoh hak adan kewajiban warga negara dan aspek
pemimpin.
– Hak untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi
– Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan
ataupun partai politik
– Hak untuk memilih dan dipilih

19. c. Aspek Ekonomi
1) UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2) UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4) UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan
menengah.
Contoh hak dan kewajiban negara dalam aspek
ekonomi.
– Hak untuk mendapatkan pekerjaanatau memiliki usaha
sendiri
– Hak mendapat gaji/upah yang sesuai dengan standar
hidup minimum
– Hak mendapatkan cuti dan jaminan seosial

20. d. Aspek sosial budaya
1) UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional
2) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga
3) UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam
aspek sosial budaya:
– Hak mendapat jaminan bagi para jompo
– Hak mendapat pendidikan
– Hak mendapat rekreasi dalam bidang seni dan
budaya

21. e,. Aspek pertahanan keamanan
1) UU No.2 tahun 2002 tentang keplisian negara
Republik Indonesia
2) UU No.3 tahun2002 tentang pertahanan negara
3) UU No.23 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia
Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam
aspek pertahan keamanan adalah mendapatkan
atau mengikuti pendidikan bela negara, hak
menjadi anggota TNI, hak mendapat
perlindungan dan jaminan keamanan, serta
kewajiban membela negara.

22. f. Aspek Agama
Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam
aspek agama:
– Kebebasan memeluk agama sesuai dengan
keyakinan
– Kebebasan untuk beribadah sesui dengan agama
dan kepercayaan masing-masing
– Kewajiban saling menghormati, saling menolong,
bekerja sama, serta tidak melecehkan agama dan
keyakinan orang lain
– Kewajian untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai
toleransi dan menghargai apa yang menjadi
keyakinan orang lain.