Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran dengan tujuan menjamin kelancaran proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara. Peraturan ini mengatur tentang batas waktu penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk pengajuan SPM dan pembayaran gaji, honorarium, utang luar dan dalam negeri pada akhir tahun anggaran.
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dokumen ini menetapkan susunan pangkat, gaji pokok, kenaikan gaji berkala, dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga dan jabatan bagi PNS. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan berlaku sejak 1 April 1977.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dibahas tentang tugas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara dan hubungannya dengan lembaga lain, serta peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui DPRD. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta kekuasaan dan tugas menteri ke
New Zealand is an island country located in the South Pacific consisting of two main islands and smaller surrounding islands. It has a population of about 3.6 million people, most of whom live in cities. New Zealand has a democratic parliamentary government and is a constitutional monarchy under Queen Elizabeth II. Notable aspects of New Zealand's geography include its volcanic North Island and cooler, rainy South Island with the Southern Alps mountain range. The country has unique wildlife due to its long isolation, including flightless birds like the kiwi. Agriculture, especially farming sheep and dairy cows, forms an important part of New Zealand's economy.
Este documento describe el uso de un blog de aula en un colegio de primaria para mejorar la comunicación con las familias, documentar el aprendizaje de los estudiantes, y fomentar la construcción colectiva del conocimiento. El blog se utiliza para compartir información sobre las lecciones, proyectos y actividades del aula, y también permite a las familias participar más en la vida escolar de sus hijos. El docente también integra herramientas como mapas conceptuales y Google Maps en el blog para apoyar el aprendizaje.
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLU harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk mendapatkan status BLU dan dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dokumen ini menetapkan susunan pangkat, gaji pokok, kenaikan gaji berkala, dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga dan jabatan bagi PNS. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan berlaku sejak 1 April 1977.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dibahas tentang tugas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara dan hubungannya dengan lembaga lain, serta peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui DPRD. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta kekuasaan dan tugas menteri ke
New Zealand is an island country located in the South Pacific consisting of two main islands and smaller surrounding islands. It has a population of about 3.6 million people, most of whom live in cities. New Zealand has a democratic parliamentary government and is a constitutional monarchy under Queen Elizabeth II. Notable aspects of New Zealand's geography include its volcanic North Island and cooler, rainy South Island with the Southern Alps mountain range. The country has unique wildlife due to its long isolation, including flightless birds like the kiwi. Agriculture, especially farming sheep and dairy cows, forms an important part of New Zealand's economy.
Este documento describe el uso de un blog de aula en un colegio de primaria para mejorar la comunicación con las familias, documentar el aprendizaje de los estudiantes, y fomentar la construcción colectiva del conocimiento. El blog se utiliza para compartir información sobre las lecciones, proyectos y actividades del aula, y también permite a las familias participar más en la vida escolar de sus hijos. El docente también integra herramientas como mapas conceptuales y Google Maps en el blog para apoyar el aprendizaje.
Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.
La Luna le pide a su hijo, el Lucero, que busque a su padre y le de un mensaje. El Lucero busca a su padre en el este y el oeste pero no lo encuentra. Aunque a veces llega tarde o temprano a causa de la búsqueda, promete a su madre que seguirá buscándolo hasta encontrarlo. El Lucero se puede ver dos veces al día, antes del amanecer y después del atardecer, siempre cerca de su madre, la Luna.
The document shows code snippets for integrating Objective-C and Cocoa frameworks like Foundation and Growl with Perl using XS and related modules. It includes examples of registering a Growl application, sending Growl notifications, and handling callbacks from notifications using AnyEvent.
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSYudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini memperjelas status kepemilikan iuran asuransi sosial pegawai negeri sipil dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan akumulasi iuran tersebut guna mengoptimalkan pembiayaan program kesejahteraan pegawai negeri sipil. Peraturan ini juga mengatur administrasi pemungutan dan penyetoran iuran asuransi sosial oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk pejabat fungsional berkisar antara 58-65 tahun tergantung jenis jabatan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku pada 30 Januari 2014.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)Suprijanto Rijadi
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengawasi pelaksanaan UUD. Undang-undang ini juga mengatur tentang
Peraturan Presiden ini mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas. Hak keuangan berupa gaji bulanan dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Hak dan fasilitas diberikan sejak dilantik dan dihentikan apabila tidak menjabat lagi.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
1. 1:4
UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1953
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : perlu untuk mengadakan peraturan tentang pemberian tunjangan yang
bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Mengingat : Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 tentang kedudukan
keuangan Ketua dan Anggota-Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
Mengingat Pasal 90 ayat I dan pasal 92 ayat I- Undang-undang Dasar Sementara
Pula : Republik Indonesia;
Dengan persetujuan :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT
PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1.
Kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
diberikan tunjangan yang bersifat pensiun selanjutnya disebut quot;pensiun-D.P.R.quot; - yang
memberatkan anggaran belanja Negara, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
berikut.
Pasal 2.
1. Pensiun termaksud dalam Pasal I di atas ini- diberikan atas dasar lamanya masa-jabatan.
Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa-jabatan 1/2% (setengah persen)
dari dasar-pensiun dengan ketentuan, bahwa sedikitnya diberikan 3% (tiga persen) dan
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari dasar-pensiun. Dasar-pensiun ialah jumlah
yang sama dengan.
a. untuk bekas Ketua. gaji sebulan termaksud dalam Pasal l ayat 2 Undang-undang
Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Undang-undang No. 6 tahun 1951 ),
b. untuk bekas Anggota. uang tunjangan penuh sebulan termaksud dalam Pasal 3
ayat I undang-undang tersebut dalam huruf a di atas.
2. Untuk perhitungan pensiun-DPR, maka.
a. dengan quot;masa-jabatanquot; tiap-tiap kali dimaksudkan, masa antara tanggal satu
dari bulan berikutnya tanggal seseorang dengan resmi mulai memangku
2. 2:4
jabatannya sebagai Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan tanggal satu dari bulan berikutnya saat ia meletakkan jabatan itu
atau saat ia meninggal dunia,
b. masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak menerima
tunjangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat I huruf a Undang-
undang No. 6 tahun 1951, tidak dianggap sebagai masa-jabatan,
c. masa selama seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu yang
lampau menjabat Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Senat Republik
Indonesia Serikat dan Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pertimbangan
Agung Republik Indonesia dahulu, turut diperhitungkan sebagai masa-jabatan,
d. masa-jabatan yang dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam huruf a, b dan c
di atas, dibulatkan ke atas menjadi setengah tahun.
3. Untuk Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-pegawai negeri, maka masa-jabatan
tersebut dalam ayat 2 ini tidak boleh mengurangi masa-kerjanya sebagai pegawai
negeri guna
Pasal 3.
1. Pensiun ini diberikan oleh Presiden dengan Surat Keputusan.
2. Untuk mendapat pensiun menurut Undang-undang ini, maka Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat harus mengajukan permohonan dengan tertulis untuk Ketua atau
para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkepentingan kepada Presiden dengan
perantaraan Menteri Urusan Pegawai dengan disertai surat-surat pengangkatan dan
pemberhentian atau surat-surat resmi yang menunjukkan lamanya masa-jabatan
termaksud dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang ini.
3. Pensiun ini mulai dibayarkan untuk bulan berikutnya yang bersangkutan meletakkan
jabatannya.
Pasal 4.
1. Pembayaran pensiun-DPR menurut undang-undang ini diperhentikan, apabila penerima
pensiun-DPR yang bersangkutan:
a. meninggal dunia,
b. dipilih lagi menjadi Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
2. Pembayaran pensiun-DPR diperhentikan:
a. pada akhir bulan berikutnya bulan penerima pensiun-DPR meninggal dunia,
b. pada saat yang berkepentingan berhak menerima gaji atau tunjangan dalam
jabatan yang baru, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 huruf b pasal
ini.
Pasal 5.
Dalam hal penerima pensiun-DPR yang dipilih kembali menjadi Ketua atau Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai
bulan berikutnya tanggal perletakan jabatan itu, kepadanya dibayarkan lagi pensiun-DPR
termaksud dalam pasal 4, ditambah dengan jumlah pensiun-DPR mengenai jabatan dan
3. 3:4
masa-jabatan terakhir dan dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 undang-
undang ini.
Pasal 6.
1. Apabila penerima pensiun-DPR meninggal dunia, maka kepada seorang istrinya tiap-
tiap bulan, mulai bulan berikutnya suaminya meninggal dunia, diberikan 1/2 (seperdua)
dari pensiun-DPR yang dapat diterima oleh suaminya, dengan sedikitnya 3 % (tiga
persen) dari dasar-pensiun suaminya. Jumlah ini kemudian disebut quot;pensiun-janda-DPRquot;
2. Yang dimaksudkan dengan quot;istriquot; dalam ayat I di atas, ialah istri yang oleh penerima
pensiun-DPR yang bersangkutan dikawini dengan sah dan ditunjuk sebagai istri yang
berhak menerima pensiun-janda-DPR. Apabila penerima pensiun-DPR meninggal dunia
sebelum ia menunjuk seorang istri sebagaimana dimaksud di atas, maka pensiun-janda-
DPR diberikan kepada istri yang terlama dikawininya dengan sah.
3. Pensiun-janda-DPR diberikan pula menurut ketentuan dalam pasal ini, apabila Ketua
atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dapat menerima pensiun-DPR
meninggal dunia sebelum ia meletakkan jabatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
4. Pensiun-janda-DPR diberikan dengan surat-keputusan Menteri Urusan Pegawai atas
permintaan janda yang bersangkutan, yang disertai keterangan-keterangan tentang
pernikahan, kematian dan lain-lainnya yang diperlukan.
Pasal 7
1. Apabila istri penerima pensiun-janda-DPR kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya
tanggal perkawinannya itu, pensiun-janda-DPR tidak dibayarkan lagi kepadanya.
2. Apabila istri penerima pensiun-janda-DPR meninggal dunia, dan sebelumnya ia tidak
pernah kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya kejadian itu, pembayaran pensiun-
janda-DPR itu dilakukan, jika ada, kepada anak, anak tiri dan anak angkat dari bekas
penjabat pada Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, yang telah menjadi yatim-
piatu.
3. Dalam ha] anak (anak-anak) termaksud dalam ayat 2 pasal ini telah bekerja, mencapai
'umur 21 tahun atau jika masih bersekolah mencapai umur 25 tahun, kawin ataupun
meninggal dunia, maka pensiun-janda-DPR itu tidak dibayarkan lagi mulai bulan
berikutnya hal-hal itu terjadi.
Pasal 8
Pensiun-DPR dan pensiun-janda-DPR dapat terus dibayarkan pada penerima masing-
masing, di samping menerima:
a. gaji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai
negeri;
b. pensiun, pensiun-janda, atau tunjangan yang bersifat pensiun menurut peraturan-
peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai negeri;
c. tunjangan yang bersifat pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan yang
berlaku bagi bekas Anggota Dewan Menteri,
d. tunjangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun
1950.
4. 4:4
Pasal 9
Peraturan tunjangan kemahalan dan keluarga yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku
pula terhadap penerima-pensiun termaksud dalam undang-undang ini.
Pasal 10
Peraturan ini dapat disebut quot;Undang-undang tentang pensiun-DPR.quot; dan mulai berlaku pada
hari diundangkan dengan kekuatan berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Mei 1953.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
Menteri Urusan Pegawai,
ttd
SOEROSO
Menteri Keuangan,
ttd
SUMITRO JOYOHADIKUSUMO
Diundangkan
pada tanggal 16 Mei 1953
Menteri Kehakiman,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.