Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda PNS, dan orang tua PNS yang meninggal dunia sejalan dengan kenaikan gaji PNS. Kenaikan pensiun pokok ini berlaku untuk yang dipensiunkan setelah 1 Januari 2014 dan disesuaikan untuk yang sudah dipensiunkan sebelumnya.
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional. Batas usia pensiun untuk berbagai jabatan fungsional berkisar antara 58-65 tahun, dan peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya tentang hal yang sama.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda PNS, dan orang tua PNS yang meninggal dunia sejalan dengan kenaikan gaji PNS. Kenaikan pensiun pokok ini berlaku untuk yang dipensiunkan setelah 1 Januari 2014 dan disesuaikan untuk yang sudah dipensiunkan sebelumnya.
Pasal 102-104 menjelaskan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR berdasarkan usul DPR yang didukung putusan MK karena pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. MPR harus mengadakan sidang dalam 30 hari untuk memutuskan usulan tersebut setelah mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan keputusan diambil oleh 3/4 anggota MPR dan disetuj
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Uu tahun 2004 no. 16 tentang kerjaksaan riLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan keluarga. Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, polisi, lembaga sosial, dan pengadilan. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelayanan terhadap korban
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
The gaming industry revolves around developing and marketing video games worldwide. It employs thousands globally and has grown from niche markets in the 1970s to mainstream. In 1994, the total US gaming market was worth $14 billion including $7 billion from home console games and $7 billion from arcade games. Worldwide the market was worth $20.8 billion equivalent to over $32 billion today. Major gaming companies like Treyarch, Rockstar, Electronic Arts, Ubisoft, and Naughty Dog develop and distribute popular game franchises globally. The industry earns money primarily from game sales but also in-game purchases and add-ons.
El documento describe las partes principales de un ordenador, dividiéndolas en hardware y software. El hardware incluye componentes físicos como la placa base, la memoria, la tarjeta de video y el disco duro, mientras que el software se refiere a los programas y sistemas operativos.
Pasal 102-104 menjelaskan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR berdasarkan usul DPR yang didukung putusan MK karena pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. MPR harus mengadakan sidang dalam 30 hari untuk memutuskan usulan tersebut setelah mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan keputusan diambil oleh 3/4 anggota MPR dan disetuj
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Uu tahun 2004 no. 16 tentang kerjaksaan riLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan keluarga. Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, polisi, lembaga sosial, dan pengadilan. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelayanan terhadap korban
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
The gaming industry revolves around developing and marketing video games worldwide. It employs thousands globally and has grown from niche markets in the 1970s to mainstream. In 1994, the total US gaming market was worth $14 billion including $7 billion from home console games and $7 billion from arcade games. Worldwide the market was worth $20.8 billion equivalent to over $32 billion today. Major gaming companies like Treyarch, Rockstar, Electronic Arts, Ubisoft, and Naughty Dog develop and distribute popular game franchises globally. The industry earns money primarily from game sales but also in-game purchases and add-ons.
El documento describe las partes principales de un ordenador, dividiéndolas en hardware y software. El hardware incluye componentes físicos como la placa base, la memoria, la tarjeta de video y el disco duro, mientras que el software se refiere a los programas y sistemas operativos.
NUNGKY Music School membuka kelas khusus drum untuk anak mulai usia 5 tahun, dengan tujuan membantu siswa belajar bermain drum secara menyenangkan dan cepat menggunakan sistem pelajaran berbasis MP3 dan kurikulum dari Amerika Serikat. Kelas drum ini akan mengajarkan berbagai materi seperti teknik dasar, irama berbagai jenis, variasi fill-in, dan koordinasi tangan dan kaki, serta manfaatnya untuk membentuk
This document advertises commercial real estate for sale or lease in Appu Ghar, Sec 29 Gurgaon, located near the Huda City Center Metro station. Retail shops are available on the ground and first floors, ranging from 250-500 square feet, with assured monthly returns of Rs. 250-200 per square foot. A 500 square foot food court space is available on the 4th floor for Rs. 12,700 per square foot with a Rs. 100 monthly return. A similar 500 square foot nature entertainment space is on the 7th floor for Rs. 13,333 per square foot and Rs. 100 monthly return. Contact Ruchika at 9266680005 for purchase details.
Guy Bunker - Stealing Back The Data From Cyber-Attackers - The Information Go...ARMA International
Stealing Back The Data From Cyber-Attackers
-Important and growing duty of care with information
-The bad guys are not always outside
-Security needs to be about everyday-value, not just insurance
-Adaptive Redaction enable collaboration with critical information, without ‘stop and block’ of traditional DLP
-It’s side effect is to steal the information back from the cyber-attacker
This document is a sample exam for a 7th grade English class. It tests students on vocabulary, grammar, reading comprehension, and writing. The reading comprehension passage discusses how Egypt can develop its tourism industry by establishing villages for activities like fishing and horseback riding. It suggests Egypt offer affordable accommodations to attract more students and workers as tourists. Curative villages in Aswan and Helwan could help people with health issues like rheumatism. The exam asks students to answer questions about the passage, complete a dialogue with missing lines, rewrite sentences in different tenses, define vocabulary words, and write short reviews of actor Ahmed Helmi's latest movies.
Kelas gitar klasik untuk anak-anak mulai usia 6 tahun diselenggarakan oleh NUNGKY Music School, dengan ukuran gitar yang disesuaikan dan sistem pembelajaran menggunakan minus one atau iringan guru untuk membantu kreativitas dan menyenangkan siswa. Materi pelajaran meliputi notasi, scale, chord, pola iringan, progresi chord, variasi melodi, repertoire, dan teknik penampilan. Keuntungan les gitar antara lain
Nungky Music School membuka kelas piano untuk anak mulai usia 6 tahun dengan tujuan membuat bermain piano menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Sistem pelajaran dengan menggunakan keyboard sebagai latar belakang musik akan membuat siswa lebih termotivasi. Kelas piano membantu mengembangkan kemampuan bermusik siswa serta mengekspresikan diri melalui permainan piano yang benar berdasarkan kurikulum dari California dan Bel
An Australian should wear long trousers, a shirt, and a jumper on July 15th because it is winter in Australia due to its location in the southern hemisphere. A Norwegian should wear a short-sleeved t-shirt, summer jacket, and trousers on that date since it is summer in Norway, but not very hot given its more northern latitude compared to Ecuador. For a Catalan, it is also summer on July 15th because Catalonia is in the northern hemisphere, and it is warmer there than in Norway due to its proximity to the equator. Therefore, a Catalan should wear a sundress and sandals.
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Peraturan Presiden ini mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas. Hak keuangan berupa gaji bulanan dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Hak dan fasilitas diberikan sejak dilantik dan dihentikan apabila tidak menjabat lagi.
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut mencakup peningkatan manfaat program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, seperti manfaat perawatan di rumah, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta manfaat lainnya.
PP Nomor 20 Tahun 2013 ttg Asuransi Sosial PNSYudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini memperjelas status kepemilikan iuran asuransi sosial pegawai negeri sipil dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan akumulasi iuran tersebut guna mengoptimalkan pembiayaan program kesejahteraan pegawai negeri sipil. Peraturan ini juga mengatur administrasi pemungutan dan penyetoran iuran asuransi sosial oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Dokumen ini menetapkan susunan pangkat, gaji pokok, kenaikan gaji berkala, dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga dan jabatan bagi PNS. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan berlaku sejak 1 April 1977.
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, antara lain menetapkan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, mengatur kategori peserta jaminan kesehatan dan kewajiban pendaftaran, serta menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi berbagai kategori peserta.
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperbarui susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara utama seperti MPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Perubahan mendasar termasuk penambahan syarat-syarat menjadi presiden, pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pembagian kewenangan antara presiden dan DPR, serta penguatan kedudukan lembaga peradilan.
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperbarui susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara utama seperti MPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Perubahan mendasar termasuk penambahan syarat-syarat menjadi presiden, pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif, serta penguatan independensi kekuasaan kehakiman.
Peraturan ini mengatur pengaturan lalu lintas selama pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional di ruas tol Jakarta-Cikampek dengan melakukan pembatasan operasional mobil barang dan pengaturan lalu lintas mobil penumpang menggunakan sistem ganjil-genap.
Peraturan Daerah ini membahas tentang transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan ini mengatur tentang pengaturan kembali sistem transportasi guna menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyempurnakan peraturan sebelumnya mengenai transportasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengaturan transportasi darat, laut, udara
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
Keputusan Bersama ini menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 yang meliputi 15 hari libur nasional dan 2 periode cuti bersama untuk mempermudah pelaksanaan kerja serta memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dan swasta. Hari libur nasional dan cuti bersama ditetapkan untuk memperhatikan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan tujuan melindungi peserta didik, mencegah tindak kekerasan, dan mengatur sanksi terhadap pelaku. Upaya pencegahan dilakukan oleh semua pihak termasuk peserta didik, orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah melalui berbagai kegiatan dan kerjasama antarinstitusi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengupahan, yang meliputi kebijakan pengupahan untuk memenuhi penghasilan yang layak bagi pekerja, pelindungan upah melalui penetapan upah berdasarkan waktu dan hasil, serta cara pembayaran upah yang tepat waktu.
Undang-undang ini mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia dengan tujuan menciptakan pelayanan yang aman, selamat, tertib dan lancar serta mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek seperti ruang lingkup, pembinaan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas serta hak dan kewajiban pengguna jalan.
Instruksi Presiden No. 26/1998 menginstruksikan para menteri, kepala lembaga pemerintah, gubernur, dan bupati untuk menghentikan penggunaan istilah "pribumi" dan "non pribumi" dalam kebijakan dan layanan pemerintahan, memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras atau asal usul, serta meninjau kembali peraturan terkait untuk menyesuaikannya dengan instru
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Feedback can be emailed to Fackson Banda, Programme Specialist, UNESCO f.banda@uneco.org by 12:00 pm Jakarta time on 3 May.
The final declaration will be presented at the closing session of the Jakarta WPFD international conference on 4 May.
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri pariwisata dengan membangun objek-objek wisata baru dan memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil
Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil
Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan
Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara
dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK
KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
www.djpp.depkumham.go.id
2. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
BAB II
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 2
(1) Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat
Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi
Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(3) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri.
Pasal 3
Disamping gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan :
a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
b. seluruh biaya rumah tangganya;
c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Pasal 4
Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat
Negara atau Pegawai Negeri, tidak berhak lagi menerima penghasilan dan
pembiayaan lainnya yang seharusnya diterimanya sebagai Pejabat Negara atau
Pegawai Negeri selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 5
Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman
jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan
pengemudinya.
www.djpp.depkumham.go.id
3. BAB III
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF
BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN
Pasal 6
(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya
berhak memperoleh pensiun.
(2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100%
(seratus persen) dari gaji pokok terakhir.
Pasal 7
Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala
bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula:
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;
b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan
telepon;
c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Pasal 8
Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat
dari jabatannya,masing-masing :
a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Pasal 9
Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai
bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
Pasal 10
(1) Pembayaran pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya
rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden
yang bersangkutan :
a. meninggal dunia;
b. diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a. pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil
Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b. pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang
www.djpp.depkumham.go.id
4. bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
(3) Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali
menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya
diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.
Pasal 11
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden berhak mempunyai staf yang terdiri
dari Pegawai Negeri.
Pasal 12
(1) Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia,
kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun
janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir
yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
(2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan
mulai bulan ketujuh setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden
meninggal dunia.
(3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada
janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden diberikan:
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik, dan
telepon;
c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Pasal 13
Kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, masing-masing :
a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;
b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
Pasal 14
(1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden
serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3)
dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden
yang bersangkutan:
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan
mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil
Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
www.djpp.depkumham.go.id
5. Pasal 15
(1) Apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal
dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang
besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil
Presiden.
(2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)
ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang:
a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
c. belum pernah kawin.
(3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil
Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
(4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan
mulai bulan berikutnya yang bersangkutan
a. meninggal dunia;
b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
d. telah kawin.
Pasal 16
Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden
meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak
untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan :
a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2);
b. sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Apabila Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, atau bekas Wakil
Presiden meninggal dunia, maka pemakamannya diselenggarakan oleh
Negara.
(2) Apabila isteri/suami Presiden, isteri/suami Wakil Presiden, isteri/suami
bekas Presiden, isteri/suami bekas Wakil Presiden, janda/duda bekas
Presiden, atau janda/duda bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka
seluruh biaya pemakaman ditanggung oleh Negara.
Pasal 18
Pemberian dan penghentian pembayaran pension sebagaimana dimaksud dalam
UndangÄundang ini dilakukan dengan Keputusan Presiden.
www.djpp.depkumham.go.id
6. Pasal 19
Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1) Pensiun janda dan hak-hak lainnya bagi isteri bekas Presiden atau bekas
Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebelum berlakunya Undang-
undang ini, diberikan kepada isterinya yang sah.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri, maka :
a. pensiun janda dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
b. nilai sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud data Pasal 13 huruf
a dibagi rata di antara isteri-isteri yang sah;
c. sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya disediakan bagi
isteri pertama yang sah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka segala peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 22
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
7. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH
www.djpp.depkumham.go.id
8. PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UMUM
Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden yang diangkat oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka di atas
pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu
memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, diperlukan
pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka hak
keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya
diselaraskan dengan kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga Presiden dan Wakil
Presiden dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran dalam, melaksanakan
tugas serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
Pada dewasa ini, hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden
begitu juga pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978, hak keuangan/administratif
Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden
perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Pejabat Negara yang
tertinggi, maka sudah selayaknya gajinya pun merupakan gaji yang
tertinggi pula. Di samping gaji pokok, kepada Presiden dan Wakil
Presiden diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
9. Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dan Wakil
Presiden melakukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan.
a. Yang dimaksud dengan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas dan kewajibannya adalah segala biaya yang diperlukan oleh
Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung-
jawabnya, seperti :
- segala biaya perjalanan di dalam di luar negeri;
- segala biaya rapat, konperensi dan lain-lain yang serupa dengan itu;
- segala biaya penerimaan tamu dari dalam maupun dari luar negeri;
- uang representasi;
- biaya yang diperlukan.
b. Cukup jelas;
c. Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Tempat kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara,
oleh sebab itu perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan
Negara.
Pasal 6
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan
tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas
kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.
Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila pensiun bagi
bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji
pokoknya. Masa jabatan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tidak
mempengaruhi besarnya pensiun.
Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah
pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan
Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa
pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 7
Untuk memungkinkan melaksanakan tugas kemasyarakatan, maka
disamping pensiun, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden
diberikan pembiayaan lain yaitu :
www.djpp.depkumham.go.id
10. - tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri:
biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik,
dan telepon;
- biaya perawatan kesehatan termasuk keluarganya.
Pasal 8
a. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap
Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas
jabatannya, maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil
Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta
perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan
satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah
tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau
bekas Wakil Presiden yang bersangkutan;
b. Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena
kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan
sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya.
Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji
pengemudinya ditanggung oleh Negara.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
a. Apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden
meninggal dunia, maka pembayaran pensiunnya dihentikan
pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas
Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
b. Cukup jelas.
Ayat (3)
Bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden hanya berhak
memperoleh satu pensiun berdasarkan Undang-undang ini, yaitu
yang lebih menguntungkan baginya, umpamanya seorang bekas
Presiden diangkat kembali menjadi Wakil Presiden. Dalam hal
yang sedemikian apabila yang bersangkutan berhenti dengan
www.djpp.depkumham.go.id
11. hormat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kepadanya
diberikan kembali pensiunnya sebagai bekas Presiden.
Pasal 11
Walaupun bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden tidak mempunyai
kedudukan resmi dalam pemerintahan, tetapi ia akan tetap mempunyai
tugas-tugas kemasyarakatan, yang untuk pelaksanaannya memerlukan
bantuan dari staf. Staf tersebut terdiri dari Pegawai Negeri, yang
jumlahnya ditentukan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk
olehnya.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang berhak mendapat pensiun janda adalah isteri yang sah dari
bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden. Dalam hal terdapat
lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat
pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri
pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa
terputus oleh perceraian.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (2)
Ayat (3)
Pada umumnya janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas
Wakil Presiden akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan
karena kedudukan almarhum suaminya/almarhumah isterinya
ketika menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk
memungkinkan hal ini dipandang wajar apabila kepada
janda/duda bekas Presiden dan janda/duda bekas Wakil Presiden
diberikan:
a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan-peraturan
yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,
listrik, dan telepon;
c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa
jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan ayat ini.
Pasal 13
Rumah yang dimaksud dalam huruf a pasal ini adalah rumah sebagai
tersebut dalam Pasal 8 huruf a.
Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa
jabatannya, maka bagi janda/dudanya berlaku ketentuan pasal ini.
www.djpp.depkumham.go.id
12. Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak bekas
Presiden dan bekas Wakil Presiden. umpamanya apabila seorang
bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden mempunyai isteri 2
(dua) orang yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari
kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing ibu
memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah
janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang pada
saat meninggalnya masih menerima pensiun janda/duda.
Pasal 18 sampai dengan Pasal 23
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id