Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Undang-undang ini mengatur tentang gaji, tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua berhak menerima gaji, tunjangan, rumah dinas, mobil dinas dan tunjangan jabatan. Anggota berhak menerima tunjangan, uang duduk, dan penggantian biaya perjalanan dan penginapan. Undang-undang ini juga mengatur tentang tunjangan bagi anggota yang mer
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperbarui susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara utama seperti MPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Perubahan mendasar termasuk penambahan syarat-syarat menjadi presiden, pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pembagian kewenangan antara presiden dan DPR, serta penguatan kedudukan lembaga peradilan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut mencakup pengaturan tentang pimpinan MPR, wewenang DPR, pemanggilan dan rekomendasi DPR kepada pihak lain.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat lima lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, MPR, DPR, DPD; lembaga eksaminatif yaitu BPK; dan lembaga yudikatif seperti MA, Komisi Yudisial.
Undang-undang ini mengatur tentang gaji, tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua berhak menerima gaji, tunjangan, rumah dinas, mobil dinas dan tunjangan jabatan. Anggota berhak menerima tunjangan, uang duduk, dan penggantian biaya perjalanan dan penginapan. Undang-undang ini juga mengatur tentang tunjangan bagi anggota yang mer
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperbarui susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara utama seperti MPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Perubahan mendasar termasuk penambahan syarat-syarat menjadi presiden, pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pembagian kewenangan antara presiden dan DPR, serta penguatan kedudukan lembaga peradilan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut mencakup pengaturan tentang pimpinan MPR, wewenang DPR, pemanggilan dan rekomendasi DPR kepada pihak lain.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat lima lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, MPR, DPR, DPD; lembaga eksaminatif yaitu BPK; dan lembaga yudikatif seperti MA, Komisi Yudisial.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengenai tata tertib DPRD. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, tugas dan wewenang DPRD, serta tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan. DPR terdiri dari anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Undang-undang ini mengatur syarat keanggotaan, masa jab
Undang-undang ini mengatur tentang gaji, tunjangan, uang duduk, dan penggantian biaya perjalanan dan penginapan bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua mendapat gaji tertentu beserta fasilitas seperti rumah dinas dan mobil. Anggota mendapat tunjangan dan uang duduk untuk menghadiri rapat. Mereka juga berhak atas penggantian biaya perjalanan dan penginapan saat menghad
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup pembentukan badan penyelenggara pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta ketentuan tentang daerah pemilihan, daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 102-104 menjelaskan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR berdasarkan usul DPR yang didukung putusan MK karena pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. MPR harus mengadakan sidang dalam 30 hari untuk memutuskan usulan tersebut setelah mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan keputusan diambil oleh 3/4 anggota MPR dan disetuj
La Luna le pide a su hijo, el Lucero, que busque a su padre y le de un mensaje. El Lucero busca a su padre en el este y el oeste pero no lo encuentra. Aunque a veces llega tarde o temprano a causa de la búsqueda, promete a su madre que seguirá buscándolo hasta encontrarlo. El Lucero se puede ver dos veces al día, antes del amanecer y después del atardecer, siempre cerca de su madre, la Luna.
Santander es descrita como la novia del mar en una canción interpretada por Jorge Sepúlveda. La canción y fotografías de la ciudad fueron compartidas en línea.
O documento descreve brevemente várias partes e funções do corpo humano, incluindo glóbulos vermelhos, células NK, células nervosas, dentes, intestino, esqueleto, papilas gustativas, estômago, duodeno, apêndice, plaquetas, pulmões, testículos, embrião, glóbulos brancos, macrófagos, cristais de estrogênio, células do plexo coróide, nariz, olho e retina.
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Este documento describe diferentes tipos de redes informáticas, incluyendo redes LAN, MAN y WAN. Explica que una red LAN conecta equipos dentro de un edificio o área limitada, una red MAN proporciona servicios en un área geográfica más grande, y una red WAN puede cubrir distancias de cientos a miles de kilómetros entre países o continentes. También describe elementos comunes de hardware y cableado utilizados para conectar equipos en una red LAN, como tarjetas de red, adaptadores, cables coaxiales y de par trenzado
Este documento presenta un mapa de una villa salvadoreña, identificando varias características y lugares notables como calles, parques, iglesias, escuelas, clínicas y otros servicios. Se mencionan lugares como la calle Salvador Rodríguez, la parroquia Nuestra Señora del Refugio, la cancha de fútbol, la escuela local y la unidad de salud. También se incluyen vistas de lugares como el cerro Chingo, el antiguo basurero ahora convertido en zona verde y el
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mengenai tata tertib DPRD. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, tugas dan wewenang DPRD, serta tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan. DPR terdiri dari anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat. Undang-undang ini mengatur syarat keanggotaan, masa jab
Undang-undang ini mengatur tentang gaji, tunjangan, uang duduk, dan penggantian biaya perjalanan dan penginapan bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua mendapat gaji tertentu beserta fasilitas seperti rumah dinas dan mobil. Anggota mendapat tunjangan dan uang duduk untuk menghadiri rapat. Mereka juga berhak atas penggantian biaya perjalanan dan penginapan saat menghad
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup pembentukan badan penyelenggara pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta ketentuan tentang daerah pemilihan, daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 102-104 menjelaskan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR berdasarkan usul DPR yang didukung putusan MK karena pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. MPR harus mengadakan sidang dalam 30 hari untuk memutuskan usulan tersebut setelah mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan keputusan diambil oleh 3/4 anggota MPR dan disetuj
La Luna le pide a su hijo, el Lucero, que busque a su padre y le de un mensaje. El Lucero busca a su padre en el este y el oeste pero no lo encuentra. Aunque a veces llega tarde o temprano a causa de la búsqueda, promete a su madre que seguirá buscándolo hasta encontrarlo. El Lucero se puede ver dos veces al día, antes del amanecer y después del atardecer, siempre cerca de su madre, la Luna.
Santander es descrita como la novia del mar en una canción interpretada por Jorge Sepúlveda. La canción y fotografías de la ciudad fueron compartidas en línea.
O documento descreve brevemente várias partes e funções do corpo humano, incluindo glóbulos vermelhos, células NK, células nervosas, dentes, intestino, esqueleto, papilas gustativas, estômago, duodeno, apêndice, plaquetas, pulmões, testículos, embrião, glóbulos brancos, macrófagos, cristais de estrogênio, células do plexo coróide, nariz, olho e retina.
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Este documento describe diferentes tipos de redes informáticas, incluyendo redes LAN, MAN y WAN. Explica que una red LAN conecta equipos dentro de un edificio o área limitada, una red MAN proporciona servicios en un área geográfica más grande, y una red WAN puede cubrir distancias de cientos a miles de kilómetros entre países o continentes. También describe elementos comunes de hardware y cableado utilizados para conectar equipos en una red LAN, como tarjetas de red, adaptadores, cables coaxiales y de par trenzado
Este documento presenta un mapa de una villa salvadoreña, identificando varias características y lugares notables como calles, parques, iglesias, escuelas, clínicas y otros servicios. Se mencionan lugares como la calle Salvador Rodríguez, la parroquia Nuestra Señora del Refugio, la cancha de fútbol, la escuela local y la unidad de salud. También se incluyen vistas de lugares como el cerro Chingo, el antiguo basurero ahora convertido en zona verde y el
Undang-undang ini mengatur penangguhan pemberian surat izin praktik bagi dokter dan dokter gigi agar lebih banyak tenaga medis bekerja untuk pemerintah. Surat izin hanya diberikan setelah minimal 3 tahun bekerja di pemerintah. Pelanggaran dapat dikenai sanksi hingga 2 bulan penjara atau denda Rp10.000. Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan.
Undang-undang ini menyetujui Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan India yang ditandatangani pada Maret 1951 untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara.
Este documento presenta un blog llamado "CÓMO ENSEÑAR INGLÉS" creado por Gertrudis Criado. El objetivo principal del blog es favorecer el desarrollo integral de los niños y las capacidades educativas de los padres a través de la enseñanza del inglés. El blog proporcionará información sobre el cuidado de niños de 3 a 6 años, incrementará los conocimientos de los padres, y ofrecerá un espacio para compartir experiencias. La metodología incluirá actividades, juegos y canciones
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
El poema critica duramente la política corrupta del gobierno argentino y su trato injusto hacia los agricultores. Acusa al gobierno de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo mediante la redistribución y la indigencia, mientras los niños mueren de hambre en el interior. También critica las afirmaciones del gobierno de que el campo no genera empleo cuando, de hecho, cuando el campo prospera, también lo hacen los pueblos del interior. El poema pide al gobierno que escuche al pueblo y
This document discusses finding the right blogging tool for classroom use. It notes that blogs can be public or private, and considers factors like the purpose of the blog and whether it aims to create community learning. It also lists some free blogging platforms commonly used for education like Blackboard, Blogger, LiveJournal, and 21classes. These course management systems and free sites provide security and easy ways for students to blog and respond to each other.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
UU no 17 tahunn 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3)Suprijanto Rijadi
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengawasi pelaksanaan UUD. Undang-undang ini juga mengatur tentang
Peraturan Presiden ini mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas. Hak keuangan berupa gaji bulanan dan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Hak dan fasilitas diberikan sejak dilantik dan dihentikan apabila tidak menjabat lagi.
Peraturan Pemerintah ini membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja di Indonesia, mengatur tugas, organisasi, keanggotaan, tata kerja dan pembiayaan BNSP, serta memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi tertentu untuk melaksanakan sertifikasi di bidangnya.
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRDUsman Yasin
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang meliputi susunan, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta fraksi dan kelompok anggota MPR.
Dokumen tersebut membahas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar negara dan menyesuaikan dengan tuntutan reformasi serta aspirasi rakyat, antara lain dengan memperkuat kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan yang jelas, dan pemenuhan hak asasi manusia. Perubahan ini dilakukan melalui beberapa sidang MPR antara tahun 1999-2002 dan
Badan pemeriksa keuangan_(uu_5_thn_1973)_5Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini juga mengatur tentang susunan, tugas, dan wewenang BPK.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berwenang mengubah UUD, melantik dan memberhentikan presiden. DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan daerah. Undang-undang ini meng
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperbarui susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara utama seperti MPR, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Perubahan mendasar termasuk penambahan syarat-syarat menjadi presiden, pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat, pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif, serta penguatan independensi kekuasaan kehakiman.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
1. 11::77
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIAUNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1950NOMOR 4 TAHUN 1950
TENTANGTENTANG
PENGGANTIAN KERUGIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPENGGANTIAN KERUGIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SERIKATSERIKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan penggantian
kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Serikat;
Mengingat : Pasal 108 juncto Pasal 92 dan Pasal 127 sub b juncto Pasal 128 ayat
(3) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Undang-undang tentang penggantian kerugian Anggota-anggota
"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat".
Pasal 1
TENTANG KETUA
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat yang menjadi
Ketua bertempat tinggal di Ibukota Republik Indonesia Serikat;
2. Ketua mendapat gaji sejumlah f 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan;
3. Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), diberikan tunjangan kemahalan dan
tunjangan keluarga, menurut aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-
negeri Republik Indonesia Serikat;
4. Selama masa memangku jabatannya, untuk Ketua disediakan sebuah rumah
kediaman kepunyaan negeri beserta perabot rumah-tangga dan sebuah
mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas
dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negeri.
5. Untuk Ketua diberikan tunjangan banyaknya tergantung dari pada besarnya
rumah dan pekarangannya untuk menutupi ongkos pelayanan dan
pemeliharaan rumah itu yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri
Keuangan dan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum.
6. Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan (representasi) sejumlah f 300,-
(tiga ratus rupiah) sebulan. Jika ia terpaksa mengeluarkan ongkos tunjangan
jabatan (representasi) yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah
2. 22::77
tunjangan jabatan (representasi) diberikan kepadanya, dapatlah yang
berkepentingan tiap-tiap bulan memajukan pertelaan pengeluaran ongkos-
ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui;
7. Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas dapat diganti
menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku (Reisreglement). Ia
tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan
dinas telah dikeluarkan lebih dari apa yang dapat digantikan menurut
peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat
dimajukan dengan pertelaan sendiri kepada Jabatan Urusan Perjalanan.
Pasal 2
TENTANG WAKIL KETUA
1. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menerima uang bulanan sebesar
uang bulanan anggota;
2. Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setiap hari mendapat uang
duduk sebanyak f 30,- (tiga puluh rupiah) sehari selama mereka di luar rapat
bertindak sebagai ketua. Di samping itu ia mendapat uang tunjangan jabatan
(representasi) sebanyak f 10,- (sepuluh rupiah) sehari;
3. Untuk para Wakil Ketua selama mereka di luar rapat bertindak atas nama
Ketua, disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya. Ongkos
pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung
oleh negeri;
4. Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas, bagi para Wakil
Ketua selama bertindak sebagai Ketua di luar Ibukota, disamakan dengan
ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut dalam Pasal 1
ayat (7).
Pasal 3
TENTANG ANGGOTA
1. Dengan memperhatikan yang tersebut pada Pasal 4 dari peraturan ini
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang bulanan
sejumlah f 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang duduk f.
20,- (dua puluh rupiah) sehari jika menghadiri rapat;
3. Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau Rapat-rapat Panitia,
maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak atas penggantian
ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos penginapan. Ongkos
perjalanan dan ongkos penginapan tersebut diganti menurut peraturan yang
ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga, tersebut dalam Peraturan Tata Tertib
Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan;
4. Anggota Dewan Perwakilann Rakyat yang bertempat tinggal di luar Jakarta
selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat rapat Panitia,
mendapat kerugian ongkos perjalanan dan penginapan, menurut peraturan
yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga tersebut dalam Peraturan Tata
Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan;
3. 33::77
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal di Jakarta untuk
selama waktu sidang atau rapat rapat Panitia mendapat penggantian ongkos
pengangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah
Tangga tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan
Menteri Keuangan;
6. Apa yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga jika anggota
bepergian atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat;
7. Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memakai alat
pengangkutan umum Negara atau Negara Bagian dengan percuma dan
mendapat potongan tertentu kalau memakai pengangkutan K.P.M. atau
Garuda Indonesian Airways.
Pasal 4
TENTANG ANGGOTA PEGAWAI NEGERI
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji
kotor dari Kas Negara (Bagian) kurang dari f. 750,- (tujuh ratus lima puluh
rupiah) menerima uang bulanan sebesar selisih gaji dari uang bulanan tadi;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji
kotor dari Kas Negara (Bagian) f 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) atau
lebih sebulan tidak menerima uang bulanan.
Pasal 5
TENTANG ANGGOTA BUKAN PEGAWAI NEGERI
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan Pegawai Negeri yang oleh karena
menghadiri sidang dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan
pendapatannya mempunyai hak atas penggantian kerugian setinggi-
tingginya Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
2. Hak atas penggantian kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini
atas permintaan yang berkepentingan, ditetapkan oleh sebuah Panitia yang
terdiri dari Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan sebagai anggota merangkap
Ketua dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota yang harus
diangkat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Panita berkuasa untuk minta kepada mereka, yang mengaku berhak atas
penggantian kerugian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk
membuktikan haknya dengan surat-surat *119 bukti yang dianggap perlu
oleh Panitia dan untuk menjelaskannya dengan lisan;
4. Kepala jawatan Pajak memberikan kepada Panitia segala keterangan yang
diminta dan yang ada padanya;
5. Anggota Panitia diwajibkan merahasiakan apa yang ternyata atau
diberitahukan kepadanya sebagai anggota Panitia,
Pasal 6
4. 44::77
1. Anggota Pegawai Negeri yang oleh karena keanggotaannya tidak dapat
merangkap dengan pekerjaannya, dijamin dapat kembali kepada jabatan
semula, jika ia telah tidak menjadi anggota lagi;
2. Waktu selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti termaksud
dalam ayat di atas dianggap masa kerja.
Pasal 7
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang penggantian kerugian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" dan mulai berlaku
sejak tanggal 1 Pebruari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Serikat.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
SOEKARNO.
MENTERI KEUANGAN
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1950
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO
5. 55::77
PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1950
TENTANG
PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT
A. Umum.
Menurut pasal 108 juncto 92 Konstitusi sementara hal gaji Ketua *120 Dewan
Perwakilan Rakyat dan tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-
anggota, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya,
diatur dengan Undang-undang federal.
Lekas adanya Undang-undang demikian itu dipandang perlu oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu dengan mengingat isi pasal 127 b Konstitusi
Sementara Dewan Perwakilan Rakyat mempergunakan haknya sebagai tersebut
dalam pasal 128 ayat 3 Konstitusi,untuk mengajukan usul supaya diadakan undang-
undang tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Serikat.
Dalam usul Undang-undang itu Dewan Perwakilan Rakyat berpegangan pada
pedoman seperti tersebut di bawah ini :
1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebaik-baiknya hingga benar-
benar mencerminkan keadaan masyarakat, dan didalamnya duduk tidak
saja wakil-wakil dari aliran-aliran yang penting dalam masyarakat, tetapi
juga anggauta-anggauta dari bermacam-macam lapang keahlian, adalah
suatu kepentingan umum. Peraturan tentang tunjangan atau penggantian
kerugian kepada Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu
jalan untuk mencapai susunan demikian itu.
2. Dengan mengingat keadaan masyarakat di negeri ini dan kekuatan
keuangan Negara, peraturan tentang penggantian kerugian itu harus
mengandung jaminan hingga Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
yang mencurahkan tenaga sepenuhnya mendapat dasar hidup yang layak.
3. Sedapat-dapat hendaknya ada tingkatan hidup yang agak sama bagi semua
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat,
bahwa dengan usul Undang-undang tentang penggantian kerugian anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat yang diajukan
itu, pedoman-pedoman yang tersebut di atas dapat dipenuhi.
B. Penjelasan pasal demi pasal.
Pasal 1.
Menurut pasal ini kedudukan Ketua Dewan Perwakilan.Rakyat dalam segala-
galanya disamakan dengan kedudukan Menteri Republik Indonesia Serikat.
6. 66::77
Pasal 2.
Pasal ini tidak membutuhkan penjelasan.
Pasal 3.
Uang bulanan _ 750.- bukan gaji, hingga tidak diikuti hak untuk ditambah dengan
tunjangan apapun juga. Uang duduk _ 20.- diberikan buat sehari kepada Anggota
yang menghadiri rapat pada hari itu, juga apabila dalam satu hari dihadiri lebih
dari satu rapat, kepada Anggota itu hanya diberikan jumlah tersebut.
Mengenai ongkos perjalanan dan ongkos penginapan yang *121 menjadi pedoman
ialah supaya Anggota-anggota janganlah menderita kerugian. Maka berhubung
dengan keadaan waktu, penetapan tentang besarnya jumlah ongkos perjalanan dan
penginapan itu diserahkan kepada Panitia Rumah-Tangga Dewan Perwakilan
Rakyat bersama-sama Menteri Keuangan; dengan peraturan ini diharap supaya di
mana Perlu jumlah tersebut lekas dapat diubah untuk menyesuaikannya dengan
keadaan sewaktu-waktu.
Supaya Anggota dapat menunaikan kewajibannya sebagai wakil rakyat seluruh
Indonesia, perlulah kepadanya diberi "faciliteiten" dalam melakukan perjalanan
untuk mengunjungi bagian-bagian dari negeri ini. Mengingat rupa-rupa faktor yang
perlu diperhatikan, misalnya keuangan Negara, maka dianggap cukup diadakan
"faciliteiten" sebagai tersebut dalam pasal ini ayat
Pasal 4.
Mengingat keadaan masyarakat pada waktu ini maka sudah tentu masih akan sering
terjadi bahwa Pengawai Negeri terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Supaya bagi yang bersangkutan keanggautaan itu tidak menimbulkan kerugian,
dan selanjutnya mengingat pedoman kedua dan ketiga tersebut dalam penjelasan
bagian umum di atas, maka diadakan aturan sebagai termaktub dalam pasal ini.
Dengan istilah "Pegawai Negeri" dalam pasal ini termaksud juga Pegawai daerah-
daerah autonoom seperti Propinsi, Kabupaten Kelurahan, selanjutnya juga Pegawai
Swapraja.
Pasal 5.
Ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dipandang perlu untuk
melaksanakan pedoman pertama termuat dalam penjelasan umum di atas. Agar
supaya mengenai penggantian kerugian bagi Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat
bukan Pegawai Negeri didapat cara penetapan yang sebaik- baiknya maka
diadakan ketentuan-ketentuan sebagai termuat dalam ayat-ayat lain dari pasal ini.
7. 77::77
Pasal 6.
Mengenai Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam pasal ini penjelasannya sama
dengan penjelasan pasal 4 di atas. Pemerintah mengharap dari majikan-majikan
Partikelir supaya ketentuan bagi Pegawai Negeri sebagai termuat dalam pasal ini
dapat berlaku juga bagi Pegawai perusahaan Partikelir yang terpilih atau tertunjuk
sebagai Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana perlu Pemerintah sedapat-
dapatnya akan memberikan bantuannya untuk melaksanakan harapan itu.
Pasal 7.
Pasal ini tidak membutuhkan penjelasan.
Termasuk Lembaran Negara Nr 45, Tahun 1950.