Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Indonesia seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. Dokumen ini menjelaskan standar akreditasi untuk masing-masing fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Kebijakan Akreditasi Klinik Pratama oleh dr Vinny..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokumen tersebut membahas revisi standar akreditasi puskesmas 2021 dengan menyempurnakan struktur, substansi, dan penambahan materi baru. Perubahan utama meliputi penyederhanaan struktur bab, penggabungan elemen penilaian yang serupa, penyesuaian indikator dan program sesuai peraturan terbaru, serta penambahan bab baru seperti manajemen fasilitas dan keselamatan serta peningkatan mutu prioritas puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Kebijakan Akreditasi Klinik Pratama oleh dr Vinny..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokumen tersebut membahas revisi standar akreditasi puskesmas 2021 dengan menyempurnakan struktur, substansi, dan penambahan materi baru. Perubahan utama meliputi penyederhanaan struktur bab, penggabungan elemen penilaian yang serupa, penyesuaian indikator dan program sesuai peraturan terbaru, serta penambahan bab baru seperti manajemen fasilitas dan keselamatan serta peningkatan mutu prioritas puskesmas.
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar transformasi untuk mendukung tujuan kesehatan Indonesia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Salah satu pilar transformasi adalah transformasi mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan. Kemenkes telah menetapkan standar dan lembaga penyelenggara akreditasi serta memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan ak
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
1. Puskesmas menyusun program PPI yang komprehensif meliputi pendidikan, pelatihan, penerapan standar kewaspadaan, dan pengukuran kinerja untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan.
2. Dilakukan identifikasi risiko infeksi dan penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil identifikasi tersebut.
3. Program PPI diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk men
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Standar PPK 3 membahas bahwa tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit harus disesuaikan dengan jumlah staf pendidik klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar transformasi untuk mendukung tujuan kesehatan Indonesia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Salah satu pilar transformasi adalah transformasi mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan. Kemenkes telah menetapkan standar dan lembaga penyelenggara akreditasi serta memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan ak
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
1. Puskesmas menyusun program PPI yang komprehensif meliputi pendidikan, pelatihan, penerapan standar kewaspadaan, dan pengukuran kinerja untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan.
2. Dilakukan identifikasi risiko infeksi dan penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil identifikasi tersebut.
3. Program PPI diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk men
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Standar PPK 3 membahas bahwa tujuan dan sasaran program pendidikan klinis di rumah sakit harus disesuaikan dengan jumlah staf pendidik klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi, serta fasilitas rumah sakit guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019
(PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan
perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan
Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
3. STANDAR AKTEDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA,
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER & TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
(PERMENKES 46 TAHUN 2015)
4. LAMPIRAN I
PMK 46/2015
TENTANG
AKREDITASI
PUSKESMAS
DASAR
STANDAR AKREDITASI
PUSKESMAS
BAB JUDUL
JUMLAH
STANDAR
JUMLAH
KRITERI
A
JUMLAH
ELEMEN
PENILAIAN
(EP)
I Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas (PPP)
3 13 59
II Kepemimpinan dan Manajemen
Puskesmas (KMP)
6 29 121
III Peningkatan Mutu dan Manajemen
Risiko (PMMR)
1 7 32
IV Upaya Kesehatan Masyarakat yang
Berorientasi Sasaran (UKMBS)
3 10 53
V Kepemimpinan dan Manajemen
Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
7 22 101
VI Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) 1 6 29
VII Layanan Klinis yang Berorientasi
Pasien (LKBP)
10 33 151
VIII Manajemen Penunjang Layanan
Klinis (MPLK)
7 36 172
IX Peningkatan Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien (PMKP)
4 12 58
5. LAMPIRAN II
PMK 46/2015
TENTANG
AKREDITASI
KLINIK
PRATAMA
DASAR
STANDAR AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
BA
B
JUDUL
JUMLAH
STANDAR
JUMLAH
KRITERIA
JUMLAH
ELEMEN
PENILAIA
N (EP)
I Kepemimpinan dan
Manajemen Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan (KMFK)
6 29 122
II Layanan Klinis yang
Berorientasi Pasien
(LKBP)
10 34 151
III Manajemen
Penunjang Layanan
Klinis (MPLK)
7 35 172
IV Peningkatan Mutu
Klinis dan
Keselamatan Pasien
(PMKP)
4 12 58
Total 27 110 503
6. LAMPIRAN III
PMK 46/2015
TENTANG
AKREDITASI
TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER
& TEMPAT
PRAKTIK MANDIRI
DOKTER GIGI
DASAR
STANDAR AKREDITASI
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
DOKTER & TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER GIGI
BA
B
JUDUL
JUMLAH
STANDAR
JUMLAH
KRITERIA
JUMLAH
ELEMEN
PENILAIA
N (EP)
I Kepemimpinan dan
Manajemen Praktik
Mandiri (KMPM)
8 19 73
II Layanan Klinis dan
Peningkatan Mutu
Klinis dan
Keselamatan Pasien
(LKPM)
12 37 163
Total 20 56 236
8. LAMPIRAN I
PMK 46/2015
TENTANG
AKREDITASI
PUSKESMAS
BAB III :
PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS
DASAR
AUDIT INTERNAL DAN PERTEMUAN TINJAUAN
MANAJEMEN MERUPAKAN SALAH SATU
MEKANISME MONITORING OLEH MANAJEMEN
DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA
PUSKESMAS
PELAKSANAAN AUDIT
INTERNAL & PERTEMUAN
TINJAUAN MANAJEMEN
JIKA AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
DILAKUKAN SECARA PERIODIK DIHARAPKAN AKAN TERJADI
PERGESERAN KELULUSAN AKREDITASI KE YANG LEBIH BAIK
9. PENGORGANISASIAN MUTU
4/27/2018
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Tim Mutu, Keselamatan Pasien, Audit Internal
dan PPI di dalam struktur Organisasi FKTP
KEPALA KLINIK
KASUBBAG
T
U
T
IM MUT
U
(ADMEN, UKM, UKP)
T
IM AUDIT
INT
ERNAL
Dilengkapi uraian tugas dan fungsi
P1 (PERENCANAAN)
T
IM
KESELAMAT
AN
PASIEN
T
IM PPI
TIM KESELAMATAN
PASIEN
KEPALA
PUSKESMAS
TIM MUTU, TIM KESELAMATAN PASIEN, TIM AUDIT
INTERNAL, DAN TIM PPI DALAM STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS
10. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, AUDIT INTERNAL, KESELAMATAN PASIEN DAN RAPAT
TINJAUAN MANAJEMEN DI PUSKESMAS
MANAJEMEN
RISIKO
KESELAMATAN
PASIEN
AUDIT
INTERNAL
Proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan,
meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara
menyeluruh
Audit internal merupakan salah satu mekanisme
pengawasan dan pengendalian internal untuk
manajemen Puskesmas/FKTP
Upaya yang dirancang untuk:
mencegah terjadinya adverse outcomes sebagai akibat
tindakan yang tidak aman” atau “kondisi laten”
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik
untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja
pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan,
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen
mutu dan sistem pelayanan
A
N
A
L
I
S
I
S
UPAYA
PREVENTIF
DAN
KOREKTIF
PERBAIKAN MUTU
DAN KINERJA
ORGANISASI
MEWUJUDKAN CQI
11. HUBUNGAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, AUDIT INTERNAL, PERTEMUAN TINAJUAN
MANAJEMEN, & KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS DENGAN STANDAR AKREDITASI
KEGIATAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
MANAJEMEN RiSIKO 1.2.5, 2.3.13, 5.1.5, 7.1.1, 7.4.3, 7.6.2. 7.9.2., 8.1.2, 8.1.8, 8.2.3, 8.2.4,
8.2.5, 8.3.2, 8.5.2, 8.5.3, seluruh bab IX
AUDIT INTERNAL Standar akreditasi Bab 3, Kriteria 3.1.4. EP 2, EP 3, dan EP 4
mensyaratkan dilakukan audit internal secara periodik
KESELAMATAN PASIEN Sebagian besar bab VII, bab VIII dan bab IX
RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
Standar akreditasi Bab 3, Kriteria 3.1.2
12. TUJUAN AUDIT INTERNAL
MENDAPATKAN DATA DAN INFORMASI FAKTUAL
MENDAPATKAN HASIL ANALISIS/PENILAIAN
MENDAPATKAN REKOMENDASI AUDIT
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN ORGANISASI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN MUTU DAN KINERJA ORGANISASI
13. Manfaat Audit Internal
BAGI DINKES
TOP MANAJEMEN
BAGI UNIT
OPERASIONAL
BAGI UNIT PENGELOLA
MUTU
BAGI
KARYAWAN
Referensi Dalam
Membuat Keputusan;
mengambil atau merubah
kebijakan agar lebih
sesuai dengen
perencanaan organisasi
jangka panjang.
Mengidentifikasi dan
memahami
permasalahan yang ada
dalam organisasi secara
keseluruhan ataupun
secara spesifik sehingga
dapat mengambil
perbaikan.
Membantu
pengendalian
manajemen mutu baik
pada tahap input,
proses dan output.
Proses pembelajaran dan
pertumbuhan serta
pembangunan budaya
organisasi; budaya mutu,
budaya taat prosedur,
budaya perbaikan dan
budaya kerja sistematis.
14. Manfaat Audit Internal
BAGI AUDITOR BAGI PELANGGAN BAGI REKANAN
Proses pembelajaran dan
pertumbuhan
Audit Internal merupakan proses
pendeteksian segala kemungkinan yang
dapat menciptakan ketidak puasan
pelanggan (dan juga risiko), dan
dilanjutkan dengan tindakan perbaikan
dan pencegahan sehingga komitmen
untuk memberikan kepuasan dan
keamanan bagi pelanggan benar-benar
tercapai.
Memberi umpan balik
bagi kinerja rekanan.