Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain penyesuaian dasar pengenaan pajak, peningkatan basis data perpajakan, penilaian, penagihan dan pemeriksaan yang lebih baik, modernisasi sistem perpajakan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang perpajakan.

1. Disampaikan oleh:
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1

2. 1. Daerah hanya boleh memungut Jenis Pajak dan
Retribusi yang ditetapkan dalam UU No. 28/29.
2. Diskresi penetapan tarif oleh pemerintah
daerah sesuai dengan batasan yang diatur
dalam UU No. 28/29
3. Dsikresi penentuan pemungutan jenis PDRD
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
4. PDRD dapat dipungut setelah adanya Perda
5. Khusus untuk Retribusi, sesuai dengan kriteria
yg diatur dalam Pasal 150 UU No.28/2009,
dimungkinkan adanya tambahan retribusi
setelah ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah (telah ada PP No. 97/2012 ttg
retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi
terkait ERP).
6. Pajak Rokok dipungut sebagai pajak provinsi
mulai tahun 2014, BPHTB dipungut sebagai
pajak kab/kota mulai tahun 2011, dan PBB-P2
dipungut sebagai pajak kab/kota paling lambat
tahun 2014.
UU No. 28/2009 tentang PDRD
Provinsi:
1. Pajak Kend. Bermotor
2. Pajak BBNKB
3. Pajak BBKB
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Kabupaten/Kota:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral BL & B
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Srg Burung Walet
10. PBB-P2
11. BPHTB
Retribusi Umum :
1. Ret. Pely. Kesehatan
2. Ret. Pely. Persampahan /kebersihan
3. Ret. Penggantian BC KTP & ACS
4. Ret. Pely Pemakaman & pengabuan
mayat
5. Ret. Pely Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Ret. Pely Pasar
7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Ret. Penyediaan dan/atau
penyedotan kakus
11. Ret. Pengolahan limbah cair
12. Ret. Pely Tera/tera ulang
13. Ret. Pely pendidikan;
14. Ret. Pengendalian menara
telekomunikasi
15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
(PP 97 tahun 2012)
Retribusi Jasa Usaha:
1. Ret. Pemakaian kekayaan daerah
2. Ret. Pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Ret. Tempat pelelangan
4. Ret. Terminal
5. Ret tempat khusus parkir
6. Ret. Tempat penginapan
/pesanggrahan/villa
7. Ret. Rumah potong hewan
8. Ret. Pely Kepelabuhan
9. Ret. Tempat rekreasi dan OR
10. Ret. Penyebarangan di air
11. Ret. Penjualan produksi usaha
daerah
Retribusi Perizinan Tertentu:
1. Ret. IMB
2. Ret. Izin Tempat
Penjualan Minuman
Beralkohol
3. Ret. Izin Gangguan
4. Ret. Izin Trayek
5. Ret.Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan
IMTA (PP 97 Tahun 2012)
Ketentuan Pemungutan
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
2

3. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015
Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
• Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah
serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan
dengan daerah lain dalam skala nasional.
• Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima)
tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator,
dan sub indikator ketertinggalan daerah
• Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan
Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait
dan pemerintah daerah.
• Jumlah daerah tertinggal sebanyak 122 kabupaten.
3

4. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal
berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibiltas; dan
f. karakteristik daerah.
4

5. POTRET PDRD PROVINSI, KAB./KOTA,
DAN DAERAH TERTINGGAL

6. 6
1
4
3
0 0
2
1
2
0 0 0 0
4
8
1 1 1
0
9
1
3
0
8
18
8
26
6
2
0
3
0
7
2
1
0
5
10
15
20
25
30
Aceh
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Riau
Jambi
Sumatera
Selatan
Bengkulu
Lampung
DKI
Jakarta
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
DIY
Jawa
Timur
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sultra
Sulteng
Sulsel
Sutenggara
Bali
NTB
NTT
Maluku
Papua
Maluku
Utara
Banten
Babel
Gorontalo
Kepulauan
Riau
Papua
Barat
Sulawesi
Barat
Kalimantan
Utara
Jumlah
Provinsi
DIstribusi Daerah Tertinggal Per Provinsi
(Peraturan Presiden No: 131 Tahun 2015)

7. 7
Dlm Miliar Rp
Potret PDRD Daerah Tertinggal dan NonTertinggal Pada Tahun 2015
Daerah Pendapatan PDRD %PDRD Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi 242,782.27 109,581.95 45%
Kabupaten 421,352.13 25,177.16 6%
Kota 121,518.87 21,499.73 18%
Daerah Tertinggal 118,590.88 2,265.63 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Provinsi Kabupaten Kota Daerah Tertinggal
% PDRD Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Kabupaten Kota Daerah Tertinggal

8. 8
0
20
40
60
80
100
120
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak
Penerangan
Jalan
PBB-P2 BPHTB
7.29
12.12
26.40
17.82
27.07
31.65
41.31
63.50
106.19
87.88
Dlm
Miliar
Rp
Rata-rata Penerimaan 5 Jenis Pajak Daerah Terbesar Tahun 2015
Daerah Tertinggal
NonTertinggal
Penerimaan 5 Jenis Pajak Daerah Terbesar Pada Tahun 2015 Dalam Miliar RP
Jumlah % Jumlah %
Pajak Hotel 889.1 8.03% 12,217.0 9.58%
Pajak Restoran 1,479.1 13.37% 15,943.9 12.50%
Pajak Penerangan Jalan 3,220.4 29.10% 24,509.4 19.21%
PBB-P2 2,174.6 19.65% 40,989.8 32.13%
BPHTB 3,302.8 29.85% 33,922.6 26.59%
11,065.9 127,582.6
Jenis Pajak
Daerah Tertinggal Daerah Non Tertinggal

9. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah
9
2015 2016
Rata-Rata Tax Ratio Daerah Tertinggal 0.46% 0.48%
Rata-rata Tax Ratio Nasional 1.90% 2.09%
Tahun
Keterangan

10. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah
10
2011 2012 2013 2014 2015
Rata-Rata Pertumhuhan
PDRD Tahun 2011-2015
Daerah NonTertinggal Provinsi 172,419.99 204,731.88 244,638.98 299,851.50 405,015.68 24%
Kabupaten 28,672.31 37,962.50 54,340.79 61,657.21 82,085.11 31%
Kota 27,358.86 34,912.48 43,446.38 52,751.15 72,467.46 28%
Jumlah PDRD Daerah NonTertinggal 228,451.15 277,606.86 342,426.15 414,259.86 559,568.25 25%
Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal 3,739.25 4,306.45 5,434.92 6,915.42 8,270.91 22%
Jumlah PDRD Nasional 232,190.40 281,913.31 347,861.07 421,175.28 567,839.16 25%
Status Daerah

11. • Perencanaan Penerimaan Pajak belum optimal;
• Database pajak daerah yang belum terintegrasi;
• Setting Tarif PDRD yang belum memadai ;
• Organisasi BPRD/Dinas Pendapatan belum
disusun by function;
• SDM Perpajakan yang belum menjawab
kebutuhan organisasi (tenaga penilaian,
pemeriksaan, penagihan); dan
• Kepatuhan WP masih rendah.
11
PERMASALAHAN PENGELOLAAN PDRD

12. KEMENTERIAN KEUANGAN
STRATEGI PENINGKATAN PDRD
Penyesuaian Dasar
Pengenaan Pajak
Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak
disesuaikan dengan kemampuan pembayar pajak
Peningkatan Basis Data
Perpajakan
• Mendata ulang WP & objek pajak
• Profiling WP
• Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain
dengan bagian penerbitan izin
• Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penilaian, Penagihan, dan
Pemeriksaan
• Dibidang penilaian dan penagihan dapat
dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
• Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi
dengan Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP
Modernisasi
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan
basis data (integrated database)
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan
perpajakan, misalnya e-SKPD dan e-payment.
• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan
fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan,
pemeriksaan, dan pengawasan.
• Menyusun SOP setiap pelayanan.
Peningkatan SDM
• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian,
penagihan, dan pemeriksaan.
• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik
pemungutan perpajakan yang baik.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang
dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

13. • Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah
• Penghindaran Pajak
Solusi:
• Menggunakan Sistem Teknologi Informasi untuk
mendetect pemenuhan kewajiban pajak daerah
• Menegakkan law enforcement (memberikan
sanksi), contoh: penempelan Stiker belum
membayar pajak restoran pada Rumah Makan
13
PERMASALAHAN DAN SOLUSI (1)

14. Lemahnya sistem pendataan/pemutakhiran data, penggolongan, penetapan,
pengolahan basis data, sistem pembayaran/penagihan, dan pelayanan
lainnya kepada wajib pajak dan wajib retribusi (administration tax).
Solusi:
• Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui:
– Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi
pajak daerah
– Pengaplikasian sistem teknologi informasi dalam pelayanan seperti penggunaan,
misalnya e-SKPD, e-payment dan sejenisnya.
– Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola
data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan.
• Memperbaiki Basis Data Perpajakan, melalui:
• Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak
• Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin
• Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
• Meningkatkan kerjasama pertukaran data dengan penyedia data lainnya misalnya BPS.
14
PERMASALAHAN DAN SOLUSI (2)

15. 15
Profiling Wajib Pajak Daerah
• Profiling WP adalah penggalian informasi yang
berkenaan dengan wajib pajak yang dimaksudkan
untuk mengetahui potensi pajak dari wajib pajak
tersebut.
• Data Profiling WP meliputi Data Permanen ( Identitas
WP, Related Parties, Gambaran Usaha) dan Data
Akumulatif (Perkembangan Usaha, Data Lawan
Transaksi, Data Riwayat Pembayaran Pajak).

16. Persoalan Sumber Daya Manusia:
– jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan ideal,
– sistem manajemen SDM yang belum menjawab kebutuhan organisasi serta
– masih terdapat kasus-kasus seperti kolusi dan pelanggaran disiplin
Solusi:
– Pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan
kompetensi,
– Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat ahli penilaian, penagihan, dan
pemeriksaan.
– Menambah jumlah diklat internal terkait dengan praktik pemungutan
perpajakan yang baik.
– Kerjasama kemitraan dengan pemda-pemda yang dinilai sukses dalam
pemungutan perpajakan, khususnya problem solving terkait pemungutan
perpajakan daerah.
– Pelaksanaan sistem reward and punishment perlu ditegakkan secara tegas
untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menghindari kebocoran
penerimaan. 16
PERMASALAHAN DAN SOLUSI (3)

17. Solusi:
Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan penilaian ulang atas dasar
pengenaan pajak, yaitu:
 (nilai jual objek pajak untuk PBB-P2, nilai jual pengambilan mineral bukan
logam dan batuan untuk Pajak MBLB,
 nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah, dan
 nilai perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk
BPHTB)disesuaikan dengan potensi dan kemampuan pembayar pajak
17
Belum signifikannya penerimaan pajak daerah
PERMASALAHAN DAN SOLUSI (4)

18. Solusi:
• Dibidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan
dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
• Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri,
Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
18
PERMASALAHAN DAN SOLUSI (5)
Masih belum memadainya tenaga dalam bidang Penilaian,
Penagihan, dan Pemeriksaan

19. Intensifikasi/Optimalisasi PDRD
•mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak
cenderung tidak optimal
•Sisdur pemungutan masih konvensional dan berjalan secara
parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang
disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan
data tidak up-to-date
Pemanfaatan
teknologi informasi
•mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah
pembayar pajak,
•memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
Memperluas basis
penerimaan
• Menyempurnakan Perda, mengubah tarif, dan
peningkatan SDM
Memperkuat
proses pemungutan
Machfud Sidik: 2002 19

20. Tarif Pajak optimal
 The Laffer Curve (hubungan tarif pajak
dengan penerimaan pajak).
 Penerimaan maksimum tercapai dititik
rate pajak tertentu dan bukan tarif
tertinggi.
 Pemda cenderung untuk menggunakan
tarif yang tinggi agar diperoleh total
penerimaan pajak daerah yang
maksimal.
 Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi,
secara teoritis tidak selalu
menghasilkan total penerimaan
maksimum.
 Hal ini tergantung pada respons wajib
pajak, permintaan dan penawaran
barang yang dikenakan tarif pajak lebih
tinggi
20

21. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
www.djpk.kemenkeu.go.id
21

22. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
(PP 55 TAHUN 2016)
22

23. JENIS PAJAK
OFFICIAL ASSESSMENT DAN SELF ASSESSMENT
OFFICIAL ASSESMENT
PROVINSI
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. PBB P2
SELF ASSESMENT
PROVINSI
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Rokok
KABUPATEN/KOTA
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak MBLB
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. BPHTB
Pasal 2 & 3
23

24. PENGATURAN PENETAPAN PAJAK DALAM PERATURAN DAERAH
ditetapkan
Ketentuan dalam Perda Pajak paling sedikit
mengatur tentang:
1. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak
2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan cara Penghitungan
3. Wilayah Pemungutan
4. Masa Pajak
5. Penetapan
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
7. Kadaluwarsa
8. Sanksi Administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya
Perda Pajak dapat juga mengatur tentang
1. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau
sanksinya;
2. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
3. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa;
dan/atau
4. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan
kelaziman internasional.
Pasal 4
24

25. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
OFFICIAL ASSESMENT
SELF ASSESMENT
WAJIB MENDAFTARKAN
OBJEK PAJAK KEPADA KEPALA DAERAH
DOKUMEN
Surat Pendaftaran
Objek Pajak
SPOP
(PBB-P2)
Pasal 5
WAJIB MENDAFTARKAN
KEPADA KEPALA DAERAH
NPWPD
KECUALI
1. BPHTB
2. WP PBBKB DAN PEMUNGUT PBBKB  BUMN/BUMD
3. PENYEDIA TENAGA LISTRIK  BUMN/BUMD
YA
TIDAK
NPWPD
(ditetapkan secara
jabatan)
WP
WP
25

26. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
MASA PAJAK
Pasal 6
Masa Pajak
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
2. Pajak Rokok
PROVINSI
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak MBLB
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet
KABUPATEN/KOTA
26

27. PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
PENETAPAN PAJAK
Pasal 7
Surat Ketetapan Pajak Daerah
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Diterbitkan dalam hal:
1. WP tidak menyampaikan
SPOP
2. Hasil Pemeriksaan
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
PROVINSI
1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
KABUPATEN/KOTA
PBB-P2
27

28. 28
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
PENETAPAN PAJAK
Pasal 8
Besarnya Pajak terutang
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):
a. nilai jual kendaraan bermotor
b. nilai perolehan air permukaan
c. nilai sewa reklame
d. nilai perolehan air tanah
e. NJOP
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
PROVINSI
1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
KABUPATEN/KOTA
PBB-P2
Tarif x DPP
Tarif x (DPP – NJOP
tidak kena pajak)
OFFICIAL ASSESMENT

29. 29
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
PENETAPAN PAJAK
Pasal 9
Besarnya Pajak terutang
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):
a. nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor
sebelum PPN
b. cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap
rokok
c. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel
d. jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima
e. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya
diterima oleh penyelenggara hiburan
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
2. Pajak Rokok
PROVINSI
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak MBLB
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet
KABUPATEN/KOTA
BPHTB
Tarif x DPP
Tarif x (DPP – nilai
perolehan objek Pajak
tidak kena Pajak)
SELF ASSESMENT
f. nilai jual tenaga listrik
g. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan
logam dan batuan
h. jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir
i. nilai jual sarang burung walet
j. nilai perolehan objek Pajak

30. 30
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
Pasal 13
1. 1 (satu) bulan sejak tanggal
dikirimnya SKPD
2. 6 (enam) bulan sejak diterimanya
SPPT
OFFICIAL ASSESMENT
30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak
SELF ASSESMENT
jangka
waktu
bayar/
setor menggunakan
SSPD
WP

31. 31
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
PELAPORAN PAJAK
Pasal 14 & Pasal 15
untuk jenis Pajak yang
dibayar sendiri
(self assessment)
paling sedikit memuat omzet dan
jumlah Pajak terutang dalam satu
masa Pajak
mengisi
SPTPD
dilampiri
SSPD
disampaikan ke
WP Kepala
Daerah/Pejabat yg
ditunjuk

32. 32
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
KETETAPAN PAJAK
Pasal 16 & Pasal 17
Paling lama 5
tahun sejak
terutangnya
pajak
- Berdasarkan hasil pemeriksaan
- SPTPD tidak disampaikan
- Tidak mengisi SPTPD
Jumlah Pajak terutang
=
jumlah kredit Pajak
Ditemukan hal baru yang
menyebabkan oenambahan
pajak terutang
Sanksi adm:
- bunga 2%/bln, maks. 24 bulan
- Tidak mengisi SPTPD: kenaikan 25% + bunga
2%/bln
Sanksi adm:
- Kenaikan 100%
dapat menerbitkan
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDN
Kepala Daerah

33. 33
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK
KETETAPAN PAJAK
Pasal 18
Kepala Daerah
WP
mengajukan
Permohonan
pengembalian
keputusan
12
bln
Ya
>12 bln
SKPDLB diterbitkan
Permohonan dianggap
dikabulkan dan SKPDLB
diterbitkan maks. 1 bulan

34. 34
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Kepala Daerah
dapat
menerbitkan
STPD
Jumlah
tagihan:
+ bunga
2%/bulan
Pajak terutang dalam
SKPD/SPPT
tidak/kurang dibayar
Jumlah
tagihan:
+ bunga
2%/bulan
maks. 15 bulan
SK Pembetulan, SK
Keberatan, dan
Putusan Banding
tidak/kurang dibayar
WP dikenakan sanksi
administratif
dalam hal
untuk jenis Pajak yang
ditetapkan Kepala Daerah
(official assessment)
Pasal 21:
Pajak terutang yang tidak/kurang
dibayar ditagih dengan Surat Paksa

35. Jumlah
tagihan:
+ bunga
2%/bulan
maks. 15 bulan
35
Kepala Daerah
dapat
menerbitkan
STPD
Hasil penelitian
SPTPD
SKPDKB, SKPDKBT,
SK Pembetulan, SK
Keberatan, dan
Putusan Banding
tidak/kurang
dibayar
WP dikenakan sanksi
administratif
dalam hal
untuk jenis Pajak yang
dibayar sendiri
(self assessment)
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Pasal 21:
Pajak terutang yang tidak/kurang
dibayar ditagih dengan Surat Paksa

36. 36
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 22
Piutang
Pajak
Kadaluwarsa
tidak dapat
ditagih
dapat ditangguhkan jika
Terbit Surat
Teguran dan/atau
Surat Paksa
Adanya pengakuan
utang pajak dari WP
(langsung/tidak
langsung)

37. 37
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
Kepala Daerah
WP
mengajukan
Keberatan
SPPT
SKPD
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDN
SKPDLB
Pemotongan/pemu
ngutan oleh pihak
ketiga
Waktu pelunasan jumlah
Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan
keberatan tertangguh s.d.
1 bulan sejak tanggal SK
Keberatan
Paling lama 3
bulan
Minimal sudah
membayar jumlah
yg telah disetujui

38. 38
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
Kepala Daerah
memberikan
Keputusan
atas
keberatan
berupa
Menerima
Menerima sebagian
Menolak
Menambah besarnya jumlah
pajak terutang
Dapat
melakukan
Pemeriksaan
Maks. 12 bulan sejak
surat keberatan
diterima
Lebih dari 12 bulan
dianggap diterima

39. 39
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 dan Pasal 26
WP
dapat
mengajukan
Keberatan
Menangguhkan kewajiban
membayar pajak s.d. 1
bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding
maks. 3 bulan
sejak keputusan
diterima
Kelebihan pembayaran dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga
2%/bulan maks 24 bulan
Dikabulkan sebagian
atau seluruhnya
Sanksi administratif denda 50% dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi pajak yang sudah
dibayar
Dikabulkan sebagian
atau ditolak

40. 40
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 dan Pasal 26
WP
dapat
mengajukan
Banding
Sanksi administratif denda
50% tidak dikenakan
Jika menolak
Putusan Keberatan
Dikabulkan seluruhnya
Sanksi administratif denda 100% dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi pajak yang sudah
dibayar
Dikabulkan sebagian
atau ditolak

41. 41
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27 dan Pasal 28
WP
wajib
Pembukuan
atau
Pencatatan
melakukan
Pemeriksaan
Kepala Daerah/
Pejabat yang
berwenang
Usaha dengan
omzet >Rp300
juta
Paling sedikit memuat
data penjualan beserta
data pendukungnya
Untuk menguji
kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan
daerah dan tujuan lain
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku/catatan, dokumen yang menjadi
dasar dan dokumen lain yang
berhubungan
- Memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat/ruangan yang
dianggap perlu
- Memberikan keterangan yang diperlukan

42. 42
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 29
Penelitian
SSPD BPHTB
Kesesuaian nomor objek Pajak
Kesesuaian NJOP bumi/m2
Kesesuaian NJOP bangunan/m2
Kebenaran penghitungan BPHTB
Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor
Paling lama 1 hari
kerja sejak SSPD
BPHTB diterima

43. 43
PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
Pasal 30
Kepala Daerah
menetapkan
NJOP
tidak diperoleh
rata-rata
Penghitungan dilakukan dengan
metode:
a. Perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis
b. Nilai perolehan baru
c. Nilai jual pengganti
Dilakukan setiap 3
tahun kecuali objek
pajak tertentu
Dihitung
berdasarkan rata-
rata harga jual-beli