SlideShare a Scribd company logo
MAKALAH TENTANG HAK
ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS PAKUAN
2017
ii
KATA PENGANTAR
Pertama-tama perkenankanlah saya selaku penyusun makalah ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
sehingga saya dapat menyusun makalah ini. Ucapan terima kasih dan puji syukur saya sampaikan kepada Allah dan semua pihak
yang telah membantu kelancaran, memberikan masukan serta ide-ide untuk menyusun makalah ini.Saya selaku penyusun telah
berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan makalah ini, namun tidak mustahil apabila terdapat kekurangan maupun
kesalahan. Oleh karena itu saya memohon saran serta komentar yang dapat saya jadikan motivasi untuk menyempurnakan pedoman
dimasa yang akan datang.
19 Oktober 2017
Penyusun,
Agsha Alvina F U
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................. I
KATA PENGANTAR .............................................................II
DAFTAR ISI ....................................................................III
PEMBAHASAN ......................................................................1
SEJARAH HAM .....................................................................1
PENGERTIAN HAM ..............................................................2
CONTOH PELANGGARAN HAM .........................................4
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................6
1
PEMBAHASAN
SEJARAH HAM
Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada
kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti
dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Pada hakikatnya Hak Asasi
Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan
hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua
hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu
pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang
hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari
dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui
oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak
asasi orang lain.
2
PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak
yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi: Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan,
keamanan, dan lain-lain;
a. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
b. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
c. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi,
dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab
bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun
Militer),dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
3
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap
manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan
sehingga bersifat suci.1
HAM merupakan sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap
manusia di dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan,
karena menghilangkan HAM orang lain sama dengan
menghilangkan derajat kemanusiaan.2
1Pengertian HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto
2Pengertian HAM menurut G.J Wolhos
4
CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM
Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak
Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di
Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan
saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut
benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk
mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu
dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak
dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.Pertama, vonis hakim
terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No
26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa
pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan
menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan
tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa
menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio
Soares. Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim
ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila
terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal
10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan.
Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan keputusan
terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM
berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu
justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa
kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang
mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang
mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau
tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan
membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
5
NO NAMA
KASUS
TAHUN KONTEKS PENYELESAIAN
1. Peristiwa
Tanjung
Priok
1984 Penekanan
(Represi) terhadap
masa yang
berdemonstrasi
menolak asas
tunggal pancasila
Pengadilan HAM ad hoc
di Jakarta tahun 2003-
2004
2. Penculikan
aktivis
1998
1998 Penculikan dan
penghilangan
paksa bagi aktivis
prodemokrasi oleh
TNI
Pengadilan militer bagi
pelaku (Tim mawar) dan
dewan kehormatan
perwira bagi beberapa
jenderal.
3. Darurat
militer I
dan II
2003 -
2004
Kegagalan
perundingan damai
antara RI dan
GAM direspon
dengan kebijakan
darurat militer
Sejumlah anggota TNI
dihukum, dan statusnya
diturunkan menjadi
darurat sipil
6
DAFTAR PUSTAKA
http://daviedan.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ham.html

More Related Content

What's hot

Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01Muhammad Pambudi
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamSayur Lodeh
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaBab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaSilvester Nyawai
 
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Syifa Arsyana
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatAgus Sri Hartono
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITEMixon Mixon
 
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docxratih pratiwi
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaSantos Tos
 
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...Mulia Fathan
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan hamRobet Saputra
 

What's hot (20)

Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
Kewarganegaraan 131125085825-phpapp01
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
 
Negara Hukum dan ham
Negara Hukum dan hamNegara Hukum dan ham
Negara Hukum dan ham
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaBab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
 
Uu ite(2)
Uu ite(2)Uu ite(2)
Uu ite(2)
 
UU ite
UU iteUU ite
UU ite
 
Perjuangan ham di indonesia
Perjuangan ham di indonesiaPerjuangan ham di indonesia
Perjuangan ham di indonesia
 
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM (PPKn)
 
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapatKemerdekaan mengemukakan pendapat
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
HUKUM
HUKUMHUKUM
HUKUM
 
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx
305984786 pertanggungjawaban-pidana-korporasi-makalah-docx
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Ham
Ham Ham
Ham
 
Presentasi ham
Presentasi hamPresentasi ham
Presentasi ham
 
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...
Makalah Pkn Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (untuk kel...
 
Rangkuman ppkn uts genap
Rangkuman ppkn uts genapRangkuman ppkn uts genap
Rangkuman ppkn uts genap
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 

Similar to TUGAS TIK5 AGSHA

Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaYadhi Muqsith
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAgarrytokai
 
Tugas 5 annisa nurul jannah
Tugas 5 annisa nurul jannahTugas 5 annisa nurul jannah
Tugas 5 annisa nurul jannahannisanj22
 
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaBab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaSilvester Nyawai
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaboscobahy1
 
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Ricky Suadma
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusiayuliansafa
 
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docxMAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docxRahmat Hidayat
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptxErmanSugianto
 
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Ibnu1810
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalahkujays
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusiairvan sidik
 
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia Makalah ppkn Hak Asasi Manusia
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia EkaMaisaraAmalia
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawTitikbudiarti
 

Similar to TUGAS TIK5 AGSHA (20)

Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusia
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
Tugas 5 annisa nurul jannah
Tugas 5 annisa nurul jannahTugas 5 annisa nurul jannah
Tugas 5 annisa nurul jannah
 
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaBab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
Lampiran 2
Lampiran 2Lampiran 2
Lampiran 2
 
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
 
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docxMAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
 
PPT KELAS XI HAM.pptx
PPT KELAS XI  HAM.pptxPPT KELAS XI  HAM.pptx
PPT KELAS XI HAM.pptx
 
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
 
Softskill okky
Softskill okkySoftskill okky
Softskill okky
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia Makalah ppkn Hak Asasi Manusia
Makalah ppkn Hak Asasi Manusia
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Makalah pcl
Makalah pclMakalah pcl
Makalah pcl
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the law
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 

Recently uploaded

Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusiSusanti94678
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxaristasaputri46
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxKurnia Fajar
 
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis JurnalRepi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnalrepyjayanti
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptAryLisawaty
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfSEMUELSAMBOKARAENG
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxSriayuAnisaToip
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.comModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.comFathan Emran
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...AgusRahmat39
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfMIN1Sumedang
 
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGEviRohimah3
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxMasHari12
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt xjohan199969
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxlastri261
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfTarkaTarka
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdferlita3
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfyuniarmadyawati361
 
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxAgungRomadhon3
 

Recently uploaded (20)

Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdfSusi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Susi Susanti_2021 B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptxSolusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
Solusi Masalah Pendidikan Kelompok 9 Wawasan Pendidikan.pptx
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis JurnalRepi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
Repi jayanti_2021 B_Analsis Kritis Jurnal
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.comModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka - abdiera.com
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdfALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) B. Inggris kelas 7.pdf
 
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
 
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docxDokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
Dokumen Tindak Lanjut Pengelolaan Kinerja Guru.docx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 1 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 

TUGAS TIK5 AGSHA

  • 1. MAKALAH TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS PAKUAN 2017
  • 2. ii KATA PENGANTAR Pertama-tama perkenankanlah saya selaku penyusun makalah ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyusun makalah ini. Ucapan terima kasih dan puji syukur saya sampaikan kepada Allah dan semua pihak yang telah membantu kelancaran, memberikan masukan serta ide-ide untuk menyusun makalah ini.Saya selaku penyusun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan makalah ini, namun tidak mustahil apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu saya memohon saran serta komentar yang dapat saya jadikan motivasi untuk menyempurnakan pedoman dimasa yang akan datang. 19 Oktober 2017 Penyusun, Agsha Alvina F U
  • 3. iii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................. I KATA PENGANTAR .............................................................II DAFTAR ISI ....................................................................III PEMBAHASAN ......................................................................1 SEJARAH HAM .....................................................................1 PENGERTIAN HAM ..............................................................2 CONTOH PELANGGARAN HAM .........................................4 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................6
  • 4. 1 PEMBAHASAN SEJARAH HAM Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.
  • 5. 2 PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Ruang lingkup HAM meliputi: Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; a. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; b. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta c. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
  • 6. 3 c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.1 HAM merupakan sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkan HAM orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan.2 1Pengertian HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto 2Pengertian HAM menurut G.J Wolhos
  • 7. 4 CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares. Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan. Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
  • 8. 5 NO NAMA KASUS TAHUN KONTEKS PENYELESAIAN 1. Peristiwa Tanjung Priok 1984 Penekanan (Represi) terhadap masa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal pancasila Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta tahun 2003- 2004 2. Penculikan aktivis 1998 1998 Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis prodemokrasi oleh TNI Pengadilan militer bagi pelaku (Tim mawar) dan dewan kehormatan perwira bagi beberapa jenderal. 3. Darurat militer I dan II 2003 - 2004 Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer Sejumlah anggota TNI dihukum, dan statusnya diturunkan menjadi darurat sipil