Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip governance dan management serta perbedaan filosofi kedua konsep tersebut. Prinsip-prinsip management mencakup pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, dan lainnya. Sedangkan prinsip governance meliputi partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, dan lainnya. 2. Konsep governance mulai dipopulerkan oleh

1. Governance Dan Management
1. Prinsip-prinsip dari Governance dan Management
A. Prinsip-prinsip Management
Prinsip artinya titik tolak yang mendasari adanya pelaksanaan sesuatu. Prinsip
disamakan dengan istilah asas, dasar, landasan, pijakan, pundamentalisasi, pedoman
berpikir dan bertindak, dan tolok ukur. Jadi, prinsip merupakan pegangan utama
dalam berpikir dan bertindak. Jika ada ungkapan “tidak punya prinsip”, artinya tidak
memiliki pegangan utama dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, seringkali
istilah prinsip dikaitkan dengan sesuatu yang tidak boleh berubah oleh situasi dan
kondisi apapun, artinya selalu berpegang kepada landasan utama yang dimaksudkan.
Dalam manajemen terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman umum atau
pegangan utama pelaksanaan aktivitas manajerial, yang tentu saja prinsip-prinsip yang
dimaksud akan menentukan sukses tidaknya suatu organisasi dijalankan. Roda
organisasi atau perusahaan dipacu dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang
berprinsip kepada prinsip-prinsip yang umum dalam menajemen.
1. Division of Work
Asas pembagian kerja merupakan prinsip yang sangat penting dalam manajemen.
Prinsip pembagian kerja mesti diterapkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda;
2. Setiap jenis lapangan kerja membutuhkan tenaga ahli yang berbeda-beda;
3. Setiap pekerja memiliki pengalaman kerja yang berbeda;
4. Mentalitas pekerja yang berbeda;
5. Penggunaan waktu yang berbeda;
6. Latar belakang kehidupan, sosial, ekonomi, kebudayaan yang berbeda;
7. Otak dan tingkat pendidikan yang berbeda.
Agar pembagian kerja dapat dilaksanakan dengan baik, tepat dan akurat, maka
manajemen seharusnya melaksanakan beberapa kegiatan sebelum menerima dan
merekomendasikan jabatan tertentu pada setiap pegawainya.
2. Authority and Responsibility
Prinsip proporsionalitas wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan
prestasi dan kemampuan para pekerja. Dalam organisasi maupun perusahaan jabatan
struktural berkaitan langsung dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Seorang

2. manajer memikul tanggung jawab yang besar karena jabatannya sebagai pimpinan
pelaksana perusahaan. Karena tanggung jawab dan wewenangnya yang besar, maka
manajer memiliki bawahan yang juga memiliki jabatan tertentu. Demikian seterusnya,
hingga pada tingkat supervisor dan bagian-bagian yang ada di bawahnya.
3. Discipline
Disiplin berakar pada prinsip proporsionalitas antara wewenang dan tanggung jawab
yang dipikul oleh seluruh anggota organisasi. Semua pegawai, atasan maupun
bawahan wajib patuh terhadap peraturan organisasi yang telah disepakati, oleh karena
itu dengan mematuhinya berarti bekerja dengan disiplin yang optimal.
4. Unity of Command
Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada
bawahannya. Jika bawahannya sebagai pimpinan, maka iapun berwenang memberi
perintah kepada bawahannya untuk menindaklanjuti perintah atasannya. Bawahan
hanya melaksanakan sesuai perintah atasannya dan bertanggung jawab sepenuhnya
kepada atasannya secara langsung.
5. Unity of Direction
Kesatuan arah dan tujuan. Meskipun dalam organisasi selalu terdiri dari berbagai
bidang, dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi seluruh
pelaksanaan kegiatan diarahkan kepada satu tujuan organisasi. Tujuan organisasi
melingkupi seluruh tujuan bidang-bidang di dalamnya.
6. Subordination of Individual Interest into General Interest
Prinsip ini berkaitan dengan kaidah kemaslhatan umum lebih diutamakan
daripada kemaslahatan pribadi. Oleh sebab itu kepentingan organisasi harus
didahulukan daripada kepentingan pribadi, bahkan suksesnya kepentingan organisasi
akan berdampak positif bagi kehidupan pribadi, baik sebagai manajer maupun sebagai
karyawan biasa.
7. Remuneration of Personnel
Prinsip ini berakar dari prinsip keadilan yang kaidahnya berbunyi al-ujrah biqadr al-
masyaqah, upah diukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung
jawab yang besar harus didukung oleh upah yang seimbang dengan beban yang
dipikulnya. Kesulitan pekerjaan bukan diukur oleh kelelagan seseorang dalam bekerja,
melainkan oleh factor keahlian atau keterampilan dan profesionalitasnya. Karena,
meskipun seorang tukang becak sangat cape mengayuh becak dengan penumpangnya

3. yang duduk tenang, upahnya tidak akan melebihi seorang dosen dan masuk kelas lalu
memberi tugas kepada mahasiswa, dan langsung keluar kelas.
8. Centralization
Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat
kekuasaan dan wewenang instruksional. Kemudian pusat membagikan kekuasaannya
ke daerah, cabang, sampai ke tingkat unit atau ranting. Sebagaimana dalam
manajemen kenegaraan yang berprinsip kepada tiga hal, yaitu: (1) sentralisasi; (2)
desentralisasi; (3) dekonsentralisasi.
9. Scalar of Chain (Hierarchy)
Prinsip penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hierarkis artinya sesuai
dengan kafasitas dan wewenangnya. Tidak salah kaprah, seperti memberi perintah
melakukan desain produk kepada manajer pemasaran. Jadi, secara vertical mulai dari
manajer utama sampai ke manajer di bidangnya masing-masing perintah berlaku
secara hierarkis, sehingga pertanggung jawabannya menjadi relevans dengan
wewenangnya.
10. Order
Asas ketertiban atau keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam
organisasi atau perusahaan. Ketertiban dapat bersifat material perusahaan maupun
ketertiban dalam arti sosial. Ketertiban material menyangkut inventaris perkantoran
atau organisasi yang harus dipergunakan untuk sepenuhnya kepentingan organisasi.
11. Equity
Prinsip persamaan bukan berarti sama rata dan sama rasa, karena dalam organisasi
terdapat pangkat dan jabatan yang berbeda, sebagaimana jenis pekerjaannya pun
berbeda. Di samping itu wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena
itu, prinsip persamaan atau prinsip keadilan dapat dikuantifikasikan, apabila berkaitan
dengan upah, maka diukur menurut kedudukannya, jika berkairan dengan bonus atau
imbalan diukur menurut prestasinya, dan jika berkaitan dengan tunjangan-tunjangan
tertentu juga ada ukurannya.
12. Initiative
Inisiatif dalam organisasi tidak berarti bebas sekehendak para karyawan.
Manajer harus memberikan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk berinisitif
sendiri mengembangkan kinerjanya, tetapi harus tetap searah dengan visi dan misi
perusahaan. Inisitif dapat berarti kreatif, konstruktif dan inivatif. Selain ini seluruh

4. karyawan didorong untuk memiliki kemampuan menyelesaikan masalah pekerjaan
yang dihadapinya.
13. Esprit de Corp (Asas Kesatuan)
Prinsip ini bertitik tolak dari kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh
organisasi atau perusahaan. Semua komponen organisasi merupakan sistem yang
terpadu. Seluh karyawan bagaiman jarring laba-laba yang bersatu sebagai team
work yang solid memperjuangkan tujuan perusahaan. Loyalitas yang dibangun
terhadap perusahaan dijaga dengan selalu membentuk hubungan dan komunikasi yang
aktif, sehingga antar jabatan structural, antar bidang, antar wewenang dan tanggung
jawab bersifat integral.
14. Stability of Turn-over of Personnel (Kestabilan Jabatan Karyawan)
Prinsip stabilitas jabatan berkaitan dengan kesinambungan kinerja organisasi atau
perusahaan. Manajemen yang baik yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau
perusahaan tidak akan sering mengganti pejabatnya, karena dengan sering mengganti
pejabat perusahaan, maka pelaksanaan program akan kembali ke nol, meskipun ada
yang dapat melanjutkannya, Tetapi, biasanya ganti pejabat akan ganti kebijakan,
dengan ganti kebijakan, maka berganti pula arah pekerjaan yang dilaksanakan.
B. Prinsip-prinsip Governance
1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan
sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa
pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
manusia.
3. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus
berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus

5. menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam
kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan
sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan
jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta
kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas
kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut
2. Filosofi Governance dan Management
A. Governance
Sejak akhir tahun 1980an, istilah governance mulai digunakan untuk
pengertian yang berbeda. Tatkala istilah governance dipopulerkan, perubahan
penggunaan istilah dari government ke governance lebih dimaksudkan untuk
menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan.
Istilahgovernment reform, democracy dan sejenisnya, dianggap telah
mengalami inflasi dan tidak mampu menarik perhatian untuk menggerakkan
semangat reform. Oleh karena itu, diperlukan kemasan baru baru government
reform kali ini adalah berbeda dengan reform yang ada sebelumnya. Menurut
Rhodes (Pratikno, 2005) Penggunaan istilah governance digunakan untuk
menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah
governance telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya
perubahan proses, metode dan capaian kepemerintahan.

6. Penggunaan istilah governance sebagai konsep yang berbeda
dengangovernment, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak
tahun 1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul “Sub-
Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth”. Dalam laporan ini, Bank
Dunia (1989) mendefinisikan governance sebagai “exercise of political power
to manage nation”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi
politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.
Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi
membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi
hanya sebatas fasilitatif. Oleh karena itu, Abrahamsen (Wiratraman, 2007)
legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi Good
Governance versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan
aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara
(pemerintah).
Dengan merujuk pada kasus Afrika, argumen di seluruh laporan ini
menekankan pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Oleh karena
itu, untuk membangun kepemerintahan yang baik, maka pemerintah harus
dikurangi (less government). Pemerintahan yang besar (big government) akan
menjadi sumber dari kepemerintahan yang buruk (bad governance).
Kepemerintahan yang buruk ini, dalam operasionalisasi Bank Dunia (Weiss
2000: 801) adalah pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar
yang tidak efisien, yang dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan
pembangunan di Afrika (Pratikno, 2005).
Sejak saat itulah awal mula gelombang penyuntikan dalam upaya memberantas
„penyakit‟ di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah
persyaratan-persyaratan dari Bank Dunia (yang kemudian diikuti oleh lembaga
dan negara donor lainnya). Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas
dalam memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang
diidentifikasi Bank Dunia sebagai sebuah ‘crisis of governance’ atau ‘bad
governance’ (World Bank 1992). Tentu, dalam menyuntikkan ide-

7. idegovernance semacam itu, telah diusung pula diskursus sebagai “pemanis”
agar bisa diterima dan terlegitimasi oleh kekuasaan diktatorial yang memang
banyak berkuasa saat itu. Diskursus “pemanis” itu adalah promosi demokrasi
yang memperkuat good governance baik sebagai tujuan maupun sebuah
persyaratan kerjasama pembangunan. Wacana yang diinisiasi oleh Bank Dunia
ini terus menggelinding, yang kemudian membuat good governance menjadi
slogan yang populer, termasuk di Indonesia. Ide utama yang melihat
pemerintah sebagai sumber masalah daripada sebagai solusi ini terus
merambah, dan melahirkan pendefinisian governance yang lebih menekankan
pada peran aktor-aktor di luar pemerintah (Wiratraman, 2007).
B. Management
Ada dua tokoh manajemen ,yang mengawali munculnya manajemen ilmiah,
yang akan dibahas disini, yaitu: Robert Owen dan Charles Babbage.
Robert Owen ( 1771-1858)
Pada permulaan tahun 1800 an : Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik
pemintalan kapas di New Lanark Skotlandia.Menekankan penting unsur manusia
dalam produksi. Dia membuat perbaikan - perbaikan dalam kondisi kerja, seperti
pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak dibawah umur yang bekerja,
membangun perumahan yang lebih baik bagi karayawan dan mengoperasikan toko
perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah.
3. Kenapa Governance dan Management itu penting
A. Governance
Governance penting karena:
– Untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan
kompetisi Global.
– Untuk menghindari fraud dan KKN.

8. – Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar good
corporate governance yaitu :
1. Transparency (keterbukaan informasi)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip
korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari
corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau
pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap
pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang
berlaku.
B. Management
Manajemen penting untuk semua gerakan agar berhasilnya kegiatan dari suatu
organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sangat penting agar
segala sesuatunya dapat terencana, terorganisasi, terarah dan terkontrol. Manusia
berkepentingan dengan manajemen karena:
1. Manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat
pemersatu, penggerak dan pengkoordinir faktor alam, tenaga dan modal.
2. Manajemen merupakn suatu sistem kerja yang rasional dalam mencapai tujuan
organisasi, sehingga menghasilkan efektisvitas dan efesiensi kerja serta produktifitas
dan kepuasan.

9. 3. Manajemen mempunyai prinsip-prinsip yang universal sehingga dapat
dipergunakan dalam setipa usaha kerjasama dengan tidak melepaskan corak gaya,
keyakinan serta tujuan hidup dari organisasi yang mempergunakannya.
4. Manajemen merupakan suatu kemampuan / keahlian manusia untuk mengurus
suatu kegiatan sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan serta menghadapi perubahan
yang terjadi, baik perubahan teknologi, persaingan maupun tuntutan perkembangan
yang lebih luas.
5. Manajemen akan membawa organisasi kepada kedudukan yang lebih tinggi dan
dihargai karena merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan dalam
kehidupan organisasi.
6. Manajemen suatu profesi untuk dapat menangani dengan tepat kegiatan suatu
usaha.
Source:
https://silviarezi.wordpress.com/2013/05/27/prinsip-prinsip-manajemen/
https://fairuzabadizef.com/2012/12/23/pentingnya-good-corporate-governance-
dalam-sebuah-perusahaan/
http://jamzeefication.blogspot.co.id/2011/09/mengapa-manajemen-itu-
penting.html