Dokumen ini membahas konflik agama di Indonesia yang dipicu oleh pemahaman keagamaan yang sempit dan diskriminatif, serta peran negara yang kurang efektif dalam melindungi hak-hak minoritas. Selain itu, dijelaskan bahwa sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan yang Maha Esa', seharusnya diinterpretasikan sebagai sifat-sifat luhur Tuhan, bukan sekadar monoteisme. Penulis menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat yang beragam.

1. 1. menurut kamu kenapa konflik agama terjadi di indonesia
Sekali lagi, kita dikejutkan oleh serangkaian peristiwa kekerasan atas nama agama. Beberapa hari yang
lalu, Gereja Jemaat HKPB di Kabupaten Bekasi dirobohkan oleh Petugas Satpol PP. Alasan
penghancurannya sangat tidak logis: karena tidak mempunyai surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Penulis pun bertanya-tanya, bukankah banyak juga mesjid dan rumah ibadah lainnya yang tidak
mempunyai surat IMB? Kenapa tidak juga dihancurkan? Kenapa kita bisa beribadah, sementara orang
lain tidak? Bukankah itu hak setiap warga negara?. Selain itu, baru-baru ini kelompok masa yang
mengatasnamakan sebuah forum menyegel Gereja Katolik di Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat yang
sejak tahun 1968 sudah digunakan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak ada korban yang terluka, hal
ini telah menambah deretan panjang kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia.
Penulis melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa hal ini terus terjadi: faktor internal dan
eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan oleh pemeluk agama dalam
memahami agamanya, sehingga memunculkan pemahaman skripturalisme. Skripturalisme adalah
sebuah pemahaman yang menempatkan agama hanya sebatas teks-teks keagamaan. Dalam paham ini,
fungsi utama dalam sebuah agama hanya terletak pada teks-teks yang terkandung di dalamnya. Mereka
mengabaikan substansialisasi dan kontekstualisasi keagamaan. Dampaknya adalah mereka terpenjara
oleh teks, dogma, dan simbolisme keagamaan. Menurut penulis ini sangat berbahaya, karena
pemahaman semacam ini akan berpotensi besar untuk melahirkan kekerasan dan anarkisme.
Misalkan, penulis melihat banyak sekali ceramah ustadz-ustadz di televisi, radio, maupun khatib-
khatib Jumat yang menganjurkan kebencian satu sama lain. Hanya berbekal satu-dua ayat teks
suci mereka mudah sekali untuk saling membenci satu sama lain, saling mengkafiri sesama
muslim dan mencap orang lain (yang bukan golongan mereka) pasti masuk neraka. Apakah ini
yang dinamakan dakwah? Apakah mereka yang memegang kunci-kunci neraka? Bukankah yang
berhak menentukan seorang itu masuk surga atau neraka hanya Tuhan? Bukankah yang berhak
menentukan seseorang itu kafir atau tidak hanya Tuhan? Mereka, para “pembela Tuhan” itu
mudah sekali mencap orang sebagai kafir. Padahal ada hadist: "Man kaffara akhahu musliman
fahuwa kafirun” (Barangsiapa yang mengkafirkan saudara yang beragama Islam, justru ia yang
kafir). Mereka para “pembela Tuhan” itu seakan telah mengambil alih jabatan dan wewenang
Tuhan. Penulis masih belum bisa mengerti, kenapa masih ada sebagian orang yang membatasi
kasih sayang Tuhan. Bukankah rahmat Tuhan itu tidak terbatas?
Fakor eksternal terjadi diluar agama, seperti gagalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dalam mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda. Dalam kasus kekerasan atas nama
agama misalnya, penulis melihat banyak fatwa-fatwa MUI yang ikut berkontribusi menyulut api
kebencian, misalkan dengan fatwa–fatwa diskriminatif, seperti pelarangan Ahmadiyah. Selain
itu, lemahnya penegakan hukum dan pembiaran oleh negara juga menjadi faktor eksternal yang
menyuburkan kekerasan atas nama agama. Disini terlihat jelas, peran negara masih ‘impoten’
dalam menjaga perbedaan yang sudah menjadi fakta sosial. Dalam berbagai kasus, seringkali
pemerintah lebih membela mayoritas dan mengorbankan yang minoritas. Padahal menurut UU
No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya negara, pemerintah, dan
masyarakat wajib mengakui dan melindungi HAM seseorang tanpa kecuali. Oleh karena itu,
dalam menjaga hak-hak minoritas, semestinya tugas negara harus lebih aktif sehingga fungsi

2. negara bisa terwujud dengan baik. Seperti, pertama menjalankan konstitusi dengan sebaik-
baiknya, kedua memastikan semua warga negara berhak memiliki keyakinan masing-masing.
Dalam hal ini, negara harus bisa memastikan kebebasan masyarakat. Ketiga, negara harus bisa
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa kecuali
Dalam masyarakat Indonesia yang multikultur rawan terhadap terjadinya suatu konflik
sosial, karena secara garis besar struktur sosial masyarakat Indonesia terbagi kedalam berbagai
suku bangsa, agama, maupun golongan yang beragam. Apabila terjadi dominasi suatu kelompok
terhadap kelompok lain, contohnya adalah konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Terdapat
persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antara kelompok yang berlainan suku
bangsa. Contohnya konflik yang terjadi di Sambas. Terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan
dari warga sebuah suku terhadap warga suku bangsa lain. Contohnya konflik yang terjadi di
Sampit. Terdapat potensi konflik yang terpendam, yang telah bermusuhan secara adat.
Contohnya konflik antar suku di pedalaman Papua.
2. Menurut pendapat kamu apa makna dari pemahaman ketuhanan yang maha esa
Sejarah mengatakan bahwa Pancasila dasar Negara Kesatuan Repubrik Indonesia (NKRI) lahir pada
1 Juni 1945. Pancasila lahir didasarkan pada pemikiran tokoh proklamator yang tidak lain adalah
Bung Karno.
Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa dasar pemikiran Bung Karno pada waktu
mencetuskan ide dasar negara hingga tercetuslah ide Pancasila. Dasar pemikiran Bung Karno
dalam mencetuskan istilah Pancasila sebagai Dasar Negara adalah mengadopsi istilah praktek-
praktek moral orang Jawa kuno yang di dasarkan pada ajaran Buddhisme. Dalam ajaran Buddhisme
terdapat praktek-praktek moral yang disebut dengan Panca Sila (bahasa Sanskerta / Pali) yang
berarti lima (5) kemoralan yaitu :
1. Bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup.
2. Bertekad menghindari berkata dusta.
3. Bertekad menghindari perbuatan mencuri.
4. Bertekad menghindari perbuatan berzinah.
5. Dan bertekad untuk tidak minum minuman yang dapat menimbulkan ketagihan dan
menghilangkan kesadaran.

3. Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila
pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali. Banyak di
antara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar
sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
Tuhan Yang Satu, atau Tuhan Yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam sudut pandang
bahasa Sanskerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah bermakna Tuhan Yang Satu.
Lalu apa makna sebenarnya ? Mari kita bahas satu persatu kata dari kalimat dari sila pertama ini.
Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran –an.
Penggunaan awalan ke- dan akhiran –an pada suatu kata dapat merubah makna dari kata itu dan
membentuk makna baru. Penambahan awalan ke- dan akhiran -an dapat memberi perubahan
makna menjadi antara lain : mengalami hal…., sifat-sifat …. Contoh kalimat : ia sedang kepanasan.
Kata panas diberi imbuhan ke- dan –an maka menjadi kata kepanasan yang bermakna mengalami
hal yang panas. Begitu juga dengan kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi
imbuhan ke- dan –an yang bermakna sifat-sifat tuhan. Dengan kata lain Ketuhanan berarti sifat-
sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan.
Kata “maha” berasal dari bahasa Sanskerta / Pali yang bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam
pengertian bentuk). Kata “maha” bukan berarti “sangat”. Jadi adalah salah jika penggunaan kata
“maha” dipersandingkan dengan kata seperti besar menjadi maha besar yang berarti sangat besar.
Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sanskerta / Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal
dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan
yang mutlak atau mengacu pada kata “ini” (this – Inggris). Sedangkan kata “satu” dalam pengertian
jumlah dalam bahasa Sanksertamaupun bahasa Pali adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam
sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka”,
bukan kata “esa”.
Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa arti dari
Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu
individual yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya, Ketuhanan Yang Maha
Esa berarti Sifat-sifat Luhur/Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila
pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur/mulia, bukan Tuhannya.
Setelah kita mengetahui hal ini kita dapat melihat bahwa sila pertama dari Pancasila NKRI ternyata

4. begitu dalam dan bermakna luas , tidak membahas apakah Tuhan itu satu atau banyak seperti
anggapan kita selama ini, tetapi sesungguhnya sila pertama ini membahas sifat-sifat luhur/mulia
yang harus dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Sila pertama dari Pancasila NKRI ini tidak
bersifat arogan dan penuh paksaan bahwa rakyat Indonesia harus beragama yang percaya pada
satu Tuhan saja, tetapi membuka diri bagi agama yang juga percaya pada banyak Tuhan, karena
yang ditekankan dalam sila pertama Pancasila NKRI ini adalah sifat-sifat luhur/mulia. Dan
diharapkan Negara di masa yang akan datang dapat membuka diri bagi keberadaan agama yang
juga mengajarkan nilai-nilai luhur dan mulia meskipun tidak mempercayai adanya satu Tuhan.
A. KESIMPULAN
Dari materi-materi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam
semesta, penguasa segalanya.
Sila ketuhanan yang maha esa sangatlah penting karena merupakan kunci dari lahirnya sila-sila
selanjutnya, dan itu merupan penyatu bangsa Indonesia yang mempunyai sangat banyak
kebudayaan dan ras. Oleh karena itu kita harus menghormati perbedaan-perbedaan yang ada
didalam bangsa kita dengan tidak saling menghina antar agama, suku, dan ras, karena itu semua
merupakan hakikat pribadi masing-masing.
Kita dapat menjadi bangsa yang maju apabila kita dapat menghilangkan rasa tidak
suka/sentimen antar ras, suku, dan umat beragama, mungkin kita mempunyai kepercayaan dan
poendapat yang berbeda-beda, akan tetapi kita merupakan bangsa Indonesia, satu nusa satu
bangsa, satu ibu pertiwi, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Pendiri bangsa kita adalah orang orang yang sangat berjasa, maka dari itu kita harus
menjunjung tinggi dan menghormati dengan sepenuh hati, karena berkat jasa-jasa merekalah
negara kita dapat merdeka.

5. 3. Bagaimana sifat kamu menghadapi kehidupan sekarang beragama di Indonesia
----
4. Dalam pancasila bagaimana bangasa Indonesia bisa bangkait seperti dulu kala
Jati Diri Bangsa Indonesia yang Sesungguhnya
Menurut Robert (2002:04) jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya
tercermin pada perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya yang sesuai dengan nilai
yang terkandung dalam pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai dalam pancasila
dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sesungguhnya yaitu:
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
• Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
• Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
• Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama
dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
• Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
• Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
• Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
• Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaanya masing masing
• Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

6. • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
• Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia,
tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
• Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
• Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
• Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
• Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
• Berani membela kebenaran dan keadilan.
• Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
• Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
• Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa
dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
• Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
• Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
• Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
• Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
• Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
• Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
• Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
• Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
• Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

7. • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
• Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah.
• Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
dan golongan.
• Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
• Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama.
• Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Menghormati hak orang lain.
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
• Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap
orang lain
• Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
• Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum.
• Suka bekerja keras.
• Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
• Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.
Itulah ciri khusus bangsa Indonesia sebagai Identitas nasional yang seharusnya
dimiliki, dikembangkan, dan menjadi kepribadian masyarakat Indonesia, agar cita-cita

8. luhur bangsa Indonesia ini yaitu menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera
dapat terwujut.
E. Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Jati Diri Bangsa Indonesia
Menurut Widianto (2009:82) Berbagai problem mengusik kehidupan berbangsa
dan bernegara yang kita hadapi pada saat ini. Salah satunya yaitu adanya isu bahwa
semakin banyak kebudayaan bangsa asing yang masuk di Indonesia.
Dewasa ini kita dihadapkan kepada tiga masalah yang saling berkaitan, yaitu
1. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa, dengan
latar belakang sosio-budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan tersebut tercermin
dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu
mengatasi ikatan-ikatan primordial, yaitu kesukuan dan kedaerahan.
2. Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. perubahan itu nampak
terjadinya pergeseran sistem nilai budaya. Pembangunan telah menimbulkan mobilitas
sosial, yang diikuti oleh hubungan antar aksi yang bergeser dalam kelompok-
kelompok masyarakat. Sementara itu terjadi pula penyesuaian dalam hubungan antar
anggota masyarakat. Dapat dipahami apabila pergeseran nilai-nilai itu membawa
akibat jauh dalam kehidupan kita sebagai bangsa.
3. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi, yang
membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan
kebudayaan dari luar. Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan
asing itu bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tetapi juga penyebarannya
berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya. Terjadilah perubahan orientasi
budaya yang kadang-kadang menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat,
yang sedang menumbuhkan identitasnya sendari sebagai bangsa.
Menurut Moestopo (1983:23) Budaya asing yang masuk ke Indonesia tersebut
tidak menutup kemungkinan membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa
Indonesia. Pengaruh tersebut diantaranya yaitu:
a. Pengaruh Positif
• Memberi inspirasi bagi kita agar tidak tertinggal informasi tentang kecanggihan
teknologi.
• Menggunakan sebagai motivasi untuk hidup yang lebih baik dan maju.

9. • Memberi semangat bagi kita untuk memperkenalkan dengan Negara asing bahwa
kebudayaan Indonesia yang beragam mampu bersaing dengan kebudayaan mereka.
b. Pengaruh Negatif
• Etika atau cara berperilaku akan merubah seorang individu perilaku yang lama ke
perilaku baru. Pada awalnya individu etika yang lama sudah tidak sesuai dengan
peilaku yang ada sehingga ia cenderung merubah etikanya untuk menyesuaikan
dengan yang baru. Padahal etika yang baru belum tentu sesuai dengan norma yang
berlaku pada kehidupannya.
• Cara berpakaian oleh para remaja yang terkena dampak ini akan menyesuaikan cara
berpakaiannya dengan kebudayaan yang ia pelajari. Pada awalnya individu merasa
tertarik untuk mencoba berpakaian yang berbeda untuk mengikuti tren yang sedang
marak namun lambat laun akan merubah gaya berpakaian untuk seterusnya.
• Adanya teknologi yang canggih menyebabkan hidup seesorang cenderung ke arah
hedonisme dan arogan.
• Adanya teknologi yang dirasa lebih berguna sehingga mengesampingkan tenaga
manusia. Padahal sebelum mengenal teknologi, masyarakat Indonesia menghargai jasa
manusia.
F. Kondisi Jati Diri Bangsa Indonesia Saat Ini
Menurut Habib (2011:01) kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat kita
kaji dan kita identifikasi dengan melihat prilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia
pada umumnya yang tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari.
Perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini yaitu:
Banyaknya generasi muda yang saat ini telah berprilaku tidak sesuai dengan
butir-butir pancasila. Sebagai contoh yaitu sekarang ini banyak generasi muda yang
tidak bertaqwa kepada Tuhan YME. Kita lihat saja, sekarang ini banyak pemuda-
pemudi muslim yang tidak memegang teguh agamanya sesuai syariah Islam.
Contohnya banyak pemuda-pemudi yang sekarang ini menjalin cinta kasih dengan
pasangan yang bukan muhrimnya, dan tidak jarang hal tersebut sampai kepada prilaku
yang sangat memalukan yaitu berhubungan sek bebas dengan pasangan yang bukan
muhrimnya. Tanpa disadari sekarang ini moral para pemuda bangsa indonesia juga
dijajah melalui beredarnya vidio-vidio porno diinternet yang dapat diakses dengan
mudah sehingga banyak diantara pemuda Indonesia yang melihat dan bahkan
menirukan aksi dari video porno tersebut. Selain itu,model-model pakaian para
generasi muda saat ini kebanyakan telah meniru bangsa barat yang dikenal modis dan
trend masa kini. Mereka lebih bangga mengenakan pakaian-pakaian tersebut dari pada
pakaian asli budaya Indonesia. Padahal belum tentu model pakaian itu cocok
dikenakan di indonesia. Model pakaian tersebut nampak jelas terutama pada model
pakaian cewek yang terlalu terbuka sehingga menimbulkan gairah lawan jenisnya dan

10. mengakibatkan sekarang ini tidak jarang kita temui kasus pemerkosaan di Indonesia
ini. Selain masalah penampilan, sekarang ini masalah akhlak pemuda di negara
Indonesia juga kian memburuk. Faktanya generasi muda saat ini banyak yang
melampiaskan masalah-masalah yang sedang meraka hadapi seperti: ketika putus
dengan pacar, bertengkar dengan orang tua, merasa terasing dengan lingkungan teman,
dan ketika pusing dengan beban-beban tugas sekolah yang mereka anggap berat.
Mereka mengatasi masalah-masalah tersebut cenderung dengan jalan pintas. Seperti
minum miunuman keras, menggunakn narkoba, pergi ke tempat-tempat hiburan
malam dan bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sungguh
ini merupakan kerusakan moral dari jati diri bangsa yang begitu fatal. Selain moral
dan gaya hidup, ketaqwaan generasi muda bangsa indonesia yang mencermainkan sila
pertama juga luntur seperti contoh nyatanya banyak generasi muda muslim indonesia
yang tidak bisa membaca Al-qu’an. Hal itu terjadi karena lemahnya sistem pendidikan
agama di negara ini. Padahal sebenarnya jika generasi muda mempunyai ketaqwaan
yang tinggi pasti tidak akan ada tindakaan –tindakan yang melanggar hukum seperi
korupsi, kolusi, pelecehan seksual, dan tindakan menyimpang lain, karena mereka
menganggap dirinya selalu di awasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga mereka
takut dosa dan akan selalu berbuat baik.
Disamping fakta-fakta tentang sila pertama di atas, di paragraf saya akan
mengemukakan fakta tentang keadaan jati diri bangsa Indonesia saat ini yang
berhubungan dengan sila kedua sebagai jati diri bangsa indonesia. Sekarang ini
banyak diantara pemuda indonesia yang tidak memanusiakan manusia lain sebagai
mana mestinya. Maksutnya yaitu mereka tidak menganggap manusia berhakekat
sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihargai seperti
dirinya. Segai contoh yaitu sekarang ini banyak kasus-kasus perkelahian antar pelajar
yang disertai daengan penyiksaan salah satu pihak yang kalah. Mereka menjadikan
pihak yang kalah itu sebagai bulan-bulanan dan dianggap sebagai boneka yang dapat
dimain-mainkan dan mereka siksa. Kasus lain yaitu adanya playboy dikalangan remaja
Indonesia. Mereka menganggap wanita sebagai mainan yang dapat di pergunakan
sesuka hati untuk memuaskan nafsu birahinya dan apabila telah bosan meraka buang
sesuka hati tanpa menghargai wanita sebagai manusia yang punya hati dan persaan.
Dalam fakta lain yang terjadi dan lebih parah yaitu adanya pemerkosaan yang
dilakuakan oleh para remaja Indonesia. Mereka memperlakukan orang yang ia perkosa
seperti mainan pemuas nafsu birahi tanpa mereka anggap sebagai manusia yang
mempunyai hak, dan perasaan sama seperti dirinya.
Lalu fakta-fakta lain yang terjadi dan mencerminkan terjadinya krisis jati diri
pada generasi muda sesuai sila ke-3 yaitu seperti memudarnya rasa persatuan dan
kesatuan yang terjadi pada generasi penerus bangsa Indonesia saat ini. Hal tersebut
dapat kita lihat dari kasus-kasus bentrok antar pelajar atau mahasiswa, bentrok antar
seporter sepakbola, bentrok antar genk, dan lain sebagainya. Dari kasus diatas dapat
kita ketahui bahwa rasa persatuan kita sebagai warga negara indonesia sudah mulai
luntur dan mudah dipengaruhi atau diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Keadaan seperti inilah yang menjadi bibit-bibit terjadinya konflik
yang lebih besar seperti konflik antar agama, ras, maupun suku. Selain itu fenomena-

11. fenomena yang terjadi yang mencerminkan tidak tertanamkannya rasa persatuan
indonesia yaitu terjadinya perpecahan disetiap kelompok sosial. Sebagai contoh dalam
kelas sosiologi terdapat sub-sub kelompok kecil yang biasanya terjadi konflik antar
kelompok tersebut. Kelompok tersebut biasanya terbentuk karena adanya perasaan
sederajat (dalam hal ekonomi), kesukaan/hobi yang sama, pandangan hidup yang
sama, bahkan juga bisa karena musuh yang sama. Hal inilah yang sekarang ini
mewabah pada generasi penerus bangsa yang cenderung membentuk perpecahan.
Selanjutnya fakta ke-4 yaitu mengenai kepemimpinan yang demokratis.
Maksutnya pemimpin di negara kita ini harus bersifat demokratis baik dalam hal
pemilihannya maupun ketika telah membuat keputusan/kebijakan umum yang terkait
dengan masyarakat karena kekuasaan tertinggi di negara kita ini sebenarnya berada di
tangan rakyat, dan para pemimpin hanya sebagai wakil/pelayan bagi rakyat untuk
mengatur dan mengambil kebijakan dalam negara demi tercapainya kemakmuran
bersama. Sekarang ini fenomena-fenomena pemimpin yang tidak demokratis sudah
banyak terjadi pada generasi muda saat ini, dan apabila hal itu dibiarka saja berlanjut
maka kelak ketika mereka menjadi pemimpin bangsa ini, mereka akan bertindak
seperti apa yang mereka biasakan sejak dini. Contoh nyata yaitu ketua dalam kelas
sosiologi misalnya. Dia dalam mengambil kebijakan untuk urusan kelas seperti hendak
mengadakan acara pentas seni dan lain sebagainya, dia hanya mendiskusikan/memilih
pengurus dalam acara tersebut secara sepihak. Dia hanya berdiskusi dan menerima
usulan dari teman-teman yang dekat/akrab dengan dia, sebenarnya untuk formalitas
dia telah mengadakan musyawarah namun usul dari teman-temannya yang kurang
dekat dengan dia, pasti tidak didengar apalagi dilaksanakan. Inilah contoh kecil saja
yang biasanya kita rasakan pada kelompok-kelompok kecil dikalangan remaja
Indonesia saat ini.
Selanjutnya mengenai keadilan, banyak fakta-fakta mengenai ketidak adilan
yang di lakukan oleh generasi muda bangsa Inonesia saat ini. Tidak perlu jauh-jauh,
saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar kita saja sebagai faktanya. Dalam
kelompok belajar PPKN misalnya, tugas PPKN membuat makalah secara kelompok
ketidak adilan selalu kita rasakan. Hal tersebut karena sebenarnya yang mengerjakan
tugas kelompok dari 8 anggota kelompok, hanya 3 orang saja dan yang lainnya tinggal
nitip nama. Padahal ia menginginkan mendapatkan nilai yang sama. Sungguh ini
adalah contoh kecil yang berada pada kehidupan para pelajar sehari-hari. Jika hal ini
terus berlanjut dapat kia lihat kelak mereka akan seperti para anggota DPR yang ketika
sidang mereka ada yang tidur, bertelfon, dan bahkan ada yang menonton fideo porno.
Padahal mereka menginginkan upah/gaji yang sama dengan anggota yang
melaksanakan musyawarah dengan baik. Sebenarnya hal ini terjadi pada mulanya
dimulai dari kasus-kasus kecil seperti diatas yang kemuadian berlanjut karena
kebiasaan sampai mereka bekerja pada nantinya.

12. Menurut Adib (2011:01) selain kasus diatas, secara global dapat kita lihat
kerusakan jati diri bangsa Indonesia saat ini yang berhubungan dengan aspek-aspek
kenegaraan yaitu:
Pertama, fenomena besar krisis multidimensional yang menimpa masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia adalah suatu fakta yang signifikan hingga sampai saat
ini.Memang telah dilakukan upaya dan pendekatan untuk menyelesaikan krisis
multidimensional yang mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Namun hasil dari upaya national recovery, terutama economic recovery belum cukup
memadai dan masih jauh dari harapan seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, terdapat fenomena pengelolaan masyarakat, bangsa dan negara yang
keliru atau salah, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang memiliki sumber daya
alam (SDA) dan sumber dalam manusia (SDM) yang besar, yang pada akhirnya
kurang berhasil membawa masyarakat, bangsa dan negara mencapai tingkat keadilan,
kesejahteraan dan kemakmuran yang memadai. Bahkan cenderung membawa sebagian
rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan.
Ketiga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi masalah
mendasar dalam memilih peminpin-peminpin bangsa dan negara yang memiliki
komitmen kebangsaan yang kuat dan memiliki kualitas diri yang tinggi, sehingga
peminpin bangsa dan negara tidak mampu memperlihatkan kualitas diri sebagai
‘negarawan yang sejati’. Atau tidak mampu memiliki jati diri yang berjiwa Pancasilais
yang kokoh. Akibatnya banyak pemimpin bangsa dan negara memiliki moral dan
ahlak yang buruk atau busuk.
Keempat, persaingan dan perseteruan kekuasaan (power) telah kehilangan dasar-
dasar moral dan akhlak, sehingga dalam kehidupan politik muncul etika materialisme
dan vulger yaitu menghalalkan segala cara atau jalan untuk mencapai tujuan
(kemenangan). Bahkan kondisi tersebut telah memperluas iklim KKN dan praktik
money politics, yang dapat merugikan semua pihak termasuk bangsa dan negara.
Kelima, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia cenderung kehilangan
semangat kemandirian dan harga dirinya sebagai dampak ketergantungan dengan
bangsa dan negara asing, yang pada akhirnya melahirkan imperialisme gaya baru.
Keenam, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia cenderung terjebak ke dalam
pertarungan luas antara budaya modern-materialistik yang datang dari luar (Barat)
dengan budaya tradisional dan konservatif yang hidup di masyarakat Indonesia,
sehingga melahirkan kehidupan bangsa dan negara yang paradoks dan permisif
terhadap gaya hidup materialistik, individualistik, liberalistik, hedonistik, dan
vulgeristik
Ketujuh, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia cenderung tidak bersikap
tegas, lugas, dan tidak memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum, sehingga

13. telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan kondisi SDA, serta munculnya kerugian-
kerugian lain yang lebih parah.
Kedelapan, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia belum siap melakukan
transformasi sosial sehingga belum mampu membangun masyarakat Indonesia modern
yang lebih rasional, terbuka, dan menghargai nilai Ipteks, yang pada akhirnya sulit
untuk melaksanakan rule of law.
Kesembilan, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dapat dinyatakan belum
memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kehidupan berdemokrasi yang
berkualitas melalui pemilu. Dan, belum memiliki komitmen dalam membangun pola-
pola kehidupan masyarakat sipil (civil society) yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, sehingga pembangunan demokrasi masih diwarnai dengan tindak kekerasan dan
konflik sosial yang berkepanjangan
Kesepuluh, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dapat dinyatakan belum
memiliki tanggung jawab bersama yang kuat dalam menciptakan ketertiban dan
keamanan nasional, regional dan lokal, sehingga tindak kekerasan dan bahkan tindak
kriminalitas menjadi fenomena yang luas dan signifikan
Kesebelas, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dapat dinyatakan
mengalami krisis jatidiri yang cukup parah, sehingga menimbulkan krisis moral dan
akhlak yang sangat luas, sehingga memberi peluang berkembangnya perilaku KKN
yang tercela. KKN tidak akan dapat diberantas bilamana kualitas moral dan akhlak itu
rendah.
Dari uraian kasus dan fakta diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Jati Diri
Bangsa Indonesia saat ini sedang mengelami krisis. Hal itu dapat kita lihat dari
Ideologi Pancasila sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang merupakan
lndasan dalam bertindak dan berperilaku sebagai masyarakat Indonesia, sudah tidak
dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Indonesia sebagai kepribadiannya.
G. Cara Mengembalikan Jati Diri Bangsa Indonesia
Menurut Habib (2011:01) cara efektif yang bisa digunakan untuk membangun
dan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia serta menekan pengaruh buruk pihak
lain baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang mengikis jati diri bangsa
Indonesia yaitu yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Hal itu dapat dilakukan
dengan membiasakan diri dari sekarang untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung di dalam pancasila sebagai jati diri kita. Seperti harus bertakwa kepada
Tuhan YME, maksutnya kita harus selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi
laranganNya. Dari sila pertama ini saja sebanarnya jika diterapkan dengan baik bangsa
Indonesia ini pasti akan menjadi bangsa yang damai, tentram, aman, adil, dan
sejahtera. Sebab masyarakat Indonesia akan takut terhadap dosa dan akan berhati-hati

14. dalam bertindak dan berperilaku. Dalam kaitannya dengan sila pertama ada nilai-nilai
yang harus kita kembangkan pada diri kita yaitu:
• Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan
keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia
tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu
berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan
bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Sebab Ideologi Pancasila adalah
ideologi beragama.
• Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu
melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama,
berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.
• Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan
umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak
langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada
pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.
• Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan
tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah
dan mengajarkan permusuhan.
• Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan
Hindu.
• Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur
benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar
agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam,
Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama
mayoritas ataupun minoritas.
Selain itu kita harus bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Maksutnya kita harus memenusiakan orang lain tanpa pandang bulu dan bersikap adil
kepada siapa saja yaitu kita tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan orang yang
lemah kemudian tunduk patuh terhadap orang yang mempunyai kekuasaan tinggi dan
mempunyai uang banyak. Sebab apabila hal ini terjadi dapat menjadiakn keadilan
bangsa kita ini menjadi lemah, karena hukum hanya bersifat tajam bagi masyarakat
yang kedudukannya rendah sementara bagi kalangan atas hukum sangat tumpul dan
bahkan bisa dibeli dengan uang. Sehingga nilai keadilan sosial harus dikembangkan
dan ditegakkan di semua kalangan terutama pada kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian kia juga harus selalu bersatu sebagai negara kesauan republik
Indonesia, walaupun sebenarnya kita mempunyai kebudayaan, agama, ras, dsb yang
beranekaraga, namun dari keberanekaragaman tersebut sebenarnya kalau disatukan
dalam satu wadah besar (NKRI) bisa menjadi kekayaan besar yang saling melengkapi
dan memajukan bangsa Indonesia. Sehingga kita tidak perlu mempersoalkan
kebinekaan tersebut apalagi terlalu fanatik dan ingin menghancurkan satu sama lain,

15. hal inilah yang dapat melemahkan persatuan Indonesia dan memudahkan bangsa
Indonesia untuk dihancurkan. Sehingga kita harus mengikis sikap primordialisme yang
berlebihan terhadap budaya lokal agar kasus-kasus pertikaian antar suku, agama, dsb
dapat ditekan bahkan dihilangkan dari NKRI. Selanjutnya kita juga harus ikut menjaga
dan melestarikan keutuhan NKRI dan jangan berusaha melepaskan diri dari wilayah
NKRI yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.
Lalu kita juga harus menanamkan sikap demokrasi yang tingi, yaitu apabila kita
menjadi seorang pemimpin di negara Indonesia ini kita harus sadar bahwa kita ini
sebenarnya sebagai wakil rakyat untuk mengatur dan mengambil kebijakan dalam
rangka memajukan dan mensejahterakan bengsa Indonesia. Bukan sebaliknya, sebagai
pemimpin hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi.
Ingat negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pemerintahan tertinggi
dipegang oleh rakyat, jadi sebagai seorang pemimpin sebanarnya merupakan pelayan
dan wakil untuk rakyat. Banyak kasus-kasus korupsi di negara ini karena
mensalahartikan kekuasaannya sebagai ajang untuk mencari uang sebanyak-
banyaknya. Hal inilah yang membuat perekonomian negara Indonesia ini semakin
mempuruk. Kemudian dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin kita
juga harus memusyawarahkannya dengan demokratis dan tidak mengambil keputusan
secara sepihak yang menguntungkan kelompok tertentu. Dan yang tidak kalah
pentingnya dalam pemilihan waklil rakyat sikap adil dan demokratis harus benar-benar
kita junjung tinggi. Kita harus menghindari kasus suap-menyuap, agar negara kita ini
benar-benar menjadi negara yang demokratis sesuai dengan nilai yang terkandung
dalam panca sila sebagai kepribadian yang harus kita miliki.
Selanjutnya kita juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa pandang
bulu dan di segala sektor bagi seluruh warga negara Indonesia. Jika ke-5 sila tersebut
sudah tertanam kuat pada diri sendiri selanjutnya kita harus mengajak orang-orang
yang ada di sekitar kita. Semisal dengan mengajar nilai-nilai Pancasila di sekolah
melalui mata pelajaran PPKN kepada peserta didik kita, agar mereka menanamkan
nilai pancasila dalam kepribadiannya, Sebagai orang tua kita mendidik dan
menanamkan nilai pancasila pada anak kita agar nilai Pancasila menjadi kepribadian
yang melekat baik pada anak kita. Mengajak teman-teman disekitar kita agar
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, dan
menasetinya/menegur apabila teman-teman kita berperilaku bertentangan dengan
Pancasila.
Agar masyarakat Indonesia mampu menjalankan nilai-nilai pancasila dengan
baik, cara efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada
Tuhan YME. Karena dengan ketakwaan dan keyakinan yang tingi, masyarakat akan
mempunyai rasa takut terhadap dosa sehingga mereka akan enggan berbuat salah.
Kasus-kasus seperti: korupsi, kolusi, penipuan, pencurian, pembunuhan, pelecehan
seksual, dsb. Pasti tidak akan terjadi. Namun jika primordialisme terhadap agama yang
dianut terlalu tinggi maka akan mengakibatkan perpecahan. Hal ini dapat diatasi
dengan menenemkan sikap toleransi melalui pendidikan di sekolah umum. Maka dari
itu, sebaikya pemerintah mewajibkan para generasi penerus bangsa untuk

16. mendapatkan program wajib belajar selain sekolah umum juga sekolah keagamaam
seperti madrasah/pondok pesantren bagi yang muslim. Sehingga untuk meningkatkan
ketakwaan agar tidak perprilaku menyimpang yaitu melalui program pendidikan
Agama. Selanjutnya untuk mendapatkan pendidikan mengenai cara hidup
berkemajemukan (bertoleransi) serta untuk meningkatkan keahlian/ketrampilan
khusus, melalui sekolah umum.
Secara otomatis apabila kita telah menanamkan kuat jati diri bangsa Indonesia
pada diri kita melalui cara-cara diatas, kita akan mempunyai filter dengan sendirinya
untuk memilih dan memilah pengaruh kebudayaan lain yang masuk ke negara kita.
Yang baik kita pakai dan yang buruk atau tidak sesuai dengan jati diri bangsa
Indonesia, kita tinggalkan. Kemudian pengaruh kebudayaan lokal juga dapat kita
saring melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah umum serta kita juga harus
berusaha mengikis primordialisme yang berlebihan pada diri kita.

17. 5. Siapa aku sebagai warga Negara Indonesia dan peranan dalam membela Negara
PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA A. Partisipasi dalam upaya pembelaan negara
Partisipasi/ peran serta adalah sikap dari setiap warga negara, yang turut berperan serta dalam upaya
pembelaan negara. Hal ini dijelaskan pada beberapa pasl di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
diantaranya adalah: • Pasal 27 ayat 3, yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara.” • Pasal 30 ayat 1, yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” • Pasal 30 ayat 2, yang berbunyi
“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai
kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” • Pasal 30 ayat 3, yang berbunyi “Tentara
Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedulatan negara.” • Pasal 30
ayat 4, yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dak ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.” B. Perwujudan upaya belanegara dalam sesuatu Menurut pasal 18 Undang-
Undang Nomor 20 Th.1982, ditegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam melalui upaya
pertahanan dan keamanan negara dapat diwujudkan melalui pendidikan pendahuluan bela negara,
keanggotakan rakyat terlatih, keanggotaan angkatan bersenjata (TNI), Polri secara sukarela atau wajib,
dan keanggotaan perlindumgam masyarakat secara sukarela. Undang-Undang Nomor 20 Th.1982
kemudian dig anti dengan Undang-Undang Nomor 3 Th.2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya
bela negara di selenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib, pebgabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarelaatau wajib, dan pengabdian sesuai
profesi. 1. Di Lingkungan Keluarga Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga dapat di
wujudkan dangan menampilkan sikap-sikap sebagai berikut: • Setiap anggota keluarga menjaga
kerukunan hidup • Setiap anggota keluarga menjaga perdamaian dan kerukunan • Setiap anggota
keluarga mengerjakan tugasnya masing-masing dengan benar 2. Di Lingkungan Sekolah Upaya
pertahanan dan keamanan dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai
berikut: • Menaati tata tertib sekolah • Menjalin kerja sama antar siswa tanpa pandang bulu •
Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru • Rukun sesama warga sekolah • Mengikuti upacara

18. bendera 3. Di Lingkungan Masyarakat Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan masyarakat
dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut: • Ikut bergotong royong • Menjaga keamanan
lingkungan • Menjaga perdamaian 4. Di Lingkungan Kenegaraan Upaya pertahanan dan keamanan
dalam lingkungan kenegaraan dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut: • Mencegah
adanya terorisme • Menjaga kelestarian tanah air Indonesia
(siapa aku sebagai warga Negara) PERAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM NEGARA
RI
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-
sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus
tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa
diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang
mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
A. Contoh hak warga negara
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri
dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

19. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
C. Peran warga negara
- Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara
- Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
- Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
- Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada
fakir miskin
- Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
- Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa
- Menciptakan kerukunan umat beragama
- Ikut serta memajukan pendidikan nasional
- Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa
- Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll)
- Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
- Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.
Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap

20. dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia
sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari–hari.
Pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh,
terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan dilandasi oleh
kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa
dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan
konstitusi negara.
Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban demi
mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah
Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
6. Dalam pengertian/pendapatmu konflik antar suku bagaimana cara pemecahannya
Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar
bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat
untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.
Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh
yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu
hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan
ketentraman dan keamanan.
Di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan seperti: Situbondo, Tasikmalaya, dan
Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di Jawa
Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan massa adalah
kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku Tionghoa. Jadi,
nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik.
Dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, solusi yang umum digunakan antara lain:
1. Melaksanakan serangkaian pertemuan, dialog, dan tatap muka yang melibatkan tokoh-
tokoh agama dan adat serta segenap instansi pemerintah untuk mencari kesepakatan.

21. 2. Menciptakan suasana dan meningkatkan keamanan melalui langkah-langkah:
menghentikan dan mencegah terulangnya konflik, melakukan patrol intensif,
menempatkan pos pengamanan di daerah rawan, pembersihan senjata dan amunisi illegal
dan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang melawan hukum.
3. Memberikan santunan kepada para korban kerusuhan.
4. Refungsionalisasi dan pembangunan baru sarana ekonomi dan transportasi.
5. melakukan proses peradilan terhadap para pelaku yang bersalah dan bertanggung jawab
dalam kerusuhan.
6. Melakukan bimbingan kerohanian secara kontinu untuk memulihkan traumatik
masyarakat akibat kerusuhan melalui berbagai lembaga dan kegiatan keagamaan, sosial
dan remaja.
Sedangkan Secara teoritis ada beberapa macam model penyelesaian konflik yang berlaku secara
umum, antara lain :
1. Pertama, model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa
penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik:
apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah
diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber
masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini,
tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.

22. 2. Kedua, model Boulding. Model Boulding menawarkan metode mengakhiri konflik
dengan tiga cara, yakni : Menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai
prosedur.
1. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban
terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar
kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik.
2. Menaklukkan pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi
perlawanan terhadap konflik.
3. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode
umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.
4. Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu
untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak
memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan
mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai
asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan
konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih
yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan
perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan
bersama. Soerjono Soekanto, Sosiologi Sautu Pengantar (Jakarta: Rajawali
Press, 1998), hal. 239.
1.

23. Pada zaman Rosululloh ada beberapa cara yang dilakukan Rosul dalam menyelesaikan konflik
yang terjadi. Resolusi Konflik ala Nabi Muhammad SAW antara lain:
1. Resolusi pertama dikenal dengan Resolusi Makkah, yaitu Resolusi pasif dalam bentuk
defensif psikologis. Karakter dasar yang muncul dalam Resolusi Konflik Makkah adalah
menghindari potensi konflik. Bentuk resolusi konflik makkah lebih mengedepankan
solusi psikologis seperti penyampaian doktrin agama yang sejuk dan lebih menyentuh
publik dari pada aspek individu, menghindari konflik terbuka dan mengembangkan
mentalitas kesabaran kalangan umat.
2. Exile Resolution : lebih menyentuh aspek materiil, yaitu munculnya kebijakan
penempatan komunitas muslim di tempat yang aman karena semakin meningkatnya
intensitas gangguan dan merebaknya ancaman yang diterima kaum muslimin.
3. Defense Resolution : menindaklanjuti efektifitas dari exile resolution yaitu setelah daerah
aman permanen ditemukan dan consensus politik Muhammad dengan suku Madinah
telah terjalin. Ditandai dengan mulai beraninya masyarakat muslimin melakukan
sabotase perdagangan dengan kaum Quraysh.
4. Aktive Resolutiom : pola ini lebih cenderung offensive yaitu menyerang dan
menghancurkan ancaman sumber potensi konflik. Bentuk pertahanannya muncul setelah
para militer muslim mendapat ijin perang terbatas dan telah memiliki pengalaman militer
dalam beberapa pertempuran.
Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di atas, harus
diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya.
Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan (Kebijaksanan) tersendiri dalam menyikapi

24. permasalahan hidup yang dihadapi. Termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan
konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local
wisdom).
Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang
antara lain:
• dalihan natolu (Tapanuli),
• rumah betang (Kalimantan Tengah),
• menyama braya (Bali),
• saling Jot dan saling pelarangan (NTB),
• siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa Timur),
• alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan
• basusun sirih (Melayu/Sumatra).
Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk
dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada
dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan.
Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal
karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah
sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga
berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh

25. masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima
semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.
7. Menurut pendapatkamu pelanggaran ham di Indonesia apa sudah sampai pada titik yang
paling kritis dan bagaimana amenghadapinya
1.2 Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
2. Pengakuan dan Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
3. Upayah Pemerintah dalam Penegakan HAM
4. Pemerintah Masih Harus Bekerja Keras dalam Penegakan HAM
1.3 Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan
makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.
BAB II
UPAYAH-UPAYAH PEMERINTAH
DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
2.1 Upayah Pemerintah dalam Penegakan HAM
Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak
asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula
banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui
bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya
pemerintah sebagai berikut;
1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di
setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan
dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan,
dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina
dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.
2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam
prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan
dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50
tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan

26. 3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun
2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan
hak asasi manusia.
Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah
sebagai berikut;
1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga.
3. Hak memperoleh keadilan.
4. Hak atas kebebasan pribadi.
5. Hak kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
9. Hak wanita
10. Hak anak
Ha-hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM.
2.2 Pengakuan dan Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Meskipun Republik Indonesia lahir sebelum diproklamirkannya UDHR, beberapa hak asasi dan kebebasan
fundamental yang sangat penting sebenarnya sudah ada dan diakui dalam UUD 1945, baik hak rakyat maupun hak
individu, namun pelaksanaan hak-hak individu tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia
sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda. Pada masa RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950),
pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak
kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949. Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak
memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh.
Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan
berlakunya UUDS 1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada masa berlakunya
UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik. Patut diingat bahwa pada masa itu,
perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan
berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah
diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada
tahun 1952.
Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam
penegakan HAM. Sampai tahun 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan
mengeluarkan pendapat. Kemudian pada masa Orde Baru lebih parah lagi, Indonesia mengalami kemunduran dalam
penikmatan HAM di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama tiga puluh dua
tahun masa Orde Baru, Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak
Anak (1989).
Pada tahun 1993 memang dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, yang
bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan
perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga
mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk itu
dinyatakan bersifat mandiri karena para anggotanya diangkat secara langsung oleh presiden, besarnya kekuasaan
presiden secara de facto dalam kehidupan bangsa dan negara serta kondisi obyektif bangsa yang berada di bawah
rezim yang otoriter dan represif, pembentukan Komnas HAM menjadi tidak terlalu berarti karena pelanggaran HAM
masih terjadi di mana-mana.

27. Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, yang
sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini
memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pembuatan peraturan
perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU No. 26 tahun 2000
tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran
HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut dibuat.
Pada masa itu dikenal transitional justice, yang di Indonesia tampak disepakati sebagai keadilan dalam masa transisi,
bukan hanya berkenaan dengan criminal justice (keadilan kriminal), melainkan juga bidang-bidang keadilan yang
lain seperti constitutional justice (keadilan konstitusional), administrative justice (keadilan administratif), political
justice (keadilan politik), economic justice (keadilan ekonomi), social justice (keadilan sosial), dan bahkan historical
justice (keadilan sejarah). Meskipun demikian, perhatian lebih umum lebih banyak tertuju pada transitional criminal
justice karena memang merupakan salah satu aspek transitional justice yang berdampak langsung pada dan
menyangkut kepentingan dasar baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku pelanggaran HAM tersebut. Di
samping itu, bentuk penegakan transitional criminal justice merupakan elemen yang sangat menentukan kualitas
demokrasi yang pada kenyataannya sedang diupayakan.
Upaya penegakan transitional criminal justice umumnya dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu jalur yudisial
(melalui proses pengadilan) dan jalur ekstrayudisial (di luar proses pengadilan). Jalur yudisial terbagi lagi menjadi
dua, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM ditujukan untuk pelanggaran HAM
berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc
diberlakukan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU No. 26 tahun 2000.
Sedangkan jalur ekstrayudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) ditempuh untuk
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan pelanggaran HAM berat yang terjadi
sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000. Upaya penyelesaian melalui jalur demikian haruslah berorientasi
pada kepentingan korban dan bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses demokratisasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara serta merupakan upaya penciptaan kehidupan Indonesia yang demokratis dengan ciri-ciri
utamanya yang berupa berlakunya kekuasaan hukum dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental.
2.3 Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang
kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis
harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada
masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari
tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan
penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi
daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan
dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.
Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara
melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu
juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah
melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara
terencana, adil, dan menyeluruh.
Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak
sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi
orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang
memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam
rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan

28. baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.
Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan
pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM
sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur
pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan
pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.
Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke
rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM
merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang
memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis.
Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan,
ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan
pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh
lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin
dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling
memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
2.4 Pemerintah Masih Harus Bekerja Keras dalam Penegakan HAM
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengakui bahwa pemerintah masih harus bekerja keras dalam upaya penegakan
hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, sudah ada perangkat yang cukup dalam aturan-aturan.
Demikian dituturkan Wapres Boediono dalam peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Wapres, Jakarta, Jumat
(10/12). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim, Menteri Hukum dan HAM
Patrialis Akbar, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
“Perangkat cukup secara on paper. Undang-undang mengenai HAM saat ini sudah ada dan perangkat hukum itu
barangkali bisa berkembang terus. Sebab, definisi HAM juga sangat dinamis, nanti mungkin ada perkembangan lain
yang ditampung,” ujar Wapres Boediono.
Dicontohkan, perubahan yang terjadi pada ayat 10 dalam konstitusi merupakan salah satu yang fundamental. Itu
menjadi contoh upaya menegakkan HAM.
Wapres Boediono mengatakan, masalah penegakan HAM pada akhirnya akan kembali kepada manusia-manusianya.
Baik oleh pejabat, pimpinan perusahaan, parpol, dan lainnya. Salah satunya, pendekatan kepada masyarakat untuk
memiliki Kewajiban Asasi Manusia untuk menghargai HAM.
Di sisi lain, sambung Wapres Boediono, pembangunan adalah bagian dasar dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.
Dalam arti, misalnya, pemenuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, penghasilan, dan hak gizi masyarakat.
“Demi tercapainya pelaksanaan HAM dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan dengan
keadilan. Itu penting agar kita selalu merasa memiliki negara kita,” ucap Wapres Boediono.
BAB III
PENUTUP

29. 3.1 Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai
keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM.
Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang
merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk
pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan
diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara
peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
8. Bagaimana sebaliknya strategi politik nasional kedepannya
REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Pemerintahan Jokowi-JK kedepan diperkirakan akan
mendapatkan banyak tantangan terutama dari kalangan DPR. Kemampuan pemerintah dalam
memobilisasi dukungan masyarakat dianggap akan dapat membantu memenangkan pertarungan
politik pemerintahan kedepan.
Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat dalam rangka menggalang
opini publik untuk mendukung kebijakannya, terutama kebijakan yang dianggap tidak populer,
tetapi diperlukan pada masa pemerintahannya
Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menyatakan, sebagai presiden terpilih,
Jokowi akan menghadapi tantangan-tantangan pasca kemenangannya pasca pemilu presiden lalu,
salah satu nya adalah mewujudkan janji-janji kampanye yang beliau dan tim suksesnya lontarkan
kepada masyarakat.
Hal itu dikatakannya dalam Seminar tantangan pemerintahan Jokowi-JK Dalam Membuat
Kebijakan Menuju Indonesia Yang Berdaulat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, kemarin, di Kampus Unpad
Jatinangor, Sumedang.
“Jokowi harus memiliki strategi jitu dalam menjalankan pemerintahan kedepannya. Komunikasi
politik adalah elemen penting yang harus dibangun oleh Jokowi-JK, baik itu secara vertikal
kepada masyarakat, dan komunikasi secara horizontal yakni kepada elit politik,” paparnya.
Dalam sistem presidensil, arsitektur kabinet dan parlemen adalah hak prerogatif presiden yang
hendaknya berakar dan berangkat dari janji kampanye dan konstitusi. Jika Jokowi-JK ingin
mengamankan citra, maka hal ini tentu saja tidak positif karena pernyataan mereka mengenai
koalisi tanpa syarat telah menggema semenjak kampanye.

30. "Hal ini dapat dijadikan senjata bagi lawan dalam ‘menggoyang’ pemerintahan Jokowi-JK.
Jokowi pun saat ini tengah menarik perhatian partai koalisi merah putih untuk bergabung di
kabinetnya.”
1. Untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan pada semua
warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa.
2. Melalui pendidikan politik diharapkan akan lahir warga negara yang demokratis, patuh
pada hukum sadar akan kebersamaan dan menghargai nilai kemanusiaa secara beradab.
3. Membuat rakyat menjadi tahu atau sadar politik, lebih kreatif dalam partisipasi sosial
politik di era pembangunan saat ini.
8. Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik
baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan, membahas tentang definisi
politik.
Adapun saran penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengetahui betapa pentingnya
pendidikan politik bagi kita dan bagi kehidupan kita untuk di tanamkan pada semua warga
negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa .
Perlu meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan konfrehensif kepada masyarakat untuk
mengembangkan budaya politik yang demokratis dan mengetahui betapa pentingnya pendidikan
politik untuk di tanamkan pada semua warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik
bangsa.
Perlu adanya pembelajaran lebih dalam tentang materi-materi politik pada mata kuliah kewiraan
pada kampus-kampus di Indonesia untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman
kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan,
membahas tentang definisi politik.
Perlu adanya penelitian atau study banding kedepannya agar memperlengkap pengetahuan
tentang politik di Indonesia.
Selain dari pada itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan karena penulis masih
dalam proses pembelajaran.Dan yang kami harapkan dengan adanya makalah ini,dapat menjadi
wacana yang membuka pola pikir pembaca