TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. TOR ( TERM OF REFERENCE )
BIMBINGAN TEKNIS PELATIHAN BPD
1. PENDAHULUAN
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakanyang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasdarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratif.
KelembagaanBPD terdiri atas Pimpinan (Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris) dan
Bidang-Bidang (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan
Kemasyarakatan dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa).
BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Ranperdes
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam menjalankan fungsinya
BPD mempunyai tugas : Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi
masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi
masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan
musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa,
menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa
antar waktu, membahas dan menyepakati ranperdes bersama kepala desa,
melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi
laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan
hubungan kerja yang harmonis denganpemerintahan desa dan lembaga desa
lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
dalam perundang-undangan.
BPD Desa Loboniki terdiri dari ...... orang dengan periode ............ telah
dilantik di tahun.......olehkarena itu untuk menjalankan tugas dan fungsi yang
diamanatkan di atas maka perlu dilakukan pelatihan agar BPD mampu
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat undang-undang
sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam bekerja sama untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi program serta kegiatan
di desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
II. TUJUAN PELATIHAN
Adapun Tujuan Pelatihan adalah
a. BPD dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik
III. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. BPD memahami teknik mengelola aspirasi masyarakat
2. BPD memahami pengelolaan keuangan desa
3. BPD memahami mekanisme pemilihan kepala desa
4. BPD memahami cara membuat rancangan peraturan desa
5. BPD memahami cara mengelola pengawasan terhadap kinerja
kepala desa sebagai mitra penting dalam kesuksesan
penyelenggaran program dan kegiatan
6. BPD memahami evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintah desa
2. IV. PENGORGANISASIAN PELATIHAN
1. Penyelenggara :
Kegiatan Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Loboniki
2. Waktu dan Tempat :
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022,
bertempat di Aula Kantor Desa Loboniki – Kecamatan Kotabaru
3. Peserta :
Peserta Pelatihan berjumah Orang
4. Nara Sumber :
TIM KECAMATAN KOTABARU
5. Materi Pelatihan :
Tugas Pokok dan Fungsi BPD
Teknik mengelola aspirasi masyarakat
Manajemen Kontrol Pelaksanaan Pembangunan Desa (Kegiatan
Fisik dan Non Fisik) dan Pemanfaatan Sumber Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Desa dan Turunannya
Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa
Pembuatan peraturan desa, Pengawasan kinerja kepala desa dan
Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
Peran BPD dalam perencanaan pembangunan
V. METODE PELATIHAN :
Ceramah/Penjelasan
Diskusi/Dialog
Simulasi/Praktek
VI. BIAYA PELATIHAN :
Biaya kegiatan Bimtek BPD ini dibebankan pada Dana Desa TA 2022
sebesar Rp. 8.317.000,-
VII. PENUTUP
Demikian TOR ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pelatihan dan
Management pelatihan, untuk kerja samanya diucapkan terima kasih.
PANITIA PELATIHAN DESA LOBONIKI
3. SUSUNAN ACARA
NO WAKTU KEGIATAN PENANGGUNG
JAWAB
KET
1 07.00-07.15 Registrasi Peserta Panitia
2 07.15-07.30 Pembukaan Kepala Desa, BPD,
dan Camat Kotabaru
3 07.30-08.00 Coffe break Panitia
4 08.00-12.00 Materi :
Tupoksi dan Fungsi
BPD
Teknik Mengelola
Aspirasi Masyarakat
Proses Pelaksanaan
Pilkades
Kepala Seksi
Pemerintahan
Kec.Kotabaru
5 12.00-13.00 Makan Siang Panitia
6 13.00-15.00 Pengelolaan Keuangan
Desa
Evaluasi Keterangan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kepala Seksi
Pemerintahan
7 15.00-15.15 Coffe Break Panitia
8 15.15-17.15 Pembuatan peraturan
desa
Pengawasan kinerja
kepala desa
Kepala Seksi
Pemerintahan
9 17.15-17.30 Penutup Kepala Desa, BPD,
dan Camat Kotabaru