Downloaded 13 times
Rencana Kerja BPD.docx
- 1. PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI KECAMATANDAMPAL SELATAN DESA PADDUMPU 2023 Jln. Raya .................... Dusun ............... RT.00/00 Desa ................
- 2. i KATA PENGATAR Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan salah satu dari perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki wewenang yang khusus didalam pemerintahan Desa, BPD ini dapat dikatakan sebagai “parlemen” di dalam pemerintahan Desa, yang tugasnya adalah sebagai pengawasan, legislasi, perwakilan terhadap pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Desa sendiri merupakan suatu komunitas yang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kultur sosial setempat. Karena itu Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis, yang memerlukan perhatian yang seimbang, guna tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Desadan demokrasi yang ada didalam pemerintahan Desa, terbentuknya BPD yang syarat dengan politik, demokratis, dan pembangunan menjadikan salah satu gambaran dari bentuk otonomi Desa serta demokrasi Desa. Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi peraturan: pembentukan Desa, pembangunan Desa, pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa, Kerjasama antar Desa. Mengacu pada undang-undang desa di atas, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengendalikan desa sesuai potensi masing-masing desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seperti perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan ini, implementasi otonomi desa melaluia undang-undang desa harus mengacu pada asas akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah desa yang akuntable dan transparan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri danmemiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Demokrasi bukan saja sebuah teori bernegara ataupun mengenai pemerintahan, namun merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia, merupakan suatu pandangan hidup dan esensi yang terkandung dalam dasar-dasar moral. Kehadiran BPD sebagai badan legislatif di desa dipandang mampumewujudkan pemerintah desayang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa, badan inilah yang memiliki kewenangan dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.
- 3. ii DAFTAR SINGKATAN Pemdes : PemerintahDesa BPD : Badan Permusyawaratan Desa Raperdes : Rancangan Peraturan Desa Perdes : Peraturan Desa Musdes : Musyawarah Desa Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa RPJM Desa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa DU RKP Desa : Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa APBN : ANggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APB Desa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RAPB Desa : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DD : Dana Desa ADD : Alokasi Dana Desa AD ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa FKAKD : Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa LKPPD : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lain-lain singkatan yang berkaitan dengan daftar rencana kerja BPD ini
- 4. iii DAFTAR HALAMAN KATA PENGANTAR........................................................................................................... i DAFTARSINGKATAN....................................................................................................... ii DAFTAR HALAMAN ......................................................................................................... iii RENCANA KERJA DALAM PEMBANGUNAN DESA ................................................ 1 SIKLUS KEGIATAN BPD ................................................................................................... 2 A. TAHAPAN PERENCANAAN.................................................................................. 2 B. TAHAPAN PELAKSANAAN .................................................................................. 3 C. TAHAPAN PELAPORAN......................................................................................... 3 PENUTUP.............................................................................................................................. 4 BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA BPD......................................... 5
- 5. 1 RENCANA KERJA DALAM PEMBANGUNANDESA Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejatraan rakyat. Pembangunan di berbagai bidang yang di laksanakan di wilayah perkantoran dan pedesaan, telah berlangsung selama sejarah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Namun dalam proses pelaksanaan beserta hasil- hasil yang telah di capai, tampaknya mendapat sorotan dan tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga di sarankan perlunya dilakukan upaya redefenisi,rekonstruksi dan reformasi atas paradigma pembangunan nasional yang selama ini belum berhasil meningkatkan kesejateraan sosial ekonomi secara maksimal. Demikian halnya dalam konteks pembangunan pedesaan, sehingga di harapkan partisipasi masyarakat yang terorganisir di dalam suatu lembaga pembangunan pedesaan seperti BPD. Tujuan pembangunan Desa yang di maksud adalah menyusun perencanan pembangunan yang dapat menciptakan suasana keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam rangka menumbuh kembangkan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembagunan desa harus mendapat perhatian yang telah serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, Privinsi, Kabupaten, maupun pemerintah Kecamatan dimana Desa tersebut berada. Pembangunan desa adalah rangkaian siklus kegiatan pembangunan Desa yang mencakup sebagai berikut: a. Perencanaan pembangunan b. Pelaksanaan pembangunan c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan d. Pelaporan Kegiatan Pembangunan
- 6. 2 SIKLUS KEGIATAN BADANPERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ...................... KECAMATAN ................. KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 20.... A. TAHAPAN PERENCANAAN NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1. MUSYAWARAH BPD Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja BPD pada tahun anggaran 20..... 1.2. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT Serap aspirasi masyarakat melalui musyawarah ditingkat Dusun dan/atau lainnya 1.3. PERSIAPAN MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKPDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I 1.4. MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKP Desa 1.5. PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT Proses Penyusunan Rancangan RKP Desa 1.6. PENGAWASAN BPD Proses Penyusunan Rancangan RKP Desa 1.7. MUSYAWARAH BPD 1.7.1. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 1.7.2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes APBDes 1.8. PENGAWASAN BPD 1.8.1. Proses Evaluasi Rancangan Perdes APBDes oleh Bupati melalui Camat 1.8.2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes APBDes hasil evaluasi Camat (tentative)
- 7. 3 B. TAHAPAN PELAKSANAAN NOKEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.1. KEGIATAN PENGAWASAN BPD Tahapan Persiapan Pelaksanaan APB Desa 2.2. MUSYAWARAH DESA Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.3. PENGAWASAN BPD Tahapan Pelaksanaan APB Desa Semester I 2.4. MUSYAWARAH DESA Laporan Pelaksanaan Kegiatan APB Desa Semester I 2.5. PENGAWASAN BPD Tahapan Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun 2.6. MUSYAWARAH DESA Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBDes Semester Akhir Tahun C. TAHAPAN PELAPORAN NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.1. MUSYAWARAH BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes tentang Realisasi Pelaksanaan APB Desa 3.2. MUSYAWARAH DESA 1.8.3. Tahapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) oleh Kepala Desa 1.8.4. Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa (LKPPD) 1.8.5. Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja BPD
- 8. 4 PENUTUP Rencana Kerja BadanPermusyawaratan Desa (BPD) ............. Kecamatan ............ Kabupaten Tolitoli tahun 20....... merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya sebab perencanaan kinerja BPD tahun 20.... ini merupakan tahun ke ..... (..isi huruf...) Dalam rangka meningkatkan kinerja BPD yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya dokumen ini berlandaskan pada regulasi yang mnegatur tahapan pembangunan Desa secara berkelanjutan. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. Kerja keras,semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Desa, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Demikian penyusunan dokumen kerja BPD untuk dijadikan dasar kegiatan tahun anggaran 20... dan apabila ada beberapa kegiatan/atau ketetapan yng diluar rencana kerja ini akan menjadi sebuah pertimbangan agar dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Paddumpu, 2023 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli ..........................................
- 9. 5 BERITA ACARA PENYUSUNAN DOKUMENKERJA BPD TAHUN ANGGARAN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi BPD Desa Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPD Tahun anggaran 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ……………………………………… Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan Rapat Koordinasi anggota BPD tentang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 yang telah dihadiri oleh anggoata BPD Paddumpu sebagaimana tercantum dalam dokumen berita acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADDUMPU KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI NO. NAMA L/P JABATAN TANDA TANGAN 1. ............................... ..... Ketua BPD 1..................... 2. ............................... ..... Wakil Ketua BPD 2..................... 3. ............................... ..... Sekretaris BPD 3..................... 4. ............................... ..... Anggota BPD 4..................... 5. ............................... ..... Anggota BPD 5..................... 6. ............................... ..... Anggota BPD 6..................... 7. ............................... ..... Anggota BPD 7.....................