Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Badan Perwakilan Desa adalah bagian dari Pemerintahan Desa. Penting bagi kita untuk mengetahui peran dan fungsi badan ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rooy John Salamony
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang peran kepemimpinan kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa dan lurah berperan sebagai agen pembangunan melalui kemampuan manajerial, kemampuan mempengaruhi, dan kemampuan membangun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab desa serta tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan ketiga urusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Badan Perwakilan Desa adalah bagian dari Pemerintahan Desa. Penting bagi kita untuk mengetahui peran dan fungsi badan ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rooy John Salamony
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang peran kepemimpinan kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa dan lurah berperan sebagai agen pembangunan melalui kemampuan manajerial, kemampuan mempengaruhi, dan kemampuan membangun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Tugas dan Fungsi Kepala Desa (asda 1 kab. bekasi)Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab desa serta tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan ketiga urusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin camat yang mewakili bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan desa. Keduanya memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan mengembangkan masyarakat.
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...Citra Harapan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Peraturan ini menjelaskan tentang ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, jenis lembaga kemasyarakatan, serta pembinaannya. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam membantu pemerintah desa/kelurahan dan memberdayakan masyarakat.
Rancangan Undang-Undang ini membahas tentang pengaturan desa di Indonesia, mencakup pengertian desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, serta peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah terkait pengaturan desa."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaRachdian Yahya
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat, dan jenis lembaga kemasyarakatan yang diatur antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat, karang taruna, tim penggerak PKK, serta RT dan RW.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, pengertian, mekanisme pembentukan, persyaratan, dan pembiayaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan. Termasuk di dalamnya adalah tugas panitia musyawarah, penetapan jumlah anggota, proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD.
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2005 menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan seperti LPM, RT, RW, PKK, dan lainnya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, persyaratan calon anggota dan sumber pembiayaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pendirian Lembaga Keuangan Desa Mandiri Pangan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pengembangan usaha mikro. 2. Lembaga tersebut akan menghimpun dan menyalurkan dana untuk modal usaha melalui tabungan dan pinjaman dengan prinsip mandiri, transparan, profesional dan kehati-hatian. 3. Langkah pendirian lembaga tersebut meliputi pengorganisasian, permodalan,
O documento descreve a Alemanha como o coração da Europa geograficamente e financeiramente, localizado no centro do continente e fazendo fronteira com vários países. Também menciona que é fácil viajar para a Alemanha de avião, embora dentro do país as viagens de trem sejam uma boa opção para ver grandes partes do país.
El documento describe cómo las escuelas en los años 80 tenían matrículas muy reducidas y altos índices de ausentismo y deserción. Se realizó un proyecto que encontró que los docentes creían que los estudiantes "fracasaban" debido a factores socioeconómicos. La primera acción fue capacitar a los docentes para fortalecer su rol y ayudar a los estudiantes con dificultades de lenguaje. También se desarrolló un proyecto de alfabetización con bibliotecas y cursos de lectura para mejor
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin camat yang mewakili bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan desa. Keduanya memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan mengembangkan masyarakat.
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...Citra Harapan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Peraturan ini menjelaskan tentang ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, jenis lembaga kemasyarakatan, serta pembinaannya. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam membantu pemerintah desa/kelurahan dan memberdayakan masyarakat.
Rancangan Undang-Undang ini membahas tentang pengaturan desa di Indonesia, mencakup pengertian desa, pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, serta peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah terkait pengaturan desa."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Dokumen ini membahas tentang maksud, tujuan, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan."
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaRachdian Yahya
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat, dan jenis lembaga kemasyarakatan yang diatur antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat, karang taruna, tim penggerak PKK, serta RT dan RW.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, pengertian, mekanisme pembentukan, persyaratan, dan pembiayaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kuningan. Termasuk di dalamnya adalah tugas panitia musyawarah, penetapan jumlah anggota, proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan anggota BPD.
Peraturan bupati nomor 30 tahun 2005 tentang ped kemasyarakatan-spm05Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2005 menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan seperti LPM, RT, RW, PKK, dan lainnya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, persyaratan calon anggota dan sumber pembiayaannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pendirian Lembaga Keuangan Desa Mandiri Pangan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pengembangan usaha mikro. 2. Lembaga tersebut akan menghimpun dan menyalurkan dana untuk modal usaha melalui tabungan dan pinjaman dengan prinsip mandiri, transparan, profesional dan kehati-hatian. 3. Langkah pendirian lembaga tersebut meliputi pengorganisasian, permodalan,
O documento descreve a Alemanha como o coração da Europa geograficamente e financeiramente, localizado no centro do continente e fazendo fronteira com vários países. Também menciona que é fácil viajar para a Alemanha de avião, embora dentro do país as viagens de trem sejam uma boa opção para ver grandes partes do país.
El documento describe cómo las escuelas en los años 80 tenían matrículas muy reducidas y altos índices de ausentismo y deserción. Se realizó un proyecto que encontró que los docentes creían que los estudiantes "fracasaban" debido a factores socioeconómicos. La primera acción fue capacitar a los docentes para fortalecer su rol y ayudar a los estudiantes con dificultades de lenguaje. También se desarrolló un proyecto de alfabetización con bibliotecas y cursos de lectura para mejor
El español es actualmente el idioma con mayor crecimiento a nivel global y es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino mandarín. Aproximadamente 400 millones de personas lo hablan como lengua materna o segunda lengua en 21 países donde es oficial. Aprender español facilita la comunicación y el contacto con diferentes culturas.
The document discusses the benefits of meditation for reducing stress and anxiety. Regular meditation practice can calm the mind and help prevent worrying thoughts. Making meditation a part of a daily routine even for just a few minutes per day can aid in stress management and improving overall mental well-being over time.
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari pengisian keanggotaan, syarat anggota, fungsi dan tugas, hingga pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
BPD memiliki peran penting dalam legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja kepala desa. Tugas utama BPD adalah menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD berhak mengawasi kepala desa dan mendapat biaya operasional, tetapi dilarang melakukan korupsi atau merugikan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia. Ia menjelaskan struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Dokumen juga membedakan tiga jenis desa berdasarkan tingkat pembangunannya: desa terbelakang, desa sedang berkembang, dan desa maju.
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban BPD serta hubungannya dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Lembaran Daerah Kota Bekasi: Perda No. 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentu...panpelrw36
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi. RT dan RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Setiap RT terdiri dari 30-100 kepala keluarga dan dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabungkan berdasarkan musyawarah untuk meningkatkan
2. 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bekasi
DASAR HUKUM
3. Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Badan Permusyawaratan Desa,
selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelanggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa
PENGERTIAN
6. 1. membahas rancangan peraturan
desa bersama kepala desa;
2. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan
desa dan peraturan kepala desa;
3. mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa;
4. membentuk Panitia Pemilihan
kepala desa;
5. menggali, menampung,
menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
dan
6. menyusun tata tertib BPD
WEWENANG
7. 1. meminta keterangan kepada
Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat.
3. mengajukan rancangan
peraturan desa;
4. mengajukan pertanyaan;
5. menyampaikan usul dan
pendapat;
6. memilih dan dipilih; dan
7. memperoleh tunjangan
HAK
8. 1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. mempertahakan dan memelihara hukum
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan kepala desa;
6. mendahulukan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat
istiadat masyarakat setempat; dan
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan.
KEWAJIBAN
9. Pimpinan dan anggota BPD tidak
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
kepala desa dan perangkat desa.
Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
1. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
desa;
2. merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain;
3. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain
yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
4. menyalahgunakan wewenang;
5. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
6. menjadi pengurus partai politik.
LARANGAN
10. Anggota BPD berhenti, karena:
1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri;
3. Diberhentikan
Anggota BPD diberhentikan, Karena :
1. berakhir masa jabatannya dan telah
diresmikan anggota BPD yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
BPD;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai
anggota BPD;
6. melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) perda Kab. Bekasi
Nomor 2Tahun 2008.
PEMBERHENTIAN
11. Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang ½
(satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan
kebijakan yag bersifat prinsip dan strategis bagi
kepentingan masyarakat desa berupa usul
pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman,
maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang
½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota
BPD yang hadir.
Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan
dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat dan
ditandatangani oleh Sekretaris BPD.
RAPAT BPD
12. Anggota BPD dalam menggali, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:
a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam
wilayah desa;
b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan
cara tatap muka baik secara perseorangan
maupun bersama-sama;
c. menerima usulan baik secara lisan maupun
tertulis selama usulan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun secara adat
istiadat;
d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c wajib
dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi
masukan dalam pembangunan masyarakat desa.
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
13. Hubungan kerja antara BPD dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif.
• Kemitraan : kerjasama yang saling
menguntungkan, saling percaya dan
saling mengisi.
• Konsultatif dapat diartikan sebagai
pemberian saran atau rekomendasi
yang bisa dilakukan atas konsultasi
suatu masalah yang didiskusikan
• Koordinatif : bersifat Koordinasi
HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
14. a. Pimpinan dan anggota BPD
menerima tunjangan sesuai
dengan kemampuan keuangan
desa.
b. Untuk kegiatan BPD disediakan
biaya operasional sesuai
kemampuan keuangan desa yang
dikelola oleh Sekretaris BPD.
c. Tunjangan dan Biaya
sebagaimana dimaksud pada
pada huruf a dan huruf b,
ditetapkan setiap tahun dalam
APB Desa.
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
15. a. membahas bersama Kepala Desa
dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama Peraturan
Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa;
b. penyetujui dan menetapkan APB
Desa;
c. pengawasan Pelaksanaan APB
Desa;
d. Menginformasikan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa
kepada masyarakat.
PERAN DANTUGAS BPD DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA