SlideShare a Scribd company logo
GEOGRAFI POLITIK
                       “Batas Negara”
Penetapan Batas di Lapangan ,Fungsi Batas Negara dan Kriteria
                        Batas Negara.
                          Nama kelompok:
                   1.Maisarah       E02111008
                  2.Siti Rohimah    E02111009
                  3.Sri Mudrikah    E02111010
                  4.Olis Linan       E02111019
                  5.Syarif Hidayat  E02111044

              PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
          FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                UNIVERSITAS TANJUNGPURA
                          2012
Batas Negara adalah pemisah unit
regional geografi (fisik,sosial ,budaya)
   yang di kuasai oleh suatu Negara
A .Penetapan Batas Negara di
      Lapangan (Demarcation)
Demarcation di buat oleh lembaga atau tim
gabungan dengan prosedur yang sistematis.
Pendapat para ahli geografi politik mengambil
kesimpulan bahwa perang, perselisihan,
sengketa sebagian mengenai daerah perbatasan
.
Contoh konflik perbatasan :

  Antara Indonesia dan Malaysia potensi konflik sebenarnya
  cukup terbuka .Letak perbatasan di darat tepatnya di pulau
  Kalimantan.Wilayah negara Malaysia di Kalimantan di
  kenal dengan nama Malaysia Timur. Batas-batas antara dua
  negara itu masih belum jelas .Walaupun di jalur perbatasan
  tersebut tersedia pos-pos pengawasan perbatasan, misalnya
  di longBawang kalimantan timur, di Entikong kalimantan
  barat, dan pos lintas batas di pulau serasan (riau kepulauan
  dekat kalimantan barat) tetapi arus penyelundupan barang
  dan orang sering terjadi didaerah perbatasan itu.
Langkah utama dalam demarcation di lapangan
adalah kenampakan yang rinci deskripsinya, seperti
pada masa lalu, demarcation di tandai dengan
pembuatan tugu, benteng, monumen atau patung batu
dengan data-data yang tidak jelas perjanjiannya.
Setelah itu, langkah penetapan demarcation
dilapangan yaitu menggambarnya dalam peta
administrasi.
B.Fungsi Batas Negara
     Salah satu fungsi dari batas wilayah negara
 yaitu batas-batas negara tersebut telah
 berkembang menjadi sebuah kontribusi untuk
 identitas nasional dan sebagai pelindung dari
 hasil kekayaan sumber daya alam yang langka
 atau sulit untuk diperbaharui. Boundary
 adalah salah satu bagian dari sistem negara
 yang secara alami mempunyai pengaruh
 fungsi internal dan eksternal.
Fungsi lain dari boundary adalah
komersil, yaitu batas keluar masuknya
barang. Pemerintah menetukan
ketentuan tarif untuk memperoleh
pendapatan negara atau sebaliknya
sengaja dibebaskan dari pajak agar
barang impor mudah masuk ke dalam
negara.
C.Kriteria Batas Negara
  Secara umum batas diklasifikasikan berdasarkan batas
  etnis/kultur dan batas alam
1.Batas Etnis/kultur
       kriteria kesukuan merupakan kriteria yang efektif
  untuk menentukan international boundary, dengan
  kata lain boundary harus tergambar memisahkan orang
  yang sama secara budaya, batas yang memisahkan
  “human group”or”nation”, juga kriteria bahasa
  diusulkan sebagai dasar menentukan boundary. Ada
  pula penentuan boundary yang melewati bahasa dan
  ras kesukuan.
2.Batas Alam

Batas alam tersebut meliputi : batas
gunung atau pegunungan, batas
sungai, batas laut serta batas danau.
Kesimpulan
 Suatu negara memerlukan adanya batas
 negara sebagai identitas nasional .
 Karena tanpa adanya batas negara , akan
 mempermudah terjadinya perselisihan,
 perang serta konflik karena masing-masing
 negara akan berusaha mempertahankan
 Negara kekuasaanya masing-masing.
Daftar pustaka
• Diladerjagadd.blogspot.com//2011/02/fungsi-
  batas-batas -kewilayahan-untuk.html

More Related Content

What's hot

Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantorostudiopracimantoro
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dadang Solihin
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasi
rsembiring
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Dadang Solihin
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dadang Solihin
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dadang Solihin
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Dadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Dadang Solihin
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
Formasi Org
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Fauzan Barnanda
 
Pencatatan sipil
Pencatatan sipilPencatatan sipil
Pencatatan sipil
Gunawan Widiarto
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
ardinmarL
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
fswardhana134680
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan PracimantoroPresentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
Presentasi akhir Studio Perencanaan Pracimantoro
 
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan KegiatanVisi, Misi, Strategi, Kebijakan,  Program dan Kegiatan
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasi
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Pencatatan sipil
Pencatatan sipilPencatatan sipil
Pencatatan sipil
 
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi PembangunanSistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 

Viewers also liked

Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
Ppt politik
Ppt politikPpt politik
Ppt politik
Chrestella Agustine
 
PPT Geografi Politik Kanada
PPT Geografi Politik KanadaPPT Geografi Politik Kanada
PPT Geografi Politik Kanada
Ricky Ramadhan
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
Paranody
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
Tadulako University
 
Political geography
Political geographyPolitical geography
Political geography
Aaron Carn
 
4.3 - Political Geography
4.3 - Political Geography4.3 - Political Geography
4.3 - Political Geography
Dan Ewert
 
Mata kuliah filsafat ilmu
Mata kuliah filsafat ilmuMata kuliah filsafat ilmu
Mata kuliah filsafat ilmu
Mas Yono
 
Rpp kurikulum 2013
Rpp kurikulum 2013Rpp kurikulum 2013
Rpp kurikulum 2013
Abdul Manan
 
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
e. hardiyanto
 

Viewers also liked (11)

Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Ppt politik
Ppt politikPpt politik
Ppt politik
 
PPT Geografi Politik Kanada
PPT Geografi Politik KanadaPPT Geografi Politik Kanada
PPT Geografi Politik Kanada
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Tugas geo industri
Tugas geo industri Tugas geo industri
Tugas geo industri
 
Political geography
Political geographyPolitical geography
Political geography
 
4.3 - Political Geography
4.3 - Political Geography4.3 - Political Geography
4.3 - Political Geography
 
Mata kuliah filsafat ilmu
Mata kuliah filsafat ilmuMata kuliah filsafat ilmu
Mata kuliah filsafat ilmu
 
Rpp kurikulum 2013
Rpp kurikulum 2013Rpp kurikulum 2013
Rpp kurikulum 2013
 
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 

More from Arin Sfaaez

Tugas geo pol baru
Tugas geo pol baruTugas geo pol baru
Tugas geo pol baru
Arin Sfaaez
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraArin Sfaaez
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraArin Sfaaez
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
Arin Sfaaez
 
Pemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaPemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaArin Sfaaez
 
Pemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaPemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaArin Sfaaez
 

More from Arin Sfaaez (6)

Tugas geo pol baru
Tugas geo pol baruTugas geo pol baru
Tugas geo pol baru
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
 
Pemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaPemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesia
 
Pemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesiaPemikiran politik indonesia
Pemikiran politik indonesia
 

Recently uploaded

Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Thahir9
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
StevanusOkiRudySusan
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
HERIHERI52
 
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptxPanduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
tab2008
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
RosidaAini3
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan PemerintahanFilsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
FetraHerman2
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
SDNBotoputih
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
NurHasyim22
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 

Recently uploaded (20)

Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptxPanduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan PemerintahanFilsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Filsafat Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 

Geografi politik power point

  • 1. GEOGRAFI POLITIK “Batas Negara” Penetapan Batas di Lapangan ,Fungsi Batas Negara dan Kriteria Batas Negara. Nama kelompok: 1.Maisarah E02111008 2.Siti Rohimah E02111009 3.Sri Mudrikah E02111010 4.Olis Linan E02111019 5.Syarif Hidayat E02111044 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA 2012
  • 2. Batas Negara adalah pemisah unit regional geografi (fisik,sosial ,budaya) yang di kuasai oleh suatu Negara
  • 3. A .Penetapan Batas Negara di Lapangan (Demarcation) Demarcation di buat oleh lembaga atau tim gabungan dengan prosedur yang sistematis. Pendapat para ahli geografi politik mengambil kesimpulan bahwa perang, perselisihan, sengketa sebagian mengenai daerah perbatasan .
  • 4. Contoh konflik perbatasan : Antara Indonesia dan Malaysia potensi konflik sebenarnya cukup terbuka .Letak perbatasan di darat tepatnya di pulau Kalimantan.Wilayah negara Malaysia di Kalimantan di kenal dengan nama Malaysia Timur. Batas-batas antara dua negara itu masih belum jelas .Walaupun di jalur perbatasan tersebut tersedia pos-pos pengawasan perbatasan, misalnya di longBawang kalimantan timur, di Entikong kalimantan barat, dan pos lintas batas di pulau serasan (riau kepulauan dekat kalimantan barat) tetapi arus penyelundupan barang dan orang sering terjadi didaerah perbatasan itu.
  • 5. Langkah utama dalam demarcation di lapangan adalah kenampakan yang rinci deskripsinya, seperti pada masa lalu, demarcation di tandai dengan pembuatan tugu, benteng, monumen atau patung batu dengan data-data yang tidak jelas perjanjiannya. Setelah itu, langkah penetapan demarcation dilapangan yaitu menggambarnya dalam peta administrasi.
  • 6. B.Fungsi Batas Negara Salah satu fungsi dari batas wilayah negara yaitu batas-batas negara tersebut telah berkembang menjadi sebuah kontribusi untuk identitas nasional dan sebagai pelindung dari hasil kekayaan sumber daya alam yang langka atau sulit untuk diperbaharui. Boundary adalah salah satu bagian dari sistem negara yang secara alami mempunyai pengaruh fungsi internal dan eksternal.
  • 7. Fungsi lain dari boundary adalah komersil, yaitu batas keluar masuknya barang. Pemerintah menetukan ketentuan tarif untuk memperoleh pendapatan negara atau sebaliknya sengaja dibebaskan dari pajak agar barang impor mudah masuk ke dalam negara.
  • 8. C.Kriteria Batas Negara Secara umum batas diklasifikasikan berdasarkan batas etnis/kultur dan batas alam 1.Batas Etnis/kultur kriteria kesukuan merupakan kriteria yang efektif untuk menentukan international boundary, dengan kata lain boundary harus tergambar memisahkan orang yang sama secara budaya, batas yang memisahkan “human group”or”nation”, juga kriteria bahasa diusulkan sebagai dasar menentukan boundary. Ada pula penentuan boundary yang melewati bahasa dan ras kesukuan.
  • 9. 2.Batas Alam Batas alam tersebut meliputi : batas gunung atau pegunungan, batas sungai, batas laut serta batas danau.
  • 10. Kesimpulan Suatu negara memerlukan adanya batas negara sebagai identitas nasional . Karena tanpa adanya batas negara , akan mempermudah terjadinya perselisihan, perang serta konflik karena masing-masing negara akan berusaha mempertahankan Negara kekuasaanya masing-masing.