Asal Mula Terbentuknya Negara (Pendidikan Kewarganegaraan)salsabila harumi
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori pembentukan negara, mulai dari pendekatan faktual berdasarkan sejarah hingga pendekatan teoritis. Beberapa teori yang dijelaskan antara lain teori perjanjian masyarakat menurut Hobbes, Locke, dan Rousseau, teori ketuhanan menurut Stahl dan Aquinas, serta teori kekuatan, organis, dan historis tentang asal mula terbentuknya negara.
Teks tersebut membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia didasarkan pada 10 pilar konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat, moralitas, kesadaran hukum, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, kemerdekaan beradilan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, bangsa, dan negara menurut beberapa tokoh seperti Socrates, Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, dan Karl Marx. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur pembentukan negara seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan serta proses terbentuknya konsep bangsa-negara.
materi ini berisikan tentang definisi demokrasi beserta jenis-jenisnya serta bagaimana demokrasi di Indonesia berlangsung. dan semoga slideshare ini bermanfaat bagi yang membaca.
Asal Mula Terbentuknya Negara (Pendidikan Kewarganegaraan)salsabila harumi
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori pembentukan negara, mulai dari pendekatan faktual berdasarkan sejarah hingga pendekatan teoritis. Beberapa teori yang dijelaskan antara lain teori perjanjian masyarakat menurut Hobbes, Locke, dan Rousseau, teori ketuhanan menurut Stahl dan Aquinas, serta teori kekuatan, organis, dan historis tentang asal mula terbentuknya negara.
Teks tersebut membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia didasarkan pada 10 pilar konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat, moralitas, kesadaran hukum, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, kemerdekaan beradilan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Dokumen tersebut membahas konsep masyarakat, bangsa, dan negara menurut beberapa tokoh seperti Socrates, Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, dan Karl Marx. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur pembentukan negara seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan serta proses terbentuknya konsep bangsa-negara.
materi ini berisikan tentang definisi demokrasi beserta jenis-jenisnya serta bagaimana demokrasi di Indonesia berlangsung. dan semoga slideshare ini bermanfaat bagi yang membaca.
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama, yang memiliki wilayah dan rakyat tertentu serta kekuasaan berdaulat. Beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai alat untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, atau organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh ideologi dunia terhadap Indonesia khususnya liberalisme.
2. Ideologi liberal meletakkan nilai individu dan kebebasan sebagai yang tertinggi serta melihat adanya otonomi masyarakat sipil di luar negara.
3. Terdapat berbagai perspektif tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ideologi liberal.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Dokumen menjelaskan fungsi minimum negara yaitu fungsi penertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan, dan keadilan. Fungsi-fungsi ini diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat serta menjaga keamanan, kemakmuran, dan keadilan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
Kebudayaan merupakan seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan akan melahirkan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Kebudayaan terdiri atas gagasan, aktivitas, dan artefak yang saling terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang hakikat demokrasi, model-model demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, sistem politik demokrasi Indonesia, dan peran pendidikan demokrasi dalam membentuk kesadaran nilai-nilai demokrasi.
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
Analisis Keanekaragaman Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Multikulturalannisaaa
Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat multikultural di Indonesia, yang meliputi faktor sejarah, geografi, iklim, letak, dan agama. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perbedaan budaya di antara suku-suku bangsa di Indonesia.
Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang?
Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.
Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara?
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang nasib Indonesia sebagai negara kesatuan, Pancasila sebagai pengontrol nasib bangsa, dan masalah yang dihadapi NKRI dari dalam dan luar. Dibahas mengenai pengertian NKRI, tujuan pembentukannya, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan & keamanan. Juga dibahas mengenai dampak globalisasi terhadap Indonesia.
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama, yang memiliki wilayah dan rakyat tertentu serta kekuasaan berdaulat. Beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai alat untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, atau organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh ideologi dunia terhadap Indonesia khususnya liberalisme.
2. Ideologi liberal meletakkan nilai individu dan kebebasan sebagai yang tertinggi serta melihat adanya otonomi masyarakat sipil di luar negara.
3. Terdapat berbagai perspektif tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam ideologi liberal.
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Dokumen menjelaskan fungsi minimum negara yaitu fungsi penertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan, dan keadilan. Fungsi-fungsi ini diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat serta menjaga keamanan, kemakmuran, dan keadilan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintahan rakyat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli seperti merupakan sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan melalui pemilihan umum bebas dan adil, serta kekuasaan berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi sepert
Kebudayaan merupakan seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan akan melahirkan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Kebudayaan terdiri atas gagasan, aktivitas, dan artefak yang saling terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang hakikat demokrasi, model-model demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, sistem politik demokrasi Indonesia, dan peran pendidikan demokrasi dalam membentuk kesadaran nilai-nilai demokrasi.
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
Analisis Keanekaragaman Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Multikulturalannisaaa
Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat multikultural di Indonesia, yang meliputi faktor sejarah, geografi, iklim, letak, dan agama. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perbedaan budaya di antara suku-suku bangsa di Indonesia.
Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka, akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang?
Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.
Sungguh masih banyak sekali fenoma-fenoma yang menimpa negeri ini. Akankan ini terjadi karena kekurang pahaman masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara?
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menyusun tentang makalah yang berjudul ”Hak dan Kewajiban Warga Negara” guna memberikan pengetahuan dan pemecahan masalah seputar hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang nasib Indonesia sebagai negara kesatuan, Pancasila sebagai pengontrol nasib bangsa, dan masalah yang dihadapi NKRI dari dalam dan luar. Dibahas mengenai pengertian NKRI, tujuan pembentukannya, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan & keamanan. Juga dibahas mengenai dampak globalisasi terhadap Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah negara dan pengertian negara. Terdapat beberapa bab yang membahas mengenai pengertian negara, teori-teori terjadinya negara, unsur-unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, serta proses terbentuknya NKRI.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, bangsa, warga negara, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang proses pembentukan bangsa dan negara di Indonesia, termasuk konsep-konsep penting seperti Pancasila, UUD 1945, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang didasarkan pada semangat perjuangan kemerdekaan dan Pancasila
2. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan seperti beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku sebagai warga negara yang baik
3. Pemahaman tentang negara, bangsa, demokrasi, hak dan kewajiban warga
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.
2. Kewajiban warga negara antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Hak dan kewajiban warga negara serta kewajiban negara terhadap w
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan bela negara di Indonesia. Ia menjelaskan latar belakang pentingnya pendidikan ini untuk melestarikan semangat perjuangan kemerdekaan dan menghadapi tantangan globalisasi. Dokumen ini juga mendefinisikan tujuan pendidikan ini untuk membentuk warga negara yang beriman, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya dibahas mengenai pemahaman tentang negara, bangsa
1. Dokumen menjelaskan tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan konsep-konsep kunci dalam pendidikan kewarganegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan bentuk-bentuk negara.
2. Dibahas pula tentang perjuangan bangsa Indonesia, globalisasi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk sikap cinta tanah air.
3. Konsep-konsep tersebut
Teks tersebut membahas tentang pengertian negara dan konstitusi serta hubungan antara keduanya. Negara didefinisikan sebagai organisasi politik yang berdaulat atas suatu wilayah dan masyarakat, sedangkan konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara. Konstitusi merupakan bagian integral dari negara dan menjadi landasan hukum berdirinya suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat madani dan problematika implementasinya di Indonesia. Dibahas pula konsep masyarakat madani, sejarah pemikiran masyarakat madani, dan landasan undang-undang tentang masyarakat madani di Indonesia."
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara ringkas, teks menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Teks juga menjelaskan perkembangan konsep demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi.
1. Oleh: Arinda Zain E02111015
Amirudin Iskandar E02111030
Andri E02111023
Yustina Kurtatik E021110
Mata kuliah : Geografi Politik
Dosen : DR. Bakran Suni,M.Si
2. Negara : adalah suatu organisasi dari
sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yg bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu dan mengakui
adanya satu pemerintahan yg mengurus
tata tertib serta keselamatan sekelompok
atau beberapa kelompok manusia
3. 1) Teori Ketuhanan
2) Teori Perjanjian Masyarakat
3) Teori Kekuasaan
4) Teori Kenyataan
5) Teori Hukum Alam
6) Teori Modern
7) Teori Hukum Murni
4. - Bersifat konstitutif. Berarti bahwa dalam
Negara tsb terdapat wilayah yg meliputi
udara, darat, dan perairan(dalam hal ini
unsur perairan tdk mutlak), rakyat atau
masyarakat dan pemerintahan yg berdaulat.
- Bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukan oleh
adanya tujuan Negara, UUD, pengakuan
dari Negara lain baik secara de jure maupun
de facto dan masuknya Negara dalam
perhimpunan bangsa2 mis PBB
5. sebuah Negara dapat berbentuk Negara kesatuan dan
Negara serikat
Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya
Negara merupakan suatu proses yang
berkesinambungan. secara ringkas, proses tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
2) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
3) Keadaan bernegara yg nilai2 dasarnya ialah
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
6. Proses integrasi atau penyatuan sosial terjadi
jika perubahan sosial itu membawa
unsurunsur yang cocok dengan nilai dan
norma yang berlaku di masyarakat.
Penambahan unsurunsur baru di dalam
proses perubahan itu menyatu di dalam
kerangka kepentingan struktur sosial yang
ada.
7. Kegagalan suatu masyarakat dalam
melakukan langkah penyesuaian dapat
menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan
masyarakat tersebut. Disintegrasi yang
dimaksud dapat berwujud dalam berbagai
bentuk, seperti pemberontakan,
demonstrasi, kriminalitas, kenakalan remaja,
prostitusi, dan lain sebagainya
