SlideShare a Scribd company logo
Main Menu
TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN



  JOHN LOCKE “TWO TREATIES ON CIVIL
           GOVERNMENT”



1. LEGISLATIF, PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
2. EKSEKUTIF, PELAKSANA UNDANG-UNDANG
3. YUDIKATIF, YANG MENGADILI
Legitimate Power
  Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah perolehan
                      kekuasaan melalui pengangkatan.

                              Coercive Power
Coercive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah perolehan melalui cara
kekerasan, bahkan sampai perebutan dan perampasan bersenjata yang sudah
barang tentu diluar konstitusional. Hal ini disebut dengan Kudeta. Karena cara
  ini konstutisional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan
 sebagian besar peraturan perundang-undangan di suatu Negara akan diubah
   dank arena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut
                             juga dengan Revolusi.

                               Expert Power
   Expert berarti keahlian, jadi expert Power adalah perolehan kekuasaan
  melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan
 memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku dinegara demokrasi, karena
   system personalianya dalam memilih karyawan memakai system merit.
Reward Power
Reward berarti pemberian, jadi Reward Power
adalah perolehan kekuasaan melalui suatu
pemberian atau karena berbagai pemberian.

Reverent Power
Reverent berarti daya tarik, jadi Reverent Power
adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik
seseorang. Walaupun daya tarik bukan menjadi
factor utama mengapa seseorang menjadi kepala
kemudian menjadi penguasa melainkan daya tarik
dapat menetukan dalam mengambil perhatian
orang lain dalam usaha menjadi kepala.
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan

More Related Content

What's hot

2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negaraNuelnuel11
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
enggalfauzia
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
nurul khaiva
 
Tindak pidana ekonomi_perpajakan
Tindak pidana ekonomi_perpajakanTindak pidana ekonomi_perpajakan
Tindak pidana ekonomi_perpajakan
Indri renitayani
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Nugroho Ariwibowo
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
rudo subayatn
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
Iko Matussuniah
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
Fenti Anita Sari
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Dini Audi
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
Aryo Adiwoso
 
Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara
Organ dan Fungsi Kekuasaan NegaraOrgan dan Fungsi Kekuasaan Negara
Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara
Sarah Zamzami
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Bagoes Prasetya
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Sawah Dan Ladang Ku
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
Ryan Danny
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 

What's hot (20)

2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Sumber HTN
Sumber HTNSumber HTN
Sumber HTN
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Tindak pidana ekonomi_perpajakan
Tindak pidana ekonomi_perpajakanTindak pidana ekonomi_perpajakan
Tindak pidana ekonomi_perpajakan
 
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
Makalah perbandingan kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif dan yudikati...
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 
Sejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesiaSejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesia
 
Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara
Organ dan Fungsi Kekuasaan NegaraOrgan dan Fungsi Kekuasaan Negara
Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
Hukum waris-bw
Hukum waris-bwHukum waris-bw
Hukum waris-bw
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 

Viewers also liked

Vol 6 Fleets
Vol 6 FleetsVol 6 Fleets
Vol 6 Fleets
cynbad73
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Alma'Arif Pangulu
 
C2 Imaging Brochure
C2 Imaging BrochureC2 Imaging Brochure
C2 Imaging Brochurecynbad73
 
ApiJam Presentation
ApiJam PresentationApiJam Presentation
ApiJam Presentation
Javierable Pardo Suárez
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
Alma'Arif Pangulu
 
C2 Large Format Book
C2 Large Format BookC2 Large Format Book
C2 Large Format Book
cynbad73
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
Alma'Arif Pangulu
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
Alma'Arif Pangulu
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentAlma'Arif Pangulu
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Alma'Arif Pangulu
 
Slide show
Slide showSlide show
Slide show
peyton7122
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
 
Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
Alma'Arif Pangulu
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
Alma'Arif Pangulu
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Alma'Arif Pangulu
 

Viewers also liked (17)

Vol 6 Fleets
Vol 6 FleetsVol 6 Fleets
Vol 6 Fleets
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Fotopoema rima ii
Fotopoema rima iiFotopoema rima ii
Fotopoema rima ii
 
C2 Imaging Brochure
C2 Imaging BrochureC2 Imaging Brochure
C2 Imaging Brochure
 
ApiJam Presentation
ApiJam PresentationApiJam Presentation
ApiJam Presentation
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
C2 Large Format Book
C2 Large Format BookC2 Large Format Book
C2 Large Format Book
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Slide show
Slide showSlide show
Slide show
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 

Similar to Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan

Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Wandi Suhardi
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
baim hukum
 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaan
mudanp.com
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanLa Mone
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanEly Goro Leba
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
AlImamIslamicSchool
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIAde Ayu Saputri
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
dzakiaziz
 

Similar to Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan (10)

Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaanKonsep kekuasaan
Konsep kekuasaan
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaan
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaan
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahan
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
 
legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIlegitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab II
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
 

Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN JOHN LOCKE “TWO TREATIES ON CIVIL GOVERNMENT” 1. LEGISLATIF, PEMBUATAN UNDANG-UNDANG 2. EKSEKUTIF, PELAKSANA UNDANG-UNDANG 3. YUDIKATIF, YANG MENGADILI
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Legitimate Power Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Coercive Power Coercive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah perolehan melalui cara kekerasan, bahkan sampai perebutan dan perampasan bersenjata yang sudah barang tentu diluar konstitusional. Hal ini disebut dengan Kudeta. Karena cara ini konstutisional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan sebagian besar peraturan perundang-undangan di suatu Negara akan diubah dank arena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan Revolusi. Expert Power Expert berarti keahlian, jadi expert Power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku dinegara demokrasi, karena system personalianya dalam memilih karyawan memakai system merit.
  • 14. Reward Power Reward berarti pemberian, jadi Reward Power adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Reverent Power Reverent berarti daya tarik, jadi Reverent Power adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik bukan menjadi factor utama mengapa seseorang menjadi kepala kemudian menjadi penguasa melainkan daya tarik dapat menetukan dalam mengambil perhatian orang lain dalam usaha menjadi kepala.