Teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang: legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif untuk mengadili pelanggaran undang-undang.
Hukum Perizinan adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya kaitannya dengan permohonan izin yang diajukan .
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, desentralisasi dan dekonsentrasi, cabang kekuasaan legislatif, yudisial, eksekutif, perkembangan organisasi negara
Hukum Perizinan adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya kaitannya dengan permohonan izin yang diajukan .
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, desentralisasi dan dekonsentrasi, cabang kekuasaan legislatif, yudisial, eksekutif, perkembangan organisasi negara
ApiJam - Your smart commute assistant
Bringing together on a map for your daily commutes the power of open data, the weather forecast, your personal agenda, the latest traffic info and artificial intelligence, ApiJam will not let you down for your next appointment. Unless you want to!
8. TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN
JOHN LOCKE “TWO TREATIES ON CIVIL
GOVERNMENT”
1. LEGISLATIF, PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
2. EKSEKUTIF, PELAKSANA UNDANG-UNDANG
3. YUDIKATIF, YANG MENGADILI
9.
10.
11.
12.
13. Legitimate Power
Legitimate berarti pengangkatan, jadi Legitimate Power adalah perolehan
kekuasaan melalui pengangkatan.
Coercive Power
Coercive berarti kekerasan, jadi Coersive Power adalah perolehan melalui cara
kekerasan, bahkan sampai perebutan dan perampasan bersenjata yang sudah
barang tentu diluar konstitusional. Hal ini disebut dengan Kudeta. Karena cara
ini konstutisional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan
sebagian besar peraturan perundang-undangan di suatu Negara akan diubah
dank arena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut
juga dengan Revolusi.
Expert Power
Expert berarti keahlian, jadi expert Power adalah perolehan kekuasaan
melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan
memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku dinegara demokrasi, karena
system personalianya dalam memilih karyawan memakai system merit.
14. Reward Power
Reward berarti pemberian, jadi Reward Power
adalah perolehan kekuasaan melalui suatu
pemberian atau karena berbagai pemberian.
Reverent Power
Reverent berarti daya tarik, jadi Reverent Power
adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik
seseorang. Walaupun daya tarik bukan menjadi
factor utama mengapa seseorang menjadi kepala
kemudian menjadi penguasa melainkan daya tarik
dapat menetukan dalam mengambil perhatian
orang lain dalam usaha menjadi kepala.