SlideShare a Scribd company logo

Teori Administrasi 2013.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
R
RijalulFahmillah1

Teori administrasi public

Economy & Finance
1 of 129
Teori Administrasi Publik DOSEN : DR.H. ASEP KUSDIMAN JAUHARI, DRS. M.S.i JABATAN FUNGSIONAL: LEKTOR KEPALA Pangkat/Golongan : IV/C Nomor Sertifikasi Dosen No: 11104100801429 NIDEN : 0427116301 Alamat Email : hakjauhari@yahoo.com HP 081321415659
PUBLIK KONSEP ADMINISTRASI TEORI
PENDAHULUAN • BERTEORI ADMINISTRASI PUBLIK DIAWALI DENGAN KEMAMPUAN UNTUK MENGERTI DAN MEMAHAMI KONSEP-KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK • TEORI ADMINISTRASI PUBLIK MERUPAKAN GABUNGAN ATAU KUMPULAN DARI KONSEP-KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK YANG TELAH DIUJI KEBENARANNYA SECARA UMUM (OBYEKTIF, METODOLOGIS) DAN MEMILIKI SIFAT GENERALISASI • BELAJAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK BERBEDA DENGAN PRAKTEK ADMINISTRASI PUBLIK (AKTUALISASI – REAKTUALISASI)
Rukun Iman Rukun Islam Landasan BERPIKIR MENCARI Suatu Kegiatan Jiwa Untuk mencapai Pengetahuan (memelihara Hati Nurani dari kesalahan Sesuatu yang belum diketahui berdasarkan Sesuatu Yg telah diketahui (Data/fakta/realita) Sebagai bahan Pemikiran (Prasangka Awal) (Macro & Micro Cosmos) KEBENARAN berkehendak tingkatan 2.Putusan/ Pengambilan Keputusan Kegiatan abstrak/Jiwa/Ruhani) 3. Sikap (Ahlaqul Qarimah) 4. Tindakan (Amar Maruf, Nahir Munkar, Jihad Fi Sabililah) 5.Kebaikan (etika) Kebudayaan 6.Keindahan (Estetika) Peradaban MENDEKATKAN DIRI (KENALPASTI) PADA KEPASTIAN DARI KETIDAKPASTIAN KRITIS------KREATIF (Jujur, Optimis, Terbuka, Radikal) PEKERJAAN UTAMA MANUSIA (baliq) ADALAH BERPIKIR MANUSIA RUHANI-JASMANI 1.Plato tentang doxa dan epistema, (tentang Administrasi) 2.Bacon (idola) filsafat mencari objektivitas (tentang Administrasi) 3.Descartes (Cogito Ergo Sum) (tentang Administrasi) 4.Locke (pengalaman tentang Administrasi)) 5.Comte (fakta tentang Administrasi)) 1. Ilmu susunan hierarkhis , kompleks, komprehensif , mulai dari paling sederhana sampai paling kompleks , dgn keunikan tersendiri.
TEORI KONSEP METODOLOGI ONTOLOGI EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI TERAPAN Apa Administrasi Publik ? Realitas (Fisik-metafisik) Administrasi Publik? Bagaimana Administrasi Publik? Mengapa/ Untuk Apa Administrasi Publik? Guna/manfaat/ Tujuan/Nilai Administrasi Publik Adanya Administrasi karena adanya proses, adanya perbuatan, adanya prosedur dan adanya metode
KONSEP UMUM Mengambil Menerima Mengisap Menampung menyerap PANCA INDRA Penglihatan Peraba Penciuman Perasa INDUKTIF menangkap PERILAKU-TINGKAHLAKU MEMBAYANGKAN M E R E N U N G K A N ingatan DEDUKSI Awal berpikir IMPLEMENTASI Umpan balik EVALUASI Pendengaran
APA ITU KONSEP ? • MERUPAKAN GAMBARAN (WACANA) ABSTRAK DARI FENOMENA ALAMI DAN FENOMENA ADMINISTRASI PUBLIK • WACANA FENOMENA ALAMI, MELAHIRKAN ALIRAN POSITIVISTIK –NATURALISTIK (NATURAL LAW) • WACANA FENOMENA ADMINISTRASI PUBLIK, MELAHIRKAN ALIRAN HUMANISTIK – KULTURALISTIK (SOCIAL LAW) • Konsep adalah suatu ide dimana terdapat suatu kesan yang abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata; Konsep adalah ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model
KONSEP • Fenomena alami, berkaitan dengan: posisi dan lokasi wilayah/geografi, kondisi sumberdaya alam, kondisi kependudukan (SDM) – disebut Trigatra/Sikayamampu • Fenomena administrasi publik, berkait dengan Waktu: peristiwa ideologi, peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa budaya, dan peristiwa pertahanan dan keamanan masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) • Ilmu administrasi publik merupakan kajian-kajian yang banyak berkaitan dengan fenomena-fenomena subtansi administrasi publik (konsep administrasi publik) yang disebut dengan aspek kemasyarakatan Dengan dasar ontologi obyek materi administrasi publik ialah fokus pada sisi kerjasama yang mengatur seluruh kegiatan publik dan lokusnya birokrasi pemerintahan, badan-badan hukum publik dan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs).
KONSEP-KONSEP DASAR DALAM ILMU PENGETAHUAN ADMINISTRASI PUBLIK : 1. Realita atau fenomena administrasi publik 2. Individu dan masyarakat 3. Interaksi administrasi publik 4. Proses administrasi publik 5. Kategori administrasi publik 6. Kolektivitas administrasi publik 7. Kelompok administrasi publik 8. Posisi/kedudukan administrasi publik 9. Peran administrasi publik 10. Fungsi administrasi publik 11. Status administrasi publik 12. Struktur administrasi publik 13. Kebudayaan 14. Lembaga/Pranata administrasi publik 15. Stratifikasi administrasi publik 16. Kekuasaan dan otoritas administrasi publik 17. Integrasi/solidaritas administrasi publik 18. Konflik administrasi publik 19. Sikap dan perilaku administrasi publik 20. Penyimpangan/Patologi administrasi publik 21. Nilai dan norma administrasi publik 22. administrasi publikisasi dan akulturasi 23. Sistem administrasi publik 24. Organisasi administrasi publik 25. Harmonisasi/Tertib administrasi publik
FUNGSI KONSEP DALAM TEORI ADMINISTRASI PUBLIK • Memberi pengertian dan pemahaman ttg sesuatu (kognitif dan afektif atau understanding) • Memberikan penjelasan atau keterangan ttg sesuatu (explanasi) • Menilai suatu kondisi obyek administrasi publik (evaluatif) • Dapat memberitahu ttg sesuatu (informatif dan komunikatif) • Menghasilkan suatu istilah yang sifatnya praktis dan sederhana (pragmatis)
TUJUAN KONSEP DALAM TEORI ADMINISTRASI PUBLIK • Sebagai reduksi atau refleksi dari peristiwa, realita, gejala atau fenomena administrasi publik yang berisikan data dan fakta-fakta administrasi publik • Untuk merumuskan kesepakatan (komitmen) definisi, pengertian, istilah, kata-kata, kalimat atau label-label dari fenomena administrasi publik sebagai konsep-konsep administrasi publik • Untuk merumuskan simbol-simbol, kategorisasi, mitos, formula/dalil, dan kode-kode (morse) sebagai hasil konstruksi kelompok tertentu yang sifatnya lebih halus daripada peristiwa dan konsep-konsep administrasi publik yang dirumuskan sebelumnya
MANFAAT KONSEP • Konsep, manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lain dan bahkan dengan machluk lain, karena adanya kesamaan pemahaman (mutual understanding) dan kesamaan pemaknaan (mutual meaning)
PROSES KONSEP KE TEORI Halus KODE (Askripsi, Morse) FORMULA (dalil, rumus, stikma) MITOS (legenda, cerita) SIMBOL (Bahasa) KATAGORISASI (Teoritisasi) Kasar KONSEP (Istilah) PERISTIWA, FENOMENA Sensing, Persepsi dan Interpretasi Fakta dan Realita
FOKUS PEMBELAJARAN TEORI ILMU-ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FENOMENA/PERISTIWA REALITA METODOLOGI KONSEP TEORI E M P I R I S N O N E M P I R I S
Peristiwa/Fenomena/Realita/Gejala Proses dan kemampuan Penginderaan (sensing) Definisi konsep (sbg knowledge) Pembentukan proposisi (postulat/aksioma dan teorem) TEORI Non Uji Hipotesis (kualitatif) Uji Hipotesis (kuantitatif) Variabel dan Indikator Definisi operasional Fokus
TEORI FUNGSI-FUNGSI TEORI DESKRIPSI KRITIK PREDIKSI GUIDANCE teori memberikan penjelasan, gambaran atau analisa terhadap sebuah fenomena. Sebuah teori, memiliki sudut pandang tertentu dalam menjelaskan, menggambarkan fenomena. Oleh karena itu, sebuah teori memiliki peran deskriptif. memberikan penjelasan mengenai sejumlah kemungkinan yang bakalan terjadi bila sebuah perilaku tertentu terjadi. . memandu dalam melaksanakan sebuah model atau program rekayasa. Dalam sebuah teori, terdapat adanya sebuah ciri/karakteristik yang khas. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan melakukan perubahan sosial dengan paradigma teori tertentu, maka sebuah teori dapat menjadi bimbingan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. memberikan komentar kritis terhadap sejumlah perilaku yang terjadi. Implikasi dari fungsi Guidance maka teori pun dapat beralih posisi ke fungsi kritik, atau kontrol terhadap perilaku tertentu
 Teori digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep  Karakteristik teori : ◦ Teori mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal-hal nyata sehubungan teori didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di alam ◦ Teori juga digunakan berdasarkan alasan-alasan yang yang sesuai dengan kenyataan yang ada ◦ Teori harus konsisten sebagai dasar-dasar dalam mengembangkan model konsep ◦ Menunjang aplikasi, teori harus sederhana dan sifatnya umum sehingga dapat digunakan pada kondisi apapun dalam praktik ◦ Teori dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian sehingga dapat digunakan dalam pedoman praktik
 Sebagai salah satu bagian penting perkembangan ilmu dan pengembangan profesi sbb : ◦ Memberikan alasan2 ttg kenyataan2 yg dihadapi dlm pelayanan, baik bentuk tindakan atau bentuk model praktek shg berbagai permasalahan dpt teratasi ◦ Membantu para anggota profesi untuk memahami berbagai pengetahuan dlm pemberian pelayanan/pemahaman kemudian dpt memberikan dasar dalam penyelesaian berbagai masalah. ◦ Membantu proses penyelesaian masalah dengan memberikan arah yang jelas bagi tujuan tindakan sehingga segala bentuk dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan ◦ Memberikan dasar dari asumsi dan filosofi sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan dapat terus berkembang
FUNGSI TEORI • TEORI MERUPAKAN RUMUSAN LENGKAP DARI ILMU PENGETAHUAN (UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE) TENTANG SESUATU (THING); • TEORI MERUPAKAN SEMACAM PEDOMAN ATAU PEGANGAN DLM MENGHADAPI PRAKTEK DLM LINGKUNGAN SEHARI-HARI; • TEORI MERUPAKAN BAHAN PENDIDIKAN UNTUK MENTRANSFER KNOWLEDGE, MEMBUAT SADAR, MEMAHAMI DAN MELATIH ORANG LAIN. • BENTUK TEORI: • 1. YANG PALING SEDERHANA  DEFINISI • 2. TESISTEORI KHUSUS / SUATU PENDAPAT / TEMUAN • 3. DESKRIPSIPENDAPAT SEORANG SARJANA/PAKAR YANG TELAH MELALUI SUATU PROSES RISET ILMIAH DAN TERUJI.
LANJUTAN BENTUK TEORI 1. EKSPLIKASI SUATU TEORI YG MENJELASKAN HAL- IHWAL SUATU FENOMENA SETELAH DITELITI SECARA ILMIAH; 1. NORMASI  SUATU TEORI YG MENETAPKAN SYARAT- SYARAT KRITERIA ATAU STANDAR YG HARUS DIPENUHI; 1. PRINSIP  PIKIRAN DASAR, TEORI YG MENJELASKAN, MENENTUKAN, SUATU TATA HUBUNGAN ANTARA ORANG DG ORANG, ORANG DG BENDA, ORANG-BENDA-ORANG, ORANG – KEWAJIBAN DSB
PERSYARATAN SUATU DISIPLIN ILMU • OBYEK STUDI • TERMINOLOGI TERSENDIRI YG KHAS • METODOLOGI • FILOSOFI • PERANGKAT TEORI DAN SUB-TEORI- SUB-TEORI
Teori Administrasi Publik Rangkaian pemahaman untuk melakukan konseptualisasi mengenai : 1)Apakah yang disebut AP 2)Bagaimana cara memperbaiki/ mengatasi masalah- masalah AP 3)Bagaimana menentukan yang seharusnya dalam AP 4)Mengapa orang berperilaku tertentu dalam AP 5)Cara-cara AP dapat disusun dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Arti Penting ,
TAP : Meningkatkan pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam AP Memperbaiki/ penyempurnaan baik aspek teknis/cara maupun aspek materi/substansi TAP berfungsi bagi ilmuwan maupun praktisi AP: 1. Ilmuwan, memanfaatkan untuk menggambarkan kenyataan yang ada menurut model teori pengembangan ilmu. 2. Praktisi, memberikan rasionalisasi kegiatan praktis, membenarkan praktek administrasinya, memperbaiki/merubah praktek administrasi yang dilaksanakan.
Ada beberapa teori yang terkenal dari Aristoteles, diantaranya: 10 kategori ada, teori aktus dan potensia, dan teori hule morfisme dapat diadopsi dalam pemahaman adminsitrasi publik, yakni. 1. Ada dalam ‘substansi adminsitrasi publik’ 2. Ada dalam ‘kualitas adminsitrasi publik’ 3. Ada dalam ‘kuantitas adminsitrasi publik’ 4. Ada dalam ‘relasi adminsitrasi publik’ 5. Ada dalam ‘aksi adminsitrasi publik’ 6. Ada dalam ‘passi adminsitrasi publik’ 7. Ada dalam ‘ruang adminsitrasi publik’ 8. Ada dalam ‘tempo adminsitrasi publik’ 9. Ada dalam ‘situs adminsitrasi publik’ 10.Ada dalam ‘habitus adminsitrasi publik’
Teori selalu berkembang dan tidak mengenal akhir. Apalagi tidak satu teoripun yang bisa gambarkan secara lengkap tentang kenyataan kerja sama keorganisasian yang kita alami. Oleh sebab itu teori klasik bukan berarti sudah kadaluarsa dan teori modern dan kontemporer adalah up to date, tetapi kedua- duanya saling lengkapi atas kelemahan masing-masing.
Teori administrasi terdapat perbedaan yang dibiaskan pada praktek manajerial . Teori birokrasi memberikan penjelasan organisasi yang dibangun secara “ideal”, teori administrasi merumuskan strategi spesifik untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi menterjemahkan banyak prinsip dasar model birokrasi secara deskriptif ke dalam prinsip praktek manajerial preskriptif. Buktinya, teori administrasi memiliki gelar populer sebagai “prinsip manajemen” (Hick dan Gullett, 1975).
Fase prasejarah Fase sejarah Fase moder Segi waktu dan tempat fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 M dapat dibagi menjadi : Peradaban Mesopotamia Peradaban Babilonia Mesir kuno Tiongkok kuno Romawi kuno Yunani kuno Gereja katholik Roma mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Ada tiga kelompok sarjana berbeda namun memiliki pandangan yang secara garis besarnya sama, yaitu : Kelompok Kameralisten di Jerman dan Austria Kelompok Merkantilizen di Inggris Kelompok Fisiokraten di Perancis. Lahirnya Gerakan Manajemen Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Tahap perkembangan ilmu administrasi Tahap survival (1886 - 1930) Tahap konsolidasi dan penyempurnaan (1930 - 1945) Tahap “human relation” (1945 - 1959) Tahap behaviouralisme (1959 – sekarang) SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI
SAMAPI DISINI DULU PERTEMUAN KE SATU
What is public administration?  Administrator as implementer:  PA may be defined as all processes, organizations and individuals associated with carrying out laws and other rules adopted or issued by legislatures, executives and courts. Administrator sebagai pelaksana: (PA dapat didefinisikan sebagai semua proses, organisasi dan individu yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan lainnya yang diadopsi atau dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif dan pengadilan)  Administrator as regulator/ service provider:  Public administration is the use of managerial, public, and legal theories and processes to fulfill legislative, executive, and judicial mandates for the provision of governmental regulatory and service functions. (Administrator sebagai regulator / penyedia layanan: Administrasi publik adalah penggunaan manajerial, teori dan proses publik, dan hukum untuk memenuhi legislatif, eksekutif, dan yudikatif mandat untuk penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan pemerintah).
 Woodrow Wilson  Public administration is detailed and systematic execution of the law (Administrasi publik adalah eksekusi rinci dan sistematis hukum)  excludes policy formulation as well as elected officials (termasuk perumusan kebijakan serta pejabat terpilih)  Shafritz and Russell—the public interest  Whatever governments do for good or ill. It is public administration’s political context that makes it public--that distinguishes it from private or business administration. (Apapun pemerintah lakukan baik atau buruk. Ini adalah konteks politik administrasi publik yang membuat publik - yang membedakannya dari administrasi pribadi atau bisnis). Other definitions
Key Approaches:  Managerial Approach (neutral bureaucrat; apolitical) = Pendekatan Manajerial (birokrat netral; apolitis)  Traditional Managerial Approach: Civil Bureaucracy (“scientific approach”)= Tradisional Manajerial Pendekatan: Birokrasi Sipil ("pendekatan ilmiah") New Public Management: Competitive, bisnis  New Public Management: Competitive, business-like  Political approach: Public administrator as a reflection of the body politic (Pendekatan Politik: administrator publik sebagai refleksi dari tubuh politik)  Legal approach: Public administrator as adjudicator (Pendekatan Hukum: administrator publik sebagai adjudicator)
The approaches Traditional approach NPM Political Legal Value Efficiency; effectiveness Customer response Representation, accountability Procedural validity Org. structure Typical bureaucracy Competitive Pluralism Adversary Individual Impersonal; rational Customer Group member Particularistic individual Decision making Rational Decentralized Muddling through Precedence Function Executive Executive Legislative Judicial Budget Rational (cost benefit) Performance based Incremental Rights based
Key components of PA  The Public/ Electoral relationship  Constitutional rights  Public Interest  Sovereignty  Regulation  Policy/ Civil rule enforcement  Services  Collective services (defense, welfare)  Jurisdiction  Place bound
Tensions faced by public administrators  Efficiency v. Effectiveness  reaching public goals or measuring activities?  Responsiveness v. Accountability  responding to public needs or filling out reports?  Difference between outputs and outcomes
PA or MBA? Public Private NPO Value Service Profit Philanthropy Resp- onsive to Polity Shareholder “Calling”/ funder Basis Monopoly Competitive Voluntary Services Collective Excludable Selective Sustain- ability No exit; voice Exit Exit
Crossovers  Autonomous organizations  Government chartered private organizations  Public Private partnerships  Third party contracting  Comparative advantage, Cooperation, cooptation, or competition?
Three branches of Government  Executive: merit based (professional?)  Legislative: elected  Judicial: appointed  Interrelationships?
Origins and Growth of PA  Political Roots  Constitution; Defense; Welfare  Clientele departments (DOA, DOL, VA, DOC)  Legal Roots  Public interest protections (FDA, OSHA, EEOC)  Managerial roots  Overhead agencies (OMB; GSA; OPM; GAO)  PA and Interest groups
The Executive  National Executive Branch Structures  Executive Office of the President  Cabinet-level Departments  Independent Regulatory Boards & Agencies  Government Corporations  Native American Tribes  Non Profit Organizations & Associations  State and Local Government Structures  Cities  Counties and Townships  Special Districts
A. Sejarah Ilmu Administrasi Di Indonesia 1. Istilah administrasi di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang. Istilah administrasi dikenal karena banyak anggota-anggota masyarakat melakukan hubungan kerja dengan kantor-kantor pemerintah. Contoh 1: seorang penduduk desa ingin menjual ternak, lalu meminta surat "legalisasi" untuk ternaknya agar dapat dijual dengan aman (tidak dianggap hasil curian). Surat tersebut harus diminta di kantor kelurahan. Proses permintaan surat tersebut dikenakan istilah administrasi sebagai ganti biaya pembuatan surat keterangan. Contoh 2: orang yang ingin menikah, meminta kredit di Bank, membayar pajak, memeriksa anaknya ke rumah sakit, mendaftarkan anaknya untuk sekolah. Kedua contoh di atas berkaitan dengan kantor pemerintah, semua proses itu senantiasa berkenalan dengan istilah administrasi yang menjadi populer di dalam masyarakat.
2. Apakah dengan istilah di atas telah memberikan pengertian yang tepat terhadap administrasi? Jawabannya "belum" ada tafsiran yang tunggal. Kalaupun menyatakan ada, maka kesatuan pengertian itu terbatas pada pengertian yang sempit, yaitu administrasi di nilai sebagai kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kertas atau pekerjaan tulis menulis. 3. Pekerjaan-pekerjaan seperti membuat surat keterangan, tanda tangan, stempel surat, surat menyurat dan lainnya. Semua ini merupakan penilaian administrasi sebagai pekerjaan kertas (paper work) dan pekerjaan tulis menulis (clerical work). Berbeda dengan istilah administrasi, semenjak Henry Fayol maupun sampai sekarang dilihat secara ilmiah. 4. Kenyataannya sejak Adam dan Hawa, manusia memerlukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang perlu adanya penataan dari usaha kerjasama tersebut. Segenap rangkaian kegiatan penataan di dalam usaha kerjasama tersebut dapat dinamakan dengan isthah "administrasi". Sedangkan pelaku yang dibebani kegiatan-kegiatan penataan itu biasanya dinamakan "administrator atau manager". Pejabat yang memikul dan melaksanakan suatu fungsi yang disebut dengan administrasi dinamakan administrator atau manager.
Mazhab-mazhab TAP Muncul untuk merumuskan kerangka konseptual untuk menjelaskan gejala administrasi Mazhab, menurut Gerald E Caiden menunjukkan adanya kecenderungan para ahli untuk mengkonsentrasikan perhatiannya pada administrasi Sharma :
MAZHAB URAIAN Proses Adm. Menganalisis aktivitas adm.: identifikasi prinsip-prinsip operasional yang bisa dipakai utk memperbaiki praktek administrasi Fayol : merumuskan fungsi-fungsi administrasi perencanaan, Koordinasi, Pemberian Komando, Pengawasan. Lyndall Urwick: Standing for Staff, Line, Organization, Communication ,Span of Controll) Prinsip Normatif Administrator Publik : (1) T umum Administrasi, kaitan organisasi dan adm. (2) T Umum AP sebagai organisasi publik, yg punya karakteristik beda dg organisasi privat (3) T Fungsional AP Konsentrasi pd pelaksanaan prinsip di organisasi publik contoh : Adpend. dministrasi keuangan (4) T Proses AP Membedakan proses AP dgn proses manajemen muncul : adm. kepegawaian negara, akn, anggaran negara Empiris Prinsip2 umum administrasi bisa diangkat dari studi terhadap praktek administrasi Studi : (1)Studi kasus Mazhab Perilaku Manusia Individu selalu melibatkan diri pada organisasi, formal maupun informal Bagaimana individu berperilaku dalam organisasi? (2) Bagaimana organisasi secara nyata bekerja? (3) Menguraikan penerapan studi ilmu perilaku dalam praktek administrasi Komunikasi, Konflik, Motivasi, Kepemimpinan, status, Interaksi Sosial Idenya : memperlakukan pekerja sebagai manusia, bukan alat produksi Analitik Birokratik Dasar konsep Birokrasi (weber) Model ideal , sebagai konstruksi konseptual Karakteristik Birokrasi : tingkat spesialisasi yang tinggi struktur otorita hirarkis hubungan impersonal Sistem rekrutmen dan promosi atas dasar prestasi Karena bentuk utama AP adalah Birokrasi, maka analisis birokratik menjadi penting misal : analisis fungsional dan disfungsional birokrasi perilaku birokrat Kultur dan lingkungan birokrasi kekuasaan birokrasi Sistem Sosial Organisasi sebagai sistem Kesadaran bahwa kehidupan sosial saling berinteraksi dan birokrasi bukan merupakan satu-satunya bentuk organisasi Komponen-komponen yang berinteraksi tsb yang disebut sub sistem Fokus : bagaimana komponen/bagian- bagian organisasi berinteraksi dan faktor-faktor apa yang menyebabakan organisasi bekerja sehingga bisa survive. Pembuatan Keputusan Chester Barnard, organisasi merupakan siste pembuatan keputusan karenanya tindakan organisasi harus didasarkan perhitungan yang teliti Fungsi penting birokrat adalah pembuatan keputusan Untuk ini AN berkaitan dengan masalah kebijakan Model-model pembuatan keputusan : public choice theory, management science, forecasting Matematika Pendukung matematika menyatakan, bahwa AP : proses logis, sehingga dpa dinyatakan dg simbol -hungan matematik Kritik, adm.bukan satu proses yg seluruhnya bersifat matematik,yang lebih tepat Matematik : alat memudahkan administrator dalam aktivitas perencanaan, pembuatan keputusan, kontrol manajemen, pengumpulan data dll Penerapan model2 perhitungan matematika untuk praktek adm, misal :Linear programming Perkembangan Paradigma Birokrasi (Weber) Metode orga terbaik dgn spesialisasi tugas Karakteristik Pokok Birokrasi Berbagai aktivitas utk mencapai tujuan didistribusikan dgn standard baku Akibatnya Pembagian kerja menjadi jelas , muncul spesialisasi 2 dlm posisi /jabatan. Org kantor mengikuti prinsip hierarki Setiap kantor yg lebih rendah berada di bawah kontrol pengawasan knator yg lebih tinggi. Aktivitas birokrasi diselenggarakan dlm sistem standard jelas -konsisten Tugas birokrasi akan memiliki rentang yg kompleks dari tugas yg paling rumit sampai yg paling sederhana. Pegawai dalam menjalankan tugasnya didasarkan impersonal formalistik Rekrutmen didasarkan pd kecakapan-keahlian teknis yg memang dibutuhkan. Org. birokratis dilakukan dgn dasar efisiensi
5. Secara transparan administrasi hanyalah merupakan rangkaian kegiatan penataan, bukan merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif yang langsung bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Rangkaian kegiatan penataan dan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dapat dilihat pada contoh berikut ini: 1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh suatu universitas yang bertujuan menghasilkan sarjana. a. Rangkaian kegiatan yang termasuk substantif antara lain: 1) Mengajar suatu mata pelajaran. 2) Menguji mahasiswa. 3) Melakukan penelitian. 4) Membuat skripsi. 5) Mengarang buku.
b. Rangkaian kegiatan yang termasuk penataan antara lain: 1) Membuat rencana kerja tahunan. 2) Membagi tugas diantara para pengajar. 3) Menyusun kalender akademik. 4) Mengatur ketertiban jalannya ujian. 5) Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kuliah. 6) Mengurus tersedianya alat peraga di ruang kuliah. 7) Mengatur pembayaran honorarium. 8) Menghimpun dan menyampaikan informasi dari pimpinan universitas kepada para pengajar. 9) Mengurus kenaikan pangkat para pengajar. 10) Mengawasi apakah perkuliahan berjalan dengan tertib sesuai jadwal. 11) Usaha menemukan cara kerja yang lebih baik.
2) Contoh lain di dalam proses produksi yang dilakukan oleh suatu pabrik. a. Rangkaian kegiatan yang termasuk substantif antara lain: 1) Mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan. 2) Menjalankan mesin pengolahannya. 3) Menambahkan berbagai zat yang dibutuhkan. 4) Memotong menjadi sesuatu bentuk dan ukuran sehingga barang itu benar-benar selesai. b. Rangkaian kegiatan yang termasuk penataan antara lain: 1) Membuat rencana kerja. 2) Membagi tugas diantara pekerja. 3) Menyusun perjanjian perburuhan. 4) Mengurus keuangan pabrik. 5) Memelihara mesin-mesin. 6) Mencatat hasil produksi. 7) Mengatur penyimpanan hasil produksi di dalam gudang. 8) Mengurus kesejahteraan para pekerja. 9) Memberikan instruksi tentang pengiriman barang hasil produksi ke pelabuhan. 10) Mengawasi pengeluaran hasil produksi dari dalam gudang ke atas truk.
3) Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dinamakan pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Di dalam praktek tidak akan ada administrasi, apabila tidak ada pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Dengan demikian proses administrasi selalu berkaitan dengan pekerjaan pokok. Dalam praktek akan tampak pula bahwa proses administrasi dilakukan lebih awal, bersama-sama dan lebih akhir daripada pekerjaan pokok. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut: Penentuan Tujuan Administrasi Kegiatan Pokok Administrasi Tujuan Tercapai Administrasi
6. Administrasi tumbuh: dibangkitkan oleh seorang yang disebut “administrator”, yaitu kepala organisasi yang harus bergerak membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup tumbuh dan bergerak. 7. Cara aministrator menjalankan administrasi dilakukan dengan: 1) Mengembangkan organisasi. 2) Mengembangkan sistem informasi (tata usaha). 3) Mengembangkan sistem manajemen. 4) Mengembangkan sistem operasi.
B. Pengertian Administrasi Pengertian administrasi secara asal kata dan istilah dikemukakan sebagai berikut: a. Asal kata administrasi dari kata Latin: 1) ad = berarti intensif 2) ministrare = berarti melayani, membantu, rnemenuhi. Secara etimologis administrasi berarti melayani kegiatan intensif. Dari kata kerja tersebut lahir kata sifat administrativus dan kata benda administratio. b. Pengertian administrasi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ada 2: 1) Sempit = tata usaha kantor, tata usaha warkat, tulis menulis, clerical work. Pengertian ini dari kata bahasa Belanda "administratie". 2) Luas = segala kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama secara rational untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dari kata bahasa Inggris "administration". Dalam tulisan ini, pengertian ini yang dipakai.
c. Definisi administrasi dari beberapa ahli: 1) Luther Gullick: Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives. (Administrasi bertalian dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan). 2) John M. Pfiffner: Administration may be defined as the organization and direction of human and matrial resources to achieve desired ends. (Administrasi depat didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber tanaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki). 3) Leonard D. White: Administration is a common process to all group efforts, public of private, civil or military, large scale or small scale. (Administrasi adalah proses umum dalam suatu usaha manusia, baik public atau privat, sipil atau militer, besar atau kecil).
d. Kesimpulan: Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan: Administrasi adalah suatu pengaturan kerjasama, dari kegiatan sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu dengan tingkat rationalitet yang tinggi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka hakekat administrasi adalah: 1) Pengaturan kerjasama. 2) Dari kegiatan sekelompok orang. 3) Untuk mencapai tujuan tertentu. 4) Secara rational. 4) William H. Newman: Administration is guidance, leadership and control of the efforts of a group of individuals toward some common goal. (Administrasi adalah membimbing, memimpin atau mengontrol usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama). 5) Dwight Waldo: Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rationalitet yang tinggi.
C. Administrasi dan Management Kaitan antara administrasi dan management perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Asal kata management dan kata Latin: manus = tangan, maneggiare = menangani. Dalam bahasa Inggris kata manage, berarti: 1) To train a horse. 2) To direct and control. Sedang kata management berarti: the act of art of managing, conduct, direction and control. (Tindakan atau seni pengurusan, memimpin, mengarahkan dan mengawasi). Dalam bahasa Indonesia management diterjemahkan dengan kata: pengurusan, pengelolaan, ketatalaksanaan, managemen, manajemen.
b. Definisi management dari beberapa ahli: 1) G.R. Terry: Management is the accomplishing of the predetermined, objective through the efforts of other people. (Managemen adalah melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama orang lain). 2) Harold Koontz dan Cyril O. Donnell: Management is getting thing done, through other people. (Managemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain). 3) John M. Pfiffner: Management is concerned with the direction of these individuals and functions to achieve ands previously determined. (Managemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas- tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan). c. Sudut pandang management pun bermacam-macam: 1) Management dilihat sebagai proses kerja: antara lain John D. Millet, L.D. White. 2) Management dilihat sebagai fungsi: "fungsi menggerakkan" administrasi. 3) Management dilihat sebagai Institusi; sebagai lembaga kolektif yang mengurusi perusahaan atau organisasi.
d. Beberapa pendapat tentang hubungan administrasi dengan management: 1) Administrasi mencakup management atau administrasi lebih luas dari management, ini dianut antara lain: Albert Lepawsky, Dwight Waldo, Prof Dr. Prayudi, S.H., Prof Dr. Arifin Abdulrachman, Drs. The Liang Gie dan sebagainya. 2) Administrasi sama dengan management: antara lain dianut oleh: (1) W.H. Newman dan John D. Millet (bandingkan definisi administrationnya W.H. Newman dengan definisi management J.D. Millet sebagai berikut: management is directing and faciliating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal). (2) L. Urwick clan Haruki Koontz & Cyril O. Donnell (bandingkan prinsip-prinsip administrasinya L. Urwick: planning, organization, coordination, comand and control dengan fungsi- fungsi managemennya H. Koontz & Cyril O. Donnel: planning, organizing, staffing, directing dun controlling). 3) Management mencakup administrasi atau manajemen lebih luas dari administrasi: disini administrasi diartikan sebagai administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai tata usaha kantor (clerical work).
D. Ruang Lingkup Administrasi 1. Atas dasar sektor, obyek kegiatan, substansi kegiatan: a. Sektor: administrasi industri, administrasi pendidikan, administrasi perdagangan dan sebagainya. b. Obyek kegiatan: administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perkantoran dan sebagainya. c. Substansi kegiatan: administrasi rumah sakit, administrasi akademi, administrasi pegadaian dan sebagainya. 2. Atas dasar proses penyelenggaraan kegiatan dari awal sampai akhir: Ada administrasi: perencanaan, organisasi, staffing, directing, koordinasi, control, reporting dan sebagainya. 3. Atas dasar sumber hukum di mana kegiatan itu diselenggarakan: 1) Ada administrasi nasional: yurisdiksinya berlaku di negara itu. 2) Ada administrasi internasional: berlaku antara negara, umpama: Unesco, Interpol, Shell, Unilever, British Petroleum dan sebagainya.
4. Atas dasar lingkungan suasana dan tujuan kerjasama: 1) Administrasi negara (public administration): tujuannya memberi pelayanan pada masyarakat sesuai tujuan negara yang ditetapkan wakil-wakil rakyat. Ini bermacam-macam: administrasi PUTL, administrasi pendidikan, administrasi kesehatan dan sebagainya. 2) Administrasi perusahaan (business administration): tujuannya menaikkan faedah suatu benda sehingga diperoleh keuntungan materiil. Menaikkan faedah dan mendistribusikan faedah menurut J.B. Clark ada 4: menaikkan faedah dasar, faedah bentuk, faedah tempat dan faedah waktu. Dari pembagiannya itulah kemudian lahir pembagian jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan jenis-jenis perusahaan ada: administrasi produksi, administrasi angkutan, administrasi gudang dan sebagainya. Berdasarkan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan ada: administrasi produksi, administrasi pemasaran, administrasi pembelanjaan, administrasi akuntansi, administrasi kepegawaian dan sebagainya. 3) Administrasi sosial (social administration): tujuannya memajukan dan memelihara kepentingan segolongan orang tanpa unsur mencari keuntungan. Bentuknya merupakan Yayasan, Badan Wakaf, Perhimpunan dan sebagainya antara lain: administrasi serikat kerja (PGRI), administrasi Masjid, administrasi Reckefeler Foundation dan sebagainya.
E. Proses Kegiatan Dasar Administrasi Menurut William H. Newman: salah satu jalan untuk menganalisis administrasi, berfikir apa yang dapat dikerjakan oleh seorang administrator. Badasarkan pendekatan ini pekerjaan administrator dibagi ke dalam 5 proses dasar yang dapat dilihat pada gambar berikut ini : William H. Newman PROSES KEGIATAN DASAR ADMINISTRASI (Basic Proceses of Administration) Planning Assembling Resources Controlling Organizing Directing
KETERANGAN: 1. PLANNING: Menentukan apa yang akan dikerjakan. - Besar kecilnya akibat keputusan perencanaan. - Tujuan harus jelas. - Kemantapan perumusan kebijakan. - Program harus matang. - Kampanye program yang terus menerus. - Menentukan metode kerja den prosedur khusus. - Menentukan jadwal dari hari ke hari. 2. ORGANIZING: Menggolong-golongkan aktivitas yang diperlukan sesuai rencana. - Menentukan hubungan atasan dengan bawahan pada tiap unit. - Mengadakan departemen-departemen. - Delegasi wewenang. - Membuat struktur organisasi, dsb.
3. ASSEMBLING RESOURCES: - Mengatur sumber-sumber yang tersedia, terdiri dari: Orang-orang, biaya-biaya dan fasilitas-fasilitas lain agar rencana dapat direalisir. - Alternatif masalah: mencari orang-orang yang sesuai, biaya-biaya yang dibutuhkan dan mengatur sumber-sumber yang mendukung tercapainya rencana. 4. DIRECTING: Memberi perintah-perintah. - Harus jelas siapa yang diberi perintah dan tanggung jawab setiap bagian dari rencana. - Alternatif masalah: bagaimana mengkoordinasi perintah-perintah, komunikasi dalam organisasi, koordinasi melalui supervisi, dsb. 5. CONTROLLING - Melihat dan mengusahakan agar seluruh kegiatan-kegiatan menuju sedekat mungkin dengan rencana. - Alternatif masalah: standar pencapaian tujuan, motivasi pegawai, membandingkan hasil yang dicapai dengan standar, mengoreksi kegiatan bila ada penyelewengan.
CATATAN: Menurut L. Urwick dan L. Gillick (1937), Fungsi-fungsi eksekutif dalam administrasi ada 7: - Planning, - Organizing, - Staffing, - Directing, - Coordinating, - Reporting dan - Budgeting (POSDCORB)
F. Unsur-Unsur Administrasi Menurut The Liang Gie unsur-unusr administrasi itu ada 8 macam yang kerangkanya dapat digambarkan berikut ini : The Liang Gie UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI (The Element of Administration) Management Komunikasi Organisasi Keuangan Kepegawaian Perkantoran Hubungan Masyarakat Perbekalan
KETERANGAN: 1. ORGANISASI : Rangka yang jadi wadah kerjasama sekelompok manusia. Obyek bahasan: - Asas-asas organisasi. - Dasar-dasar pernbentukan organisasi. - Bentuk organisasi. - Watak organisasi. - Peranan staf dalam organisasi. - Birokrasi dalam organisasi. - Teori organisasi. - Human relation dalam organisasi.
2. MANAGEMENT : Proses menggerakkan tindakan kerjasama agar tujuan tercapai. Fungsi-fungsi management ada 6 unsur: - Perencanaan : apa dan bagaimana masalahnya, alternatif-alternatif pemecahan masalah dan resikonya. - Keputusan : memilih satu pilihan dari alternatif-alternatif dan resikonya untuk mencapai tujuan. - Pembimbingan : memerintah, memimpin, menggerakkan, sesuai keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan. - Pengorganisasi : mencegah pertentangan, kekembaran, kekosongan dalam mencapai tujuan. - Pengendalian : control agar gerak sesuai tujuan yang ditetapkan. - Penyempurnaan : perbaikan-perbaikan seluruh usaha kerjasama itu tujuan yang ditetapkan.
3. KOMUNIKASI : Tata hubungan antar orang untuk melakukan kerjasama. Perkembangannya meliputi: - Tata hubungan dalam usaha kerjasama, merupakan hubungan timbal balik antara warga organisasi. Masalah yang timbul: asas-asasnya, sistem yang dipakai, jenisnya, bentuk-bentuknya dan alat-alatnya. - Cybernetics, taori tata hubungan yang mempersoalkan metoda- metoda tata hubungan dan pengendalian (communication and controlling). 4. KEPEGAWAIAN : Proses yang berhubungan dengan penggunaan tempat kerja manusia dalam usaha kerjasama. Masalah-masalah yang timbul: sistem kepegawaian, proses penerimaan pegawai, analisis tugas pekerjaan, sistem penggolongan pangkat dan jabatan, sistem penilaian pegawai, sistem penggajian, sistem kenaikan pangkat, disiplin dan hukuman bagi pegawai, sistem pemberhentian dan pensiunan.
5. KEUANGAN Berkaitan dengan masalah bagaimana kerjasama itu akan dibiayai, darimana sumber-sumber keuangan akan diperoleh, bagaimana menyimpannya dan bagaimana membelanjakannya. 6. PERBEKALAN : merupakan proses penyediaan materi, alat, tempat kerja dan fasilitas dalam usaha kerjasama. Masalah yang dihadapi: penelitian barang-barang apa yang dibutuhkan, administrasi barang-barang, proses pembelian, prosedur pemakaian, pencatatan barang-barang, menyimpan dan merawatnya, pemusnahan barang-barang yang tidak terpakai, pengurusan dan pemeliharaan gedung tempat kerja, pengurusan pengangkutan dan kendaraan. 7. KETATAUSAHAAN : Tata laksana pelaksanaan administrasi yang meliputi pembuatan, pengiriman, penyimpanan keterangan-keterangan tertulis mengenai kerjasama. Masalah yang dihadapi: pembuatan surat, reproduksi, arsip, ekspedisi surat, tata ruang kantor dan pelayanan tamu (Administrasi Kantor).
8. HUBUNGAN MASYARAKAT Hubungan rnasyarakat sebagai usaha-usaha organisasi untuk memelihara hubungan dengan masyarakat sekitarnya agar kerjasama dalam organisasi memperoleh dukungan masyarakat. Masalah yang dihadapi: analisis pendapat umum, teknik propaganda, akibat-akibat penyiaran warta, desas-desus, alat-alat hubungan masyarakat, umpan balik dan lainnya. CATATAN: The Liang Gie membagi/merinci Ilmu Administrasi rnenjadi 8 unsur : Ilmu Organisasi, Ilmu Management, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Kepegawaian, Ilmu Administrasi keuangan, Ilmu Perbekalan, Ilmu Administrasi Perkantoran dan Ilmu Hubungan Masyarakat.
G. Peran Ilmu Administrasi 1. Kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang akan datang, peranan administrasi akan makin penting melalui cara kehidupan di segala bidang menuntut segala sesuatu harus berdasarkan organisasi. 2. Cara kehidupan berorganisasi ini berkaitan dengan cara kehidupan modern dan cara berpikir serta bekerja dengan rasional. 3. Cara bekerja dan berfikir rasional ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 4. Berfikir dan bekerja secara rasional, ilmiah dan teknologi modern di dalam cara berkehidupan berorganisasi modern memerlukan administrasi.
H. Kedudukan Ilmu Administrasi Ilmu administrasi merupakan bagian daripada ilmu sosial, sebagaimana halnya Ilmu Hukum, Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi dan Sosiologi. Padanannya terdiri dari: 1. Ilmu Administrasi mengandung banyak sifat-sifat daripada Ilmu Sosial di dalam metode studinya. 2. Obyek bahasan Ilmu Administrasi berasal dari Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik dan Sosiologi bahkan sekarang dengan Psikologi. 3. Ilmu Administrasi adalah salah satu cabang Sosial yang paling muda, lahir pada abad 19 dengan karya Henry Fayol (1841 - 1925), seorang sarjana Perancis yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yang manapun dan dimanapun. 4. Henry Fayol membawakan pengertian administrasi yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Continental) di kalangan bangsa Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Belgia, Belanda dan lainnya. Sedangkan di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat tidak menyebut administrasi mulanya, tetapi mereka menyebut management.
I. Perkembangan Sejarah Administrasi Publik Pertama, perkembangan konsep administrasi negara tampaknya mulai dirasakan pada akhir 1960 dan awal tahun 1970-an. Pelopornya Dwight Waldo menggegerkan masyarakat sarjana administrasi dengan pernyataannya bahwa administrasi negara hidup di jaman yang penuh kekacauan (time of turbulance). Gejolak tersebut dirasakan tatkala diadakan suatu konfrensi oleh Corp Administrasi Negara yang disponsori oleh American Academy of Political and Social Science tahun 1967. Aneka kritik dalam konfrensi tersebut dikutip oleh Thoha (2008), antara lain: 1. Konfrensi berusaha menghindari isu-isu utama saat itu: kemiskinan desa, kemelaratan, perang vietnam dan pertanggungjawaban para pejabat pemerintah. 2. Konfrensi mengalami kegagalan untuk lebih berani menciptakan konsep/teori baru. 3. Konfrensi dikuasai oleh ide-ide, konsep-konsep atau teori-teori yang berkembang sebelum 1960-an. 4. Tidak adanya minat yang memadai untuk menangani masalah sosial dan perubahan-perubahan organisasi.
5. Terlalu banyak mempercayai pada asumsi-asumsi teori yang menekankan pada keahlian dan kemampuan organisasi dan sedikit mempersoalkan birokrasi. 6. Sedikit minat untuk memikirkan masalah-masalah batas pertumbuhan dan kemerataan organisasi. 7. Sedikit pemikiran mengenai tuntutan-tuntutan dan keinginan rakyat. 8. Adanya pandangan yang terlampau optimis terhadap sesuatu yang harus dilakukan pemerintah. Kedua, kehendak untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsepsi lama dengan mengembangkan konsep baru dari Ilmu Administrasi Negara tidak bisa lagi dibendung. Hal ini diperkuat lagi dengan kekisruhan konfrensi ASPA (American Society of Public Administration) di Philadelphia tahun 1970. Di sini muncul kelompok inconvention yang mendominasi konfrensi yang memunculkan komposisi pimpinan ASPA yang baru dengan program yang menarik. Konsepsi baru ilmu administrasi negara itu, ingin mencoba membuat koreksi dari konsepsi lama dengan menitik beratkan pandangan pada apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.
J. Perkembangan di Indonesia  Di Indonesia pada saat bersamaan dengan di Amerika Serikat, berkembang konsep administrasi negara yang cocok dengan kebutuhan saat itu yang dikenal dengan Administrasi Pembangunan.  Tokohnya Sondang P. Siagian sebagai pelopor, mengenalkan lewat ceramahnya tentang administrasi pembangunan.  Usaha Siagian, kemudian diperkuat dengan terbitnya buku Bintoro Tjokroamidjojo, sebagai Deputy Ketua Bappenas waktu itu pada instansi yang otoritatif di bidang perencanaan pembangunan.  Mulai saat itulah perhatian para sarjana administrasi negara tertuju pada administrasi pembangunan yang menjadi cikal bakal administrasi negara yang sekarang dikenal dengan administrasi publik.
 Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep baru, karena konsep administrasi publik telah ada sejak lama hanya para ahli mengganti istilah administasi publik menjadi administrasi negara.  Chadler dan Plano (1988) menyatakan bahwa “administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.  Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan mendasar terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Dimock dan Dimock (1960) mengatakan “administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya”.
K. Paradigma Administrasi Publik Administrasi negara telah berkembang sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigma yang saling tumpang tindih. Tiap fase dari paradigma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus dan focusnya. Locus menunjukkan keberadaan bidang ini secara institusioanl atau tempat dari bidang tersebut. Adapun fokus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi tersebut. Peradigma dalam administrasi menurut Golembiewski dalam Thoha (2010) “hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah locus dan fokus tersebut”. Ke lima paradigma administrasi tersebut dikemukakan oleh Nicholas Henry (1988) sebagai berikut: 1. Paradigma pertama. Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937) lokusnya tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, tetapi fokusnya pada “prinsip-prinsip administrasi” dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Dalam hal ini prinsip administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja, walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.
2. Paradigma kedua. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926), Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah politik serta kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa itu, dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dalam fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, di dalam bukunya “Politics and Administration” yang menyatakan: ada dua fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain, yaitu “Politik dan Administasi”. Menurut Goodnow dan pengikutnya: “Administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah”.
3. Paradigma ketiga. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950- 1970), fase ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Konsekwensi dari usaha ini, yaitu keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Dwight Waldo (1962) memprotes perlakuan ilmu politik terhadap ilmu administrasi yang mengatakan administrasi bukan lagi dianggap sebagai ilmu politik, berdasarkan laporan Rapat Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA (American Political Science Assosiation), dengan menulis bahwa para sarjana ilmu politik tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan administrasi negara, pernyataan tersebut merupakan sikap tidak peduli dan memusuhi. Sikap tersebut dianggap oleh para sarjana administrasi negara sebagai rasa tidak senang dan dianggap sebagai warga kelas dua.
4. Paradigma keempat. Administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembanagn ini sejalan dengan ketidaksenangan para sarjana administrasi negara terhadap pernyataan para sarjana ilmu politik bahwa ilmu administrasi negara dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu poliik. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan lokus, tetapi tidak pada fokusnya. Usaha pengembangan, dipelopori dari pengaruh adanya fakultas administrasi perusahaan (school of business administration) yang mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. 5. Paradigma kelima. Adminitrasi negara sebagai ilmu administrasi negara, terjadi pada tahun 1970-an. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara dan telah merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science) dan ekonomi politik. Selanjutnya dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan kajian tersendiri, termasuk adanya beberapa departemen, Fakultas dan akademi baru administrasi negara dan public affairs bermunculan.
L. Reinventing Government Reinventing Government ini diinspirasikan Presiden Ronald Reagen, akibat dari buruknya pelaksanaan pemerintahan yang tidak memecahkan masalah, tetapi sebaliknya sering menciptakan masalah. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1995) ada sepuluh prinsip yang menjadi komponen paradigma baru administrasi publik atau birokrasi pemerintah dengan semangat kewirausahaan: 1. Steering rather than rowing. Pemerintah berperan sebagai katalisator yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan, tetapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. 2. Empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver service. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan sepenuhnya. 3. Promote and encourage competition, rather than monopolies. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, termasuk dengan pihak swasta.
4. Be driven by missions rather than rules. Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian yang menjadi misinya daripada menekankan pada peraturan-peraturan. 5. Result oriented by funding outcomes rather than outputs. Pemerintah hendaknya berorientasi pada kinerja yang baik daripada berorientasi pada hasil. 6. Meets the needs of the customer rather those of the bureaucracy. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan birokrat semata. 7. Concentrate on earning money rather than just spending it. Pemerintah harus memiliki aparat yang tahu cara bekerja yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, di samping pandai menghemat biaya.
8. Invest in preventing problems rather than curing crises. Pemerintah harus antisipatif dalam menghadapi krisis sebelum terjadi krisis tersebut. 9. Decentralize authority rather than build hierachy. Diperlukan desentralisasi pemerintah dari orientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. 10.Solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs. Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar yang didasarkan pada kebutuhan atau permintaan dan bukan sebaliknya.
M. Dikotomi Politik dan Administrasi  Pandangan yang bersifat akademis tentang adanya dikotomi politik dan administrasi, terutama dalam pandangan Nicholas Henry (1988) pada paradigma dua dan tiga merupakan pandangan klasik, karena terjadi pada tahun 1906-1926 dan 1950-1970. Paradigma tentang dikotomi antara politik dan administrasi pada fase ini diarahkan pada adanya keterbatasan ruang lingkup kerja para administrator publik pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Paradigma ketiga, menjadikan administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik, tujuannya hanya untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Namun Dwight Waldo (1962) memprotesnya, karena tidak ingin ilmu administrasi menjadi bagian dari ilmu politik.  Dalam tataran praktis dan perkembangan saat ini, ilmu administrasi negara telah berkembang luas, bahkan kedudukan dan statusnya didukung oleh berbagai ilmu, bahkan mengadopsi kepada ilmu-ilmu lain dalam prakteknya termasuk sosiologi, psikologi, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya, sehingga kajiannya sangat multi varian.
 Langkah ilmu administrasi publik telah cukup jauh dengan munculnya New Public Service (NPS) dengan tokoh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) yang sepakat untuk meninggalkan prinsip administrasi Klasik dan Reinventing Government atau New Public Management dan beralih ke prinsip New Public Service.  Pada bagian tertentu pandapat Denhardt menyatakan NPS lebih diarahkan pada democracy, pride and citizen daripada market, competition and customers, seperti sektor privat. Lebih lanjut dinyatakan: “Public servants do not deliver customers service they deliver democracy”. Di sini nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar pada lapangan administrasi publik. Pokok-pokok dari Denhardt (2003) tersebut, antara lain meliputi: 1. Service Citizen, Not Customers. Kepentingan publik merupakan hasil dari sebuah dialog tentang pembagian nilai daripada kumpulan kepentingan individu. Dalam hal ini aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan (customer), tetapi lebih fokus pada membangun kepercayaan dan kolaborasi diantara warga (citizen).
2. Seek the Public Interset. Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan untuk kepentingan publik, sehingga ada pembagian kepentingan dan tanggungjawab. 3. Value Citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih diutamakan sebagai komitmen aparatur pelayanan publik dengan warga negara untuk membuat kontribusi yang berarti, bukan memajukan swasta untuk keuntungan publik. 4. Think Startegically, Act Democracally. Pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa dicapai secara lebih efektif dan berhasil untuk menuju kebersamaan. 5. Recognized that Acountability Is Not Simple. Aparatur pelayan publik punya perhatian lebih baik daripada pasar dengan melihat peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat dan standar nasional dan kepentingan warga negara.
6. Serve Rather than steer. Pelayan publik harus bertindak adil dan membantu warga negara mempertemukan kepentingan umum untuk kepentingan mereka. 7. Value people, not Just Productivity. Organisasi publik dan kerangka kerjanya, seluruh aparatur berpartisipasi dan lebih sukses dalam melaksanakan kegiatan, menciptakan kebersamaan dan hormat pada semua orang.
5 Alat Ukur/Indikator Reformasi Administrasi: 1. Penekanan baru terhadap program. 2. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi. 3. Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipitif. 4. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. 5. Jujur dan terbuka serta iklas dalam menjalankan pelayanan pada masyarakat. 3 Spesifikasi Reformasi Administrasi: 1. Meningkatkan keteraturan. 2. Meningkatkan dan menyempurnakan metoda. 3. Meningkatkan performance (kinerja).
Tujuan Terbuka Reformasi Administrasi: 1. Efisiensi 2. Ekonomis 3. Efektivitas 4. Peningkatan Pelayanan 5. Struktur organisasi ramping dan prosedur sederhana. 3 TINGKATAN ADMINISTRASI SEHAT 1. Ideal Optimum = kesempurnaan administrasi 2. Practical optimum = kinerja optimal pada kondisi tertentu 3. Statisficing optimum = kinerja yang memuaskan customer
INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI • KINERJA INDIVIDU = keterampilan, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keluasan pengalamannya, sikap dan perilakunya, kebajikannya, kreativitasnya, moralitasnya, dll. • KINERJA KELOMPOK = kerjasamanya, keutuhannya, disiplin, loyalitas, dll. • KINERJA INSTITUSI/LEMBAGA/ORGANISASI = fleksibilitasnya, adaptabilitasnya, kemampuan pemecahan konflik antar institusi, dll.
DIMENSI REFORMASI ADMINISTRASI STRUKTURAL (KELEMBAGAAN) KULTURAL (SDM) Agar efektif Perilaku individu Meningkatkan KINERJA Institusi Membangun Sistem Kerja Efektif Agar ekonomis Perilaku kelompok Pelayanan cepat Perilaku institusi ADMINISTRASI = ORGANISASI + MANAJEMEN (Konsep Statis) (Konsep Dinamis) KELEMBAGAAN & SDM ibarat dua sisi sekeping mata uang DALAM KONTEKS KEHIDUPAN ORGANISASI
Hubungan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan organisasi administrasi manajemen kepemimpinan penggerakan komunikasi hubungan antar manusia
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 97 Isu administrasi Publik • Isu administrasi Publik yang muncul sejak lahirnya peradaban manusia dicoba untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya oleh para pakar/ahli Administrasi Publik. Munculnya berbagai teori atau pendekatan mencoba untuk menawarkan solusi dari isu atau permasalahan yang ada. Berdasarkan teori dan pendekatan tersebut para pakar terjun langsung untuk ambil bagian dalam bentuk penelitian/riset terhadap kondisi yang ada di lapangan. Dan hasil riset itu diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini, isu-isu administrasi publik yahg terjadi, baik isu-isu yang lama maupun isu-isu baru selalu muncul karena tuntutan publik untuk mendapat pelayanan yang lebih baik dari Administrasi Publik.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 98 • Memang di akui tidak ada alat yang paling efektif dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut. Dengan adanya bebagai pendekatan untuk memahami suatu persoalan publik dan mengatasinya dengan berbagai macam disiplin/multidisiplin yang di adopsi Administrasi Publik, diharapkan kontribusi nyata Administrasi Publik untuk ikut memberi solusi terhadap masalah-masalah publik terkini. Meski diakui bahwa persoalan yang terjadi ada kecenderungan merupakan interrelated cluster of problems dan bukan persoalan tunggal, yang tentunya perlu kajian yang mendalam dan comprehensive sifatnya.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 99 • Berdasar berbagai kajian, tulisan, penelitian, artikel, dan pendapat dari berbagai pakar Administrasi Publik, dapat ditelusuri betapa banyak isu-isu Administrasi Publik yang masih menunggu untuk di klarifikasi, diteliti, dianalisis, dikaji secara ilmiah, dan dicarikan solusi pemecahannya secara berkesinambungan dan multidisiplin. Tulisan berikut, mencoba untuk mengeksplorasi sejumlah isu-isu yang bisa diangkat dalam konteks Administrasi Publik seiring dengan tuntutan masyarakat dan paradigma Administrasi Publik.
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 100 Konteks Disiplin Adm. Publik
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 101 Konteks Disiplin Adm. Publik • Study of Administration (1887) Woodrow Wilson : (efisiensi, efektifitas vs kepentingan publik, kelompok kepentingan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas) • Toward a new Public Administration (1971) H Gerorge Frederickson : (efisiensi, produktifitas, efektifitas vs keadlian, responsivutas, perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan) • Toward a Feminist Perspektive in Public Administration Theory (1990) Camilla Stivers : (peran perempuan dan peran laki-laki dalam kehidupan publik, dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam membuat keputusan)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 102 Konteks Politik Adm. Publik
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 103 Konteks Politik Administrasi Publik Administrative Decentralization & Political Power (1969) Herbert Kufman : • Desentralisasi dan distribusi kekuasan di tingkat daerah • Desentralisasi dan distribusi korupsi • Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Desentralisasi, distribusi sumbrdaya dan dis-integrasi
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 104 Konteks Birokrasi
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 105 Konteks Birokrasi • Street Level Bureaucracy : the critical role of street level Bureaucrats (1980) : (peran street level birokrasi dalam diskresi pengambilan keputusan; diskresi vs responsibilitas, efektifitas, efisiensi, keadilan) • Breaking through bureaucracy (1992) Michael barzealy & Babak J Armajani : (kepentingan publik berdasar perspektif pemerintah vs kepentingan masyarakat; kualitas pelayana publik)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 106 Teori Organisasi
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 107 Teori organisasi • Scientific Management (1912) FW Taylor (tenaga informal dalam proses akumulasi modal dan dukungan bagi domonasi pembuat keputusan/ecision maker.) • The Cooperative Mechanism (1949) Philip Zelsnick (partisipasi-kooptasi; kepemimpinan-kooptasi) • Informal Organization and Their Relation to Formal Organization (1938) Chester I Barnard (teamwork- kualitas pelayanan; kinerja organisasi; klik-efisiensi/klik inefisiensi) • Struktur, Desain dan Budaya Organisasi (struktur, efisiensi, manajemen dan resolusi konflik)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 108 Sumber daya manusia
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 109 Sumber Daya Manusia • Representative Bereaucracy (1974) Samuel Kristov : (demographic representation-isu pemimpin putra daerah; substancial representation-isu kinerja pemimpin putra daerah) • Democracy and the Public Service : the Collective Srvice (1982) Fedeick C Mosher : (perbedaan pelayanan publik & swasta; peranan swasta sbg mitra pemerintah dalam mendukung kebijakan pemerintah)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 110 Manajemen Publik
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 111 Manajemen Publik • Productivity & Quality Management (1952) Marc Holzer (kualitas pelayanan sektor publik) • Exploring the limit of Privatization (1987) Ronald C Moe (dampak provatisasi, informasi bagi decision making untuk privatisasi) • Public and private management (1980) Graham T Allison (perbedaan pelayana sektor publik dan swasta)
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 112 Kebijakan Publik & analisis KP
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 113 Kebijakan Publik & Analisis Kebijakan Publik • Formulasi kebijakan • Implementasi dan outcomes kebijakan/program • Evaluasi program
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 114 Etika Pelayanan Publik
http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 115 Etika Pelayanan Publik • Responsibilitas • Responsiveness vs responsibilitas • Dilema dalam akuntabilitas (dilema dlm mengakomodasi nilai-nilai yang berkonflik) • Isu korupsi, nepotisme, maladministrasi, birokratism. • Lack of Participation, cooptation, devide and rule, personal rule, inconsistency, wide discretion – bad governance • Responsibility, responsiveness, accountability, participation, rule of law, human rights, justice – good governance
L o g o PEMBAGIAN ILMU ADMINISTRASI
L o g o www.themegallery.com Company Logo PEMBAGIAN ILMU ADMINISTRASI Beberapa Pendapat Tentang Pembagian Ilmu Administrasi 1 Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2
L o g o www.themegallery.com Company Logo Adapun pembagian administrasi dapat dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut: Y. Wayong dalam bukunya “Fungsi Administrasi Negara” membagi ilmu Administrasi dalam ruang lingkup, yaitu: 1. Ilmu Administrasi Negara Ilmu Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Ilmu Administrasi Niaga, adalah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut ditangan konsumen. 2. Ilmu Administrasi Niaga
L o g o www.themegallery.com Company Logo Adapun pembagian administrasi dapat dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut: Drs.Soekarno.K dalam bukunya “Dasar-Dasar Management” mengemukakan penggolongan administrasi dengan memandang dari segi obyek administrasi, sehingga beliau membagi Administrasi menjadi 3 golongan besar yaitu: 1. Administrasi yang berobyek kenegaraan (Public Administration) dapat dibagi : a. Administrasi Pemerintahan (Adm.Sipil & Militer) b. Administrasi Perusahaan (Negara). 2. Administrasi yang berobyek Swasta / Niaga (Business Administratio) dapat dibagi menjadi: a. Administrasi Perusahaan b. Administrasi bukan perusahaan / Non Niaga 3. Administrasi yang berobyek Internasional (International Administration). Termasuk di dalamnya seluruh aktifitas yang bergerak di bidang internasional seperti UNESCO, UNICEF, IMF, ILO, dan sebagainya yang dilakukan PBB, juga Asia Games.
L o g o www.themegallery.com Company Logo dalam bukunya “Filsafah Administrasi” membagi ilmu administrasi dalam dua bagian besar: Administrasi Negara: 1. Management. 2. Administrasi Kepegawaian 3. Administrasi Keuangan. 4. Office Management. 5. Leadership. 6. Filsafat Administrasi, dsb. SP. Siagian Administrasi Privat/Niaga: 1. Management. 2. Management Produksi. 3. Industrial Relation. 4. Business Education. 5. Traffic Management, dsb.
L o g o www.themegallery.com Company Logo Beliau merinci Ilmu Administrasi dari dua sudut yaitu: Berdasarkan unsur-unsur administrasi: 1. Ilmu Administrasi. 2. Ilmu Management. 3. Ilmu Komunikasi. 4. Ilmu Adm.epegawaian. 5. Ilmu Adm. Keuangan. 6. Ilmu Adm.Perbankan. 7. Ilmu Tata Usaha. 8. Ilmu Hubungan Masyarakat. The Liang Gie Administrasi menurut lingkungan, suasana dan tujuan. 1.Ilmu Adm. Negara (Adm. Kepolisian, militer, pengadilan, dsb) 2. Ilmu adm. perusahaan (Adm. Penjualan, Periklanan. Kepasaran, dsb) 3. Ilmu Adm. sosial
L o g o www.themegallery.com Company Logo Lebih lanjut SP. Siagian melihat perkembangan administrasi yang sangat dinamis dan semakin pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pemerintah pun turut berkecimpung dalam kegiatan keniagaan. Hal ini terbukti dengan adanya “Public Coorporation” yang meskipun dikuasai oleh negara, kegiatan-kegiatannya, motif bekerja dan struktur organisasinya keseluruhannya bersifat keniagaan. Sehingga timbul kegiatan yang bersifat “Public Business Administration”, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Public Administration Privato (Business Administration) Public Business Administration
L o g o www.themegallery.com Company Logo Prayudi Atmosudirdjo Title 2.Ilmu Administrasi Privat, yang meliputi: a. Ilmu Adm. Niaga (Business Administration). b. Ilmu Adm. Privat Non Niaga. Lebih lanjut beliau membagi Ilmu Administrasi – dalam 7 cabang, yaitu: a. Ilmu Adm. Umum atau Ilmu Top Management. b. Ilmu Organisasi. c. Ilmu Management. d. Ilmu Tata Usaha. e. Ilmu Sejarah Administrasi. f. Ilmu Ensiklopedi Administrasi. g. Ilmu Filasafat Administrasi. 1. Ilmu Administrasi Publik meliputi : a. Ilmu Administrasi (Public) International. b. Ilmu Adm. (Public) Nasional, ini dibagi: Ilmu Administrasi negara umum. 1. Ilmu Administrasi Daerah (Otonom). 2. Ilmu Administrasi Negara Khusus. Add Your Text
L o g o www.themegallery.com Company Logo Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada (BPA UGM) membagi Ilmu Administrasi dalam 9 bagian yaitu: Administrasi A E B D G Ilmu Administrasi Tata Usaha Pengantar Ilmu Administrasi (dan Efisiensi Kerja). Ilmu Organisasi Ilmu Administrasi Keuangan Ilmu Komunikasi Administrasi H Ilmu Hubungan Masyarakat F Ilmu Administrasi Perbekalan C Ilmu Manajemen I Ilmu Administrasi Kepegawaian
L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 1. Faktor Tujuan  Administrasi Negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat dalam wilayah negara.  Administrasi Niaga bertujuan untuk mengusahakan keabdian kelangsungan hidup organisasi yang dimungkinkan oleh adanya ekumulasi modal. 2. Faktor Motif  Administrasi Negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian service yang efisien, ekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayani.  Administrasi Niaga dalam operasi bermotifkan keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam.
L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 3. Sifat Pelayanan  Administrasi Negara berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama.  Administrasi Niaga dalam memberikan pelayanan sering membedakan sifat service yang diberikan karena motif untuk mencari keuntungan itu. 4. Wilayah Yurisdiksi.  Administrasi Negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan wilayah kekuasaan negara.  Administrasi Niaga tidak mempunyai wilayah kekuasaan tetapi yang ada hanya wilayah operasional yang luasnya dapat sama atau lebih kecil atau lebih luas dari wilayah kekuasaan negara.
L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 5. Kekuasaan  Administrasi Negara memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan.  Administrasi Niaga mempunyai kekuasaan tergantung pada besarnya  modal yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan hasi hasil kemajuan di bidang teknologi. 6. Wilayah Yurisdiksi.  Administrasi Negara dan seluruh aparat dan personalianya sebagai abdi dari rakyat berorientasi politik netral, artinya ia tidak memihak, akan tetapi berdiri di atas semua golongan, aliran dan lapisan yang berada di dalam masyarakat.  Administrasi Niaga, menjalankan politik pilihannya secara memihak
L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 7. Cara Bekerja  Administrasi Negara lebih lamban dibandingkan dengan Administrasi Niaga, kelambanan ini adalah akibat dari approach legalitas yang dipergunakan administrasi negara yang sifatnya lebih menonjol dari administrasi niaga.  Administrasi Niaga kegiatan- kegiatannya lebih sering didasarkan kepada approach programmatic dari pada legalitas sebagai akibat dari pada kompetisi ini, maka sifat inovasi merupakan cara terpenting untuk memenangkan persaingan, baik yang bersifat domestik (dalam negeri, regional, maupun Internasional).
L o g o DAFTAR PUSTAKA A.H. Maslow.,., A Theory Of Human Motivation, Psychological Review, 1943. A R. Mustopadidjaya., (ed)., Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, LANRI, Jakarta , 2003 Adler,Mortimer,. The Condition of Philosophy, New York, Atheneum, 1965. A.G. Pringgodigdo, (Redaksi) dan Hasan Shadil., MA (Penyelesaian), Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1977, hal 1094. Alexis De Tooguevilla, Democracy in Amerika, 1934. Atmosudiro, Prajudi. 1980. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Ghalia Indonesia: Jakarta. Aldefer. C.P, An Enperical Test of a New Theory, Organisational Behavior and Human Performance, Appleby, H.., Policy And Administration, University of Alabama Press, 1949 Arthur Baker, Joel ., Paradigms, The Business of Discovering the Future, Harper Business, New York, 1992. Ali,Faried,. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia, Jakarta, : Rajawali Press, 1999. ______,. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, Jakarta, : Rajawali Press, 2000. ______,. Filsafat Administrasi, Jakarta,:PT RajaGrafindo, 2003. Ali,Faried,. Teori Administrasi, Makassar, : Bifaria, 2004. Ali,Fari.ed, : Kebijakan Publik, Suatu Analisa Metametodalogi,Makassar, Bifaria, 2005. ______ Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefini, PT Raja Grafindi Persada Jakrata ______., Redefinisi Administrasi Dalam Lintasan Pemikiran Filsafat, Analisis Alternatif Pencegahan Korupsi dan Malpraktek Administrasi Serta Terapi Penyakit Birokrasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negar di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, 2005 www.themegallery.com Company Logo
L o g o Amien,Mappadjantji,A,. Kemandirian Lokal Perspektif Sains Baru terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan, Makassar, : Lembaga Penerbitan Unhas, 2003. Asshidiqhi, Jimmy i, Naskah Pidato ilmiah atau Orasi pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STIAMI di Jakarta, 2008 Basy aib, Hamid, Richard Holloway, Nono Anwar Makarim (ed),. Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1 Dari Puncak sampai Dasar, Jakarta,: Perpustakaan Nasional RI, 2002. Bautista, Victoria A et.el,. Introduction to Public Administration, Querazon City, Fhillippines, : University of the Phillippines Press, 1993. Beuchner, John C “Public Administration” Palisades Publisher, 1982, Bentham J “The Principle of Morals and Legislation, Riverside, NJ : Hafner Press, 1984 (Originally Published, 1789) Caiden, Gerald E., , Administrative Reform Come’s of Age, Walter de Gruyter Berlin. NY, 1991 Caiden, Gerald,E and Heinrich Siedentopf,. Strategies for Administrative Reform, Lexington, Massachussets, Toronta,: Lexington Books D.C. Health and Company, 1982. Cooper, Phillip J et. el ,. Public Administration for the Twenty –First Century, Fort Worth Philadelphia San Diego New York Orlando Austin San Antonio Toronto Montreal London Sydney Tokyo, : Harcourt Brace College Publishers, 1998. Dewey, John dalam Titus et. el, Living Issues In Philosophy, terjemahan Prof. Dr.H.M.Rasjidi, Jakarta, : Bulan Bintang, 1984. Dimock , Marshal E dan Gladys O.Dimock, and Koenig, Louis W. Public Administration, NY Rhinehart and Corp. 1960 Downs A “Onside Bureaucracy” Boston : Little Brown, 1967 www.themegallery.com Company Logo
L o g o David C, McCleland The Achievment Motive ,. New York,: Appleton, 1953 Dahl, Robert A “A Preface to Democratic Theory, Chisago : University of Chisago Press, 1956 Davis, Keith., “Management Communication and the Grapevine “ Harvard Bussines Review, 1953 Duunn,William N., Public Policy Analysis: An Introduction, Prenise Hol: Inc Englewood Cliffts, 1981 Edgar F, Huse etc, Behavior in Organisations : A System Approach to Managing, Massachusetts, : Addison-Wesley Publishing Company, 1973. Fayol, Henri., Industrial and General Administration, Dunod, 1925 Ferlie, Ewan et. el,. The New Public Management In Action, Oxford, : Oxford University Press, 1996; Fayol, Henry., Industrial and General Administrasion, Dunod, 1925 Frederickson, N.George,. The Sprit of Public Administration, San Fransisco, : Jossey-Bass Publishers, 1997. Frederickson, N.George and Kevin B Smith, The Public Administration Theory Primer, New York, : Westview, A Member of the Persduas Books Company, 2002. Flathman, R.E., ” The Public Interst An Essay Concerning the Normative Discource of Politics New York : Wiley, 1966 Frederick, Hesberg et el, The Motivation To Work, New York, John Wiley & Sons, 1959. George Frederickson. 1997. The Spirit of Public Administration. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco. Gerald Caiden. 1982. Public Administration. Palisades Publisher. California. Goodnow, Frank J,. Politic and Administration, New York, : The Mac Millan Co, 1900. Hasibuan, S.P. Malayu, Organisasi dan Motivasi, Bandung, Bumi Aksara, 1999. Henry, Nicholas,. Public Administration and Public Affairs, New York,: Orentice, 1980. James, William,. Pragmatism, New York, : Longmans, Green, 1907 ___________. Essay in Radical Empirism, New York, ongmans, Green, 1922. James D, Money dan Ferley A.C,. The Principle Of Organisational, Harper and Brother,Co. N.Y., 1942 Jorgensen, Jorgen,. The Development of Logical Empiricism, Chisago, : University of Chisago Press, 1951. www.themegallery.com Company Logo
L o g o Kraft, Victor, The Vienna Circle. The Origin of Neo-Positivism, terjemahan Arthur, New York, : Philosophical Library, 1953. Jay M. Shafrittz dan Albert C.Hyde.1997. Classic of Public Administration. Harcourt Brace College Publishers. Florida. Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Chisago, III : University of Chisago Press, 1962. Ketil, Donald F., The Global Public Management Revolution, A Report On The Transformation of Governance, Brooking Institution Press, Washington DC, 2000 Krislov “Representative Bureaucracy, Engglewood Cliffs, NJ. : Prentice Hall, 1974 Lerner, Daniel dan Harols D, Lasswell., The Policy Science, Stanford University Press, 1951 Long, N.E “Bureacuracy and Constitutionalism” American Political Science Reviw, 1952, Merriam, Charles E yang dikutip oleh Marshal E.Dimock dan Gladys O.Dimock, and Koenig, Louis W. Public Administration, NY Rhinehart and Corp. 1960 McGregor, Douglas ., The Personal Management, ed C.McGregor and W.Bennis, New York McGraw Hill 1967 Money,James D,. Principle of Organisation, New York, 1942. Meier, K.J “Regulation “ Politics, Bureaucrayc and Economic, New York : St Martin’s Press, 1985 Mustopadidjaya,A.R., Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan, Jakarta, 1986 Mustopadidjaya AR., Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, LAN , Duta Pertiwi Foundation, 2003 Mustopadidjaya AR, Dimensi-Dimensi Pokok Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, LAN RI, Jakarta. Ningro, Felix A dan Lioyd C. Nigro “Modern Public Administration, Fitfth edition Harper and Row Publisihing, 1980 Nagel, Ernest,. The Structure of Science, New York, : Harcourt, Brace and World, 1961. Ostrom, Vincent,. The Intellectual Crisis in American Public Administration, Revised edition, Alabama, : The University ofAlabama Press, 1974. Osborne D dan Ted Gaebler, Reinventing Government, How the enterpreneurical Spirit is Transforming The Public Sector, London, 1992 www.themegallery.com Company Logo
L o g o Perry, James L “Public management and administration, Indiana University. Parsons, Talcott “The Structure of Social Action, New York : Mc Graw – Hill, 1937 Redford, Emmete S,. Ideal and Practice in Public Administration, Alabama, : University of Alabama Press, 1975. Reynolds, Paul Davidson, A Primer in Theory Construktion, New York,: Macmillan Publishing Company, 1971. Ritser George -Douglas J.Goodman., Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004 Rourke, F.E..., Bureaucrasy, Politic And Public Policy, Boston Litle Brown, 1965 Rocher, Guy / Talcott Parsons and Amen can Sociology, New York : Barnes and Noble, 1975 Rawls.,John, The Theory Of Justice, The Booknopt Press of Harvard University Press, 1971 Russell, Bertrand,. Human Knowledge : Its Scope and Limits, New York, : Simon and Schuster, 1948. Simon, Herbert A Administrative Behavior, Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Orgnisasi Administrasi, Terjemahan Diajung, Bina Aksara, Jakarta, 1982. Salusu, J., Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit., Grasindo, 2003 Siagian, SP., Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta _________1980. Filsafat Administrasi. Gunung Agung Jakarta: Jakarta. Silalahi, Ulbert. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi). Sinar Baru Algensindo: Bandung. Schubert, G.A., ” The Public Interset : A Critique of the Theory of the Political Concept : New York : Free Press, 1960. Smith,John E,. The Spirit of American Philosophy, New York, Oxford Press, 1963. Stein, Harold ., Public Administration and Policy Development, A Case Book, Harcert, Brace and Comp.1912. Titus, Harold H dkk., Persoalan-Persoalan Filsafat, Alihbahasa oleh PRg. Dr. H. M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, Indonesia, 1984. www.themegallery.com Company Logo
L o g o Taylor, Frederick Winslow., The Principles of Scientific Management, New York, : Harper & Brothers Publishers, 1919. Terry, George R,. Principles of Management, Illiois, : Richard Dirwin.Inc, Homewood, 1954. The Liang Gie. 1978. Unsur-unsur Administrasi: Suatu kumpulan Karangan. Karya Kencana: Yogyakarta. Truman, David B “The Government Process, New York : Knopf, 1957 Tillich, Paul,. Existentialist Aspect of Modertn Man, dalam buku Christianity and the Existensialists, Carl Michaelson (ed), New York, 1956. Tjokroamidjoyo, Bintoro., Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, I dan II, Haji Mas Agung, Jakarta,1992 Waldo, Dwigh,. The Study of Public Administration, New York, : Copyrigh, by Doubleday & Company, Inc Published by Dobleday & Company, Inc, 1955. Wajong, J., Fungsi Administrasi Negara, Jambatan, Jakarta, 1964. Willougby W.F., Principle Of Public Administration, M.D. The John Hopkins University Press, 1939 Wilson, Woodrow, The Study of Administration, reproduced in PeterWoll (ed) "Public Administration", New York, Harper and Row, 1966. White, Leonard D., Trend in Public Administration, Ny. Mc. Graw Hill, 1933; www.themegallery.com Company Logo
L o g o DAFTAR PUSTAKA Disertasi Ali Faried., Polarisasi Kebijakan Dalam Pengembangan Otonomi Daerah, Suatu Analisis Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Selang Waktu Tahun 1974 – Tahun 1998),Disertasi, PPS-UNHAS, 2000. Syukur Abdullah, Studi Implementasi Pembangunan Di Sulsel, Disertasi.Unhas, Makassar Atikurahman, Perencanaan Partisifatif, Intisari Disertasi, PPS Unhas. Makalah Mustopadidjaja A. R “ Analisa kebijaksanaan : latar belakang, metodologi, Tekhnik, dan aplikasinya dalam pembangunan (Makalah), 1987 Ali, Faried,Mengagas Format Interkoneksitas dan Partisipasi dalam Mewujudkan Good Governanc, Makalah yang Disampaikan pada rapat kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, 29 November 2003 Media lain Bintoro Tjokroamidjojo., Studi Pembangunan, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan Perkembangan dan Penerapan, Naskah, Kuliah PPS Universitas Pajajaran, 1987 Hasan Monoarfa, Percikan-Percikan Filsafat Dalam Berbagai Dimensi, Hand Out Materi Kuliah, pada FEIS-UNM, Makassar, 2002, Harian Fajar, Terbitan tanggal 11 Juli 2009, terbitan Makassar Barnad, Chester ., The Function The Executive, Translate. Simmel. George, Teori Sosiolongi, Terjemahan. www.themegallery.com Company Logo
L o g o C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n . www.themegallery.com

Recommended

Ppt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikPpt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikAlfajar A
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
National Resilience Institute of Republic Indonesia
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Siti Sahati
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiMusbahaeri Saleh
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
Muh Firyal Akbar
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Sri Suwanti
 

Recommended

Ppt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikPpt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikAlfajar A
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
National Resilience Institute of Republic Indonesia
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Siti Sahati
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiMusbahaeri Saleh
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
Muh Firyal Akbar
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Sri Suwanti
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
Lutfianah Lail
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Zakiyul Mu'min
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)DIP IPDN Angkatan 3
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
Shahril Budiman Png
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)pumdatin
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Ubaidillah Armok
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
Siti Sahati
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Rutiana Dwi Wahyunengseh
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahanTransmission Music Group
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTONTEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
Universitas `Aisyiyah Yogyakarta
 
Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Andri Vista Medina
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
 
Konsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPSKonsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPS
M. ANDRIANTO ADI. K
 
konsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptxkonsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptx
IVI050602KadekHERYPu
 

More Related Content

What's hot

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
Lutfianah Lail
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Zakiyul Mu'min
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)DIP IPDN Angkatan 3
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
Shahril Budiman Png
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)pumdatin
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Ubaidillah Armok
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
Siti Sahati
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Rutiana Dwi Wahyunengseh
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTONTEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
Universitas `Aisyiyah Yogyakarta
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
 

What's hot (20)

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
Ilmu pemerintahan (s3 ipdn)
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA (INDONESIA DENGAN JEPANG)
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTONTEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
TEORI SISTEM POLITIK DAVID EASTON
 
Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 

Similar to Teori Administrasi 2013.pptx

Konsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPSKonsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPS
M. ANDRIANTO ADI. K
 
konsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptxkonsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptx
IVI050602KadekHERYPu
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
renijuliati
 
Bahan kuliah mpp
Bahan kuliah mppBahan kuliah mpp
Bahan kuliah mpp
DIP IPDN Angkatan 3
 
ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN
Sri Suwanti
 
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptxmateri-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
NurulAzmi260111
 
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013pumdatin
 
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
samgar4
 
Metode Penelitian Kependidikan
Metode Penelitian KependidikanMetode Penelitian Kependidikan
Metode Penelitian Kependidikan
Luluk Wulandari Hariyanto
 
Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handoutModul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handoutFaiz Sujudi
 
Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handout Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handout
mankoma2013
 
KUL_1_HAKIKAT TP.ppt
KUL_1_HAKIKAT TP.pptKUL_1_HAKIKAT TP.ppt
KUL_1_HAKIKAT TP.ppt
Ria Amalia
 
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptxPPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
MARSIH4
 
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatifPertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Al Azhar Indonesia University
 
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
MuhadzibFaisal
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
UmmuFaizah7
 
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatifPertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
Al Azhar Indonesia University
 

Similar to Teori Administrasi 2013.pptx (20)

Konsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPSKonsep Dasar IPS
Konsep Dasar IPS
 
konsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptxkonsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptx
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Bahan kuliah mpp
Bahan kuliah mppBahan kuliah mpp
Bahan kuliah mpp
 
ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN ILMU PEMERINTAHAN
ILMU PEMERINTAHAN
 
Materi kuliah mps i
Materi kuliah mps iMateri kuliah mps i
Materi kuliah mps i
 
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptxmateri-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
materi-perkuliahan-1-filsafat-dan-etika-administrasi.pptx
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013
Teori pembaharuan pem (matrikulasi) 2013
 
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
_Tugas 2. Disain Capaian Pembelajaran - Dr. Ir. Nuraeni, MS.pdf
 
Metode Penelitian Kependidikan
Metode Penelitian KependidikanMetode Penelitian Kependidikan
Metode Penelitian Kependidikan
 
Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handoutModul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handout
 
Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handout Modul 1 tekom s1 handout
Modul 1 tekom s1 handout
 
KUL_1_HAKIKAT TP.ppt
KUL_1_HAKIKAT TP.pptKUL_1_HAKIKAT TP.ppt
KUL_1_HAKIKAT TP.ppt
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptxPPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
PPT_TEORI KURIKULUM_MARSIH_NIRWANTO.pptx
 
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatifPertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
Pertemuan ke 2 & 3 pengertian penelitian kualitatif
 
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
2. Etika, Tata Laku, dan Etika Profesi.pptx
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatifPertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
Pertemuan ke 4 bab ii teoretisasi penelitian kualitatif
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 

Recently uploaded (18)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 

Teori Administrasi 2013.pptx

  • 1. Teori Administrasi Publik DOSEN : DR.H. ASEP KUSDIMAN JAUHARI, DRS. M.S.i JABATAN FUNGSIONAL: LEKTOR KEPALA Pangkat/Golongan : IV/C Nomor Sertifikasi Dosen No: 11104100801429 NIDEN : 0427116301 Alamat Email : hakjauhari@yahoo.com HP 081321415659
  • 3. PENDAHULUAN • BERTEORI ADMINISTRASI PUBLIK DIAWALI DENGAN KEMAMPUAN UNTUK MENGERTI DAN MEMAHAMI KONSEP-KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK • TEORI ADMINISTRASI PUBLIK MERUPAKAN GABUNGAN ATAU KUMPULAN DARI KONSEP-KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK YANG TELAH DIUJI KEBENARANNYA SECARA UMUM (OBYEKTIF, METODOLOGIS) DAN MEMILIKI SIFAT GENERALISASI • BELAJAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK BERBEDA DENGAN PRAKTEK ADMINISTRASI PUBLIK (AKTUALISASI – REAKTUALISASI)
  • 4. Rukun Iman Rukun Islam Landasan BERPIKIR MENCARI Suatu Kegiatan Jiwa Untuk mencapai Pengetahuan (memelihara Hati Nurani dari kesalahan Sesuatu yang belum diketahui berdasarkan Sesuatu Yg telah diketahui (Data/fakta/realita) Sebagai bahan Pemikiran (Prasangka Awal) (Macro & Micro Cosmos) KEBENARAN berkehendak tingkatan 2.Putusan/ Pengambilan Keputusan Kegiatan abstrak/Jiwa/Ruhani) 3. Sikap (Ahlaqul Qarimah) 4. Tindakan (Amar Maruf, Nahir Munkar, Jihad Fi Sabililah) 5.Kebaikan (etika) Kebudayaan 6.Keindahan (Estetika) Peradaban MENDEKATKAN DIRI (KENALPASTI) PADA KEPASTIAN DARI KETIDAKPASTIAN KRITIS------KREATIF (Jujur, Optimis, Terbuka, Radikal) PEKERJAAN UTAMA MANUSIA (baliq) ADALAH BERPIKIR MANUSIA RUHANI-JASMANI 1.Plato tentang doxa dan epistema, (tentang Administrasi) 2.Bacon (idola) filsafat mencari objektivitas (tentang Administrasi) 3.Descartes (Cogito Ergo Sum) (tentang Administrasi) 4.Locke (pengalaman tentang Administrasi)) 5.Comte (fakta tentang Administrasi)) 1. Ilmu susunan hierarkhis , kompleks, komprehensif , mulai dari paling sederhana sampai paling kompleks , dgn keunikan tersendiri.
  • 5. TEORI KONSEP METODOLOGI ONTOLOGI EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI TERAPAN Apa Administrasi Publik ? Realitas (Fisik-metafisik) Administrasi Publik? Bagaimana Administrasi Publik? Mengapa/ Untuk Apa Administrasi Publik? Guna/manfaat/ Tujuan/Nilai Administrasi Publik Adanya Administrasi karena adanya proses, adanya perbuatan, adanya prosedur dan adanya metode
  • 6. KONSEP UMUM Mengambil Menerima Mengisap Menampung menyerap PANCA INDRA Penglihatan Peraba Penciuman Perasa INDUKTIF menangkap PERILAKU-TINGKAHLAKU MEMBAYANGKAN M E R E N U N G K A N ingatan DEDUKSI Awal berpikir IMPLEMENTASI Umpan balik EVALUASI Pendengaran
  • 7. APA ITU KONSEP ? • MERUPAKAN GAMBARAN (WACANA) ABSTRAK DARI FENOMENA ALAMI DAN FENOMENA ADMINISTRASI PUBLIK • WACANA FENOMENA ALAMI, MELAHIRKAN ALIRAN POSITIVISTIK –NATURALISTIK (NATURAL LAW) • WACANA FENOMENA ADMINISTRASI PUBLIK, MELAHIRKAN ALIRAN HUMANISTIK – KULTURALISTIK (SOCIAL LAW) • Konsep adalah suatu ide dimana terdapat suatu kesan yang abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata; Konsep adalah ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model
  • 8. KONSEP • Fenomena alami, berkaitan dengan: posisi dan lokasi wilayah/geografi, kondisi sumberdaya alam, kondisi kependudukan (SDM) – disebut Trigatra/Sikayamampu • Fenomena administrasi publik, berkait dengan Waktu: peristiwa ideologi, peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa budaya, dan peristiwa pertahanan dan keamanan masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) • Ilmu administrasi publik merupakan kajian-kajian yang banyak berkaitan dengan fenomena-fenomena subtansi administrasi publik (konsep administrasi publik) yang disebut dengan aspek kemasyarakatan Dengan dasar ontologi obyek materi administrasi publik ialah fokus pada sisi kerjasama yang mengatur seluruh kegiatan publik dan lokusnya birokrasi pemerintahan, badan-badan hukum publik dan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs).
  • 9. KONSEP-KONSEP DASAR DALAM ILMU PENGETAHUAN ADMINISTRASI PUBLIK : 1. Realita atau fenomena administrasi publik 2. Individu dan masyarakat 3. Interaksi administrasi publik 4. Proses administrasi publik 5. Kategori administrasi publik 6. Kolektivitas administrasi publik 7. Kelompok administrasi publik 8. Posisi/kedudukan administrasi publik 9. Peran administrasi publik 10. Fungsi administrasi publik 11. Status administrasi publik 12. Struktur administrasi publik 13. Kebudayaan 14. Lembaga/Pranata administrasi publik 15. Stratifikasi administrasi publik 16. Kekuasaan dan otoritas administrasi publik 17. Integrasi/solidaritas administrasi publik 18. Konflik administrasi publik 19. Sikap dan perilaku administrasi publik 20. Penyimpangan/Patologi administrasi publik 21. Nilai dan norma administrasi publik 22. administrasi publikisasi dan akulturasi 23. Sistem administrasi publik 24. Organisasi administrasi publik 25. Harmonisasi/Tertib administrasi publik
  • 10. FUNGSI KONSEP DALAM TEORI ADMINISTRASI PUBLIK • Memberi pengertian dan pemahaman ttg sesuatu (kognitif dan afektif atau understanding) • Memberikan penjelasan atau keterangan ttg sesuatu (explanasi) • Menilai suatu kondisi obyek administrasi publik (evaluatif) • Dapat memberitahu ttg sesuatu (informatif dan komunikatif) • Menghasilkan suatu istilah yang sifatnya praktis dan sederhana (pragmatis)
  • 11. TUJUAN KONSEP DALAM TEORI ADMINISTRASI PUBLIK • Sebagai reduksi atau refleksi dari peristiwa, realita, gejala atau fenomena administrasi publik yang berisikan data dan fakta-fakta administrasi publik • Untuk merumuskan kesepakatan (komitmen) definisi, pengertian, istilah, kata-kata, kalimat atau label-label dari fenomena administrasi publik sebagai konsep-konsep administrasi publik • Untuk merumuskan simbol-simbol, kategorisasi, mitos, formula/dalil, dan kode-kode (morse) sebagai hasil konstruksi kelompok tertentu yang sifatnya lebih halus daripada peristiwa dan konsep-konsep administrasi publik yang dirumuskan sebelumnya
  • 12. MANFAAT KONSEP • Konsep, manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lain dan bahkan dengan machluk lain, karena adanya kesamaan pemahaman (mutual understanding) dan kesamaan pemaknaan (mutual meaning)
  • 13. PROSES KONSEP KE TEORI Halus KODE (Askripsi, Morse) FORMULA (dalil, rumus, stikma) MITOS (legenda, cerita) SIMBOL (Bahasa) KATAGORISASI (Teoritisasi) Kasar KONSEP (Istilah) PERISTIWA, FENOMENA Sensing, Persepsi dan Interpretasi Fakta dan Realita
  • 14. FOKUS PEMBELAJARAN TEORI ILMU-ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FENOMENA/PERISTIWA REALITA METODOLOGI KONSEP TEORI E M P I R I S N O N E M P I R I S
  • 15. Peristiwa/Fenomena/Realita/Gejala Proses dan kemampuan Penginderaan (sensing) Definisi konsep (sbg knowledge) Pembentukan proposisi (postulat/aksioma dan teorem) TEORI Non Uji Hipotesis (kualitatif) Uji Hipotesis (kuantitatif) Variabel dan Indikator Definisi operasional Fokus
  • 16. TEORI FUNGSI-FUNGSI TEORI DESKRIPSI KRITIK PREDIKSI GUIDANCE teori memberikan penjelasan, gambaran atau analisa terhadap sebuah fenomena. Sebuah teori, memiliki sudut pandang tertentu dalam menjelaskan, menggambarkan fenomena. Oleh karena itu, sebuah teori memiliki peran deskriptif. memberikan penjelasan mengenai sejumlah kemungkinan yang bakalan terjadi bila sebuah perilaku tertentu terjadi. . memandu dalam melaksanakan sebuah model atau program rekayasa. Dalam sebuah teori, terdapat adanya sebuah ciri/karakteristik yang khas. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan melakukan perubahan sosial dengan paradigma teori tertentu, maka sebuah teori dapat menjadi bimbingan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. memberikan komentar kritis terhadap sejumlah perilaku yang terjadi. Implikasi dari fungsi Guidance maka teori pun dapat beralih posisi ke fungsi kritik, atau kontrol terhadap perilaku tertentu
  • 17.  Teori digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep  Karakteristik teori : ◦ Teori mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal-hal nyata sehubungan teori didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di alam ◦ Teori juga digunakan berdasarkan alasan-alasan yang yang sesuai dengan kenyataan yang ada ◦ Teori harus konsisten sebagai dasar-dasar dalam mengembangkan model konsep ◦ Menunjang aplikasi, teori harus sederhana dan sifatnya umum sehingga dapat digunakan pada kondisi apapun dalam praktik ◦ Teori dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian sehingga dapat digunakan dalam pedoman praktik
  • 18.  Sebagai salah satu bagian penting perkembangan ilmu dan pengembangan profesi sbb : ◦ Memberikan alasan2 ttg kenyataan2 yg dihadapi dlm pelayanan, baik bentuk tindakan atau bentuk model praktek shg berbagai permasalahan dpt teratasi ◦ Membantu para anggota profesi untuk memahami berbagai pengetahuan dlm pemberian pelayanan/pemahaman kemudian dpt memberikan dasar dalam penyelesaian berbagai masalah. ◦ Membantu proses penyelesaian masalah dengan memberikan arah yang jelas bagi tujuan tindakan sehingga segala bentuk dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan ◦ Memberikan dasar dari asumsi dan filosofi sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan dapat terus berkembang
  • 19.
  • 20. FUNGSI TEORI • TEORI MERUPAKAN RUMUSAN LENGKAP DARI ILMU PENGETAHUAN (UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE) TENTANG SESUATU (THING); • TEORI MERUPAKAN SEMACAM PEDOMAN ATAU PEGANGAN DLM MENGHADAPI PRAKTEK DLM LINGKUNGAN SEHARI-HARI; • TEORI MERUPAKAN BAHAN PENDIDIKAN UNTUK MENTRANSFER KNOWLEDGE, MEMBUAT SADAR, MEMAHAMI DAN MELATIH ORANG LAIN. • BENTUK TEORI: • 1. YANG PALING SEDERHANA  DEFINISI • 2. TESISTEORI KHUSUS / SUATU PENDAPAT / TEMUAN • 3. DESKRIPSIPENDAPAT SEORANG SARJANA/PAKAR YANG TELAH MELALUI SUATU PROSES RISET ILMIAH DAN TERUJI.
  • 21. LANJUTAN BENTUK TEORI 1. EKSPLIKASI SUATU TEORI YG MENJELASKAN HAL- IHWAL SUATU FENOMENA SETELAH DITELITI SECARA ILMIAH; 1. NORMASI  SUATU TEORI YG MENETAPKAN SYARAT- SYARAT KRITERIA ATAU STANDAR YG HARUS DIPENUHI; 1. PRINSIP  PIKIRAN DASAR, TEORI YG MENJELASKAN, MENENTUKAN, SUATU TATA HUBUNGAN ANTARA ORANG DG ORANG, ORANG DG BENDA, ORANG-BENDA-ORANG, ORANG – KEWAJIBAN DSB
  • 22. PERSYARATAN SUATU DISIPLIN ILMU • OBYEK STUDI • TERMINOLOGI TERSENDIRI YG KHAS • METODOLOGI • FILOSOFI • PERANGKAT TEORI DAN SUB-TEORI- SUB-TEORI
  • 23. Teori Administrasi Publik Rangkaian pemahaman untuk melakukan konseptualisasi mengenai : 1)Apakah yang disebut AP 2)Bagaimana cara memperbaiki/ mengatasi masalah- masalah AP 3)Bagaimana menentukan yang seharusnya dalam AP 4)Mengapa orang berperilaku tertentu dalam AP 5)Cara-cara AP dapat disusun dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Arti Penting ,
  • 24. TAP : Meningkatkan pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam AP Memperbaiki/ penyempurnaan baik aspek teknis/cara maupun aspek materi/substansi TAP berfungsi bagi ilmuwan maupun praktisi AP: 1. Ilmuwan, memanfaatkan untuk menggambarkan kenyataan yang ada menurut model teori pengembangan ilmu. 2. Praktisi, memberikan rasionalisasi kegiatan praktis, membenarkan praktek administrasinya, memperbaiki/merubah praktek administrasi yang dilaksanakan.
  • 25. Ada beberapa teori yang terkenal dari Aristoteles, diantaranya: 10 kategori ada, teori aktus dan potensia, dan teori hule morfisme dapat diadopsi dalam pemahaman adminsitrasi publik, yakni. 1. Ada dalam ‘substansi adminsitrasi publik’ 2. Ada dalam ‘kualitas adminsitrasi publik’ 3. Ada dalam ‘kuantitas adminsitrasi publik’ 4. Ada dalam ‘relasi adminsitrasi publik’ 5. Ada dalam ‘aksi adminsitrasi publik’ 6. Ada dalam ‘passi adminsitrasi publik’ 7. Ada dalam ‘ruang adminsitrasi publik’ 8. Ada dalam ‘tempo adminsitrasi publik’ 9. Ada dalam ‘situs adminsitrasi publik’ 10.Ada dalam ‘habitus adminsitrasi publik’
  • 26. Teori selalu berkembang dan tidak mengenal akhir. Apalagi tidak satu teoripun yang bisa gambarkan secara lengkap tentang kenyataan kerja sama keorganisasian yang kita alami. Oleh sebab itu teori klasik bukan berarti sudah kadaluarsa dan teori modern dan kontemporer adalah up to date, tetapi kedua- duanya saling lengkapi atas kelemahan masing-masing.
  • 27. Teori administrasi terdapat perbedaan yang dibiaskan pada praktek manajerial . Teori birokrasi memberikan penjelasan organisasi yang dibangun secara “ideal”, teori administrasi merumuskan strategi spesifik untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi menterjemahkan banyak prinsip dasar model birokrasi secara deskriptif ke dalam prinsip praktek manajerial preskriptif. Buktinya, teori administrasi memiliki gelar populer sebagai “prinsip manajemen” (Hick dan Gullett, 1975).
  • 28. Fase prasejarah Fase sejarah Fase moder Segi waktu dan tempat fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 M dapat dibagi menjadi : Peradaban Mesopotamia Peradaban Babilonia Mesir kuno Tiongkok kuno Romawi kuno Yunani kuno Gereja katholik Roma mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Ada tiga kelompok sarjana berbeda namun memiliki pandangan yang secara garis besarnya sama, yaitu : Kelompok Kameralisten di Jerman dan Austria Kelompok Merkantilizen di Inggris Kelompok Fisiokraten di Perancis. Lahirnya Gerakan Manajemen Ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Tahap perkembangan ilmu administrasi Tahap survival (1886 - 1930) Tahap konsolidasi dan penyempurnaan (1930 - 1945) Tahap “human relation” (1945 - 1959) Tahap behaviouralisme (1959 – sekarang) SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI
  • 30. What is public administration?  Administrator as implementer:  PA may be defined as all processes, organizations and individuals associated with carrying out laws and other rules adopted or issued by legislatures, executives and courts. Administrator sebagai pelaksana: (PA dapat didefinisikan sebagai semua proses, organisasi dan individu yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan lainnya yang diadopsi atau dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif dan pengadilan)  Administrator as regulator/ service provider:  Public administration is the use of managerial, public, and legal theories and processes to fulfill legislative, executive, and judicial mandates for the provision of governmental regulatory and service functions. (Administrator sebagai regulator / penyedia layanan: Administrasi publik adalah penggunaan manajerial, teori dan proses publik, dan hukum untuk memenuhi legislatif, eksekutif, dan yudikatif mandat untuk penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan pemerintah).
  • 31.  Woodrow Wilson  Public administration is detailed and systematic execution of the law (Administrasi publik adalah eksekusi rinci dan sistematis hukum)  excludes policy formulation as well as elected officials (termasuk perumusan kebijakan serta pejabat terpilih)  Shafritz and Russell—the public interest  Whatever governments do for good or ill. It is public administration’s political context that makes it public--that distinguishes it from private or business administration. (Apapun pemerintah lakukan baik atau buruk. Ini adalah konteks politik administrasi publik yang membuat publik - yang membedakannya dari administrasi pribadi atau bisnis). Other definitions
  • 32. Key Approaches:  Managerial Approach (neutral bureaucrat; apolitical) = Pendekatan Manajerial (birokrat netral; apolitis)  Traditional Managerial Approach: Civil Bureaucracy (“scientific approach”)= Tradisional Manajerial Pendekatan: Birokrasi Sipil ("pendekatan ilmiah") New Public Management: Competitive, bisnis  New Public Management: Competitive, business-like  Political approach: Public administrator as a reflection of the body politic (Pendekatan Politik: administrator publik sebagai refleksi dari tubuh politik)  Legal approach: Public administrator as adjudicator (Pendekatan Hukum: administrator publik sebagai adjudicator)
  • 33. The approaches Traditional approach NPM Political Legal Value Efficiency; effectiveness Customer response Representation, accountability Procedural validity Org. structure Typical bureaucracy Competitive Pluralism Adversary Individual Impersonal; rational Customer Group member Particularistic individual Decision making Rational Decentralized Muddling through Precedence Function Executive Executive Legislative Judicial Budget Rational (cost benefit) Performance based Incremental Rights based
  • 34. Key components of PA  The Public/ Electoral relationship  Constitutional rights  Public Interest  Sovereignty  Regulation  Policy/ Civil rule enforcement  Services  Collective services (defense, welfare)  Jurisdiction  Place bound
  • 35. Tensions faced by public administrators  Efficiency v. Effectiveness  reaching public goals or measuring activities?  Responsiveness v. Accountability  responding to public needs or filling out reports?  Difference between outputs and outcomes
  • 36. PA or MBA? Public Private NPO Value Service Profit Philanthropy Resp- onsive to Polity Shareholder “Calling”/ funder Basis Monopoly Competitive Voluntary Services Collective Excludable Selective Sustain- ability No exit; voice Exit Exit
  • 37. Crossovers  Autonomous organizations  Government chartered private organizations  Public Private partnerships  Third party contracting  Comparative advantage, Cooperation, cooptation, or competition?
  • 38. Three branches of Government  Executive: merit based (professional?)  Legislative: elected  Judicial: appointed  Interrelationships?
  • 39. Origins and Growth of PA  Political Roots  Constitution; Defense; Welfare  Clientele departments (DOA, DOL, VA, DOC)  Legal Roots  Public interest protections (FDA, OSHA, EEOC)  Managerial roots  Overhead agencies (OMB; GSA; OPM; GAO)  PA and Interest groups
  • 40. The Executive  National Executive Branch Structures  Executive Office of the President  Cabinet-level Departments  Independent Regulatory Boards & Agencies  Government Corporations  Native American Tribes  Non Profit Organizations & Associations  State and Local Government Structures  Cities  Counties and Townships  Special Districts
  • 41. A. Sejarah Ilmu Administrasi Di Indonesia 1. Istilah administrasi di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang. Istilah administrasi dikenal karena banyak anggota-anggota masyarakat melakukan hubungan kerja dengan kantor-kantor pemerintah. Contoh 1: seorang penduduk desa ingin menjual ternak, lalu meminta surat "legalisasi" untuk ternaknya agar dapat dijual dengan aman (tidak dianggap hasil curian). Surat tersebut harus diminta di kantor kelurahan. Proses permintaan surat tersebut dikenakan istilah administrasi sebagai ganti biaya pembuatan surat keterangan. Contoh 2: orang yang ingin menikah, meminta kredit di Bank, membayar pajak, memeriksa anaknya ke rumah sakit, mendaftarkan anaknya untuk sekolah. Kedua contoh di atas berkaitan dengan kantor pemerintah, semua proses itu senantiasa berkenalan dengan istilah administrasi yang menjadi populer di dalam masyarakat.
  • 42. 2. Apakah dengan istilah di atas telah memberikan pengertian yang tepat terhadap administrasi? Jawabannya "belum" ada tafsiran yang tunggal. Kalaupun menyatakan ada, maka kesatuan pengertian itu terbatas pada pengertian yang sempit, yaitu administrasi di nilai sebagai kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kertas atau pekerjaan tulis menulis. 3. Pekerjaan-pekerjaan seperti membuat surat keterangan, tanda tangan, stempel surat, surat menyurat dan lainnya. Semua ini merupakan penilaian administrasi sebagai pekerjaan kertas (paper work) dan pekerjaan tulis menulis (clerical work). Berbeda dengan istilah administrasi, semenjak Henry Fayol maupun sampai sekarang dilihat secara ilmiah. 4. Kenyataannya sejak Adam dan Hawa, manusia memerlukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang perlu adanya penataan dari usaha kerjasama tersebut. Segenap rangkaian kegiatan penataan di dalam usaha kerjasama tersebut dapat dinamakan dengan isthah "administrasi". Sedangkan pelaku yang dibebani kegiatan-kegiatan penataan itu biasanya dinamakan "administrator atau manager". Pejabat yang memikul dan melaksanakan suatu fungsi yang disebut dengan administrasi dinamakan administrator atau manager.
  • 43. Mazhab-mazhab TAP Muncul untuk merumuskan kerangka konseptual untuk menjelaskan gejala administrasi Mazhab, menurut Gerald E Caiden menunjukkan adanya kecenderungan para ahli untuk mengkonsentrasikan perhatiannya pada administrasi Sharma :
  • 44. MAZHAB URAIAN Proses Adm. Menganalisis aktivitas adm.: identifikasi prinsip-prinsip operasional yang bisa dipakai utk memperbaiki praktek administrasi Fayol : merumuskan fungsi-fungsi administrasi perencanaan, Koordinasi, Pemberian Komando, Pengawasan. Lyndall Urwick: Standing for Staff, Line, Organization, Communication ,Span of Controll) Prinsip Normatif Administrator Publik : (1) T umum Administrasi, kaitan organisasi dan adm. (2) T Umum AP sebagai organisasi publik, yg punya karakteristik beda dg organisasi privat (3) T Fungsional AP Konsentrasi pd pelaksanaan prinsip di organisasi publik contoh : Adpend. dministrasi keuangan (4) T Proses AP Membedakan proses AP dgn proses manajemen muncul : adm. kepegawaian negara, akn, anggaran negara Empiris Prinsip2 umum administrasi bisa diangkat dari studi terhadap praktek administrasi Studi : (1)Studi kasus Mazhab Perilaku Manusia Individu selalu melibatkan diri pada organisasi, formal maupun informal Bagaimana individu berperilaku dalam organisasi? (2) Bagaimana organisasi secara nyata bekerja? (3) Menguraikan penerapan studi ilmu perilaku dalam praktek administrasi Komunikasi, Konflik, Motivasi, Kepemimpinan, status, Interaksi Sosial Idenya : memperlakukan pekerja sebagai manusia, bukan alat produksi Analitik Birokratik Dasar konsep Birokrasi (weber) Model ideal , sebagai konstruksi konseptual Karakteristik Birokrasi : tingkat spesialisasi yang tinggi struktur otorita hirarkis hubungan impersonal Sistem rekrutmen dan promosi atas dasar prestasi Karena bentuk utama AP adalah Birokrasi, maka analisis birokratik menjadi penting misal : analisis fungsional dan disfungsional birokrasi perilaku birokrat Kultur dan lingkungan birokrasi kekuasaan birokrasi Sistem Sosial Organisasi sebagai sistem Kesadaran bahwa kehidupan sosial saling berinteraksi dan birokrasi bukan merupakan satu-satunya bentuk organisasi Komponen-komponen yang berinteraksi tsb yang disebut sub sistem Fokus : bagaimana komponen/bagian- bagian organisasi berinteraksi dan faktor-faktor apa yang menyebabakan organisasi bekerja sehingga bisa survive. Pembuatan Keputusan Chester Barnard, organisasi merupakan siste pembuatan keputusan karenanya tindakan organisasi harus didasarkan perhitungan yang teliti Fungsi penting birokrat adalah pembuatan keputusan Untuk ini AN berkaitan dengan masalah kebijakan Model-model pembuatan keputusan : public choice theory, management science, forecasting Matematika Pendukung matematika menyatakan, bahwa AP : proses logis, sehingga dpa dinyatakan dg simbol -hungan matematik Kritik, adm.bukan satu proses yg seluruhnya bersifat matematik,yang lebih tepat Matematik : alat memudahkan administrator dalam aktivitas perencanaan, pembuatan keputusan, kontrol manajemen, pengumpulan data dll Penerapan model2 perhitungan matematika untuk praktek adm, misal :Linear programming Perkembangan Paradigma Birokrasi (Weber) Metode orga terbaik dgn spesialisasi tugas Karakteristik Pokok Birokrasi Berbagai aktivitas utk mencapai tujuan didistribusikan dgn standard baku Akibatnya Pembagian kerja menjadi jelas , muncul spesialisasi 2 dlm posisi /jabatan. Org kantor mengikuti prinsip hierarki Setiap kantor yg lebih rendah berada di bawah kontrol pengawasan knator yg lebih tinggi. Aktivitas birokrasi diselenggarakan dlm sistem standard jelas -konsisten Tugas birokrasi akan memiliki rentang yg kompleks dari tugas yg paling rumit sampai yg paling sederhana. Pegawai dalam menjalankan tugasnya didasarkan impersonal formalistik Rekrutmen didasarkan pd kecakapan-keahlian teknis yg memang dibutuhkan. Org. birokratis dilakukan dgn dasar efisiensi
  • 45. 5. Secara transparan administrasi hanyalah merupakan rangkaian kegiatan penataan, bukan merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif yang langsung bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Rangkaian kegiatan penataan dan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dapat dilihat pada contoh berikut ini: 1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh suatu universitas yang bertujuan menghasilkan sarjana. a. Rangkaian kegiatan yang termasuk substantif antara lain: 1) Mengajar suatu mata pelajaran. 2) Menguji mahasiswa. 3) Melakukan penelitian. 4) Membuat skripsi. 5) Mengarang buku.
  • 46. b. Rangkaian kegiatan yang termasuk penataan antara lain: 1) Membuat rencana kerja tahunan. 2) Membagi tugas diantara para pengajar. 3) Menyusun kalender akademik. 4) Mengatur ketertiban jalannya ujian. 5) Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kuliah. 6) Mengurus tersedianya alat peraga di ruang kuliah. 7) Mengatur pembayaran honorarium. 8) Menghimpun dan menyampaikan informasi dari pimpinan universitas kepada para pengajar. 9) Mengurus kenaikan pangkat para pengajar. 10) Mengawasi apakah perkuliahan berjalan dengan tertib sesuai jadwal. 11) Usaha menemukan cara kerja yang lebih baik.
  • 47. 2) Contoh lain di dalam proses produksi yang dilakukan oleh suatu pabrik. a. Rangkaian kegiatan yang termasuk substantif antara lain: 1) Mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan. 2) Menjalankan mesin pengolahannya. 3) Menambahkan berbagai zat yang dibutuhkan. 4) Memotong menjadi sesuatu bentuk dan ukuran sehingga barang itu benar-benar selesai. b. Rangkaian kegiatan yang termasuk penataan antara lain: 1) Membuat rencana kerja. 2) Membagi tugas diantara pekerja. 3) Menyusun perjanjian perburuhan. 4) Mengurus keuangan pabrik. 5) Memelihara mesin-mesin. 6) Mencatat hasil produksi. 7) Mengatur penyimpanan hasil produksi di dalam gudang. 8) Mengurus kesejahteraan para pekerja. 9) Memberikan instruksi tentang pengiriman barang hasil produksi ke pelabuhan. 10) Mengawasi pengeluaran hasil produksi dari dalam gudang ke atas truk.
  • 48. 3) Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dinamakan pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Di dalam praktek tidak akan ada administrasi, apabila tidak ada pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Dengan demikian proses administrasi selalu berkaitan dengan pekerjaan pokok. Dalam praktek akan tampak pula bahwa proses administrasi dilakukan lebih awal, bersama-sama dan lebih akhir daripada pekerjaan pokok. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut: Penentuan Tujuan Administrasi Kegiatan Pokok Administrasi Tujuan Tercapai Administrasi
  • 49. 6. Administrasi tumbuh: dibangkitkan oleh seorang yang disebut “administrator”, yaitu kepala organisasi yang harus bergerak membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup tumbuh dan bergerak. 7. Cara aministrator menjalankan administrasi dilakukan dengan: 1) Mengembangkan organisasi. 2) Mengembangkan sistem informasi (tata usaha). 3) Mengembangkan sistem manajemen. 4) Mengembangkan sistem operasi.
  • 50. B. Pengertian Administrasi Pengertian administrasi secara asal kata dan istilah dikemukakan sebagai berikut: a. Asal kata administrasi dari kata Latin: 1) ad = berarti intensif 2) ministrare = berarti melayani, membantu, rnemenuhi. Secara etimologis administrasi berarti melayani kegiatan intensif. Dari kata kerja tersebut lahir kata sifat administrativus dan kata benda administratio. b. Pengertian administrasi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ada 2: 1) Sempit = tata usaha kantor, tata usaha warkat, tulis menulis, clerical work. Pengertian ini dari kata bahasa Belanda "administratie". 2) Luas = segala kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama secara rational untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dari kata bahasa Inggris "administration". Dalam tulisan ini, pengertian ini yang dipakai.
  • 51. c. Definisi administrasi dari beberapa ahli: 1) Luther Gullick: Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives. (Administrasi bertalian dengan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan). 2) John M. Pfiffner: Administration may be defined as the organization and direction of human and matrial resources to achieve desired ends. (Administrasi depat didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber tanaga kerja dan materi untuk mencapai tujuan akhir yang dikehendaki). 3) Leonard D. White: Administration is a common process to all group efforts, public of private, civil or military, large scale or small scale. (Administrasi adalah proses umum dalam suatu usaha manusia, baik public atau privat, sipil atau militer, besar atau kecil).
  • 52. d. Kesimpulan: Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan: Administrasi adalah suatu pengaturan kerjasama, dari kegiatan sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu dengan tingkat rationalitet yang tinggi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka hakekat administrasi adalah: 1) Pengaturan kerjasama. 2) Dari kegiatan sekelompok orang. 3) Untuk mencapai tujuan tertentu. 4) Secara rational. 4) William H. Newman: Administration is guidance, leadership and control of the efforts of a group of individuals toward some common goal. (Administrasi adalah membimbing, memimpin atau mengontrol usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama). 5) Dwight Waldo: Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rationalitet yang tinggi.
  • 53. C. Administrasi dan Management Kaitan antara administrasi dan management perlu dijelaskan sebagai berikut: a. Asal kata management dan kata Latin: manus = tangan, maneggiare = menangani. Dalam bahasa Inggris kata manage, berarti: 1) To train a horse. 2) To direct and control. Sedang kata management berarti: the act of art of managing, conduct, direction and control. (Tindakan atau seni pengurusan, memimpin, mengarahkan dan mengawasi). Dalam bahasa Indonesia management diterjemahkan dengan kata: pengurusan, pengelolaan, ketatalaksanaan, managemen, manajemen.
  • 54. b. Definisi management dari beberapa ahli: 1) G.R. Terry: Management is the accomplishing of the predetermined, objective through the efforts of other people. (Managemen adalah melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama orang lain). 2) Harold Koontz dan Cyril O. Donnell: Management is getting thing done, through other people. (Managemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain). 3) John M. Pfiffner: Management is concerned with the direction of these individuals and functions to achieve ands previously determined. (Managemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas- tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan). c. Sudut pandang management pun bermacam-macam: 1) Management dilihat sebagai proses kerja: antara lain John D. Millet, L.D. White. 2) Management dilihat sebagai fungsi: "fungsi menggerakkan" administrasi. 3) Management dilihat sebagai Institusi; sebagai lembaga kolektif yang mengurusi perusahaan atau organisasi.
  • 55. d. Beberapa pendapat tentang hubungan administrasi dengan management: 1) Administrasi mencakup management atau administrasi lebih luas dari management, ini dianut antara lain: Albert Lepawsky, Dwight Waldo, Prof Dr. Prayudi, S.H., Prof Dr. Arifin Abdulrachman, Drs. The Liang Gie dan sebagainya. 2) Administrasi sama dengan management: antara lain dianut oleh: (1) W.H. Newman dan John D. Millet (bandingkan definisi administrationnya W.H. Newman dengan definisi management J.D. Millet sebagai berikut: management is directing and faciliating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal). (2) L. Urwick clan Haruki Koontz & Cyril O. Donnell (bandingkan prinsip-prinsip administrasinya L. Urwick: planning, organization, coordination, comand and control dengan fungsi- fungsi managemennya H. Koontz & Cyril O. Donnel: planning, organizing, staffing, directing dun controlling). 3) Management mencakup administrasi atau manajemen lebih luas dari administrasi: disini administrasi diartikan sebagai administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai tata usaha kantor (clerical work).
  • 56. D. Ruang Lingkup Administrasi 1. Atas dasar sektor, obyek kegiatan, substansi kegiatan: a. Sektor: administrasi industri, administrasi pendidikan, administrasi perdagangan dan sebagainya. b. Obyek kegiatan: administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perkantoran dan sebagainya. c. Substansi kegiatan: administrasi rumah sakit, administrasi akademi, administrasi pegadaian dan sebagainya. 2. Atas dasar proses penyelenggaraan kegiatan dari awal sampai akhir: Ada administrasi: perencanaan, organisasi, staffing, directing, koordinasi, control, reporting dan sebagainya. 3. Atas dasar sumber hukum di mana kegiatan itu diselenggarakan: 1) Ada administrasi nasional: yurisdiksinya berlaku di negara itu. 2) Ada administrasi internasional: berlaku antara negara, umpama: Unesco, Interpol, Shell, Unilever, British Petroleum dan sebagainya.
  • 57. 4. Atas dasar lingkungan suasana dan tujuan kerjasama: 1) Administrasi negara (public administration): tujuannya memberi pelayanan pada masyarakat sesuai tujuan negara yang ditetapkan wakil-wakil rakyat. Ini bermacam-macam: administrasi PUTL, administrasi pendidikan, administrasi kesehatan dan sebagainya. 2) Administrasi perusahaan (business administration): tujuannya menaikkan faedah suatu benda sehingga diperoleh keuntungan materiil. Menaikkan faedah dan mendistribusikan faedah menurut J.B. Clark ada 4: menaikkan faedah dasar, faedah bentuk, faedah tempat dan faedah waktu. Dari pembagiannya itulah kemudian lahir pembagian jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan jenis-jenis perusahaan ada: administrasi produksi, administrasi angkutan, administrasi gudang dan sebagainya. Berdasarkan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan ada: administrasi produksi, administrasi pemasaran, administrasi pembelanjaan, administrasi akuntansi, administrasi kepegawaian dan sebagainya. 3) Administrasi sosial (social administration): tujuannya memajukan dan memelihara kepentingan segolongan orang tanpa unsur mencari keuntungan. Bentuknya merupakan Yayasan, Badan Wakaf, Perhimpunan dan sebagainya antara lain: administrasi serikat kerja (PGRI), administrasi Masjid, administrasi Reckefeler Foundation dan sebagainya.
  • 58. E. Proses Kegiatan Dasar Administrasi Menurut William H. Newman: salah satu jalan untuk menganalisis administrasi, berfikir apa yang dapat dikerjakan oleh seorang administrator. Badasarkan pendekatan ini pekerjaan administrator dibagi ke dalam 5 proses dasar yang dapat dilihat pada gambar berikut ini : William H. Newman PROSES KEGIATAN DASAR ADMINISTRASI (Basic Proceses of Administration) Planning Assembling Resources Controlling Organizing Directing
  • 59. KETERANGAN: 1. PLANNING: Menentukan apa yang akan dikerjakan. - Besar kecilnya akibat keputusan perencanaan. - Tujuan harus jelas. - Kemantapan perumusan kebijakan. - Program harus matang. - Kampanye program yang terus menerus. - Menentukan metode kerja den prosedur khusus. - Menentukan jadwal dari hari ke hari. 2. ORGANIZING: Menggolong-golongkan aktivitas yang diperlukan sesuai rencana. - Menentukan hubungan atasan dengan bawahan pada tiap unit. - Mengadakan departemen-departemen. - Delegasi wewenang. - Membuat struktur organisasi, dsb.
  • 60. 3. ASSEMBLING RESOURCES: - Mengatur sumber-sumber yang tersedia, terdiri dari: Orang-orang, biaya-biaya dan fasilitas-fasilitas lain agar rencana dapat direalisir. - Alternatif masalah: mencari orang-orang yang sesuai, biaya-biaya yang dibutuhkan dan mengatur sumber-sumber yang mendukung tercapainya rencana. 4. DIRECTING: Memberi perintah-perintah. - Harus jelas siapa yang diberi perintah dan tanggung jawab setiap bagian dari rencana. - Alternatif masalah: bagaimana mengkoordinasi perintah-perintah, komunikasi dalam organisasi, koordinasi melalui supervisi, dsb. 5. CONTROLLING - Melihat dan mengusahakan agar seluruh kegiatan-kegiatan menuju sedekat mungkin dengan rencana. - Alternatif masalah: standar pencapaian tujuan, motivasi pegawai, membandingkan hasil yang dicapai dengan standar, mengoreksi kegiatan bila ada penyelewengan.
  • 61. CATATAN: Menurut L. Urwick dan L. Gillick (1937), Fungsi-fungsi eksekutif dalam administrasi ada 7: - Planning, - Organizing, - Staffing, - Directing, - Coordinating, - Reporting dan - Budgeting (POSDCORB)
  • 62. F. Unsur-Unsur Administrasi Menurut The Liang Gie unsur-unusr administrasi itu ada 8 macam yang kerangkanya dapat digambarkan berikut ini : The Liang Gie UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI (The Element of Administration) Management Komunikasi Organisasi Keuangan Kepegawaian Perkantoran Hubungan Masyarakat Perbekalan
  • 63. KETERANGAN: 1. ORGANISASI : Rangka yang jadi wadah kerjasama sekelompok manusia. Obyek bahasan: - Asas-asas organisasi. - Dasar-dasar pernbentukan organisasi. - Bentuk organisasi. - Watak organisasi. - Peranan staf dalam organisasi. - Birokrasi dalam organisasi. - Teori organisasi. - Human relation dalam organisasi.
  • 64. 2. MANAGEMENT : Proses menggerakkan tindakan kerjasama agar tujuan tercapai. Fungsi-fungsi management ada 6 unsur: - Perencanaan : apa dan bagaimana masalahnya, alternatif-alternatif pemecahan masalah dan resikonya. - Keputusan : memilih satu pilihan dari alternatif-alternatif dan resikonya untuk mencapai tujuan. - Pembimbingan : memerintah, memimpin, menggerakkan, sesuai keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan. - Pengorganisasi : mencegah pertentangan, kekembaran, kekosongan dalam mencapai tujuan. - Pengendalian : control agar gerak sesuai tujuan yang ditetapkan. - Penyempurnaan : perbaikan-perbaikan seluruh usaha kerjasama itu tujuan yang ditetapkan.
  • 65. 3. KOMUNIKASI : Tata hubungan antar orang untuk melakukan kerjasama. Perkembangannya meliputi: - Tata hubungan dalam usaha kerjasama, merupakan hubungan timbal balik antara warga organisasi. Masalah yang timbul: asas-asasnya, sistem yang dipakai, jenisnya, bentuk-bentuknya dan alat-alatnya. - Cybernetics, taori tata hubungan yang mempersoalkan metoda- metoda tata hubungan dan pengendalian (communication and controlling). 4. KEPEGAWAIAN : Proses yang berhubungan dengan penggunaan tempat kerja manusia dalam usaha kerjasama. Masalah-masalah yang timbul: sistem kepegawaian, proses penerimaan pegawai, analisis tugas pekerjaan, sistem penggolongan pangkat dan jabatan, sistem penilaian pegawai, sistem penggajian, sistem kenaikan pangkat, disiplin dan hukuman bagi pegawai, sistem pemberhentian dan pensiunan.
  • 66. 5. KEUANGAN Berkaitan dengan masalah bagaimana kerjasama itu akan dibiayai, darimana sumber-sumber keuangan akan diperoleh, bagaimana menyimpannya dan bagaimana membelanjakannya. 6. PERBEKALAN : merupakan proses penyediaan materi, alat, tempat kerja dan fasilitas dalam usaha kerjasama. Masalah yang dihadapi: penelitian barang-barang apa yang dibutuhkan, administrasi barang-barang, proses pembelian, prosedur pemakaian, pencatatan barang-barang, menyimpan dan merawatnya, pemusnahan barang-barang yang tidak terpakai, pengurusan dan pemeliharaan gedung tempat kerja, pengurusan pengangkutan dan kendaraan. 7. KETATAUSAHAAN : Tata laksana pelaksanaan administrasi yang meliputi pembuatan, pengiriman, penyimpanan keterangan-keterangan tertulis mengenai kerjasama. Masalah yang dihadapi: pembuatan surat, reproduksi, arsip, ekspedisi surat, tata ruang kantor dan pelayanan tamu (Administrasi Kantor).
  • 67. 8. HUBUNGAN MASYARAKAT Hubungan rnasyarakat sebagai usaha-usaha organisasi untuk memelihara hubungan dengan masyarakat sekitarnya agar kerjasama dalam organisasi memperoleh dukungan masyarakat. Masalah yang dihadapi: analisis pendapat umum, teknik propaganda, akibat-akibat penyiaran warta, desas-desus, alat-alat hubungan masyarakat, umpan balik dan lainnya. CATATAN: The Liang Gie membagi/merinci Ilmu Administrasi rnenjadi 8 unsur : Ilmu Organisasi, Ilmu Management, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Kepegawaian, Ilmu Administrasi keuangan, Ilmu Perbekalan, Ilmu Administrasi Perkantoran dan Ilmu Hubungan Masyarakat.
  • 68. G. Peran Ilmu Administrasi 1. Kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang akan datang, peranan administrasi akan makin penting melalui cara kehidupan di segala bidang menuntut segala sesuatu harus berdasarkan organisasi. 2. Cara kehidupan berorganisasi ini berkaitan dengan cara kehidupan modern dan cara berpikir serta bekerja dengan rasional. 3. Cara bekerja dan berfikir rasional ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 4. Berfikir dan bekerja secara rasional, ilmiah dan teknologi modern di dalam cara berkehidupan berorganisasi modern memerlukan administrasi.
  • 69. H. Kedudukan Ilmu Administrasi Ilmu administrasi merupakan bagian daripada ilmu sosial, sebagaimana halnya Ilmu Hukum, Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi dan Sosiologi. Padanannya terdiri dari: 1. Ilmu Administrasi mengandung banyak sifat-sifat daripada Ilmu Sosial di dalam metode studinya. 2. Obyek bahasan Ilmu Administrasi berasal dari Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik dan Sosiologi bahkan sekarang dengan Psikologi. 3. Ilmu Administrasi adalah salah satu cabang Sosial yang paling muda, lahir pada abad 19 dengan karya Henry Fayol (1841 - 1925), seorang sarjana Perancis yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yang manapun dan dimanapun. 4. Henry Fayol membawakan pengertian administrasi yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Continental) di kalangan bangsa Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Belgia, Belanda dan lainnya. Sedangkan di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat tidak menyebut administrasi mulanya, tetapi mereka menyebut management.
  • 70. I. Perkembangan Sejarah Administrasi Publik Pertama, perkembangan konsep administrasi negara tampaknya mulai dirasakan pada akhir 1960 dan awal tahun 1970-an. Pelopornya Dwight Waldo menggegerkan masyarakat sarjana administrasi dengan pernyataannya bahwa administrasi negara hidup di jaman yang penuh kekacauan (time of turbulance). Gejolak tersebut dirasakan tatkala diadakan suatu konfrensi oleh Corp Administrasi Negara yang disponsori oleh American Academy of Political and Social Science tahun 1967. Aneka kritik dalam konfrensi tersebut dikutip oleh Thoha (2008), antara lain: 1. Konfrensi berusaha menghindari isu-isu utama saat itu: kemiskinan desa, kemelaratan, perang vietnam dan pertanggungjawaban para pejabat pemerintah. 2. Konfrensi mengalami kegagalan untuk lebih berani menciptakan konsep/teori baru. 3. Konfrensi dikuasai oleh ide-ide, konsep-konsep atau teori-teori yang berkembang sebelum 1960-an. 4. Tidak adanya minat yang memadai untuk menangani masalah sosial dan perubahan-perubahan organisasi.
  • 71. 5. Terlalu banyak mempercayai pada asumsi-asumsi teori yang menekankan pada keahlian dan kemampuan organisasi dan sedikit mempersoalkan birokrasi. 6. Sedikit minat untuk memikirkan masalah-masalah batas pertumbuhan dan kemerataan organisasi. 7. Sedikit pemikiran mengenai tuntutan-tuntutan dan keinginan rakyat. 8. Adanya pandangan yang terlampau optimis terhadap sesuatu yang harus dilakukan pemerintah. Kedua, kehendak untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsepsi lama dengan mengembangkan konsep baru dari Ilmu Administrasi Negara tidak bisa lagi dibendung. Hal ini diperkuat lagi dengan kekisruhan konfrensi ASPA (American Society of Public Administration) di Philadelphia tahun 1970. Di sini muncul kelompok inconvention yang mendominasi konfrensi yang memunculkan komposisi pimpinan ASPA yang baru dengan program yang menarik. Konsepsi baru ilmu administrasi negara itu, ingin mencoba membuat koreksi dari konsepsi lama dengan menitik beratkan pandangan pada apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.
  • 72. J. Perkembangan di Indonesia  Di Indonesia pada saat bersamaan dengan di Amerika Serikat, berkembang konsep administrasi negara yang cocok dengan kebutuhan saat itu yang dikenal dengan Administrasi Pembangunan.  Tokohnya Sondang P. Siagian sebagai pelopor, mengenalkan lewat ceramahnya tentang administrasi pembangunan.  Usaha Siagian, kemudian diperkuat dengan terbitnya buku Bintoro Tjokroamidjojo, sebagai Deputy Ketua Bappenas waktu itu pada instansi yang otoritatif di bidang perencanaan pembangunan.  Mulai saat itulah perhatian para sarjana administrasi negara tertuju pada administrasi pembangunan yang menjadi cikal bakal administrasi negara yang sekarang dikenal dengan administrasi publik.
  • 73.  Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep baru, karena konsep administrasi publik telah ada sejak lama hanya para ahli mengganti istilah administasi publik menjadi administrasi negara.  Chadler dan Plano (1988) menyatakan bahwa “administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.  Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan mendasar terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Dimock dan Dimock (1960) mengatakan “administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya”.
  • 74. K. Paradigma Administrasi Publik Administrasi negara telah berkembang sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigma yang saling tumpang tindih. Tiap fase dari paradigma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus dan focusnya. Locus menunjukkan keberadaan bidang ini secara institusioanl atau tempat dari bidang tersebut. Adapun fokus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi tersebut. Peradigma dalam administrasi menurut Golembiewski dalam Thoha (2010) “hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah locus dan fokus tersebut”. Ke lima paradigma administrasi tersebut dikemukakan oleh Nicholas Henry (1988) sebagai berikut: 1. Paradigma pertama. Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937) lokusnya tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, tetapi fokusnya pada “prinsip-prinsip administrasi” dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Dalam hal ini prinsip administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja, walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya.
  • 75. 2. Paradigma kedua. Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926), Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Sedangkan masalah-masalah politik serta kebijakan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa itu, dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dalam fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, di dalam bukunya “Politics and Administration” yang menyatakan: ada dua fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain, yaitu “Politik dan Administasi”. Menurut Goodnow dan pengikutnya: “Administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintah”.
  • 76. 3. Paradigma ketiga. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950- 1970), fase ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Konsekwensi dari usaha ini, yaitu keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahlian yang esensial. Dwight Waldo (1962) memprotes perlakuan ilmu politik terhadap ilmu administrasi yang mengatakan administrasi bukan lagi dianggap sebagai ilmu politik, berdasarkan laporan Rapat Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA (American Political Science Assosiation), dengan menulis bahwa para sarjana ilmu politik tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan administrasi negara, pernyataan tersebut merupakan sikap tidak peduli dan memusuhi. Sikap tersebut dianggap oleh para sarjana administrasi negara sebagai rasa tidak senang dan dianggap sebagai warga kelas dua.
  • 77. 4. Paradigma keempat. Administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembanagn ini sejalan dengan ketidaksenangan para sarjana administrasi negara terhadap pernyataan para sarjana ilmu politik bahwa ilmu administrasi negara dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu poliik. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan lokus, tetapi tidak pada fokusnya. Usaha pengembangan, dipelopori dari pengaruh adanya fakultas administrasi perusahaan (school of business administration) yang mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. 5. Paradigma kelima. Adminitrasi negara sebagai ilmu administrasi negara, terjadi pada tahun 1970-an. Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara dan telah merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (policy science) dan ekonomi politik. Selanjutnya dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan kajian tersendiri, termasuk adanya beberapa departemen, Fakultas dan akademi baru administrasi negara dan public affairs bermunculan.
  • 78. L. Reinventing Government Reinventing Government ini diinspirasikan Presiden Ronald Reagen, akibat dari buruknya pelaksanaan pemerintahan yang tidak memecahkan masalah, tetapi sebaliknya sering menciptakan masalah. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1995) ada sepuluh prinsip yang menjadi komponen paradigma baru administrasi publik atau birokrasi pemerintah dengan semangat kewirausahaan: 1. Steering rather than rowing. Pemerintah berperan sebagai katalisator yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan, tetapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat. 2. Empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver service. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan sepenuhnya. 3. Promote and encourage competition, rather than monopolies. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, termasuk dengan pihak swasta.
  • 79. 4. Be driven by missions rather than rules. Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian yang menjadi misinya daripada menekankan pada peraturan-peraturan. 5. Result oriented by funding outcomes rather than outputs. Pemerintah hendaknya berorientasi pada kinerja yang baik daripada berorientasi pada hasil. 6. Meets the needs of the customer rather those of the bureaucracy. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan birokrat semata. 7. Concentrate on earning money rather than just spending it. Pemerintah harus memiliki aparat yang tahu cara bekerja yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, di samping pandai menghemat biaya.
  • 80. 8. Invest in preventing problems rather than curing crises. Pemerintah harus antisipatif dalam menghadapi krisis sebelum terjadi krisis tersebut. 9. Decentralize authority rather than build hierachy. Diperlukan desentralisasi pemerintah dari orientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. 10.Solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs. Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar yang didasarkan pada kebutuhan atau permintaan dan bukan sebaliknya.
  • 81. M. Dikotomi Politik dan Administrasi  Pandangan yang bersifat akademis tentang adanya dikotomi politik dan administrasi, terutama dalam pandangan Nicholas Henry (1988) pada paradigma dua dan tiga merupakan pandangan klasik, karena terjadi pada tahun 1906-1926 dan 1950-1970. Paradigma tentang dikotomi antara politik dan administrasi pada fase ini diarahkan pada adanya keterbatasan ruang lingkup kerja para administrator publik pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Paradigma ketiga, menjadikan administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik, tujuannya hanya untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Namun Dwight Waldo (1962) memprotesnya, karena tidak ingin ilmu administrasi menjadi bagian dari ilmu politik.  Dalam tataran praktis dan perkembangan saat ini, ilmu administrasi negara telah berkembang luas, bahkan kedudukan dan statusnya didukung oleh berbagai ilmu, bahkan mengadopsi kepada ilmu-ilmu lain dalam prakteknya termasuk sosiologi, psikologi, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya, sehingga kajiannya sangat multi varian.
  • 82.  Langkah ilmu administrasi publik telah cukup jauh dengan munculnya New Public Service (NPS) dengan tokoh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) yang sepakat untuk meninggalkan prinsip administrasi Klasik dan Reinventing Government atau New Public Management dan beralih ke prinsip New Public Service.  Pada bagian tertentu pandapat Denhardt menyatakan NPS lebih diarahkan pada democracy, pride and citizen daripada market, competition and customers, seperti sektor privat. Lebih lanjut dinyatakan: “Public servants do not deliver customers service they deliver democracy”. Di sini nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar pada lapangan administrasi publik. Pokok-pokok dari Denhardt (2003) tersebut, antara lain meliputi: 1. Service Citizen, Not Customers. Kepentingan publik merupakan hasil dari sebuah dialog tentang pembagian nilai daripada kumpulan kepentingan individu. Dalam hal ini aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan (customer), tetapi lebih fokus pada membangun kepercayaan dan kolaborasi diantara warga (citizen).
  • 83. 2. Seek the Public Interset. Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah kebersamaan, membagi gagasan untuk kepentingan publik, sehingga ada pembagian kepentingan dan tanggungjawab. 3. Value Citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih diutamakan sebagai komitmen aparatur pelayanan publik dengan warga negara untuk membuat kontribusi yang berarti, bukan memajukan swasta untuk keuntungan publik. 4. Think Startegically, Act Democracally. Pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa dicapai secara lebih efektif dan berhasil untuk menuju kebersamaan. 5. Recognized that Acountability Is Not Simple. Aparatur pelayan publik punya perhatian lebih baik daripada pasar dengan melihat peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat dan standar nasional dan kepentingan warga negara.
  • 84. 6. Serve Rather than steer. Pelayan publik harus bertindak adil dan membantu warga negara mempertemukan kepentingan umum untuk kepentingan mereka. 7. Value people, not Just Productivity. Organisasi publik dan kerangka kerjanya, seluruh aparatur berpartisipasi dan lebih sukses dalam melaksanakan kegiatan, menciptakan kebersamaan dan hormat pada semua orang.
  • 85. 5 Alat Ukur/Indikator Reformasi Administrasi: 1. Penekanan baru terhadap program. 2. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi. 3. Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipitif. 4. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. 5. Jujur dan terbuka serta iklas dalam menjalankan pelayanan pada masyarakat. 3 Spesifikasi Reformasi Administrasi: 1. Meningkatkan keteraturan. 2. Meningkatkan dan menyempurnakan metoda. 3. Meningkatkan performance (kinerja).
  • 86. Tujuan Terbuka Reformasi Administrasi: 1. Efisiensi 2. Ekonomis 3. Efektivitas 4. Peningkatan Pelayanan 5. Struktur organisasi ramping dan prosedur sederhana. 3 TINGKATAN ADMINISTRASI SEHAT 1. Ideal Optimum = kesempurnaan administrasi 2. Practical optimum = kinerja optimal pada kondisi tertentu 3. Statisficing optimum = kinerja yang memuaskan customer
  • 87. INDIKATOR KINERJA ADMINISTRASI • KINERJA INDIVIDU = keterampilan, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keluasan pengalamannya, sikap dan perilakunya, kebajikannya, kreativitasnya, moralitasnya, dll. • KINERJA KELOMPOK = kerjasamanya, keutuhannya, disiplin, loyalitas, dll. • KINERJA INSTITUSI/LEMBAGA/ORGANISASI = fleksibilitasnya, adaptabilitasnya, kemampuan pemecahan konflik antar institusi, dll.
  • 88. DIMENSI REFORMASI ADMINISTRASI STRUKTURAL (KELEMBAGAAN) KULTURAL (SDM) Agar efektif Perilaku individu Meningkatkan KINERJA Institusi Membangun Sistem Kerja Efektif Agar ekonomis Perilaku kelompok Pelayanan cepat Perilaku institusi ADMINISTRASI = ORGANISASI + MANAJEMEN (Konsep Statis) (Konsep Dinamis) KELEMBAGAAN & SDM ibarat dua sisi sekeping mata uang DALAM KONTEKS KEHIDUPAN ORGANISASI
  • 89. Hubungan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan organisasi administrasi manajemen kepemimpinan penggerakan komunikasi hubungan antar manusia
  • 90. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 97 Isu administrasi Publik • Isu administrasi Publik yang muncul sejak lahirnya peradaban manusia dicoba untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya oleh para pakar/ahli Administrasi Publik. Munculnya berbagai teori atau pendekatan mencoba untuk menawarkan solusi dari isu atau permasalahan yang ada. Berdasarkan teori dan pendekatan tersebut para pakar terjun langsung untuk ambil bagian dalam bentuk penelitian/riset terhadap kondisi yang ada di lapangan. Dan hasil riset itu diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini, isu-isu administrasi publik yahg terjadi, baik isu-isu yang lama maupun isu-isu baru selalu muncul karena tuntutan publik untuk mendapat pelayanan yang lebih baik dari Administrasi Publik.
  • 91. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 98 • Memang di akui tidak ada alat yang paling efektif dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut. Dengan adanya bebagai pendekatan untuk memahami suatu persoalan publik dan mengatasinya dengan berbagai macam disiplin/multidisiplin yang di adopsi Administrasi Publik, diharapkan kontribusi nyata Administrasi Publik untuk ikut memberi solusi terhadap masalah-masalah publik terkini. Meski diakui bahwa persoalan yang terjadi ada kecenderungan merupakan interrelated cluster of problems dan bukan persoalan tunggal, yang tentunya perlu kajian yang mendalam dan comprehensive sifatnya.
  • 92. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 99 • Berdasar berbagai kajian, tulisan, penelitian, artikel, dan pendapat dari berbagai pakar Administrasi Publik, dapat ditelusuri betapa banyak isu-isu Administrasi Publik yang masih menunggu untuk di klarifikasi, diteliti, dianalisis, dikaji secara ilmiah, dan dicarikan solusi pemecahannya secara berkesinambungan dan multidisiplin. Tulisan berikut, mencoba untuk mengeksplorasi sejumlah isu-isu yang bisa diangkat dalam konteks Administrasi Publik seiring dengan tuntutan masyarakat dan paradigma Administrasi Publik.
  • 94. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 101 Konteks Disiplin Adm. Publik • Study of Administration (1887) Woodrow Wilson : (efisiensi, efektifitas vs kepentingan publik, kelompok kepentingan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas) • Toward a new Public Administration (1971) H Gerorge Frederickson : (efisiensi, produktifitas, efektifitas vs keadlian, responsivutas, perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan) • Toward a Feminist Perspektive in Public Administration Theory (1990) Camilla Stivers : (peran perempuan dan peran laki-laki dalam kehidupan publik, dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam membuat keputusan)
  • 96. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 103 Konteks Politik Administrasi Publik Administrative Decentralization & Political Power (1969) Herbert Kufman : • Desentralisasi dan distribusi kekuasan di tingkat daerah • Desentralisasi dan distribusi korupsi • Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Desentralisasi, distribusi sumbrdaya dan dis-integrasi
  • 98. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 105 Konteks Birokrasi • Street Level Bureaucracy : the critical role of street level Bureaucrats (1980) : (peran street level birokrasi dalam diskresi pengambilan keputusan; diskresi vs responsibilitas, efektifitas, efisiensi, keadilan) • Breaking through bureaucracy (1992) Michael barzealy & Babak J Armajani : (kepentingan publik berdasar perspektif pemerintah vs kepentingan masyarakat; kualitas pelayana publik)
  • 100. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 107 Teori organisasi • Scientific Management (1912) FW Taylor (tenaga informal dalam proses akumulasi modal dan dukungan bagi domonasi pembuat keputusan/ecision maker.) • The Cooperative Mechanism (1949) Philip Zelsnick (partisipasi-kooptasi; kepemimpinan-kooptasi) • Informal Organization and Their Relation to Formal Organization (1938) Chester I Barnard (teamwork- kualitas pelayanan; kinerja organisasi; klik-efisiensi/klik inefisiensi) • Struktur, Desain dan Budaya Organisasi (struktur, efisiensi, manajemen dan resolusi konflik)
  • 102. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 109 Sumber Daya Manusia • Representative Bereaucracy (1974) Samuel Kristov : (demographic representation-isu pemimpin putra daerah; substancial representation-isu kinerja pemimpin putra daerah) • Democracy and the Public Service : the Collective Srvice (1982) Fedeick C Mosher : (perbedaan pelayanan publik & swasta; peranan swasta sbg mitra pemerintah dalam mendukung kebijakan pemerintah)
  • 104. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 111 Manajemen Publik • Productivity & Quality Management (1952) Marc Holzer (kualitas pelayanan sektor publik) • Exploring the limit of Privatization (1987) Ronald C Moe (dampak provatisasi, informasi bagi decision making untuk privatisasi) • Public and private management (1980) Graham T Allison (perbedaan pelayana sektor publik dan swasta)
  • 106. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 113 Kebijakan Publik & Analisis Kebijakan Publik • Formulasi kebijakan • Implementasi dan outcomes kebijakan/program • Evaluasi program
  • 108. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id 115 Etika Pelayanan Publik • Responsibilitas • Responsiveness vs responsibilitas • Dilema dalam akuntabilitas (dilema dlm mengakomodasi nilai-nilai yang berkonflik) • Isu korupsi, nepotisme, maladministrasi, birokratism. • Lack of Participation, cooptation, devide and rule, personal rule, inconsistency, wide discretion – bad governance • Responsibility, responsiveness, accountability, participation, rule of law, human rights, justice – good governance
  • 109. L o g o PEMBAGIAN ILMU ADMINISTRASI
  • 110. L o g o www.themegallery.com Company Logo PEMBAGIAN ILMU ADMINISTRASI Beberapa Pendapat Tentang Pembagian Ilmu Administrasi 1 Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2
  • 111. L o g o www.themegallery.com Company Logo Adapun pembagian administrasi dapat dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut: Y. Wayong dalam bukunya “Fungsi Administrasi Negara” membagi ilmu Administrasi dalam ruang lingkup, yaitu: 1. Ilmu Administrasi Negara Ilmu Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Ilmu Administrasi Niaga, adalah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut ditangan konsumen. 2. Ilmu Administrasi Niaga
  • 112. L o g o www.themegallery.com Company Logo Adapun pembagian administrasi dapat dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut: Drs.Soekarno.K dalam bukunya “Dasar-Dasar Management” mengemukakan penggolongan administrasi dengan memandang dari segi obyek administrasi, sehingga beliau membagi Administrasi menjadi 3 golongan besar yaitu: 1. Administrasi yang berobyek kenegaraan (Public Administration) dapat dibagi : a. Administrasi Pemerintahan (Adm.Sipil & Militer) b. Administrasi Perusahaan (Negara). 2. Administrasi yang berobyek Swasta / Niaga (Business Administratio) dapat dibagi menjadi: a. Administrasi Perusahaan b. Administrasi bukan perusahaan / Non Niaga 3. Administrasi yang berobyek Internasional (International Administration). Termasuk di dalamnya seluruh aktifitas yang bergerak di bidang internasional seperti UNESCO, UNICEF, IMF, ILO, dan sebagainya yang dilakukan PBB, juga Asia Games.
  • 113. L o g o www.themegallery.com Company Logo dalam bukunya “Filsafah Administrasi” membagi ilmu administrasi dalam dua bagian besar: Administrasi Negara: 1. Management. 2. Administrasi Kepegawaian 3. Administrasi Keuangan. 4. Office Management. 5. Leadership. 6. Filsafat Administrasi, dsb. SP. Siagian Administrasi Privat/Niaga: 1. Management. 2. Management Produksi. 3. Industrial Relation. 4. Business Education. 5. Traffic Management, dsb.
  • 114. L o g o www.themegallery.com Company Logo Beliau merinci Ilmu Administrasi dari dua sudut yaitu: Berdasarkan unsur-unsur administrasi: 1. Ilmu Administrasi. 2. Ilmu Management. 3. Ilmu Komunikasi. 4. Ilmu Adm.epegawaian. 5. Ilmu Adm. Keuangan. 6. Ilmu Adm.Perbankan. 7. Ilmu Tata Usaha. 8. Ilmu Hubungan Masyarakat. The Liang Gie Administrasi menurut lingkungan, suasana dan tujuan. 1.Ilmu Adm. Negara (Adm. Kepolisian, militer, pengadilan, dsb) 2. Ilmu adm. perusahaan (Adm. Penjualan, Periklanan. Kepasaran, dsb) 3. Ilmu Adm. sosial
  • 115. L o g o www.themegallery.com Company Logo Lebih lanjut SP. Siagian melihat perkembangan administrasi yang sangat dinamis dan semakin pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga pemerintah pun turut berkecimpung dalam kegiatan keniagaan. Hal ini terbukti dengan adanya “Public Coorporation” yang meskipun dikuasai oleh negara, kegiatan-kegiatannya, motif bekerja dan struktur organisasinya keseluruhannya bersifat keniagaan. Sehingga timbul kegiatan yang bersifat “Public Business Administration”, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Public Administration Privato (Business Administration) Public Business Administration
  • 116. L o g o www.themegallery.com Company Logo Prayudi Atmosudirdjo Title 2.Ilmu Administrasi Privat, yang meliputi: a. Ilmu Adm. Niaga (Business Administration). b. Ilmu Adm. Privat Non Niaga. Lebih lanjut beliau membagi Ilmu Administrasi – dalam 7 cabang, yaitu: a. Ilmu Adm. Umum atau Ilmu Top Management. b. Ilmu Organisasi. c. Ilmu Management. d. Ilmu Tata Usaha. e. Ilmu Sejarah Administrasi. f. Ilmu Ensiklopedi Administrasi. g. Ilmu Filasafat Administrasi. 1. Ilmu Administrasi Publik meliputi : a. Ilmu Administrasi (Public) International. b. Ilmu Adm. (Public) Nasional, ini dibagi: Ilmu Administrasi negara umum. 1. Ilmu Administrasi Daerah (Otonom). 2. Ilmu Administrasi Negara Khusus. Add Your Text
  • 117. L o g o www.themegallery.com Company Logo Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada (BPA UGM) membagi Ilmu Administrasi dalam 9 bagian yaitu: Administrasi A E B D G Ilmu Administrasi Tata Usaha Pengantar Ilmu Administrasi (dan Efisiensi Kerja). Ilmu Organisasi Ilmu Administrasi Keuangan Ilmu Komunikasi Administrasi H Ilmu Hubungan Masyarakat F Ilmu Administrasi Perbekalan C Ilmu Manajemen I Ilmu Administrasi Kepegawaian
  • 118. L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 1. Faktor Tujuan  Administrasi Negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat dalam wilayah negara.  Administrasi Niaga bertujuan untuk mengusahakan keabdian kelangsungan hidup organisasi yang dimungkinkan oleh adanya ekumulasi modal. 2. Faktor Motif  Administrasi Negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian service yang efisien, ekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayani.  Administrasi Niaga dalam operasi bermotifkan keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam.
  • 119. L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 3. Sifat Pelayanan  Administrasi Negara berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama.  Administrasi Niaga dalam memberikan pelayanan sering membedakan sifat service yang diberikan karena motif untuk mencari keuntungan itu. 4. Wilayah Yurisdiksi.  Administrasi Negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan wilayah kekuasaan negara.  Administrasi Niaga tidak mempunyai wilayah kekuasaan tetapi yang ada hanya wilayah operasional yang luasnya dapat sama atau lebih kecil atau lebih luas dari wilayah kekuasaan negara.
  • 120. L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 5. Kekuasaan  Administrasi Negara memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan.  Administrasi Niaga mempunyai kekuasaan tergantung pada besarnya  modal yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan hasi hasil kemajuan di bidang teknologi. 6. Wilayah Yurisdiksi.  Administrasi Negara dan seluruh aparat dan personalianya sebagai abdi dari rakyat berorientasi politik netral, artinya ia tidak memihak, akan tetapi berdiri di atas semua golongan, aliran dan lapisan yang berada di dalam masyarakat.  Administrasi Niaga, menjalankan politik pilihannya secara memihak
  • 121. L o g o www.themegallery.com Company Logo Perbedaan Pokok Antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga 2 7. Cara Bekerja  Administrasi Negara lebih lamban dibandingkan dengan Administrasi Niaga, kelambanan ini adalah akibat dari approach legalitas yang dipergunakan administrasi negara yang sifatnya lebih menonjol dari administrasi niaga.  Administrasi Niaga kegiatan- kegiatannya lebih sering didasarkan kepada approach programmatic dari pada legalitas sebagai akibat dari pada kompetisi ini, maka sifat inovasi merupakan cara terpenting untuk memenangkan persaingan, baik yang bersifat domestik (dalam negeri, regional, maupun Internasional).
  • 122. L o g o DAFTAR PUSTAKA A.H. Maslow.,., A Theory Of Human Motivation, Psychological Review, 1943. A R. Mustopadidjaya., (ed)., Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, LANRI, Jakarta , 2003 Adler,Mortimer,. The Condition of Philosophy, New York, Atheneum, 1965. A.G. Pringgodigdo, (Redaksi) dan Hasan Shadil., MA (Penyelesaian), Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1977, hal 1094. Alexis De Tooguevilla, Democracy in Amerika, 1934. Atmosudiro, Prajudi. 1980. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Ghalia Indonesia: Jakarta. Aldefer. C.P, An Enperical Test of a New Theory, Organisational Behavior and Human Performance, Appleby, H.., Policy And Administration, University of Alabama Press, 1949 Arthur Baker, Joel ., Paradigms, The Business of Discovering the Future, Harper Business, New York, 1992. Ali,Faried,. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia, Jakarta, : Rajawali Press, 1999. ______,. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, Jakarta, : Rajawali Press, 2000. ______,. Filsafat Administrasi, Jakarta,:PT RajaGrafindo, 2003. Ali,Faried,. Teori Administrasi, Makassar, : Bifaria, 2004. Ali,Fari.ed, : Kebijakan Publik, Suatu Analisa Metametodalogi,Makassar, Bifaria, 2005. ______ Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefini, PT Raja Grafindi Persada Jakrata ______., Redefinisi Administrasi Dalam Lintasan Pemikiran Filsafat, Analisis Alternatif Pencegahan Korupsi dan Malpraktek Administrasi Serta Terapi Penyakit Birokrasi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negar di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, 2005 www.themegallery.com Company Logo
  • 123. L o g o Amien,Mappadjantji,A,. Kemandirian Lokal Perspektif Sains Baru terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan, Makassar, : Lembaga Penerbitan Unhas, 2003. Asshidiqhi, Jimmy i, Naskah Pidato ilmiah atau Orasi pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STIAMI di Jakarta, 2008 Basy aib, Hamid, Richard Holloway, Nono Anwar Makarim (ed),. Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1 Dari Puncak sampai Dasar, Jakarta,: Perpustakaan Nasional RI, 2002. Bautista, Victoria A et.el,. Introduction to Public Administration, Querazon City, Fhillippines, : University of the Phillippines Press, 1993. Beuchner, John C “Public Administration” Palisades Publisher, 1982, Bentham J “The Principle of Morals and Legislation, Riverside, NJ : Hafner Press, 1984 (Originally Published, 1789) Caiden, Gerald E., , Administrative Reform Come’s of Age, Walter de Gruyter Berlin. NY, 1991 Caiden, Gerald,E and Heinrich Siedentopf,. Strategies for Administrative Reform, Lexington, Massachussets, Toronta,: Lexington Books D.C. Health and Company, 1982. Cooper, Phillip J et. el ,. Public Administration for the Twenty –First Century, Fort Worth Philadelphia San Diego New York Orlando Austin San Antonio Toronto Montreal London Sydney Tokyo, : Harcourt Brace College Publishers, 1998. Dewey, John dalam Titus et. el, Living Issues In Philosophy, terjemahan Prof. Dr.H.M.Rasjidi, Jakarta, : Bulan Bintang, 1984. Dimock , Marshal E dan Gladys O.Dimock, and Koenig, Louis W. Public Administration, NY Rhinehart and Corp. 1960 Downs A “Onside Bureaucracy” Boston : Little Brown, 1967 www.themegallery.com Company Logo
  • 124. L o g o David C, McCleland The Achievment Motive ,. New York,: Appleton, 1953 Dahl, Robert A “A Preface to Democratic Theory, Chisago : University of Chisago Press, 1956 Davis, Keith., “Management Communication and the Grapevine “ Harvard Bussines Review, 1953 Duunn,William N., Public Policy Analysis: An Introduction, Prenise Hol: Inc Englewood Cliffts, 1981 Edgar F, Huse etc, Behavior in Organisations : A System Approach to Managing, Massachusetts, : Addison-Wesley Publishing Company, 1973. Fayol, Henri., Industrial and General Administration, Dunod, 1925 Ferlie, Ewan et. el,. The New Public Management In Action, Oxford, : Oxford University Press, 1996; Fayol, Henry., Industrial and General Administrasion, Dunod, 1925 Frederickson, N.George,. The Sprit of Public Administration, San Fransisco, : Jossey-Bass Publishers, 1997. Frederickson, N.George and Kevin B Smith, The Public Administration Theory Primer, New York, : Westview, A Member of the Persduas Books Company, 2002. Flathman, R.E., ” The Public Interst An Essay Concerning the Normative Discource of Politics New York : Wiley, 1966 Frederick, Hesberg et el, The Motivation To Work, New York, John Wiley & Sons, 1959. George Frederickson. 1997. The Spirit of Public Administration. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco. Gerald Caiden. 1982. Public Administration. Palisades Publisher. California. Goodnow, Frank J,. Politic and Administration, New York, : The Mac Millan Co, 1900. Hasibuan, S.P. Malayu, Organisasi dan Motivasi, Bandung, Bumi Aksara, 1999. Henry, Nicholas,. Public Administration and Public Affairs, New York,: Orentice, 1980. James, William,. Pragmatism, New York, : Longmans, Green, 1907 ___________. Essay in Radical Empirism, New York, ongmans, Green, 1922. James D, Money dan Ferley A.C,. The Principle Of Organisational, Harper and Brother,Co. N.Y., 1942 Jorgensen, Jorgen,. The Development of Logical Empiricism, Chisago, : University of Chisago Press, 1951. www.themegallery.com Company Logo
  • 125. L o g o Kraft, Victor, The Vienna Circle. The Origin of Neo-Positivism, terjemahan Arthur, New York, : Philosophical Library, 1953. Jay M. Shafrittz dan Albert C.Hyde.1997. Classic of Public Administration. Harcourt Brace College Publishers. Florida. Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, Chisago, III : University of Chisago Press, 1962. Ketil, Donald F., The Global Public Management Revolution, A Report On The Transformation of Governance, Brooking Institution Press, Washington DC, 2000 Krislov “Representative Bureaucracy, Engglewood Cliffs, NJ. : Prentice Hall, 1974 Lerner, Daniel dan Harols D, Lasswell., The Policy Science, Stanford University Press, 1951 Long, N.E “Bureacuracy and Constitutionalism” American Political Science Reviw, 1952, Merriam, Charles E yang dikutip oleh Marshal E.Dimock dan Gladys O.Dimock, and Koenig, Louis W. Public Administration, NY Rhinehart and Corp. 1960 McGregor, Douglas ., The Personal Management, ed C.McGregor and W.Bennis, New York McGraw Hill 1967 Money,James D,. Principle of Organisation, New York, 1942. Meier, K.J “Regulation “ Politics, Bureaucrayc and Economic, New York : St Martin’s Press, 1985 Mustopadidjaya,A.R., Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan, Jakarta, 1986 Mustopadidjaya AR., Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, LAN , Duta Pertiwi Foundation, 2003 Mustopadidjaya AR, Dimensi-Dimensi Pokok Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, LAN RI, Jakarta. Ningro, Felix A dan Lioyd C. Nigro “Modern Public Administration, Fitfth edition Harper and Row Publisihing, 1980 Nagel, Ernest,. The Structure of Science, New York, : Harcourt, Brace and World, 1961. Ostrom, Vincent,. The Intellectual Crisis in American Public Administration, Revised edition, Alabama, : The University ofAlabama Press, 1974. Osborne D dan Ted Gaebler, Reinventing Government, How the enterpreneurical Spirit is Transforming The Public Sector, London, 1992 www.themegallery.com Company Logo
  • 126. L o g o Perry, James L “Public management and administration, Indiana University. Parsons, Talcott “The Structure of Social Action, New York : Mc Graw – Hill, 1937 Redford, Emmete S,. Ideal and Practice in Public Administration, Alabama, : University of Alabama Press, 1975. Reynolds, Paul Davidson, A Primer in Theory Construktion, New York,: Macmillan Publishing Company, 1971. Ritser George -Douglas J.Goodman., Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004 Rourke, F.E..., Bureaucrasy, Politic And Public Policy, Boston Litle Brown, 1965 Rocher, Guy / Talcott Parsons and Amen can Sociology, New York : Barnes and Noble, 1975 Rawls.,John, The Theory Of Justice, The Booknopt Press of Harvard University Press, 1971 Russell, Bertrand,. Human Knowledge : Its Scope and Limits, New York, : Simon and Schuster, 1948. Simon, Herbert A Administrative Behavior, Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Orgnisasi Administrasi, Terjemahan Diajung, Bina Aksara, Jakarta, 1982. Salusu, J., Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit., Grasindo, 2003 Siagian, SP., Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta _________1980. Filsafat Administrasi. Gunung Agung Jakarta: Jakarta. Silalahi, Ulbert. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi). Sinar Baru Algensindo: Bandung. Schubert, G.A., ” The Public Interset : A Critique of the Theory of the Political Concept : New York : Free Press, 1960. Smith,John E,. The Spirit of American Philosophy, New York, Oxford Press, 1963. Stein, Harold ., Public Administration and Policy Development, A Case Book, Harcert, Brace and Comp.1912. Titus, Harold H dkk., Persoalan-Persoalan Filsafat, Alihbahasa oleh PRg. Dr. H. M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, Indonesia, 1984. www.themegallery.com Company Logo
  • 127. L o g o Taylor, Frederick Winslow., The Principles of Scientific Management, New York, : Harper & Brothers Publishers, 1919. Terry, George R,. Principles of Management, Illiois, : Richard Dirwin.Inc, Homewood, 1954. The Liang Gie. 1978. Unsur-unsur Administrasi: Suatu kumpulan Karangan. Karya Kencana: Yogyakarta. Truman, David B “The Government Process, New York : Knopf, 1957 Tillich, Paul,. Existentialist Aspect of Modertn Man, dalam buku Christianity and the Existensialists, Carl Michaelson (ed), New York, 1956. Tjokroamidjoyo, Bintoro., Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, I dan II, Haji Mas Agung, Jakarta,1992 Waldo, Dwigh,. The Study of Public Administration, New York, : Copyrigh, by Doubleday & Company, Inc Published by Dobleday & Company, Inc, 1955. Wajong, J., Fungsi Administrasi Negara, Jambatan, Jakarta, 1964. Willougby W.F., Principle Of Public Administration, M.D. The John Hopkins University Press, 1939 Wilson, Woodrow, The Study of Administration, reproduced in PeterWoll (ed) "Public Administration", New York, Harper and Row, 1966. White, Leonard D., Trend in Public Administration, Ny. Mc. Graw Hill, 1933; www.themegallery.com Company Logo
  • 128. L o g o DAFTAR PUSTAKA Disertasi Ali Faried., Polarisasi Kebijakan Dalam Pengembangan Otonomi Daerah, Suatu Analisis Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Selang Waktu Tahun 1974 – Tahun 1998),Disertasi, PPS-UNHAS, 2000. Syukur Abdullah, Studi Implementasi Pembangunan Di Sulsel, Disertasi.Unhas, Makassar Atikurahman, Perencanaan Partisifatif, Intisari Disertasi, PPS Unhas. Makalah Mustopadidjaja A. R “ Analisa kebijaksanaan : latar belakang, metodologi, Tekhnik, dan aplikasinya dalam pembangunan (Makalah), 1987 Ali, Faried,Mengagas Format Interkoneksitas dan Partisipasi dalam Mewujudkan Good Governanc, Makalah yang Disampaikan pada rapat kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, 29 November 2003 Media lain Bintoro Tjokroamidjojo., Studi Pembangunan, Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan Perkembangan dan Penerapan, Naskah, Kuliah PPS Universitas Pajajaran, 1987 Hasan Monoarfa, Percikan-Percikan Filsafat Dalam Berbagai Dimensi, Hand Out Materi Kuliah, pada FEIS-UNM, Makassar, 2002, Harian Fajar, Terbitan tanggal 11 Juli 2009, terbitan Makassar Barnad, Chester ., The Function The Executive, Translate. Simmel. George, Teori Sosiolongi, Terjemahan. www.themegallery.com Company Logo
  • 129. L o g o C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n . www.themegallery.com