1. Beberapa isu administrasi yang diangkat meliputi etika kebijakan, reformasi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, kualitas kebijakan, dan kepalsuan kebijakan. 2. Paradigma berperan dalam melihat dan menyelesaikan isu-isu administrasi dengan berbagai pendekatan.

1. KONSEP PARADIGMA
DAN
ISU ADMINISTRASI
KELOMPOK 2
YUSRON AROFAH
KADEK HERY PUTRA ASTAWAN
ADRIANUS THEO LIMA LEREK
FAZRI RAMADHAN PRASOJO
LIDYA EUANJELIA WAMBRAUW

2. PENGERTIAN PARADIGMA
Paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari focus dan
locusnya.
Focus mempersoalkan apa kajian (what of the field) atau cara bagaimana
memecahkan sebuah masalah.
Sedangkan locus mempersoalkan dimana lokasi (where of the field) atau
medan penerapan suatu ilmu pengetahuan.

3. DEFINISI PARADIGMA MENURUT PARAAHLI
1.Menurut Fritjof Capra (1991)
• Capra dalam bukunya yang berjudul Tao of Physics menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar
yang membutuhkan bukti.
• Pendukung atas asumsi-asumsi yang disampaikannya, dalam menginterpretasikan realita sejarah ilmu
pengetahuan.
2. Menurut Thomas Kuhn (1962)
• Sementara itu, Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution mengungkapkan paradigma
adalah hasil beberapa kajian yang digabungkan menjadi satu. Dimana di dalamnya terdiri atas
seperangkat konsep, nilai, teknik yang digunakan secara bersamaan oleh suatu komunitas untuk
menentukan keabsahan suatu masalah serta solusinya.
3. Menurut Roy Bhaskar (1989)
• Paradigma merupakan seperangkat asumsi yang dianggap benar apabila melakukan suatu pengamatan
yang dapat dipahami dan dipercaya serta dapat diterima.
4. Menurut George Ritzer (1981)
• Seorang sosiolog terkenal yakni George Ritzer berpendapat bahwa paradigma merupakan pandangan
yang mendasar dari para ilmuwan.
• Atau peneliti mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai objek kajian dalam ilmu pengetahuan,
apa yang menjadi pertanyaan dan bagaimana cara menjawab pertanyaan.
• Paradigma juga dianggap sebagai konsensus para ilmuwan yang diharapkan bisa melahirkan suatu
komunitas atau sub komunitas yang berbeda dengan yang lain.

4. PENGERTIAN ASMINISTRASI
• A. Secara Etimologi
Administrasi berasal dari Bahasa latin yang terdiri AD+MINISTAREyang
berarti melayani, membantu dan memenuhi.
Dalam perubahanya => ADMINISTRATION(kata benda) =>
ADMINISTRATIVUS(kata sifat)
• B. Secara Terminologi
Administrasi adalah mengurus,mengatur,mengelola. Dari pengertian di atas
terminology secara substansial mengandung arti ‘’keteraturan’’ dan
‘’pengaturan ‘’.

5. ISU ADMINISTRASI
• Isu administrasi Publik yang muncul sejak lahirnya peradaban manusia
dicoba untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya oleh para pakar/ahli
Administrasi Publik.
• Munculnya berbagai teori atau pendekatan mencoba untuk menawarkan
solusi dari isu atau permasalahan yang ada. Berdasarkan teori dan
pendekatan tersebut para pakar terjun langsung untuk ambil bagian dalam
bentuk penelitian/riset terhadap kondisi yang ada di lapangan.
• Dan hasil riset itu diharapkan menjadi kontribusi nyata untuk menjadi
solusi bagi permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini, isu-isu administrasi
publik yahg terjadi, baik isu-isu yang lama maupun isu-isu baru selalu
muncul karena tuntutan publik untuk mendapat pelayanan yang lebih baik
dari administrasi publil.

6. BEBERAPA ISU ADMINISTRASI
• 1. ISU ETIKA KEBIJAKAN
• 2.ISU REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK
• 3.ISU PARTISIPASI DALAM KEBIKAJAN PUBLIK
• 4.ISU KEPALSUAN KEBIJAKAN
• 5.ISU KUALITAS,EFEKTIVITAS, DAN KAPASITAS KEBIJAKAN

7. ISU ETIKA KEBIJAKAN
Salah satu yang popular adalah menyangkut tahap seleksi alternative
kebijakan. Seringkali timbul konflik antar kriteria-kriteria yang digunakan
sehingga memberikan peluang untuk melakukan manipulasi kriteria
efisiensi,misalnya,seringkali tidak sejalan dengan kriteria politik atau
demokrasi.
Sering kali terjadi kesulitan teknis dalam menghimpun data atau informasi
tentang masing-masing kriteria karena keterbatasan dalam kemampuan
analis atau decision makers, dan kompleksitasnya data atau bahkan
kekurangan data yang sahih dan terpercaya untuk menunjang penilaian
alternatif-alternatif yang ada bahwa Herbert Simon pernah mengungkapkan
kesulitan atau keterbatasan ini, dan karenanya berpendapat bahwa analis
sebenarnya berusaha bukan untuk mengoptimasikan hasil dari pilihannya.
Keputusan hendaknya diserahkan kepada beberapa decision makers saja
agar dapat memperoleh keputusan yang transitive. Tetapi dengan
memberikan keleluasaan kepada beberapa decision makers akan memberi
peluang untuk berkembangnya decision makers yang otoriter dan semaunya.

8. ISU REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK
• Isu Reformasi Kebijakan Publik Dewasa ini muncul ajakan untuk
menerapkan reformasi dalam proses kebijakan publik baik menyangkut
doktrin Reinventing Government / NPM maupun New Public Service (NPS)
Ajaran Reinventing Government {Gaebler & Osborne, 1993), Seperti
pemerintah yang bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat,
mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan
hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa
wirausaha, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap
antisipatif, cenderung sentralistis, dan berorientasi pada pasar Kehadiran
prinsip-prinsip ini membawa implikasi bahwa kebijakan-kebijakan publik di
masa mendatang

9. ISU PARTISIPASI DALAM KEBIKAJAN PUBLIK
• Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan beberapa
dekade lalu Berelson (Ventris, 2001) pernah mengatakan bahwa partisipasi
adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi Untuk Indonesia
yang sudah menerima ideologi demokrasi bahkan telah mendapatkan
penghargaan demokrasi dan pengakuan dunia internasional, maka
partisipasi mau tidak mau harus diterima dan dipraktekkan dalam sistem
politik Partisipasi secara logis memberi pengaruh positif terhadap kinerja /
pencapaian hasil dan kepuasan. Artinya, semakin menggunakan suara yang
berkepentingan atau yang paling memahami persoalan, maka semakin
meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan .Partisipasi juga
diperlukan masyarakat karena mereka dapat belajar dan menjadi terdidik
bahkan mendapatkan ketrampilan (learning process / education and gain
skills).

10. ISU KUALITAS,EFEKTIVITAS, DAN
KAPASITAS KEBIJAKAN
• Dari segi proses, suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas kalau
kebijakan tersebut diproses dengan data dan informasi yang akurat,
menggunakan metode dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-tahapan
yang rasional dan melibatkan para ahli serta masyarakat yang
berkepentingan atau stakeholders Dari segi isi, suatu kebijakan dapat
dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut merupakan alternatif
atau jalan keluar terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat Dari segi konteks maka suatu kebijakan dapat
dikatakan berkualitas apabila kebijakan tersebut dirumuskan dalam
suasana yang benar-benar bebas dari rekayasa, bebas dari tekanan atau
paksaan pihak-pihak yang berpengaruh.

11. ISU KEPALSUAN KEBIJAKAN
• Isu terakhir yang kurang diperhatikan dan barangkali perlu terus
dipertimbangkan di masa mendatang adalah menghitung kerugian atau
ketidak bergunaan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Isu tentang
kepalsuan kebijakan karena perumus kebijakan memiliki motif khusus
yaitu menggantikaan kepentingan publik ke dalam kepentingan pribadi,
kelompok, atau jabatan Isu kebijakan publik yang demikian ini telah lama
berjalan di Indonesia, tanpa ada perbaikan yang berarti. Publik akan terus
menderita kerugihan, karena praktek yang sama dilakukan tidak hanya di
seluruh kabupaten, kota dan provinsi, tetapi juga oleh Kementerian serta
lembaga/badan2 pusat selama sekian dasawarsa. Bayangkan berapa besar
pemborosan yang telah dilakukan di negara ini.

12. HUBUNGAN PARADIGMA DAN ISU ADMINISTRASI

13. 1. Isu adminsitrasi yang berkembang sekarang ini
2. Hubungan paradigma dan isu administrasi