Teknopreneurship merupakan bagian penting dalam kebijakan pembangunan nasional dan ICT White Paper Kementerian Kominfo. Dokumen menjelaskan pentingnya pendidikan kewirausahaan dan teknopreneurship untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing ekonomi. Kementerian Kominfo berkomitmen meningkatkan pendidikan kewirausahaan melalui kurikulum sekolah dan pelatihan untuk mendukung pertumbuhan teknopreneur di Indonesia.

1. TECHNOPRENEURSHIP DALAM
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN ICT WHITE PAPER
KEMENTERIAN KOMINFO
ROLLY ROCHMAD PURNOMO
BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
PUSLITBANG APTIKA DAN IKP
KEMKOMINFO
Bahan Diskusi
“Ed uka s i d a n Pe m be rd a y a a n m a s y a ra ka t M nja d i Te c hno p re ne urs d i Era M a ning ful Bro a d ba nd ”
e e
Makassar 27 September 2012

2. Terminology
Techno-preneur
“an e ntre p re ne ur involved with high technology”
(http://www.merriam-webster.com/dictionary/technopreneur)
Entrepreneur (wirausaha)
“Someone who exercise initiative by o rg a niz ing a venture to take
be ne fit of an o p p o rtunity and, as the d e c is io n m a ke r, decides
what, how, and how much of a good or service will be
p ro d uc e d .”
(http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html)
Meaningful B roadband  innovative framework of bro a d ba nd
d e p lo y m e nt fo r m o biliz ing a ll s e c to rs in a country,
governmental, commercial, academic, NGOs, and media.
Measures  usable, affordable, em powering
(http://www.digitaldivide.org/our-model/meaningful-broadband-faq/meaningful-broadband-faq/)

3. Rencana Pembangunan
 Rencana Pembangunan J angka
Panjang
(RPJP) 2005-2025 - UU No. 17/2007
 Rencana Pembangunan J angka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014 – Perpres 5/2010

4. Kondisi saat ini menurut RPJPN
Banyak wilayah yang memiliki produk
unggulan dan lokasi strategis di luar
Pulau Jawa belum dikembangkan
secara optimal  belumadanya sikap
profesionalism dan kewirausahaan dari
e
pelaku pengembangan kawasan di
daerah.

5. Arah Pembangunan Jangka Panjang
 Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing (Arah ke-2) 
 Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi
dan Berdaya Saing Global (Butir B)
 Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)
diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin
berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor.
 Pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan
kom petensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan
produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan
adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil
inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang
sehat. (Butir B.23 halaman 52)

6. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-
2025
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR ”
Mandiri  sejajar dan sederajat dengan bangsa lain
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri.
Maju  SDM-nya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak
mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
Adil  tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
 Makmur  terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa
lain di dunia

7. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-
2025
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional.

8. RPJMN 2010-2014 – Perpres 5/
2010
 Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden
dengan berpedoman pada RPJPN.
 RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Indonesia di
segala bidang dengan menekankan pada upaya
peningkatan kualitas SDM termasuk
pengembangan kemampuan iptek serta
penguatan daya saing perekonomian.
 Dokumen perencanaan sebagai acuan K/L dan
Pemda
 Berisi Visi, Misi, Agenda, Sasaran, & Prioritas
Pembangunan

9. VISI PEMBANGUNAN 2010-2014
Terwujudnya Indonesia Yang :
Sejahtera  pembangunan ekonomi yang
berdasarkan keunggulan daya saing, SDA,
SDM, dan budaya melalui penguasaan
IPTEK
Dem okratis  demokratis, berbudaya,
bermartabat, kebebasan yang
bertanggungjawab, & HAM
 Berkeadilan  adil, merata, partisipatif

10. MISI PEMBANGUNAN 2010-2014
 Melanjutkan Pembangunan Menuju
Indonesia yang Sejahtera.
 Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.
 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua
Bidang.

11. AGENDA PEMBANGUNAN 2010-2014
1. Pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Perbaikan tata kelola pemerintah;
3. Penegakan pilar demokrasi;
4. Penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi;
5. Pembangunan yang inklusif dan
berkeadilan.

12. SASARAN PEMBANGUNAN 2010-2014
1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat  ekonomi,
pendidikan, kesehatan, pangan, energi,
lingkungan hidup, infrastruktur, usaha kecil
dan menengah.
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan
Demokrasi.
3. Sasaran Penegakan Hukum

13. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2010-2014
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca
Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;
12. Prioritas lainnya : Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan; Bidang Perekonomian; Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

14. Kewirausahaan
 Pendidikan
 Pemuda
 IPTEK
 Pembangunan Perdesaan
 Koperasi & UMKM
 Penanggulangan Kemiskinan

15. PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi
tercapainya p e rtum buha n e ko no m i yang didukung
keselarasan antara ketersediaan te na g a te rd id ik d e ng a n
ke m a m p ua n:
1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan
2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
Salah satu p ro g ra m a ks i  Penataan ulang kurikulum
sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.
Penanggungjawab : Menteri Pendidikan Nasional
Bekerjasama dengan : Menteri Kominfo; Menteri Agama

17. CAPAIAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
(2 tahun pelaksanaan pembangunan)
1. Perubahan cara pandang dari jo b s e e ke r menjadi jo b
c re a to r  kewirausahaan
2. Pendidikan kewirausahaan telah di-arusutamakan
dalam kurikulum yang disempurnakan dan diajarkan
pada semua jenjang pendidikan;
3. Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang
pendidikan menengah;
4. Peningkatan pendidikan kewirausahaan di perguruan
tinggi termasuk pelatihan technopreneurship bagi
dosen dan mahasiswa;
5. Mendorong jiwa kewirausahaan bagi tenaga pendidik;

18. ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO
 Merupakan milestone dan outlook pembangunan
kominfo di Indonesia.
 Digunakan sebagai pelajaran dan acuan untuk
melangkah ke depan yang lebih baik.
 Isinya meliputi tiga bagian besar yaitu:
- Tren TIK global saat ini,
- Kondisi TIK Indonesia saat ini,
- Kebijakan dan Rencana Kedepan
 Tahun terbit 2010, 2011, 2012 (dalam
penyusunan), …..

19. TECHNOPRENEUR /ENTREPRENEUR DALAM
ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO 2010
KATA KUNCI PENCARIAN OUTPUT
wirausaha -
entrepreneur -
technopreneur -
pendidikan Data SDM TIK (PT, mahasiswa,
dosen)
kurikulum Program litbang SDM
(pengembangan standar kompetensi
kerja & kurikulumnya)
pelatihan Program litbang SDM (sertifikasi
TIK)

20. TECHNOPRENEUR /ENTREPRENEUR DALAM
ICT WHITE PAPER KEM KOMINFO 2011
KATA KUNCI PENCARIAN OUTPUT
wirausaha -
entrepreneur -
technopreneur -
pendidikan Penggunaan TIK di Sektor
Pendidikan.
kurikulum Program litbang SDM
(pengembangan standar kompetensi
kerja & kurikulum).
pelatihan Program litbang SDM
(Pengembangan pusat pelatihan
TIK, fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK
dan upaya menjembatani lulusan
perguruan tinggi TIK agar dapat
bekerja di industri TIK).

21. Kesimpulan
PERDESAA KEMISKINA UMKM IPTEK
PERDESAA KEMISKINA UMKM IPTEK PEMUD
PEMUD
NN N
N AA
KEW IRAUSAHAAN
KEW IRAUSAHAAN Daya
Daya
(termasuk technopreneurship)
(termasuk technopreneurship) Saing
Saing
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
CARA PANDANG
CARA PANDANG
KURIKULUM
KURIKULUM
PELATIHAN
PELATIHAN
KEM PENDIDIKAN (PJ), KEM KOMINFO, KEM
KEM PENDIDIKAN (PJ), KEM KOMINFO, KEM
AGAMA
AGAMA
Apa Kontribusi Kem Kominfo untuk pertumbuhan technopreneurship?
Program / kegiatan apa yang perlu diciptakan untuk mendukung technopreneurship?
Adakah capaian terkait technopreneurship yang belum teridentifikasi?

22. Faktor Lingkungan Terkait Kewirausahaan
(Jurnal Pengkajian Koperasi UKM, 2006)
Gnyawali dan Fogel (1994)
 Kebijakan dan regulasi
 Kondisi sosial dan ekonomi
 Keterampilan (bisnis dan teknologi)
 Dukungan keuangan
 Dukungan non-keuangan

23. Unsur Pembentuk Wirausaha
(Jurnal Pengkajian Koperasi UKM, 2006 )
Vesper (1990), Gnyawali dan Fogel (1994) :
 Opportunity
 Technical knowledge and skill
 Entrepreneurship skill
 Initiative and motivation

24. Model Pendidikan Technopreneurship Rancangan
BP
PT
(Risalah Kebijakan B P J 2012)
P T, an

25. Solusi M bangun Technopreneurship
em
(Prof. R Carunia M
is. ulya Firdausy, 2011)
 Komitmen pimpinan dan grand design
 Fokus strategi dan kebijakan (walaupun
regime berganti)
 Memperhatikan supply dan demand
 Optimalisasi penggunaan teknologi yang ada
 Reformasi sistem pendidikan dan penelitian

26. Terima Kasih