1. STUDI KASUS LUMPUR LAPINDO
Disusun oleh :
Pembahasan

2. PEMBAHASAN
Pendahuluan Lokasi Penyemburan Penyebab Semburan
Upaya Skenario
Dampak
Penanggulangan Penghentian
Penetapan Kebijakan
Aspek
Tersangka Pemerintah
Keputusan
Pemerintah

3. PENDAHULUAN
 Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau Lumpur Lapindo atau
Lumpur Sidoarjo (Lusi) , adalah peristiwa menyemburnya
lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di
Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29
Mei 2006.
 Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini
menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman,
pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya,
serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

4. PENDAHULUAN
 Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar
Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan
perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra
Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton
International Indonesia, Januari 2006, setelah menang
tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 juta.

5. LOKASI PENYEMBURAN
 Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan
di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah
selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan
Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.
 Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan
pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan
industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan
terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang
dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta
jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-
Banyuwangi,Indonesia

6. PENYEBAB SEMBURAN LUMPUR
Aspek Teknis
Aspek Ekonomis Aspek Politis

7. ASPEK TEKNIS
 Pada awal tragedi, Lapindo bersembunyi di balik gempa
tektonik Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama. Hal
ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa pemicu
semburan lumpur (liquefaction) adalah gempa (sudden
cyclic shock) Yogya yang mengakibatkan kerusakan
sedimen.

8. ASPEK EKONOMIS
 Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BP-
MIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan
gas bumi. Saat ini Lapindo memiliki 50% participating
interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Dalam kasus
semburan lumpur panas ini, Lapindo diduga “sengaja
menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang
casing.

9. ASPEK POLITIS
 Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi),
Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak bagi
hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah
sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumber daya
alam. Pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem
ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya. Alhasil,
seluruh potensi tambang migas dan sumberdaya alam
(SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based).

10. DAMPAK SEMBURAN
 Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga
Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di
Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas
172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo,
Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor
unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.
 Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan
rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810
(Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590,
Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor
Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15
unit.

11. DAMPAK SEMBURAN
 Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan
aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat
1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.
 Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai
juga terancam tak bekerja.
 Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas
Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana
infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
 Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya
telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah
masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

12. UPAYA PENANGGULANGAN
 Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk
menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka
menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan
342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan
hingga Juni 2007. Akhir Oktober, diperkirakan volume
lumpur sudah mencapai 7 juta m3. Namun rencana itu batal
tanpa sebab yang jelas.

13. SKENARIO PENGHENTIAN SEMBURAN
LUMPUR
Skenario Pertama
Skenario Kedua Skenario Ketiga

14. SKENARIO PERTAMA
 Menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan
snubbing unit pada sumur Banjar Panji-1. Snubbing unit
adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidrolik yang
umumnya digunakan untuk pekerjaan well-intervention &
workover (melakukan suatu pekerjaan ke dalam sumur yang
sudah ada). Snubbing unit ini digunakan untuk mencapai
rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400 meter
yang tertinggal pada pemboran awal. Diharapkan bila mata
bor tersebut ditemukan maka ia dapat didorong masuk ke
dasar sumur (9297 kaki) dan kemudian sumur ditutup
dengan menyuntikan semen dan lumpur berat.

15. SKENARIO KEDUA
 Melakukan pengeboran miring (sidetracking) menghindari
mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan
dengan menggunakan rig milik PT Pertamina (persero).

16. SKENARIO KETIGA
 Pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dulu
membuat tiga sumur baru (relief well). Tiga lokasi tersebut
antara lain:
1. Pertama, sekitar 500 meter barat daya Sumur Banjar
Panji-1.
2. Kedua, sekitar 500 meter barat barat laut sumur Banjar
Panji 1.
3. Ketiga, sekitar utara timur laut dari Sumur Banjar Panji-1.
Sampai saat ini skenario ini masih dijalankan.

17. PENETAPAN TERSANGKA
 Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 tersangka yakni :
1. Ir. EDI SUTRIONO selaku Drilling Manager PT. Energy Mega Persada, Tbk.
2. Ir. NUR ROCHMAT SAWOLO, MESc selaku Vice President Drilling Share Services PT. Energy Mega
Persada, Tbk.
3. Ir. RAHENOD selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
4. SLAMET BK selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
5. SUBIE selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
6. SLAMET RIYANTO selaku Project Manager PT. Medici Citra Nusa.
7. YENNY NAWAWI, SE selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa.
8. SULAIMAN Bin H.M. ALI selaku Rig Superintendent PT. Tiga Musim Mas Jaya.
9. SARDIANTO selaku Tool Pusher PT. Tiga Musim Mas Jaya.
10. LILIK MARSUDI selaku Driller PT. Tiga Musim Mas Jaya.
11. WILLEM HUNILA selaku Company Man Lapindo Brantas, Inc.
12. Ir. H. IMAM PRIA AGUSTINO selaku General Manager Lapindo Brantas, Inc.
13. Ir. ASWAN PINAYUNGAN SIREGAR selaku mantan General Manager Lapindo Brantas, Inc.

18. ASPEK
Aspek Lingkungan Aspek Ekonomi
Aspek Sosial Aspek Hukum

19. ASPEK LINGKUNGAN
 Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha minyak dan
gas bumi tidak dapat dilaksanakan di wilayah dekat rumah
tinggal, dekat bangunan umum dan wilayah pabrik.
Sementara, lokasi sumur Banjar Panji 1 berada 600 meter
dari permukiman warga.

20. ASPEK EKONOMI
 Kajian dampak kerusakan dan kerugian akibat lumpur Lapindo di
Sidoarjo yang dilakukan Bappenas dengan melibatkan Universitas
Brawijaya (Unibraw) Malang, Jawa Timur, memperkirakan kerugian total
mencapai Rp27,4 triliun selama sembilan bulan terakhir, yang terdiri atas
kerugian langsung sebesar Rp11,0 triliun dan kerugian tidak langsung
Rp16,4 triliun.
 Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
semburan lumpur panas di Sidoarjo yang diperoleh ANTARA News,
Rabu (10/4), menyebutkan bahwa angka kerugian itu berpotensi
meningkat menjadi Rp44,7 triliun, sedangkan akibat potensi kenaikan
kerugian dampak tidak langsung menjadi Rp33,7 triliun.

21. ASPEK SOSIAL
 Dalam penanganan dampak sosial, pemerintah melakukan,
antara lain, meminta untuk menuntaskan pembayaran uang
muka cash and carry 20 persen kepada korban di empat
desa (Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo)
yang masuk dalam peta dampak lumpur 4 Desember 2006.
 Setelah itu menuntaskan pembayaran kepada seluruh
warga yang masuk peta terdampak lumpur 22 Maret 2007
(warga Perum TAS I, Desa Gempolsari, Kalitengah,
sebagian Kedungbendo).

22. ASPEK HUKUM
 Pada 27 November 2007, Pengadilan Jakarta Selatan menolak
gugatan legal standing Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas
menyemburnya lumpur panas. Hakim menyatakan munculnya
lumpur akibat fenomena alam.
 Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan korban yang diajukan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hakim
beralasan, Lapindo sudah mengeluarkan banyak dana untuk
mengatasi semburan lumpur dan membangun tanggul.
 Mahkamah Agung juga menolak permohonan uji materi atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

23. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENANGANI LUMPUR LAPINDO
 Banyak yang telah pemerintah lakukan diantaranya:
1. Membuat tanggul untuk membendung area genangan
lumpur.
2. Membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342
hektar.

24. KEPUTUSAN PEMERINTAH
 Rapat Kabinet pada 27 September 2006 akhirnya
memutuskan untuk membuang lumpur panas Sidoardjo
langsung ke Kali Porong. Keputusan itu dilakukan karena
terjadinya peningkatan volume semburan lumpur dari
50,000 meter kubik per hari menjadi 126,000 meter kubik
per hari, untuk memberikan tambahan waktu untuk
mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan
sekaligus mempersiapkan alternatif penanganan yang lain,
seperti pembentukan lahan basah (rawa) baru di kawasan
pantai Kabupaten Sidoardjo.

25. VIDEO
Simulasi Semburan Lumpur
Potret Porong

26. SIMULASI SEMBURAN LUMPUR
Ini adalah simulasi dari
proses terjadinya
semburan lumpur di
porong. Mulai dari
struktur tanah di porong,
sampai pemicu tekanan
dari semburan lumpur.
Simulasi tersebut dibuat
oleh “RUSSIAN
INSTITUE OF
GEOLOGICAL
STUDIES”.

27. POTRET PORONG
Ini adalah potret
dari porong yang
sudah hancur
karena dampak dari
semburan lumpur.

28. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
Semoga Studi Kasus Kami Bermanfaat Untuk Saudara