Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Korupsi di sektor pertambangan di Indonesia telah menyebar luas karena adanya paradigma eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi semata. Hal ini telah memunculkan rantai izin pertambangan yang berlebihan dan sering tumpang tindih, serta korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi sistem pertambangan dan

1. Tinggi Ekstraksi Pertambangan,
Naiklah Korupsi
Potret Korupsi Pertambangan
Siti Maimunah, TKPT/ JATAM
Wednesday, June 11, 14

2. “KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM,
TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN
KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA
SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN
RAKYATNYA”
KPK, Februari 2014
Wednesday, June 11, 14

3. 1. Mendudukan Perkara Korupsi
2. Korupsi mengikuti Paradigma
3. Rerantai Korupsi di Pertambangan
4. Impilikasi & Tantangan
Wednesday, June 11, 14

4. 1. Mendudukan Korupsi
Wednesday, June 11, 14

5. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
yang secara langsung merugikan Keuangan Negara dan
atau Perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara
atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan
tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan menyalah gunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat
Merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
Pengurusan
Korupsi
UU No. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 20 TAHUN 2001
Wednesday, June 11, 14

6. Unsur
Negara
terdiri
dari
Rakyat,
wilayah,
Pemerintahan,
dan
Pengakuan
negara
lain.
Wilayah
bersama
sumber
daya
alam
(SDA)
di
dalamnya
-­‐
termasuk
tanah,
bahan
tambang,
hutan
dan
lainnya,
merupakan
ruang
dan
sumber
hidup
yang
menjamin
keselamatan
dan
kesejahteraan
warga
negara.
Wednesday, June 11, 14

7. Rerantai korupsi yang diurus KPK dan BPK baru revenue
pemerintahan, bagaimana dengan unsur negara lainnya sesuai
UU No. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 20 TAHUN 2001 ?
Wednesday, June 11, 14

8. 2. Korupsi Mengikuti Paradigma
Wednesday, June 11, 14

9. #
memandang
bahan
tambang
sebatas
komoditas
penghasil
devisa,
tanah
atau
batuan
(bahan
tambang)
tak
punya
ikatan
ekologis
dan
sosial
-­‐
dengan
wilayah
sekitar.
#
bagaimana
menaikkan
produksi
#
belakangan
berkembang
menjadi
komoditas
poliDk
Wednesday, June 11, 14

10. UU
no
22
tahun
2001
tentang
Migas
UU
No
11
tahun
1967,
Pertambangan
Umum
UU
No
23
tahun
1997,
Pengelolaan
Lingkungan
hidup
UU
No
41
tahun
1999,
tentang
Kehutanan
UU
No
14
tahun
2004,
Amandemen
UU
Kehutanan
No
41/
1999
UU
34
tahun
2004,
pasal
7
TNI
punya
kewajiban
mengamankan
Objek
Vital
Nasional
yang
bersifat
strategis.
UU
No
25
tahun
2007,
Penanaman
modal
SK
Menteri
ESDM
No.
t1762/07/MEM/2007
tentang
Pengamanan
Obvitnas
di
sektor
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral
UU
No
4
tahun
2009,
UU
Minerba
UU
No
32
tahun
2009,
Perlindungan
dan
Pengelaan
LH
dan
lainnya
...
diwujudkan
lewat
kebijakan
Wednesday, June 11, 14

11. Kontrak Production Sharing (KPS), Kontrak
Karya (KK),
Perijinan Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara,
Kontrak Karya Batubara,
Kuasa Pertambangan,
Surat ijin Pertambangan Daerah,
Ijin Tambang Rakyat,
Ijin Usaha Pertambangan
- dikeluarkan Pemerintah Pusat, propinsi
dan kabupaten
berlanjut
ke
perijinan
Wednesday, June 11, 14

12. 3. Rerantai produksi =
korupsi di pertambangan
Wednesday, June 11, 14

13. rerantai peluang korupsi di pertambangan
Rerantai korupsi yang diurus KPK dan BPK baru revenue
pemerintahan, bagaimana dengan unsur negara lainnya sesuai
UU No. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 20 TAHUN 2001 ?
Wednesday, June 11, 14

14. 70%
Samarinda
34% konsesi
tambang
hingga 1998, < 1000 ijin tambang
February 2013, ada 10.677 ijin
Desember 2013, ada 10.936 ijin
80%
tumpang tindih
dengan
Perkebunan, HPH,
HTI, pertambangan
dan konservasi
"(Hatta Radjasa,
Mei 2011.
Wednesday, June 11, 14

15. Pulau
Kalimantan
Sekitar 4070 ijin
tambang, sebagian
besar batubara
(Jatam, 2014)
71% Kotamadya Samarinda
adalah wilayah tambang
batubara
Sedikitnya 1488 ijin
tambang (desember 2013)
Wednesday, June 11, 14

16. 3. Kapasitas Negara
Mengurus Korupsi
Wednesday, June 11, 14

17. rerantai korupsi pertambangan =
Politik Penjarahan
Wednesday, June 11, 14

18. I.
KEPATUHAN
PEMBERI
&
PENERIMA
IZIN
1. Siapa yang mengeluarkan Ijin, siapa yang
menerima ijin.
2. Bagaimana Ijin diberikan
3. Bagaimana Penegakan Hukum
Wednesday, June 11, 14

19. Pengerukan batubara marak sejak industri kayu runtuh
karena dieksploitasi lebih dari satu abad lalu. Masa Orde
baru, sentralistik, ijin tambang di Kaltim meliputi 69 ijin KP, 9
Izin KK dan 40 ijin Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), Total ada 118 ijin.
Jumlah izin meningkat hampir 13 kali lipat masa Otonomi
Daerah menjadi 1488 Ijin Usaha Pertambangan.
Pada 2001, Pemkot Samarinda masa kepemimpinan
Achmad Amins dan Sahari Jaang mengeluarkan satu ijin
tambang batubara seluas 87,52 hektar, pada 2005
bertambah menjadi 38 ijin seluas 20.323,1 hektar, dan naik
pada 2009 menjadi 76 ijin seluas 27.556,66 hektar.
Siapa Pemberi, Siapa Penerima
Wednesday, June 11, 14

20. Samarinda
dulu Samarinda
kini
Wednesday, June 11, 14

21. Said
Amin,
tangan
kanan
Achmad
Amins,
pengusaha
tambang,
pemilik
PT
Panca
Prima
Mining
di
kelurahan
Sambutan
dan
Pulau
Atas
seluas
1381,4
hektare;
CV
Dunia
Usaha
di
kelurahan
Sempaja
dan
Sungai
Siring
seluas
1351
hektare;
KSU
Koppancas
di
keluarahan
Lok
Bahu
seluas
100,2
hektare
dan
tambang
batubara
dengan
nama
Pondok
Pesantren
Nabil
Husein
seluas
229,8
hektare.
Ketua
Pemuda
Pancasila.
Pemilik
bisnis
pengamanan
dengan
nama
"Elang
Borneo"
dan
"Matahati
Dara
123”.
Penasehat
Partai
Patriot
(2003),
Wakil
Ketua
Partai
Golkar
(2013).
Wednesday, June 11, 14

22. Dua
bocah
yang
masih
duduk
di
kelas
1
SD
043
Sambutan,
yakni
Ema
(6)
dan
Dede. Rahmat
alias
Eza
(6)
tewas
tenggelam
di
kolam
bekas
tambang
milik
Said
Amin
pada
24
Desember
2011.
Lubang
tambang
PT
Panca
Prima
Mining
(PPM)
yang
terletak
di
jalan
Pelita
7
Kelurahan
Sambutan,
Kecamatan
Sambutan
Samarinda
ditinggalkan
tak
ditutup.
Tidak
memasang
pelang
atau
tanda
peringatan
di
tepi
lubang
dan
tanpa
pengawasan.
Hanya
satu
orang
saja
kontraktor
tambang
yang
dijaring
hukum,
namun
kasus
penyidikan
tak
berlanjut.
PT
Panca
Prima
Mining
(PT
PPM)
Wednesday, June 11, 14

23. Herry
Susanto
alias
Abun.
Pemilik
Hotel
Golden,
pub
dan
diskotik
Golden,
perusahaan
sawit
PT
Golden
Prima
Sawit
dan
PT
Subur
Sawit
Platinum
(SSP)
di
Kutai
Kertanegara.,
tambang
batubara
PT
Samarinda
Prima
Coal
(SPC),
perusahaan
properti
PT
Samarinda
Golden
Prima
(SGP).
Ia
juga
seorang
kontraktor,
bisnis
kayu
dan
tuan
tanah.
Pada
2012,
Abun
adalah
bendahara
Partai
Demokrat.
Wednesday, June 11, 14

24. Pada
9
Januari
2012,
tambang
PT
Samarinda
Golden
Prima
(SGP)
milik
Abun,
telah
mengakibatkan
banjir
lumpur
yang
menenggelamkan
enam
RT
di
Kelurahan
Simpang
Pasir
Kecamatan
Palaran
Samarinda.
Jarak
tanggul
yang
hanya
200
meter
dari
pemukiman
warga
membuat
hujan
deras
membawa
lumpur
dari
lokasi
tambang
menerjang
rumah,
ladang
pertanian,
kolam
ikan
juga
tiga
gedung
sekolah
termasuk
SMK
Negeri
11.
Dinding
masjid
setempat
turut
jebol
diterjang
lumpur.
Sekitar
360
kepala
keluarga
atau
1.035
jiwa
menjadi
korban.
Celakanya,
jebolnya
tanggul
akibat
banjir
ini
juga
sudah
pernah
terjadi
sebelumnya.
PT
Samarinda
Golden
Prima
(SGP)
Wednesday, June 11, 14

25. Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan,
atau Amdal, adalah janji dan rencana perusahaan
untuk merusak, merubah, dan memperlakukan
sebuah kawasan (sosial, lingkungan)
II.
Perijinan
Lingkungan
Sudah 9000 dokumen Amdal disetujui pemerintah.
Namun pada 474 kabupaten/kota di Indonesia, baru
terdapat 119 Komisi Penilai AMDAL. Itu pun yang
berfungsi hanya 50%. Sedang sekitar 75% mutu
dokumen AMDAL berkualitas buruk hingga sangat
buruk.
(Kementrian Lingkungan Hidup, 2008)
Wednesday, June 11, 14

26. Skandal Prosedur dan Subtansi Amdal
AMDAL mestinya analisis kualitas dan orisinalitas, sampai kepada
para pembuatnya (konsultan amdal, akademisi)
Asumsinya banyak Dokumen AMDAL copy paste dan tak
berkualitas. Skandal AMDAL dan kelemahan prosedurnya seperti
apa. Ini harusnya mereka suka. Jadi selain kesesuaian prosedur,
dorong untuk liat isi amdal dr satu satuan ekologi DAS.
Skandal Sertifikasi lembaga Pembuat Amdal: KLH dan
akademisi CV Bumi Etam, CV. Irena Puella, akademisi Unml dan
lainnya. CV ini bisa dipinjamkan untuk membuat Amdal.
Wednesday, June 11, 14

27. daya rusak tambang,
sifat kerusakannya akumulatif meluas
Wednesday, June 11, 14

28. III. Kapasitas Kelembagaan
1488
Ijin Usaha
Pertambangan
Daerah
33
Ijin Usaha
Pertambangan
Pusat
7,2
Juta Ha
Berapa
orang
petugas
BLHD?
Wednesday, June 11, 14

29. 40 petugas
Jumlah Pengawas Pertambangan di Kalimantan
Timur Hanya 40 Orang, Hanya 5 orang yang
Memenuhi Kualifikasi Berdasarkan Undang-
Undang
(sumber : Komisi III DPRD Kaltim,
Antarakaltim.com, 2013)
1488
Ijin Usaha
Pertambangan
Daerah
33
Ijin Usaha
Pertambangan
Pusat
7,2
Juta Ha
Wednesday, June 11, 14

30. Kemampuan
Audit
BPK
Ali Maskur Musa, Kepala BPK mengungkap, sejak
2010 hingga 2011 BPK telah melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan
batubara di Pulau Kalimantan terhadap 247
perusahaan pemegang IUP batubara di 7 kabupaten
di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Sepanjang 2008 - 2010, BPK telah mengaudit 560
ijin pertambangan di Indonesia.
jika dalam setahun, BPK hanya mampu melakukan
audit 247 perusahaan tambang. Maka dibutuhkan
waktu 40 tahun lebih mengaudit perijinan yang ada
Wednesday, June 11, 14

31. Tiap tahun Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) menerima 5000 -
6000 laporan kasus Pelanggaran HAM, 20
- 25% adalah kasus-kasus terhadap akses
tanah dan agraria serta pelanggaran HAM
ekosob yang menyertainya.
(Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, 2013)
Penanganan
Konflik
Wednesday, June 11, 14

32. 4. Implikasi & Tantangan
Wednesday, June 11, 14

33. # Perijinan
Data perizinan tidak terdokumentasi dengan baik
dan benar, izin terbit tidak sesuai prosedur
hukum dan atau belum disesuaikan dengan
peraturan terbaru, pemegang izin tidak
memenuhi kewajiban pasca izin usaha terbit
hingga pasca tutup tambang, peraturan perizinan
kurang lengkap dan hubungan tidak harmonis
antar daerah dan pusat.
Wednesday, June 11, 14

34. Penataan
Perizinan
untuk
:
Menghindari
dan
mengembalikan
kerugian
negara
Bagaimana
dengan?
Keselamatan
Warga
dan
kemampuan
layanan
alam
dalam
Jangka
Panjang
Wednesday, June 11, 14

35. BARANG PUBLIK KE BARANG PRIVAT. Dua tahun terakhir, empat
musim tanam, air irigasi di kelurahan Makroman kota Samarinda
bergantung pada CV Arjuna dan lubang-lubang tambang
Wednesday, June 11, 14

36. #daya rusak tambang,
sifat kerusakan & kerugian akumulatif meluas
Wednesday, June 11, 14

37. Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan,
atau Amdal, adalah janji dan rencana perusahaan
untuk merusak, merubah, dan memperlakukan
sebuah kawasan (sosial, lingkungan)
Dokumen
Amdal
Sudah 9000 dokumen Amdal disetujui pemerintah.
Namun pada 474 kabupaten/kota di Indonesia, baru
terdapat 119 Komisi Penilai AMDAL. Itu pun yang
berfungsi hanya 50%. Sedang sekitar 75% mutu
dokumen AMDAL berkualitas buruk hingga sangat
buruk.
(Kementrian Lingkungan Hidup, 2008)
Wednesday, June 11, 14

38. KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
Kutai Barat
Berau
Kutai Timur
Malinau
Kutai Kartanegara
Paser
Penajam Paser Utara
Kota Bontang
Kota Balikpapan
Kota Samarinda
Bulungan
S. Mahakam
Sungai Mahakam
Sungai Mahakam
PETA KONSESI TAMBANG
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MAHAKAM
Sungai
Legenda
IUP Clear and Clean
Batas Kabupaten
Dbase Jatam 2014, #Sidarutam
Clear and Clean (517)
Non Clear and Clean (321)
Luas Konsesi IUP (ha) Luas DAS (ha) Persentase
3,156,022.69 7,816,362.65 40.38%
Wednesday, June 11, 14

39. KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
Kutai Barat
Berau
Kutai Timur
Malinau
Kutai Kartanegara
Paser
Penajam Paser Utara
Kota Bontang
Kota Balikpapan
Kota Samarinda
Bulungan
S. Mahakam
Sungai Mahakam
Sungai Mahakam
PETA KONSESI TAMBANG
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MAHAKAM
Sungai
Legenda
IUP (838)
Batas Kabupaten
PENYELIDIKAN UMUM (1)
Dbase Jatam 2014, #Sidarutam
EKSPLOITASI (5)
EKSPLORASI (479)
KONSTRUKSI (5)
OPERASI PRODUKSI (345)
STUDI KELAYAKAN (3)
Luas Konsesi IUP (ha) Luas DAS (ha) Persentase
3,156,022.69 7,816,362.65 40.38%
Populasi
61,2%
populasi
DAS
Mahakam
1.864.120
jiwa,
Kaltim:
3.043.689
Wednesday, June 11, 14

40. #MP3EI
Master Plan for the Acceleration of Indonesian
Economic Development (MP3EI, 2010 - 20125)
@ base on primary sector,
@ connection of industrial - trading system
@ more than 150 mining smelter
Wednesday, June 11, 14

41. Wednesday, June 11, 14

42. Wilayah Izin Usaha Pertambangan pulau Kalimantan, Desember 2013
Wednesday, June 11, 14