Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi meliputi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, serta penguatan kerja sama antara bidan dan dukun untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat.
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada acara Workshop Multi Stakeholder mendorong lahirnya Perda KIBBLA yang diinisiasi oleh Yasmbi Sulselbar
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Profil Kesehatan ini memuat informasi penting tentang berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun 2014. Informasi tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Propinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil kesehatan ini bersumber dari berbagai sektor baik sektor kesehatan maupun sektor di luar kesehatan. Data dan informasi yang disajikan masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan. Banyak kendala dan tantangan dalam penyediaan data dan informasi tepat waktu, sehingga masih ada beberapa tabel yang belum terisi. Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, saya berharap Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang didasari kepada data dan informasi serta digunakan sebagai salah satu rujukan data dan informasi yang terkait dengan bidang kesehatan.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Profil Kesehatan ini memuat informasi penting tentang berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun 2014. Informasi tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Propinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil kesehatan ini bersumber dari berbagai sektor baik sektor kesehatan maupun sektor di luar kesehatan. Data dan informasi yang disajikan masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan. Banyak kendala dan tantangan dalam penyediaan data dan informasi tepat waktu, sehingga masih ada beberapa tabel yang belum terisi. Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, saya berharap Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang didasari kepada data dan informasi serta digunakan sebagai salah satu rujukan data dan informasi yang terkait dengan bidang kesehatan.
Jangan lupa banyak makan sayur ya mama supaya ASI untuk dedek lancar terus.. Ingat berikan ASI Eksklusif selama 6 bulan kemudian dilanjutkan sampai usia 2 tahun, tentunya dedek diberi MPASI yaa,... Salam Sehat !
Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Profil Kesehatan 2015 yang berbasis data terpilah menurut jenis kelamin. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2015 adalah gambaran situasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama tahun 2015 . Data dan informasi yang termuat antara lain data kependudukan, fasilitas kesehatan, pencapaian program-program kesehatan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat ini disajikan secara sederhana dan informatif dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Selain untuk menyajikan informasi kesehatan, profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
bisa dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan/kemajuan pembangunan kesehatan. Profil Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2015 telah dilakukan selama tahun 2015 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, sekaligus bisa dipakai sebagai bahan evaluasi perwujudan menuju Sulawesi Barat yang sejahtera dan Malaqbi.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kebijakan penurunan aki akb dinas kesehatan provinsi sulawesi barat 27 11_2016
1. KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
Di sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Pada Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui P4K,
Kelas Ibu Hamil, Bikun serta RTK
Hotel dMaleo Mamuju, 27 – 30 November 2016
2. MENGAPA IBU MENINGGAL?
Ibu meninggal karena tidak mempunyai akses pelayanan kesehatan ibu
berkualitas terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang
dilatarbelakangi kejadian:
Terlambat mengenal
tanda bahaya &
mengambil keputusan
Terlambat mencapai
fasilitaskesehatan
Terlambat
mendapatkan
pelayanan di fasilitas
kesehatan
3. DI
RUM
AH
1. Keputusan Keluarga
• Pengetahuan
• Ketersediaan Biaya
• Kesibukan Keluarga
• Sosial Budaya
2. Ketersediaan Transportasi
1. Sarana Transportasi
2. Tingkat Kesulitan
3. Waktu Tempuh
DI
PUSKESMA
S
1. Kesiapan Petugas
2. Ketersediaan Bahan &
Alat
3. Sikap Petugas
DI RUMAH
SAKIT
1. Kesiapan Petugas
2. Ketersediaan
Bahan & Alat
3. Sikap Petugas
4. Biaya
DIMANA IBU
MENINGGAL ???
1 TERLAMBAT
32
5. JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 - 2016
44
42
59
52
42
52
43
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Oktober)
Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2010 - 2016
2
5
7
8
9
12
Mamuju Tengah
Mamasa
Mamuju
Majene
Mamuju Utara
Polewali Mandar
Kematian Ibu Januari - Oktober
6. PENYEBAB KEMATIAN IBU MELAHIRKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
50%
Perdarahan
25%
Lain - Lain
13%
Hipertensi
10%
Gangguan Sistem
Pencernaan
2%
Infeksi
Kematian
Ibu Hamil
17%
Kematian
Ibu
Bersalin
56%
Kematian
Ibu Nifas
27%
WAKTU TERJADINYA KENATIAN IBU
7. PERSENTASE KUNJUNGAN PERTAMA (K1)
PROVINSI SULAWESI BARAT JAN – SEPTEMBER 2016
75.52
71.01
69.04
68.44 68.29 67.87
64.42
Mamuju
Tengah
Mamuju
Utara
Majene Sulawesi
Barat
Polman Mamasa Mamuju
8. PERSENTASE KUNJUNGAN MINIMAL 4 KALI (K4)
PROVINSI SULAWESI BARAT JAN – SEPTEMBER 2016
61.12
59.60
55.74
55.30
54.32
52.70
52.06
Mamuju
Tengah
Mamasa Polewali
Mandar
Sulawesi
Barat
Mamuju
Utara
Mamuju Majene
9. PERSENTASE PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT JAN – SEPTEMBER 2016
65.41
63.20
60.44 60.39 60.33
59.43
55.08
Mamuju
Tengah
Polewali
Mandar
Mamasa Sulawesi
Barat
Mamuju
Utara
Majene Mamuju
10. JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 - 2016
Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat 2010
- 2016
11
26
51
54
62
100
Mamuju Tengah
Mamasa
Mamuju
Majene
Mamuju Utara
Polewali Mandar
Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat Januari - Oktober
2016
11. PREVALENSI GIZI BURUK DAN KURANG
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 - 2015
Sumber : Riskesdas dan PSG 2015
20.5
29.1
24.7
17.9
19.6 18.8
2010 2013 2015
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan
Kurang
Sulawesi Barat Nasional
41.6
48
38.4
35.6
37.2
29
2010 2013 2015
Prevalensi Balita Pendek
Sulawesi Barat Nasional
Kasus Gizi Buruk yang ditemukan Jan – Okt 2016 sebanyak 102 Kasus
13. Strategi Kebijakan
Penguatan Kebijakan Lintas Sektor
Pencegahan dengan
Dampak Jangka Panjang
Fokus intervensi gizi 1000 Hari
Pertama Kehidupan untuk
pembangunan sumber daya manusia
berkualitas pada masa depan
Pencegahan dengan
Dampak Jangka Pendek
Membudayakan pola hidup sehat :
1. Meningkatkan aktivitas fisik
teratur dan terukur
2. Konsumsi gizi seimbang
3. Tidak merokok
4. Menghindari konsumsi alkohol
5. Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
6. Mengelola stres
14. CONTINUUM OF CARE
Persalinan,
nifas &
neonatal
Pelayananbagi
bayi
Pelayananbagi
balita
Pelayananbagi
anakSD
Pelayanan bagi anak
SMP/A & remaja
• Fe & asam folat
• TT ibuhamil
• APN (MAK III) dan KF
• Inisiasi MenyusuDini
• Vit K 1 inj
• Imunisasi HepB
• Rumah Tunggu
• Kemitraan BidanDukun
• KB pasca persalinan
• PONED-PONEK
• ASI eksklusif
• Imunisasi dasar
lengkap
• Pemberianmakan
• Penimbangan
• Vit A
• MTBS
• Pemantauan
pertumbuhan&
perkembangan
• PMT
•Penjaringan
•Bln Imunisasi Anak
Sekolah
•Upaya KesSklh
•PMT
• Kesproremaja
• Konseling: izi
HIV/AIDS,
NAPZAdll
• Fe
Pelayanan
Antenatal
Pelayanan
PUS & WUS
Lansia
• Kualitas
• Degeneras
i
• P4K
• BukuKIA
• ANC terpadu
• Konseling Kespro• Kelas IbuHamil
• Pelayanan KB
• KIE Kespro Catin • PMT ibuhamil
• PKRT
Upayapromotif
dan preventif di
hulu sama
pentingnya
dengan yang
dihilir
17. PERTEMUAN P4K,
PESERTANYA
BIDAN DESA, PKK,
KEPALA DESA,
KEPALA PKM,
PENGEL.KAB
PELATIHAN
ASFIKSIA DAN
BBLRYANG
DILATIHBIDAN
DAN PERAWAT
PELATIHANMTBS
PESERTANYA
BIDAN, PERAWAT
DANDOKTER
PELATIHAN
SDIDTK BAGI
BIDAN,PERAWAT,
GURUPAUD
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
ASUHAN PERSALINAN
NORMAL DILAKSANAKAN DI
P2KS SUL-SEL DANP2KP
MAKASSARYANG DILATIH
BIDAN PKM DAN BIDANDESA
ANC TERSTANDARYANG
DILAKSANAKAN DI MAMUJU
YANGDILATIH BIDANDESA
KELAS IBUYANG DILATIH
ADALAH BIDAN PKMDAN
BIDANDESA
18. Masih Tingginya Angka
Kematian Ibu dan Bayi
Masih rendahnya
keterlibatan organisasi-
organisasi kemasyarakatan
dalam rangka Penanganganan
Kasus Kematian Ibu dan
Bayi
Mendorong Organisasi
Masyarakat dan masyarakat
lebih meningkatkan
Perannya dalam Penurunan
AKI - AKB
Belum terintegrasinya
program dan kegiatan
Meningkatkan pelayanan
Kesehatan Ibu dan dan Anak
melalui program terpadu
intervensi 1000 hari
kehidupan
Budaya Masyarakat
Penyuluhan kepada
Masyarakat tentang
pentingya Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan
IDENTIFIKASI MASALAH KEMATIAN IBU DAN BAYI
PROVINSI SULAWESI BARAT
Masalah Intevensi
19. DUKUNGAN ANGGARAN DALAM PENURUNAN KEMATIAN
IBU DAN BAYI TAHUN 2016
Peningkatan
pelayanan kespro
yang responsif
gender
Peningkatan
Kapasitas Petugas
dalam ANC
Terstandar *
Penguatan
Kemitraan Bidan
dan Dukun untk
PKM
Pelatihan MTBS
(Manajemen
Terpadu Balita
Sakit)
Kegiatan bersumber dana APBD
Tahun 2016
Rp 766,800,000
Workshop Pendampingan Ibu Hamil dan bayi Resiko Tinggi
Monitoring Terpadu Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko tinggi
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi
Pelatihan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi
Percetakan Kartu Pengingat dan Juknis Pendampingan
Penyusunan Perda KIBBLA
Usulan RKA APBD
Tahun 2017
Rp 1.115.000.000