PPT Pengantar Koordinasi TBC Bandung

1. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, 6 Mei 2024
Kunjungan Koordinasi Pelaksanaan Penemuan dan
Pelaporan KasusTBC di Puskesmas Pangalengan,
Kabupaten Bandung

2. ISU STRATEGIS BIDANG KESEHATAN
Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan
kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan
pemerataan kapasitas dan responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah.
Masih terdapat 43,78%
puskesmas tidak tersedia 9
jenis nakes sesuai standar
Stunting masih tinggi
(21,5%)
Masih terdapat 20,36%
Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas C belum memiliki 7
dokter spesialis dasar dan
penunjang
AKI masih tinggi
(189/100.000)
Prevalensi obesitas terus
meningkat 21,8%
Persentase aktivitas fisik
cukup pada penduduk
umur ≥10 tahun masih
rendah (66,50%)
Kasus baru kusta
peringkat ke-3 dunia
(10.976 kasus baru)
Baru 78,35% Rumah Sakit
terakreditasi paripurna
1
2
3
4
6
7
8
9
Kasus baru TB peringkat
ke-2 dunia (385 per
100.000 penduduk
5
Baru 63,54% Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pratama
terakreditasi paripurna
10

3. Insiden TBC mengalami kenaikan terutama pasca
pandemi COVID-19
1 Beban Kasus TBC Tertinggi : Jabar, Jatim, Jateng, Sumut & DKI Jakarta
2
Target dan Sasaran Indikator TBC
3
▪ Walau telah menjadi komitmen bersama, eliminasi TBC belum
menunjukkan perbaikan
▪ Indonesia merupakan peringkat ke-2 negara dengan beban TBC
tertinggi di dunia
▪ Tingginya kasus disebabkan karena rendahnya cakupan
penemuan kasus, pemberian terapi pencegahan TBC (2,6%),
penuntasan pengobatan serta pelaporan kasus
3
Provinsi Kasus TBC
Terkonfirmasi
Estimasi
Insidensi
Jabar 184.406 148.069
Jatim 78.334 107.547
Jateng 77.426 92.870
DKI Jakarta 54.025 53.773
Banten 42.429 38.200
Target dan Capaian Indikator:
Program Penuntasan Kasus TBC
Indikator Sasaran Capaian 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Insidensi TBC (Per
100.000 penduduk)
385
(2022)
294 272 252 231 211 190
Angka keberhasilan
pengobatan TBC (TBC
Success Rate)
86
(2023)
90 90,31 92,23 94,15 96,08 98
Penemuan dan
pengobatan TBC (TBC
Treatment Coverage)
77
(2023)
90 80 82,49 85,01 87,52 90
Insidensi TBC : 385 per 100.000 penduduk (2022)
Target 2025 : 272 per 100.000 penduduk
Sumber: Kemenkes, 2024
370 369 367 366 363 360 357 353 349 345 342 338 335 332 329 325 322 319 316 312
301
354
385 385
297
272
252
231
211
200
250
300
350
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Beban Kasus TBC
Insidensi Target RPJMN
Program/kegiatan Anggaran 2024
Belanja K/L (Kemenkes) 898.109.996.000
DAK Kesehatan (Kemenkes) 283.714.348.900
Hibah Global Fund 891.825.847.242
Total 2.073.650.192.142
Anggaran
4

4. Eliminasi TBC dalam RPJPN dan RPJMN
1. Meningkatkan upaya kesehatan
i. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif
dan preventif, terutama deteksi dini, vaksinasi, penemuan kasus dan
pengobatan secara masif, peningkatan literasi kesehatan, dan
pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung
oleh tata kota, lingkungan, sarana dan prasarana termasuk konektivitas
transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses
air minum dan sanitasi aman, serta permukiman sehat;
ii. pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang memberikan
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat seperti produk hasil
tembakau, antara lain melalui penerapan cukai dan inovasi pajak serta
pemanfaatannya untuk pembangunan kesehatan;
iii. penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan
penuntasan permasalahan stunting, dan kelebihan gizi, melalui
peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi,
dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
iv. pengendalian penyakit tidak menular, gangguan mental, dan penyakit
menular terutama tuberkulosis, serta percepatan penuntasan
penyakit terabaikan seperti kusta;
Strategi Kebijakan Eliminasi TBC
Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada jantung,
stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging
diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit
tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera,
gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup:
a) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan
cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian
vektor dan perluasan layanan berhenti merokok;
b) Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk
pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit
termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina
kesehatan;
c) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan
tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
d) Pengendalian resistensi antimikroba;
e) Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan
sanitasi total berbasis masyarakat.
RPJPN 2025-2045
RPJMN 2020-2024

5. Sekretariat RPJPN, Kementerian PPN/Bappenas
Sasaran Pembangunan Tahun 2045:
IE Kesehatan Untuk Semua
Target
2045
Target
2025
Indikator
Usia Harapan Hidup
(tahun)
74,43 80,00
Prevalensi stunting
pada balita (%)
Insidensi tuberkulosis
(per 100.000 penduduk)
Cakupan kepesertaan
jaminan kesehatan
nasional (%)
13,5 5,0
272 76
98,0 99,5
Angka Kematian Ibu
(per 100.000 kelahiran hidup)
115 16
Untuk Setiap Penduduk
(Setiap penduduk dapat hidup
sehat pada seluruh siklus
hidup, wilayah dan kelompok
masyarakat)
Pada Semua Layanan
(Setiap penduduk dijamin
mendapatkan pelayanan
kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas)
Oleh Semua
Pemangku Kepentingan
(Pemerintah, NGO, pelaku
usaha, masyarakat)
Kesehatan
untuk
Semua

6. 6
Evaluasi Pelaksanaan Perpres 67 th 2021
OUR
PROCESS
1. Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota
▪ Implementasi kebijakan dan dukungan dari lintas sector 17K/L
pelaksana masih belum optimal
▪ Ketergantungan pada dana hibah seperti dari Global Fund telah
menyebabkan beberapa daerah mengurangi atau mencabut
anggaran APBD mereka, meskipun Global Fund mensyaratkan
adanya sharing budget
▪ K/L: Kemkes, Setkab, KemenkoPMK, Kemendagri
2. Peningkatan Akses Layanan yang Bermutu dan Berpihak
pada Pasien
3. Insentifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka
Penanggulangan TBC
6. Penguatan Manajemen Program
5. Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku
Kepentingan, dan Multisektor Lainnya
4. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan
Inovasi di Bidang Penanggulangan TB
▪ Belum optimalnya cakupan pemberian terapi pencegahan
treatment (TPT) pada populasi rentan dan berisiko
▪ Rendahnya dukungan psikososio ekonomi pada pasien TBC
▪ Perlunya peningkatan skrining penemuan kasus di sekolah,
madrasah, dan tempat kerja
▪ K/L: Kemkes, Kemenag, Kemendikbudristek, Kemenaker,
KemenkumHAM, Kemendagri, KemenBUMN, BPOM, Kemensos
▪ Belum optimalnya pencegahan TBC melalui upaya perumahan
sehat dan pemberian nutrisi tambahan
▪ Belum tersedianya vaksin TBC dewasa karena masih tahap uji
coba → saat ini baru utk bayi dan anak usia dini
▪ Pengobatan memerlukan waktu yang lama 3 – 9 bulan
tergantung jenis TBC
▪ K/L: Kemkes, Kemenkominfo, KemenPUPR
▪ Tingginya turn over SDMK di daerah → ada isu
pemenuhan SDM terlatih → kekurangan kader, sudah
masuk manula
▪ Belum tersedianya tagging anggaran TBC → tidak semua
K/L mempunyai RO khusus TBC
▪ Monev Perpres TBC belum mencakup pemerintah daerah
▪ K/L: Kemkes, Kemendagri, KemendesPDTT, Kemkeu, BPJS,
BPOM, BRIN
▪ Wadah kemitraan belum efektif dalam menjalankan fungsi
koordinasi dan peningkatan peran lintas sector
▪ Belum tersedianya system informasi dan data desa yang
sudah melaksanakan pemanfaatan dana desa untuk
penanggulangan TBC
▪ Rendahnya jumlah daerah yang membentuk tim
percepatan penanggulangan TBC➔ ada kebingungan di
daerah untuk adopsi konsep perpres 67/2021
▪ K/L: Kemkes, KemenkoPMK, Kemendagri, KemendesPDTT,
KemenkumHAM
▪ Belum tersedianya peta jalan riset TBC (mandate BRIN)→
bekerja sama dengan peneliti, Pendidikan dan mitra
pembangunan
▪ Belum optimalnya kerja sama riset TBC dengan Pendidikan
▪ K/L: Kmendikbudristek, BRIN

7. Kebutuhan Dukungan
Lintas Sektor
Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan TBC
Pengendalian
Penyakit TBC
Intensifikasi penemuan kasus dan
pengobatan TBC secara tuntas
Peningkatan upaya pencegahan
TBC
• Peningkatan Kapasitas SDM TB
• Imunisasi TB
• Penambahan content tracing
dalamsistem informasi kasus TB (New)
• Perluasan pendataan kasus TB di
faskes swasta (Revisi Permenkes
No.67/2016 tentang Penanggulangan
TB: menambahkan insentif untuk
swasta dalam melaporkan kasus TB
yang ditemukan dan dirawat) (New)
• Perluasan cakupan TPT (new)
• Deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular
• Skrining dan Deteksi Dini Pada Kelompok Berisiko
untuk Pengendalian TBC dalam Pelaksanaan SPM
TBC
• Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian TB
• Pelatihan nakes dalam testing (e-learning & e-
coaching) (New)
• Layanan survei faktor risiko penyakit TB
• SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan
kapasitas dalam penemuan kasus TB
• Fasilitasi, Monitoring Pencegahan dan
Pengendalian TBC
• Percepatan uji coba short regimen TB (New)
Deteksi Dini dan
Penemuan Kasus
Pengobatan dan
Pencegahan
Profilaksis
Penguatan
Sistem
Kesehatan
Penyehatan
Lingkungan
Pemberdayaan
Masyarakat
(Task Force
Kemenkes)
(Task Force
Kemenkes)
Pembangunan dan perbaikan rumah sehat (Bantuan stimulant
perumahan swadaya) - KemenPUPR
Skrining TBC pada pekerja (Kemenaker)
Pengembangan vaksin TB (BRIN)
PelayananTB di lapas (Kemenkumham)
Dana desa untuk eliminasi TB (KemendesPDTT)
Pembinaan kader (Kemendagri)
Skrining TB pada siswa/i di sekolah/madrasah (Kemendikbud
dan Kemenag)
Peran mitra pembangunan dalam
dukungan penuntasan TBC (CCM-GF
dan mitra)
• Pendekatan berbasis komunitas
• Pendampingan pengobatan
• Penemuan kasus
• Pengawasan penganggaran di
daerah (GF)
Peran pemerintah daerah:
• Membentuk tim percepatan penuntasan TBC di daerah
• Edukasi dan partisipasi masyarakat
• Mencantumkan indikator TBC dalam RPJMD san Renstra Daerah
• Menyediakan pendanaan dan SDM
• Melakukan penemuan kasus, pengobatan, dan pelaporan kasus TBC
• Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi pasien TBC
• Menetapkan kebijakan yang mendorong pasien TBC menjalankan
pengobatan sampai tuntas

8. Agenda
Waktu Agenda Narasumber
09.00 – 09.10 Pengantar Plt. Direktur Kesehatandan Gizi
Masyarakat
09.10 – 09.25 Kondisi terkini Program PenanggulanganTBC di Kabupaten
Bandung
Dinas Kesehatan Kabupaten
Bandung
09.25 – 09.40 Pelaksanaan Program Penanggulangan TBCdi Puskesmas
Pangalengan, Kabupaten Bandung
1) Penemuan Kasus
2) Pelaporan Kasus
3) Penuntasan Pengobatan
4) Cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
5) Realisasi BOK Puskesmas
6) Sumber Daya Kesehatan
7) Inovasi program TBC dalam meningkatkan cakupan
pengobatan dan penemuan kasus di Puskesmas
Pangalengan, Kabupaten Bandung
8) Kendala penemuan kasus, dan pengobatan TBC (termasuk
kebutuhan, pemenuhan, dan utilisasi TCM)
9) Rekomendasi
Kepala Puskesmas
Pangalengan, Kabupaten
Bandung
09.40 – 10.40 Diskusi Seluruh Peserta
10.40 – 10.50 Penutup Plt. Direktur Kesehatan
dan Gizi Masyarakat
10.50 – 12.00 Kunjungan Puskesmas Seluruh Peserta

9. TERIMA KASIH

10. Arah dan Strategi Pembangunan
Sektor Kesehatan dalam RPJPN 2025-2045
Meningkatkan upaya kesehatan
Mewujudkan sistem kesehatan
yang tangguh dan responsif
i. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif
dan preventif;
ii. Pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang
memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
iii. Jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
iv. Peningkatan pelayanan KIA, lansia, mental, kerja, dan tradisional,
pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, serta
penuntasan penyakit tropis terabaikan
v. pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif;
vi. perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif
sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
vii. pemerataan pelayanan dan sarpras kesehatan mencakup promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
viii. pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap
kebutuhan masyarakat; dan
ix. pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang
berkelanjutan.
i. penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan;
ii. pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan kesehatan;
percepatan produksi dokter spesialis dan dokter subspesialis dengan
RS sebagai penyelenggara utama pendidikan;
iii. peningkatan secara signifikan pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan;
iv. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan;
v. penguatan riset, data dan informasi untuk mendukung kebijakan
kesehatan berbasis bukti, serta pengembangan dan penerapan riset,
teknologi dan inovasi bidang kesehatan;
vi. penataan sistem kesehatan nasional dan daerah termasuk tujuan dan
subsistem di dalamnya, seperti kepemimpinan dan tata kelola; dan
vii. restrukturisasi urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan
daerah di bidang kesehatan termasuk skema pembiayaan dan
pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

11. Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial
Kesehatan untuk Semua
Indikator Pembangunan Baseline Target
1 Usia Harapan Hidup (tahun)
72,13
(2023)1)
74,43
2
Angka Kematian Ibu (per 100.000
kelahiran hidup)
189
(2020)1)
115
3
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita (%)
21,60
(2022)2)
13,50
4
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)
385
(2022)3)
272
5
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (%)
95
(2023)4)
98
Sumber:
1) BPS, 2) Kemenkes; 3) WHO, 4) DJSN
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan
12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan
STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi
pendidikan.
Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan
dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga
kesehatan.
Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting,
serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis
terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan
perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
Upaya Super Prioritas Transformasi Sosial
RPJPN 2025-2045

12. MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme Anggaran:
• Penganggaran pada K/L yang ditugaskan
penuntasan TBC
• Opsi: Penyaluran anggaran
• Salur langsung dari Kemkes ke
Puskesmas/FKTP
• Melalui anggaran DAK Non Fisik
1. Peningkatan peran Pemda Prov dan Kab/Kota
dalam Monev
2. K/L dan Pemda melaksanakan program
dukungan sesuai amanat Perpres 67 tahun
2021
1. Kemenko PMK (ketua)
2. Kemenko Polhukham
3. Kemenko Perekonomian
1. Kemkes (ketua)
2. Kemendagri
3. Kemenag
4. Kemenkumham
5. Kemkeu
6. Kemendikbudristek
7. Kemensos
8. Kemenaker
11. KemenPUPR
12. Kemenkominfo
13. KemendesPDTT
14. Bappenas
15. KemenBUMN
16. Setkab
17. BRIN
18. BPOM
Pelaksana
Pengarah
Keanggotaan Tim Percepatan Penanggulangan TBC:

13. Anggaran Kementerian Kesehatan 2025
PBI
51%
PBPU-BP Kelas III
3%
BLU
19%
PNBP
0,37%
Belanja
Operasional
8%
Fungsi
Pendidikan
1%
Pinjaman LN
13%
Hibah Luar Negeri
0,07%
Earmark Lainnya
(Jampersal dan KTJ) 1%
Anggaran fleksibel
untuk pelaksanaan
program lainnya
3,6 T (4%)
Pagu Indikatif
2025
Presentase (%)
A. Total Pagu 90.607,33
B. Anggaran Earmark (1-11) 86.939,62
1 PBI 46.464,0 51%
2 PBPU-BP KelasIII 2.500,0 3%
3 BLU 17.193,60 19%
4 PNBP 326,01 0,37%
5 BelanjaOperasional 7.472,28 8%
6 FungsiPendidikan 909,70 1%
7 PinjamanLN 11.443,89 13%
8 HibahLuarNegeri 63,27 0,07%
9 HibahDalamNegeri 0,0 0%
10
PenangananCovid-19 (Klaim,
Vaksin,Insentif) 0,0 0%
11 Earmark lainnya(Jampersal dan KTJ) 566,87 1%
C. Anggaran untuk Pelaksanaan Program Lainnya
3.667,72 4%
❑ Sebagian besar (96,44%) anggaran Kemkes merupakan anggaran yang bersifat
mandatory spending → PBI, PBPU-BP Kelas III, BLU, PNBP, Belanja Operasional, Fungsi
Pendidikan, Pinjaman LN, Hibah Luar Negeri, Earmark lainnya (Jampersal dan KTJ)
❑ Hanya 4% anggaran yang bersifat fleksibel dan diperuntukan untuk pelaksanaan
program lainnya
❑ Penurunan nilai RM untuk pelaksanaan program tahun 2025 sebesar Rp. 6,8 T
dibandingkan tahun 2024
Pagu Indikatif Kemenkes 2025
Sumber: Kemenkes, 2024

14. Belanja K/L, DAK, dan
hibah GF
Dukungan Program : Melanjutkan dan
Memperkuat Program Berjalan
Program/kegiatan Anggaran 2024
Belanja K/L (Kemenkes) 898.109.996.000
DAK Kesehatan (Kemenkes) 283.714.348.900
Hibah Global Fund 891.825.847.242
Total 2.073.650.192.142
a. Intensifikasi penemuan kasus & pengobatan TBC
• Layanan Penemuan Aktif TBC
• Alat Pencegahan dan Pengendalian TBC
• Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Layanan Pengendalian
TBC
• Kasus TBC yang mendapatkan pengobatan
• Obat dan Perbekalan Kesehatan TB
• Layanan survei faktor risiko penyakit TBC
b. Peningkatan upaya pencegahan TBC
• Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan
Pengendalian TBC
• Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi
• Layanan Informasi dan Edukasi
Penajaman pada 2025
Sumber Pendanaan
Dukungan Existing
a. Testing (1,7 T)
• Penambahan mesin TCM
• Penambahan cartridge TCM
• Penambahan BHP (bahan habis pakai)
laboratorium
• Pelatihan nakes dalam testing (e-
learning & e-coaching)
b. Tracing (488 M)
• Contact tracing / investigasi kontak
(termasuk uji coba tracing kontak
keluarga di tingkat desa)
• Pengoptimalan Desa Siaga TB
• Penyediaan Tuberkulin
• Penambahan content tracing
dalamsistem informasi kasus TB
• Perluasan pendataan kasus TB di
faskes swasta
c. Treatment (1,9 T)
• Pengadaan OAT (obat anti TB) sensitif
obat & resisten obat
• Pengadaan obat pencegahan TB/TB
Preventive Treatment (TPT)
• Penambahan APD dan BHP RS
• Renovasi ruang pelayanan TB resisten
obat
• Percepatan uji coba short regimen TB
d. Edukasi (Health Literacy) (456 M)
• Pengembangan strategi komunikasi TB
yang efektif
• Pencegahan TB di sekolah/madrasah
(skrining & deteksi dini) - Kemdikbud
dan Kemenag
• Pencegahan TB pada pekerja (skrining
& deteksi dini) - Kemenaker

15. Skrining TB aktif terutama di komunitas berisiko
tinggi dan area dengan prevalensi tinggi. Penggunaan
teknologi diagnostik yang
Peningkatan Deteksi Dini
Akses universal terhadap pengobatan TB yang
efektif, termasuk untuk TB resisten obat. Ketersediaan
obat-obatan, penggunaan regimen pengobatan yang
terbaru dan paling efektif, pemantauan dan
pendampingan minum obat
Pengobatan yang Efektif
Penguatan layanan kesehatan primer, untuk
meningkatkan kapasitas dalam deteksi dini, pengobatan,
dan pencegahan TB. Pelatihan tenaga kesehatan tentang
TB dan penggunaan sistem informasi kesehatan yang
efektif adalah kunci
Penguatan Sistem Kesehatan
Menangani determinan sosial penyakit TB, seperti
kemiskinan, malnutrisi, kondisi tempat tinggal yang
padat dan tidak sehat, dan penggunaan tembakau.
Intervensi multi-sektoral diperlukan untuk mengatasi
masalah-masalah ini.
Mengatasi Determinan Sosial
Mendorong inovasi dan penelitian dalam semua aspek
TB, termasuk pengembangan vaksin baru, obat-obatan,
metode diagnostik, dan strategi intervensi. Kerja sama
internasional dalam riset dan pengembangan sangat
penting.
Inovasi dan Penelitian
Mengaktifkan peran masyarakat dalam pencegahan dan
pengobatan TB melalui edukasi dan advokasi. Ini
termasuk meningkatkan kesadaran tentang TB,
mendorong pemeriksaan dan pengobatan dini, dan
mengurangi stigma terhadap penyakit ini.
Mobilisasi Masyarakat dan Advokasi
Intensifikasi penemuan kasus & pengobatan TBC Peningkatan upaya pencegahan TBC
Arah Percepatan Eliminasi TBC Ke depan
Penggunaan Data
Pendekatan intervensi TBC berbasis surveilans secara
real time
Pendanaan yang berkelanjutan, integrasi dengan program kesehatan lain
(HIV/AIDS, diabetes, respirasi), kerja sama global menjadi upaya strategis
yang diharapkan dapat mempercepat eliminasi TBC di Indonesia