Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer melalui sinergi antara unit kesehatan masyarakat dan unit kesehatan pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional."
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistemyangmengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakanuntukmenyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatanyangdiperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistemyangmengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakanuntukmenyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatanyangdiperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Materi Kuliah 3 - budaya populer & budaya massa.pptxnuzzayineffendi52
**Budaya Populer (Pop Culture)**
Budaya populer adalah serangkaian praktik, kepercayaan, dan objek yang dominan dalam masyarakat pada waktu tertentu. Ini mencakup berbagai aspek seperti musik, film, fashion, teknologi, dan media sosial yang dinikmati oleh banyak orang. Budaya populer sering dipengaruhi oleh selebriti, tren media, dan perkembangan teknologi, serta cepat berubah sesuai dengan preferensi publik. Contoh budaya populer meliputi fenomena seperti K-pop, serial TV seperti "Game of Thrones," dan aplikasi seperti TikTok. Budaya populer seringkali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat, tetapi juga bisa menjadi tempat bagi inovasi dan perubahan sosial.
**Budaya Massa (Mass Culture)**
Budaya massa adalah budaya yang diproduksi dan didistribusikan secara massal kepada publik oleh industri media dan hiburan. Ini mencakup produk-produk seperti film Hollywood, musik pop, acara TV, dan iklan yang dirancang untuk menjangkau audiens yang luas. Budaya massa sering kali diproduksi dengan tujuan komersial dan cenderung mengikuti formula yang dapat diterima secara luas untuk memaksimalkan daya tarik dan keuntungan. Karakteristik utama dari budaya massa adalah homogenisasi konten, di mana produk budaya yang dihasilkan cenderung seragam dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Budaya massa seringkali dikritik karena dianggap mengurangi keragaman budaya dan mempromosikan konsumerisme.
Meskipun keduanya saling berkaitan, perbedaan utama antara budaya populer dan budaya massa terletak pada bagaimana budaya tersebut diproduksi, didistribusikan, dan diterima oleh publik. Budaya populer lebih bersifat dinamis dan reflektif terhadap tren yang muncul dari masyarakat itu sendiri, sementara budaya massa lebih bersifat terorganisir dan diproduksi untuk konsumsi massal.
1. PENINGKATAN MUTU FKTP MELALUI SINERGI
UKM DAN UKP DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL
dr. ANANTAKOGAM DK, M.Kes
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer serta Peningkatan
Mutu FKTPTerintegrasi
Yogyakarta, 31 MARET 2022
3. 3
KONDISI UMUM
• Impact pembangunan kesehatan:
• Umur Harapan Hidup 71.5 tahun
• HALE: 62,64 tahun ∆ = 8,83 tahun
• DALYs lost
• AKI 305 per 100.000 KH 183 per 100.000 KH
• AKN 15 per 1000 KH 11 per 1000 KH
• Stunting 30,8% 14%
• PHBS terus ditingkatkan
• Proteksi financial terus diperluas
4. “ Without quality,
Universal Health
Coverage (UHC)
remains an empty
promise.”
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-
109X%2818%2930394-2
QUALITY AS A FUNDAMENTALFEATURE
OF UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
Utilization Health
Utilization x Quality = Health
Pelayanankesehatanyangbermutu rendah berbahaya
bagipasien,membuanguangdanwaktu.
5. Empoware
d people
and
communiti
es
Multisector
al policy
and action
Integrated
health
services
prioritizing
essential
public health
functions and
primary care
Complementa
ry
domains
Relationshipbetween quality primaryhealth careand achievementof universalhealthcoverage(World
HealthOrganization2018)
6. POTENSI DAN PERMASALAHAN (1)
6
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
1 Upaya Kesmas
Kesehatan Ibu Kematian maternal (sebab: eclampsia,
perdarahan, infeksi; lokus: 78%
fasyankes)
Sinergisme dan sistem rujukan antara FKTP (Puskesmas) dan
FKTRL (RS Kabupaten/Kota), termasuk peningkatan
kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan puskesmas
PONED dan RS PONEK
Kematian bayi 2/3 kematian bayi neonatus
Sebab kematian neonatus: komplikasi
kejadian intrapartum (28,3%), gangguan
respiratori dan kardiovaskuler (21,3%),
BBLR dan prematur (19%), kelainan
konginetal (14,8%), infeksi (7,3%).
Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan
yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan
FKTRL, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan
neonatal dan bayi
Gizi balita Wasting 10,2%, stunting 30,8% , dan
underweight 17,7% pada tahun 2018
(Riskesdas 2018).
Lima pilar penanggulangan stunting: komitmen pimpinan
tinggi, kampanye nasional dan strategi komunikasi, kovergensi
program, ketahanan pangan dan gizi, penguatan monev
2 P2P
P2PTM Beban PTM 70% sbg DALY lost Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui
pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS),
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PTM
(peningkatan peran Posbindu), dan peningkatan aksi
multisektoral.
7. POTENSI DAN PERMASALAHAN (2)
7
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
P2 PM
P2TB Tingginya un-detected cases di
kelompok berisko, ketidakpatuhan
berobat, missing cases di rumah
sakit dan klinik, serta naiknya MDR-
TB
(a) meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak
dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian
padat), (b) memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan
mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan
dokter parktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh Dinas
Kesehatan kabupaten/kota, (c) meningkatkan cakupan penemuan kasus dan
pengobatan pada MDR TB.
P2HIV Rendahnya deteksi kasus (fenomena
gunung es), keteraturan berobat,
stigmatisasi, belum membudayanya
sex aman
(a) edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman,
penggunaan jarum suntik aman pada penasun), (b) penyediaan sarana test
HIV di fasyankes, (c) peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko
tinggi (pekerja seksual, penasun, waria).
P2 Malaria Terkonsentrasi di WIT
Geografis sulit dijangkau
Kurangnya stok logistic RDT
Peningkatan pendekatan EDAT (Early Diagnosis and Treatment), dengan
melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa
untuk deteksi kasus, penyediaan logistik rapid tes (RDT) dan obat, serta
peningkatan survailans.
PD3I Masih ada kasus sporadis dan KLB
(Difteri, campak, Polio)
Beberapa Kab/Kota blm UCI
(a) meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar
gedung dan perbaikan pencatatan/ monitoring (penggunaan PWS imunisasi),
untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada seluruh
kabupaten/kota sampai level desa/ kelurahan, dan (b) peningkatan mutu
imunisasi, melalui perbaikan rantai dingin (cold chain) dan peningkatan
kapasitas SDM imunisasi.
8. POTENSI DAN PERMASALAHAN (3)
8
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
New
emerging
diseases dan
Public Health
Emergency
Penilaian JEE skore 3.0 Peningkatan pencegahan dan mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan
deteksi/ diagnosis (to detect) termasuk penguatan sistem laboratorium
nasional dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon
terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana,
prasarana, dan SDM yang kompeten
NTD Masih punya masalah kusta,
frambusia, filariasis, schistosomiasis
Peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisectoral, peningkatan
penemuan kasus, pengobatan masal, peningkatan survailans
3 Faktor risiko
PTM
Faktor perilaku (diet tidak sehat,
merokok, kurang aktivitas fisik,
alcohol), lingkungan (polusi,
pencemaran), dan gangguan
metabolik (obesitas, dyslipidemia,
gangguan kadar gula, hipertensi)
(a) peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada
masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, (b) peningkatan skrining dan
deteksi dini penyakit tidak menular di semua FKTP dan jejaraingnya
(pendekatan PIS-PK) (c) penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait
pengendalian penyakit tidak menuar (penguatan posbindu, pos UKK), (d)
perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer
sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKTRL
dan (e) peningkatan aksi multisektoralterkait GERMAS.
4 YANKES
Yankes
primer
Cakupan dan kualitas program belum
optimal, fungsi puskesmas sbg focal
point jejaring PHC belum optimal,
belum terkoordinasi dengan optimal
PHC sebagai entitas sistem
Peningkatan fungsi puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar (essential
health care), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
(community involvement and empowerment), dan pelibatan
multistakeholder dalam rangka aksi bersama, serta memerankan puskesmas
sbg focal point koordinator sistem PHC dalam wilayah kerja
10. 1
4
No. Indikator Baseline Target 2024
1 Angka kematian ibu (per 100.000 KH) 305 (SUPAS 2015) 183
2 Angka kematian bayi (per 1000 KH) 24 (SDKI 2017) 16
3 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara
Modern (mCPR)
57.2 (SDKI 2017) 63,4
4 Unmet Need KB (persen) 10,60% (SDKI 2017) 7,4%
5 ASFR 15-19 Tahun 36 (SDKI 2017) 18
6 Prevalensi stunting pada balita (%) 30,8% (RKD 2018) 19% [14%]
7 Prevalennsi wasting pada balita (%) 10,2% (RKD 2018) 7%
8 Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak
terinfeksi HIV)
0,24 (Kemenkes 2018) 0,18
9 Insidensi TB (per 100.000 penduduk) 319 (Global TB Report 2018) 190
10 Eliminasi malaria (kab/kota) 285 (Kemenkes 2018) 405
11 Persentase merokok penduduk usia 10-18
tahun
9,1% (RKD 2018) 8,7%
12 Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=
18 tahun
21,8% (RKD 2018) 21,8%
INDIKATOR SASARAN POKOK RPJMN TEKNOKRATIK BIDANG KESEHATAN 2020-2024 (1)
11. 11
No. Indikator Baseline Target 2024
13 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada
anak usia 12-23 bulan
57,9% (RKD 2018) 90%
14 Persentase fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) terakreditasi
40% (Kemkes 2018) 100%
15 Persentase rumah sakit terakreditasi 63% (Kemkes 2018) 100%
16 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar
23% (Kemkes 2018) 83%
17 Persentase puskesmas tanpa dokter 15% (Kemkes 2018) 0%
18 Persentase puskesmas dengan ketersediaan
obat esensial
86% (Kemkes 2018) 96%
19 Persentase obat memenuhi syarat 80,9% (BPOM 2018) 92,3%
20 Persentase makanan memenuhi syarat 71% (BPOM 2018) 90%
12. INTERVENSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
INTERVENSI
MUTU
YANKES
PENGUKURAN
INDIKATOR MUTU
PELAPORAN
INSIDEN
KESELAMA
TAN
PASIEN
AKREDITASI
13. MANFAAT AKREDITASI PUSKESMAS
MEMPERBAIKI TATA
KELOLAINSTITUSI &
PELAYANAN
MEMASTIKAN
PELAYANANTELAH
SESUAI STANDAR
MEMASTIKAN
- JAMINAN KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
- JAMINAN
KESELAMATANPASIEN,
TENAGA KESEHATAN ,
PENGUNJUNG
MEMASTIKAN
TERJADINYA
PERBAIKAN KINERJA
DAN MUTU SECARA
BERKESINAMBUNGAN
TERWUJUDNYABUDAYA
MUTU DI FASYANKES
SEHINGGA
BERKONTRIBUSI
PERBAIKAN STATUS
KESEHATAN
MASYARAKAT
14. EVALUASI DAMPAK PROSES AKREDITASI
TERHADAP PENINGKATAN MUTU
Kurun waktu tahun 2012 – 2016 pada 9 RS di Indonesia
Sumber.Achadi et al. FINAL REPORT Hospital accreditation process impact evaluation
Hal dievaluasi :
• Tatakelola,
• Orientasi pasien
• Sumber daya
• Manajemen fasilitas
dan obat
• Pelayanan klinis,
HAIs, transfusi
• Tindakan dan operasi
MENUNJUKAN BAHWA PADA RS NASIONAL MAUPUN INTERNASIONALYANG
MENYIAPKAN AKREDITASI TERJADI PENINGKATAN MUTU SECARAUMUM
15.
16. BALITBANGKES, KEMENKES RI (2019)
• HASIL STUDI EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI PUSKESMAS
TAHUN 2019 YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIMANA SALAH SATUNYA DITEMUKAN
• BAHWA AKREDITASI SANGAT BERPENGARUH TERHADAP
CAPAIAN PROGRAM KESEHATAN.
• SECARA KUALITATIF AKREDITASI MENDORONG PERUBAHAN
TATAKELOLA PUSKESMAS YANG HASIL AKHIRNYADIHARAPKAN
AKAN MENINGKATKAN CAPAIAN PROGRAM KHUSUSNYA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), INDEKS KELUARGA
SEHAT (IKS), DAN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS BIDANG
KESEHATAN.
18. PENYEMPURNAAN DALAM STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS EDISI REVISI
PENYEMPURNAAN STRUKTUR
MEMINIMALISASI PENGULANGAN EP YANG SAMA .CONTOH KAJI
BANDING PADA VERSI 2015 BERADA PADA ADMEN DAN UKM ,
PADA VERSI REVISI HANYA ADA DI BAB 1
MANAJEMEN SUMBER DAYA PADA VERSI 2015 TERSEBAR
PADA ADMEN, UKM DAN UKP. PADA VERSI REVISI
DIKUMPULKANPADA SATU BAB ( BAB I)
PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PADA VERSI 2015
TERSEBAR PADA ADMEN, UKM , UKP
, PADA VERSI
REVISI DIJADIKAN SATU BAB ( PADA BAB 5)
PENGURANGAN JUMLAH DAN PENYEMPURNAAN
STANDAR, KRITERIA, DAN ELEMEN PENILAIAN TANPA
MENGURANGI PROGRAM DIPUSKESMAS
PENYEMPURNAAN POKOK PIKIRAN
EP MENGIKUTI POLAP1P2P3
CONTOH IMPLEMENTASI
PIKIRAN DAN ELEMEN
DILENGKAPI DENGAN
BERDASARKAN POKOK
PENILAIAN
PENYEMPURNAAN SUBSTANSI
PROGRAM UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT
SESUAI PMK 43 TAHUN 2019
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN
PENUNJANGSESUAI PMK 43 TAHUN 2019
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
INFEKSI SESUAI PMK 27 TAHUN 2017 DAN PEDOMAN
TEKNIS PPIDI FKTP
MELENGKAPI SASARAN KESELAMAT
AN
PASIEN SESUAI PMK 11 TAHUN 2017
MELENGKAPI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) SESUAI PMK 52 TAHUN2018
MELENGKAPI DENGAN MFK
PERAN DINKES DIPERKUAT
INDIKATOR MUTUPUSKESMAS
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
6
7
6
7
19. P1
P2
P3
UKPP
ADMEN
UKM
MODELPENDEKATAN
STANDAR & INSTRUMEN
AKREDITASI PUSKESMAS, EDISI
REVISI
SIAP
Edisi revisi
KONSEP : FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS
:
BAB I. KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN PUSKESMAS
BAB 2 : IMPLEMENTASI PELAYANAN UKM
BAB 3 ; IMPLEMENTASI PELAYANAN UKPP
BAB 4 : PPN
BAB 5 : PMP ( MUTU, MR, SKP
,PPI)
20. KONSEP PENDEKATAN AKREDITASI PUSKESMAS
DENGAN STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI VERSI 2019
PROSES
PROSES
OUTPUT
PMP
UKPP UKM
KMP
INPUT
PPN
KMP : KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMENPUSKESMAS
PMP : PENINKATAN MUTU PUSKESMAS
UKM : UPA
Y
AKESEHATAN MASYARAKAT
UKPP : UPA
Y
AKESHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG
MERUBAH
PARADIGMA
DALAM
MEWUJUDKAN
BUDAYA MUTU
PERBAIKAN TATA
KELOLA (KORPORAT
& PELAYANAN
PERBAIKAN
KINERJA DAN
MUTU
LAYANAN
21. STRUKTUR STANDAR & INSTRUMENT AKREDITASIPUSKESMAS
BAB
STANDAR
KRITERIA
POKIR
EP
STANDAR INI MENCAKUP HARAPAN KINERJA, STRUKTUR,ATAU FUNGSI YANG HARUS DITERAPKAN
AGAR PUSKESMAS, KLINIK, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
DOKTER GIGI DAPAT TERAKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI YANG DITETAPKAN OLEH
KEMENTERIAN KESEHATAN
• KRITERIADARI SUATU STANDAR MENJABARKAN MAKNA SEPENUHNYA DARI
STANDAR.
• KRITERIA AKAN MENDESKRIPSIKAN TUJUAN DARI SEBUAH STANDAR, MEMBERIKAN
PENJELASAN ISI STANDAR SECARA UMUM, BAGAIMANA STANDAR TERSEBUT BISA
DIPENUHI SECARA KESELURUHAN
• SETIAP KRITERIA SELALU DISERTAI DENGAN POKIR YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU
MENJELASKAN MAKNA
SEPENUHNYA DARI KRITERIATERSEBUT
• POKIR AKAN MENDESKRIPSIKAN / MENJABARKAN TUJUAN DAN RASIONALISASI DARI KRITERIA
• MEMBERIKAN PENJELASAN BAGAIMANA KRITERIA TERSEBUT DAPAT DIPENUHI YANG SELARAS
DENGAN STANDAR
22. PERBEDAAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
ANTARA TAHUN 2015 DENGAN STANDARREVISI
SUBJEK
JUMLAH
BAB STANDAR KRITERIA EP
STANDAR VERSI
2015
9 42 168 776
STANDAR
EDISI
REVISI
5 35 81 327
24. STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASIPUSKESMAS
EDISI REVISI
SIAP
Edisi revisi
KMP
UKM
UKPP
PPN
PMP
KMP
• KEPEMIMPINAN DAN AMANJEMEN PUSKESMAS
UKM
• UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
UKPP
• UPAYAKESEHATAN PERSEORANGAN &PENUNJANG
PPN
• PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PMP
• PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS
AREA KMP UKM + PPN UKPP PMP
PERSENTASE EP 32% 39% 13% 16%
25. PERBEDAAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
ANTARA TAHUN 2015 DENGAN STANDARREVISI
SUBJEK
JUMLAH
BAB STANDAR KRITERIA EP
STANDAR VERSI
2015
9 42 168 776
STANDAR
EDISI
REVISI
5 35 81 327
26. JUMLAH STANDAR EDISI REVISI ISQua
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
STANDA
R
KRITER
A
EP STANDA
R
KRITER
A
EP STANDA
R
KRITER
A
EP STANDAR KRITER
A
EP STANDAR KRITER
A
EP
1.1 1.1.1 7 2.1 2.1.1. 4 3.1 3.1.1 5 4.1 4.1.1 5 5.1 5.1.1 4
1.1.2 4 2.1.1. 4 3.2 3.2.1 5 4.2 4.2.1 7 5.1.2 4
1.2 1.2.1 4 2.1.1. 5 3.3 3.3.1 2 4.3 4.3.1 7 5.1.3 4
1.2.2 2 2.2 2.2.1 4 3.4 3.4.1 2 4.4 4.4.1 8 5.1.4 4
1.2.3 4 2.2.2 3 3.5 3.5.1 6 4.5 4.5.1 7 5.2 5.2.1 2
1.2.4 3 2.3 2.3.1 2 3.6 3.6.1 2 5.2.2 4
1.2.5 3 2.4 2.4.1 4 3.7 3.7.1 3 5.3 5.3.1 2
1.3 1.3.1 5 2.5 2.5.1 6 3.7.2 3 5.3.2 3
1.3.2 5 2.5.2 6 3.8 3.8.1 2 5.3.3 2
1.3.3 4 2.5.3 5 3.9 3.9.1 5 5.3.4 3
1.3.4 2 2.6 2.6.1 5 3.10 3.10.1 7 5.3.5 2
1.3.5 2 2.6.2 5 5.4 5.4.1 2
1.3.6 4 2.6.3 5 5.4.2 2
1.4 1.4.1 4 2.6.4 5 5.5 5.5.1 2
1.4.2 4 2.6.5 5 5.5.2 2
1.4.3 4 2.7 2.7.1 5 5.5.3 2
1.4.4 4 2.8 2.8.1 6 5.5.4 3
1.4.5 4 2.8.2 5 5.5.5 2
1.4.6 4 2.8.3 7 5.5.6 2
1.4.7 3 2.8.4 5
1.4.8 3
1.5 1.5.1 2
1.6 1.6.1 6
1.6.2 3
1.6.3 6
1.7 1.7.1 8 TOTAL
STANDARKRITERA EP
2022 7 26 104 8 20 96 10 11 42 5 5 34 5 19 51 35 81 327
AREA KMP UKM + PPN UKPP PMP
PERSENTASE EP 32% 39% 13% 16%
27. BAB 3. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)
BAB STANDAR JUMLAH
KRITERIA EP
4 PPN
4.1 PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING
1 5
4.2 PROGRAM PENURUNAN AKI DAN
AKB 1 7
4.3.
PENINGKATAN CAKUPAN DAN
MUTU IMUNISASI 1 7
4.4 PROGRAM
PENANGGULANGAN TB 1 8
4.5 PENGENDALIAN PTM DAN
FAKTOR RISIKO
1 7
TOTAL 5 5 34
28. PELAYANAN UKM KIA
2.6
1.3. Pengelolaan SDM, uraian tugas, file kepegawaian
1.1.1.Jenis pelayanan, RUK, RPK K3
1.1.2. Akses 1.4.2. Keamanan dan keselamatan
1.2.1. Struktur organisasi, delegasi wewenang 1.4.3. Pengelolaan B3 dan limbah B3 dari pelayanan
1.2.2. Kelengkapan dokumen regulasi UKM KIA 1.4.4. Peran dalam Tanggap darurat bencana, evakuasi
1.2.3. Pembinaan jaringan-jejaring terkait KIA 1.4.5. Peran jika tejadi kebakaran, evakuasi
1.2.4. Sistem informasi menunjang UKM KIA 1.4.6. Pengelolaan peralatan 1.4.7. Pengelolaan utilitas
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
3. Aspek UKP pelayanan KIA (ibu hamil,
1.6.1. Indikator pelayanan UKM-KIA, pengukuran, Bersalin, bayi baru lahir, dsb): 5.1. Program mutu UKM-KIA
analisis, tindak lanjut, pelaporan, PKP 3.1.Pendaftaran 5.2. Manajemen risiko UKM-KIA
1.6.2. P3 – UKM KIA pada Lokmin & tindak lanjut 3.2. Pengkajian & Asuhan 5.3. Pelaksanaan SKP
1.6.3. Pelaksanaan audit internal pelayanan 3.3. Gawat Darurat Ibu dan Anak 5.4. Pelaporan insiden dan
UKM - KIA 3.4 dst 3.10 Tindak lanjut insiden
1.7.1. Pembinaan Dinas Kesehatan thd pelayanan 4.1 sd 4.5. Aspek KIA pada 5.5. Pelaksanaan PPI pelayanan
UKM - KIA Program PPN: stunting, AKI UKM-KIA
AKB, Imunisasi, Tb, PTM
2.6
29. Penyelenggara
an
Upay
a
Kesehatan
Perseorangan
(UKPP)
da
n
Penunjan
g
2.5. Aspek UKP pada PIS-PK 5.2. Manajemen risiko UKP
analisis, tindak lanjut, pelaporan, PKP
Program UKM Esensial 5.4. Pelaporan insiden dan
1.5.3. Pelaksanaan audit internal pelayanan
Program Pengembangan 5.5. Pelaksanaan PPI pelayanan
1.6.1. Pembinaan Dinas Kesehatan thd pelayanan
Program PPN
1.1.1.Jenis pelayanan, RUK, RPK 1.3. Pengelolaan SDM UKP
, uraian tugas, file kepegawaian
1.1.2. Akses UKP
, Hak & Kewajiban Pasien K3
1.2.1. Struktur organisasi, delegasi wewenang 1.4.2. Keamanan dan keselamatan
1.2.2. Kelengkapan dokumen regulasi UKP 1.4.3. Pengelolaan B3 dan limbah B3 dari pelayanan UKP
1.2.3. Pembinaan jaringan-jejaring terkait UKP 1.4.4.Peran dalam Tanggap darurat bencana, evakuasi
1.2.4. Sistem informasi menunjang UKP 1.4.5. Peran jika tejadi kebakaran, evakuasi
1.4.6. Pengelolaan peralatan 1.4.7. Pengelolaan utilitas
3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 3.10
3.2 3.4 3.7 3.9
1.6.1. Indikator pelayanan UKP
, pengukuran, 5.1. Program mutu UKP
1.6.2. P3-UKP pada Lokmin & tindak lanjut 2.6. Aspek UKP dalam capaian 5.3. Pelaksanaan SKP
UKP 2.7. Aspek UKP dalam capaian Tindak lanjut insiden
UKP 4.1 sd 4.5. Aspek UKP pada UKP
1.7.1
1.6.3
5.1
5.4
5.5
5.2
5.3
2.5
2.6
2.7
31. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
LINTAS PROGRAM
INTEGRASI
LINTAS SEKTOR
1. Pelayanan Pemeriksaan
Kehamilan
2. Imunisasi
3. Kegiatan promosi dan
konseling
4. Pemberian suplemen
5. dll
1. Advokasi
2. Sosialisasi kpd tokoh
masyarakat, keluarga
dan sasaran program
3. Intervensi lain
INTERVENSI
Intervensi gizi
sensitive
1. Perlindungan social
2. Penguatan pertanian
3. Perbaikan air & sanitasi
lingkungan
4. Keluarga bencana
5. Perkembangan anak usia dini
6. Kesehatan mental ibu
7. Perlindungan anak
8. Pendidikan dalam kelas
Intervensi gizi
spesifik
1. Pemberian tablet tambah darah pd
remaja putri
2. Pemberian TTD pd ibu hamil
3. Pemberian makanan tambahan pd
ibu hamil KEK
4. Promosi konseling (IMD, ASI ekslusif,
MP ASI..)
5. Tata laksana gizi buruk
6. Perilaku pemberian makanan dan
situasi
7. dll
32. Indikator Sasaran Target
1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi.
90%
2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
kehamilan.
80%
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD).
58%
4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu
ibu (ASI) eksklusif.
80%
5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
80%
6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi
buruk.
90%
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
90%
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.
90%
9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar
lengkap.
90%
Intervensi Spesifik dan Sensitif
dalam Perpres No. 72 Tahun 2021
Indikator Sasaran Target
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. 70%
2. Kehamilan yang tidak diinginkan. 15,5%
3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.
90%
4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas.
100%
5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.
90%
6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
dari 40% penduduk berpendapatan terendah.
112,9 juta
penduduk
7. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. 90%
8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai
bersyarat.
10 juta
keluarga
9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang
stunting di lokasi prioritas.
70%
10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan.
15.600.039
keluarga
11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defecation Free (ODF).
90%
Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif
33. KRITERIA 4.1.1. PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
POKOK PIKIRAN
1. TUJUAN PROGRAM PENCEGAHAN & PENURUNAN STUNTING
2. UPAYA TSB TIDAK DPT DILAKUKAN ASPEK KESEHATAN SAJA
3. INTEGRASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
4. INTERVESI GIZI SNESITIF (LINTAS SEKTOR) DAN SPESIFIK (LINTAS
PROGRAM
5. PENCATATAN DAN PELAPORAN (TB/U DAN PERKEMBANGAN BALITA
6. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
7. RENCANA MENGUTAMAKAN PROMOTIF DAN PREVENTIF (RUK DAN
RPK)
EP 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
(R, D, W)
EP 2. PROGRAM PENSEGAHAN &
PENURUNAN STUNTING (R)
EP 3. KEGIATAN INTERVENSI
(D, O,W)
EP 4. PEMANTAUAN ,
EVALUASI & TINDAK LANJUT
(D,W)
EP 1. PENCATATAN &
PELAPORAN (D, W, O)
35. KRITERIA 4.2.1. PROGRAM PENURUNAN AKI DAN AKB
POKOK PIKIRAN
1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI PEDOMAN
2. INTEGRASI LP DLM RANGKA PENURUNAN STUNTING
3. PELAYANAN MASA KEHAMILAN SESUAI STANDAR KUANTITAS (6 KALI) &
KUALITAS (10 T)
4. STANDAR PERSALINAN SESUAI DG BUKU SAKU PELAYANAN KESEHATAN
IBU DI FKTP DAN FKRTL
5. PELAYANAN KES. PASCA MELAHIRKAN (4 KALI)
6. PELAYANAN KES BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR KUANTITAS ( 3
KALI) DAN KUALITAS
7. STANDAR PELAYANAN EMERGENSI
8. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
9. PENCATATAN DAN PELAPORAN
10. RUK DAN RPK
EP 1. INDIKATOR & TARGET KINERJA
(R,D)
EP 2. PROGRAM PENURUNAN AKI
DAN AKB (R,D,W)
EP 3. KETERSEDIAAN ALAT, OBAT
DAN BMHP (RDOW)
EP 4. PELAYANAN KESEHATAN IBU
DAN BAYI
EP 5. KOORDINASI LP & LS (D. W)
EP 6. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
KENIRJA (D,W)
EP 7.PENCATATAN DAN PELAPORAN
(D, W O)
37. KRITERIA 4.3.1. PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU IMUNISASI
POKOK PIKIRAN
1. PUSKESMAS WAJIB MELAKSANAKAN KEG. IMUNISASI
2. PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
3. PERENCANAAN DETAIL
4. TINDAK LANJUT PERBAIKAN PROGRAM
5. PENGELOLAAN RANTAI DINGIN
6. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
7. PENCATATAN DAN PELAPORAN
8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERKALA
9. RUK DAN RPK
EP 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
(R, D)
EP 1. PROGRAM IMUNISASI (R, D, W)
EP 3. VALSIN DAN LOGISTIK (D,O,W)
EP 4. PENGELOLAAN VAKSIN (R, D, O, W)
EP 7.PENCATATAN DAN PELAPORAN
(D, W O)
EP 6. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
KINERJA (D, W)
EP 5. KOORDINASI LP & LS (D. W)
39. KRITERIA 4.4.1. PROGRAM PENANGGULANGAN TB
POKOK PIKIRAN
1. PENANGGULANGAN TB
2. MASALAH TB
3. PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
TINDAK LANJUT
4. PELAYANAN TB SO DAN RO
5. UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF
6. STRATEGI DOTS
7. INDIKAOR KINERJA
8. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
9. RUK DAN RPK
10. PENCATATAN DAN PELAPORAN
EP 1. INDIKATOR & TARGET KINERJA
(R,D)
EP 2. PROGRAM PENCEGAHAN TB ( R)
EP 3. TIM TB DOTS (R)
EP 4. LOGISTIK (OAT DAN NON OAT
(RDOW)
EP 5. TATALAKSANA TB
(RDOW)
EP 6. KOORDINASI
LP/LS (D, W)
EP 8.PENCATATAN DAN
PELAPORAN (D, W O)
EP 7. PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN TL (D,
W)
41. KRITERIA 4.5.1. PENGENDALIAN PTM DAN FAKTOR RISIKO
POKOK PIKIRAN
1. PENINGKATAN FAKTOR RISIKO DAN PENYAKIT TDK MENULAR
2. UPAYA PENGENDALIAN (PROMOTIF, PREVENTIF)
3. DETEKSI DINI KASUS PTM
4. PIS-PK DAN GERMAS
5. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PTM
6. PENCATATAN LAPORAN
7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
8. RUK DAN RPK TERINTEGRASI
EP 1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
(R, D, W)
EP 1. PROGRAM PTM (R, D, W)
EP 3. KOORDINASI LP/LS (DOW)
EP 4. POSBINDU (R, D, O, W)
EP 7.PENCATATAN DAN PELAPORAN
(D, W O)
EP 6. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
KINERJA (D, W)
EP 5. TATA LAKSANA PTM (RDOW)