Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien (Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian
dari system manajemen secara keseluruhan
Spesialisasi ilmu hygiene serta prakteknya dengan mengadakan penilaian faktor-faktor penyebab penyakit secara kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif.
Upaya pencegahan dilakukan agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja, serta dimungkinkan mengecap derajad kesehatan setinggi-tingginya
Rancangan Kebutuhan Dan Penempatan APAR Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. TalaudYOHANIS SAHABAT
5.1. Kesimpilan
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, melalui beberapa tahapan mulai dari observasi lapangan sampai dengan pengolahan data hasil lapangan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Mengingat Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. Talaud belum memiliki APAR, maka sebaiknya saat ini dilakukan perencanaan untuk pengadaanya, guna memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana pada KEPMEN PU Nomor : 10/KPTS/2000, tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi para Pegawai maupun pengunjung dan masyarakat lainnya;
2) Adapun potensi bahaya kebakaran yang ada pada gedung tersebut, berdasarkan hasil pengamatan identifikasi bahaya kebakaran meliputi klasifikasi kebakaran A, B dan C;
3) Untuk langkah pencegahan terhadap risiko bahaya kebakaran pada gedung tersebut, perlu disediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder PC ABC, sejumlah 36 unit, yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan SNI;
4) Untuk pengadaan APAR tersebut, telah diketahui perkiraan biaya yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan diatas adalah sebesar Rp.129.642.000,- (Seratus Duapuluh Sembilan Juta, Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Rupiah).
5.2. Saran
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran yang meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta benda. Oleh karena itu, berhubung Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. Talaud, yang hingga saat ini belum memiliki sarana dan fasilitas penunjang terkait standar teknis keselamatan seperti APAR yang harus dimiliki, bahkan dengan terbatasnya fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki oleh PEMDA Kab. Kepl. Talaud, sehingga sangat dipandang perlu kedepannya untuk merencanakan dan mengadakannya.
For a reference.
Draft simulasi kebakaran yang disusun sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam melakukan simulasi di tempat kerja dan dengan berbagai rekayasa
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien (Kepmenaker Nomor 463/MEN/1993).
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian
dari system manajemen secara keseluruhan
Spesialisasi ilmu hygiene serta prakteknya dengan mengadakan penilaian faktor-faktor penyebab penyakit secara kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif.
Upaya pencegahan dilakukan agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja, serta dimungkinkan mengecap derajad kesehatan setinggi-tingginya
Rancangan Kebutuhan Dan Penempatan APAR Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. TalaudYOHANIS SAHABAT
5.1. Kesimpilan
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, melalui beberapa tahapan mulai dari observasi lapangan sampai dengan pengolahan data hasil lapangan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Mengingat Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. Talaud belum memiliki APAR, maka sebaiknya saat ini dilakukan perencanaan untuk pengadaanya, guna memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana pada KEPMEN PU Nomor : 10/KPTS/2000, tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi para Pegawai maupun pengunjung dan masyarakat lainnya;
2) Adapun potensi bahaya kebakaran yang ada pada gedung tersebut, berdasarkan hasil pengamatan identifikasi bahaya kebakaran meliputi klasifikasi kebakaran A, B dan C;
3) Untuk langkah pencegahan terhadap risiko bahaya kebakaran pada gedung tersebut, perlu disediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis Dry Chemical Powder PC ABC, sejumlah 36 unit, yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan SNI;
4) Untuk pengadaan APAR tersebut, telah diketahui perkiraan biaya yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan diatas adalah sebesar Rp.129.642.000,- (Seratus Duapuluh Sembilan Juta, Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Rupiah).
5.2. Saran
Pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran yang meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta benda. Oleh karena itu, berhubung Gedung Kantor SETDA Kab. Kepl. Talaud, yang hingga saat ini belum memiliki sarana dan fasilitas penunjang terkait standar teknis keselamatan seperti APAR yang harus dimiliki, bahkan dengan terbatasnya fasilitas pemadam kebakaran yang dimiliki oleh PEMDA Kab. Kepl. Talaud, sehingga sangat dipandang perlu kedepannya untuk merencanakan dan mengadakannya.
For a reference.
Draft simulasi kebakaran yang disusun sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam melakukan simulasi di tempat kerja dan dengan berbagai rekayasa
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
Paparan deputi 5 dalam forum bakohumas di cisarua tanggal 27 Juni 2013 tentang Peran KPDT Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI
PRESENTASI MENGENAI “ STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU “
Nama : Nita Eka Wahyuni
Nim : 21102001
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
4. Materi
• Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-
2019:
– Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
di Wilayah Perbatasan Kalimantan
• Strategi Pengurangan Resiko
Bencana di Daerah Tertinggal
• Penguatan Kapasitas
Penanggulangan Bencana yang
Didukung IPTEK
• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih:
Nawa Cita Jokowi-JK untuk Rakyat
Indonesia
4dadang-solihin.blogspot.com
7. Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tertinggal
Tujuan:
• Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah
maju.
Sasaran 2019:
1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar
7,35%;
2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5%;
3. IPM di daerah tertinggal 71,5%; dan
4. Minimal 75 kabupaten dapat ditingkatkan masuk kategori daerah
maju.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Tertinggal
1. Upaya pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar publik;
2. Pengembangan perekonomian
masyarakat yang didukung
oleh
– SDM yang handal
– Infrastruktur penunjang
konektivitas antara daerah
tertinggal dan kawasan
strategis.
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Strategi
Pembangunan Daerah Tertinggal
1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam
rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi
strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur,
manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan
kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti:
peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan
penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
3. Meningkatkan kualitas SDM, Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan
pemerintah daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan aparatur
pemerintah daerah, kelembagaan dan keuangan daerah.
4. Mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan publik dasar di
daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
transportasi, air minum, dan telekomunikasi.
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Penyebaran Daerah Tertinggal 2014
dadang-solihin.blogspot.com 10
WILAYAH PROVINSI
JUMLAH
KABUPATEN
DAERAH
TERTINGGAL
Jumlah %
KALIMANTAN 1. Kalbar 14 8 57.1
2. Kalteng 14 1 7.1
3. Kalsel 13 0 0.0
4. Kaltim 10 2 20.0
11. Tujuan dan Pendekatan
Pengembangan Kawasan Perbatasan
Tujuan:
• Ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman
depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri:
Pendekatan:
1. Pendekatan keamanan (security approach),
2. Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity
approach), yang difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) dan 145 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 39
Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Sasaran
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Berkembangnya 26 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di
sekitarnya;
2. Menjadikan 26 PKSN di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama
transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara
tetangga, sebagai pintu gerbang internasional, dan pos pemeriksaan lintas
batas negara tetangga;
3. Meningkatnya efektifitas hasil diplomasi dan kejelasan batas wilayah
negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat;
4. Menjamin kedaulatan wilayah negara di kawasan perbatasan laut dan
darat;
5. Menghilangkan aktivitas illegal logging, human trafficking, dan kegiatan
ilegal lainnya; dan
6. Meningkatnya kesejahteran masyarakat, termasuk di 92 pulau-pulau kecil
terluar.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Arah Kebijakan
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Mempercepat pembangunan
kawasan perbatasan di
berbagai bidang, terutama
peningkatan bidang ekonomi
dan keamanan, serta
2. Menempatkan kawasan
perbatasan sebagai pintu
gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara
tetangga secara terintegrasi
dan berwawasan lingkungan.
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Strategi
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara
berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan
peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan
infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;
2. Membangun SDM yang handal serta pemanfaatan IPTEK dalam
memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan
perbatasan negara yang berdaya saing;
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan
disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat
Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut,
pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas
pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk
menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi
darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan
jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
dadang-solihin.blogspot.com 14
1/2
15. Strategi
Pengembangan Kawasan Perbatasan
4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum,
Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan
yang terpadu;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana
pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif
masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
6. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-
investigation, Refixation, Maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan
kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan
data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;
dan
7. Meningkatkan kerjasama perdagangan (Border Trade Aggreement) dan
kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara
tetangga.
dadang-solihin.blogspot.com 15
2/2
16. Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan
di Kalimantan
dadang-solihin.blogspot.com 16
• Kalimantan Barat:
1. Kabupaten Kapuas Hulu,
2. Kabupaten Sambas,
3. Kabupaten Sintang,
4. Kabupaten Landak,
5. Kabupaten Bengkayang
• Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara:
– Kabupaten Nunukan
18. RT-RPJMN 2015-2019 Wilayah Kalimantan:
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal.
3. Peningkatan Konektivitas.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan
IPTEK.
5. Penguatan Regulasi dan Insentif.
dadang-solihin.blogspot.com
18
• Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Kalimantan
2015-2019:
19. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Energi
4. Bidang Informasi dan Telekomunikasi
5. Bidang Permukiman dan Perumahan
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Bidang Pendidikan
1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar
diutamakan di Seruyan dan Sintang;
2. Mengoptimalkan kemitraan dengan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan;
3. Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga pendidik diutamakan
di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;
4. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar bagi
masyarakat sesuai dengan karakteristik kawasan perhutanan,
perairan sungai seperti sekolah berasrama;
5. Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah-wilayah
terisolir dan perbatasan;
6. Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak di kawasan
perbatasan.
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Bidang Kesehatan
1. Pembangunan, rehabilitasi, dan
peningkatan sarana kesehatan
diutamakan di Kabupaten
Sanggau;
2. Pemerataan distribusi dan
kapasitas tenaga kesehatan, alat
kesehatan, dan obat-obatan
terutama di bagian barat Wilayah
Pulau Kalimantan;
dadang-solihin.blogspot.com 21
3. Pengadaan sarana kesehatan keliling terapung untuk kawasan
perairan dan pulau-pulau kecil;
4. Mengoptimalkan kemitraan dengan PKBL atau CSR dalam
pemenuhan SPM bidang kesehatan.
22. Bidang Energi
1. Pengembangan sumber energi
alternatif yang terbarukan seperti
arang briket, briket batubara, dan
biogas, terutama di kawasan
konservasi;
dadang-solihin.blogspot.com 22
2. Pembangunan jaringan listrik
tenaga alternatif seperti mikro
hidro, biomass dengan skala
komunitas di desa-desa
terisolir;
3. Penyediaan Bahan Bakar
Minyak ke wilayah terpencil
khususnya di wilayah
pegunungan tengah dan
perbatasan.
23. Bidang Informasi dan
Telekomunikasi
1. Pengembangan radio komunitas dan radio
komunikasi di kawasan perbatasan;
2. Pembangunan menara penguat sinyal dan
radio penguat siaran RRI dan TVRI di
Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan
Sekadau.
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Bidang Permukiman dan
Perumahan
1. Pembangunan prasarana
perumahan layak huni dan air
bersih di seluruh kampung
terutama di wilayah terisolir
dan perbatasan;
2. Perbaikan lingkungan
permukiman diutamakan pada
kawasan perairan dan
kawasan perhutanan.
dadang-solihin.blogspot.com 24
26. Sasaran dan Strategi
• Sasaran Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
2015-2019:
1. Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana; dan
2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi
bencana.
• Strategi terkait sasaran no.2:
– Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan
bencana di pusat dan daerah serta masyarakat dalam menanggulangi
bencana;
– Membangun budaya sadar terhadap pengurangan risiko bencana
dalam masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, simulasi, dan gladi
secara berkala dan berkesinambungan, terutama yang berada
dikawasan rawan dan risiko tinggi terhadap bencana, sosialisasi dan
diseminasi pengurangan risiko bencana, memperkuat modal sosial dan
kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam menghadapi bencana.
dadang-solihin.blogspot.com
26
27. Potensi Bencana Alam di Kalimantan
Banjir
• Bencana ini bersifat temporer dan terjadi di setiap awal musim
penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari.
• Daerah-daerah yang diidentifikasi sering mengalami banjir adalah
kawasan perkotaan di sepanjang hilir sungai dan pesisir laut.
dadang-solihin.blogspot.com
27
28. Tanah Longsor
• Beberapa wilayah yang rentan
terhadap tanah longsor adalah
Balikpapan, Samarinda, Bontang,
Sengata dan Sendawar.
dadang-solihin.blogspot.com
28
29. Tsunami
• Walaupun wilayah Kalimantan berdasarkan kondisi geologisnya
merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi,
akan tetapi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami harus
tetap diwaspadai terutama di kawasan pesisir laut sekitar Tarakan,
karena diidentifikasi pada kawasan tersebut memiliki sesar aktif
yang berpotensi gempa tektonik.
dadang-solihin.blogspot.com
29
30. Kebakaran Hutan dan Lahan
• Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang berulang di
Kalimantan pada musim kemarau, tidak semata-mata disebabkan
oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam
dadang-solihin.blogspot.com
30
34. Fase Pra Bencana
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:
Pada situasi terdapat potensi
kejadian bencana, terdapat
Rencana Kontinjensi.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
1. Rencana Penanggulangan
Bencana (tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota)
yang menjadi masukan bagi
RPJMN, RPJMD Provinsi dan
RPJMD Kabupaten/Kota, dengan
kerangka jangka menengah yaitu
5 tahun, yang memuat indikasi
program lintas sektor, kegiatan,
dan sumber dana dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
2. Rencana Aksi Pengurangan
Risiko Bencana (tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten
/kota) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Rencana
Penanggulangan Bencana,
dengan kerangka waktu 3 tahun
yang memuat indikasi program
lintas sektor, kegiatan, dan
sumber dana.
1. Perencanaan kontinjensi
disusun dengan fokus
kesiapsiagaan, bertujuan untuk
meminimalisir dampak dari
ketidakpastian dengan
melakukan pengembangan
skenario dan proyeksi kebutuhan
saat keadaan darurat terjadi,
dengan pendekatan multi-hazard.
2. Suatu rencana kontinjensi
mungkin saja tidak pernah
diaktifkan jika keadaan yang
diperkirakan tidak pernah terjadi.
3. Perencanaan kontijensi selain
digunakan dalam pengelolaan
bencana berbasis kewilayahan,
juga digunakan dalam bidang
militer, bisnis, dan proyek
pembangunan infrastruktur.
1. Ketentuan Aktivasi Rencana:
yang memberikan keterangan
dalam situasi bagaimana rencana
akan diaktifkan dan siapa yang
berhak untuk mengambil
keputusan aktivasi rencana
kontijensi.
2. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada setiap
tahapan membentuk
kesiapsiagaan, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
3. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada situasi
tanggap darurat, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
dadang-solihin.blogspot.com 34
1.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
Pada situasi terdapat
potensi kejadian bencana,
terdapat Rencana
Kontinjensi.
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:
35. Fase Tanggap Darurat
dadang-solihin.blogspot.com 35
2.
Pada fase tanggap darurat,
Rencana Kontinjensi berubah
fungsi menjadi Rencana Operasi
Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
• Pada saat itu dilakukan upaya
peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan masyarakat untuk
menghindari jatuhnya korban dan
kerusakan dan sejak saat itu pula dapat
dilakukan kegiatan tanggap darurat.
• Sebelum operasi tanggap darurat
dilaksanakan, pada awal kejadian
dilakukan kaji darurat/ kaji cepat (rapid
assessment) dan pemutakhiran data
untuk mengukur besarnya dampak
bencana: lokasi, korban dan kerusakan,
kemampuan respon, dan bantuan yang
dibutuhkan.
1. Aktivasi Rencana Operasi
2. Aktivasi Posko
3. Pembagian Tugas Sektoral
4. Pemulihan Darurat
5. Pengakhiran Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
Pada fase tanggap darurat, Rencana
Kontinjensi berubah fungsi menjadi
Rencana Operasi Tanggap Darurat.
36. Fase Pasca Bencana
dadang-solihin.blogspot.com 36
3.
Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana:
1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
Pemerintah;
2. Membangun menjadi lebih baik (build back better)
yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko
bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal
10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti
lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat,
keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan
tatakelola pemerintahan yang baik;
6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana:• Pelaksanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
memerlukan
dokumen
perencanaan yang
disebut Rencana
Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi,
• untuk jangka
waktu maksimal 3
tahun (Peraturan
Kepala BNPB No.
17/2010).
38. Meningkatkan Kesiapsiagaan
Pemda dan Masyarakat
• Teknologi seluler telah diintegrasikan
pada sistem peringatan dini tsunami,
banjir bahkan gempabumi untuk
meningkatkan kecepatan
menyampaikan pesan tentang
potensi ancaman kepada
masyarakat.
• Teknologi internet dapat
dimanfaatkan sebagai media untuk
berkomunikasi, publikasi informasi
tentang potensi ancaman, publikasi
informasi tentang jalur evakuasi,
lokasi Posko, dan pusat-pusat
pelayanan terdekat.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Penyebarluasan Informasi
pada Fase Tanggap Darurat
• Teknologi seluler dan internet
dimanfaatkan untuk publikasi orang
hilang, proses evakuasi, bahkan
penggalangan dana untuk pemulihan
darurat.
• Pengetahuan dan pembelajaran tentang
bencana alam dapat diperoleh dari situs
internet di seluruh dunia.
• Seluruh situs K/L dan Pemda digunakan
untuk memberikan informasi tentang
kegiatan lembaga masing-masing,
termasuk kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan rencana
pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. IPTEK Bidang Informasi dan Komunikasi
• Diseminasi hasil litbang, peta
dan informasi spasial, teknologi
terapan dan tepat guna yang
berbasis kearifan lokal
• Pengembangan koordinasi dan
kemitraan antar kelembagaan
IPTEK (lembaga litbang,
perguruan tinggi, dunia usaha
dan lembaga pendukung)
• Peningkatan pengetahuan
tentang Penanganan dan
Pengurangan Risiko Bencana
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. Hyogo Framework of Action
for Disaster Risk Reduction 2005-2015
dadang-solihin.blogspot.com 41
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada seluruh siklus manajemen
untuk mengurangi kerentanan terhadap jiwa, harta benda dan tata kehidupan.
1. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengenalan risiko, single maupun multi-hazards, yang didukung IPTEK serta kearifan
lokal, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko dan cara untuk
memantau risiko.
3. Peringatan dini yang didukung IPTEK serta kearifan lokal, dilengkapi dengan sistem
komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat
yang berpotensi terpapar risiko untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan
kesiapsiagaan.
4. Peningkatan kesadaran (awareness) dan pengetahuan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko
bencana.
5. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan risiko melalui pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, perlindungan dan penguatan prasarana vital, penegakan rencana
tata ruang serta penguatan keuangan daerah yang akan memberikan manfaat jangka
menengah dan panjang bagi daerah.
6. Meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.