Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
Similar to 6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt (20)
More from AdityaKurniawan95
More from AdityaKurniawan95 (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
6. PengawasanNorma KontBanguan Listrik, PKKebekaran.ppt
- 1. TEKNIS PEMERIKSAAN NORMA KONSTRUKSI BANGUNAN, LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN IR. CHANDRA KURNIAWAN 7/19/2022 1
- 3. RUANG LINGKUP K3 KONSTRUKSI SKB Menaker & PU No.174/104/86-K3 Konstruksi Dep PU UU 28/2003 ttg Bangunan Gedung (Kriteria Teknik) U U No 18/1999 ttg JASA KONSTRUKSI ( Tanggung jawab Profesi = 107.000 Perh) P P No 28, 29, 30 Th 2000 ttg Juklak Jakon Depnakertrans Undang-undang No. 13/2003 Undang-undang No 1/1970 Per Menaker No 01/1980 Standar & Pedoman teknis Standar Kompetensi Kep 20/2004 SE 321Men/PPK-PNK3/X/07 Operasional Pelayanan & Pengawasan Sesuai Otoda Psl 2 (2) butir c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan2 pengairan, saluran atau persiapan 7/19/2022 3
- 4. 7/19/2022 4 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan UU No. 1 Tahun 1970 Ps. 2 (1) dan (2) Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi (mulai dari pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran dan untuk bangunan rumah, gedung termasuk bangunan pengairan, saluran) Ps. 3 (1) Syarat-Syarat K3 Konstruksi (mencegah dan mengurangi kecelakaan) Ps. 4 (1) dan (2) Syarat-Syarat K3 bersifat preventif UU No. 28 Tahun 2002 Persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bangunan gedung. UU No. 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi (Jakon) Bidang : Jasa Perencana, Pelaksanan dan Pengawas. Syarat : memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi Perusahaan Jasa Konstruksi
- 5. 7/19/2022 5 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan Permenake r No. 01/1980 Ps. 1 Konstruksi Bangunan adalah Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja Pengurus adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan konstruksi bangunan secara aman Ps. 2 Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya Ps. 3 (1) Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit
- 6. 7/19/2022 6 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan Per. 01/Men/1980 Ps. 3 (2) Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dankesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. Ps. 3 (3) Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja,pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha- usaha penyelamatan. Ps. 4 Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.
- 7. 7/19/2022 7 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan SE Menteri PU No. 03/SE/M/2005 Angka 3 huruf d Sertifikat SMK3, OHSAS 18001, Sertifikat Manajemen Mutu ISO Angka 6 Penyelenggaraan K3 SKB Menaker dan Menteri PU No. 174 / 1986 dan No. 104/KPTS/1986 Ps. 1 Petunjuk Umum Berlakunya Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Ps. 2 Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pelaksanaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib memenuhi syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ps. 3 Menteri Pekerjaan Umum berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pihakpihak yang tersebut pasal 2 dalam hal tidak mentaati ketentuan
- 8. 7/19/2022 8 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan SKB Menaker dan Menteri PU No. 174 / 1986 dan No. 104/KPTS/1986 Ps. 4 Hal-hal yang menyangkut pembinaan dalam penerapan Keputusan Bersama ini dilaksanakan secara koordinasi oleh Kantor Pusat, Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pekerjaan Umum setempat. Ps. 5 Sebagai pelaksanaan terhadap penerapan pasal 4 Keputusan Bersama ini, maka Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum atas usul Menteri Pekerjaan Umum, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 9. 7/19/2022 9 Peraturan Terkait Pasal Pengaturan Kepdirjen PPK No. 20 Tahun 2004 A. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org. - Min . 1 org Ahli Utama - Min . 1 org Ahli Madya - Min . 1 org Ahli Muda B. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org. - Min . 1 org Ahli Madya - Min . 1 org Ahli Muda C Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org. - Min . 1 org Ahli Muda D. Teknisi perancah harus memiliki SIO Kep . Dirjen PPK No Kep 31/2006 Pengaturan mengenai kewajiban penerapan syarat K3 dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan yang didokumentasi- kan dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi K3 - Ahli K3 Bangunan - Teknisi penyelia K3 Bangunan
- 10. • Kebijakan dan Komitmen K3 • Perencana Program K3 (Safety plan, prosedur K3 dll.) • Pembentukan lembaga K3 (Safety officer, P2K3 & Personnel K3) • Pembinaan K3 (Safey meting Harian, Mingguan, bulanan) • Pengendalian K3 (Permit to Work system) • Prosedur tanggap darurat • Pemeliharaan dan pengujian berkala • Peningkatan K3 Berkelanjutan 7/19/2022 10
- 11. RIKSA UJI KONSTRUKSI Pemeriksaan dan pengujian adalah merupakan proses riksa dan uji secara sistematis terhadap keadaan fisik dari suatu objek konstruksi bangunan perancah. Pemeriksaan dan pengujian terhadap bangunan perancah dilaksanakan terhadap bagian-bagian kritis, dimana kemungkinan kecelakaan kerja terjadi. Tujuan dari pemeriksaan dan pengujian itu sendiri merupakan penilaian terhadap kelayakan dari kondisi perancah. 7/19/2022 11
- 12. Penilaian dimaksudkan sebagai penerapan dan pelaksanaan syarat-syarat K3 yang meliputi : 7/19/2022 12 Sumber Bahaya Penyebab Kecelakaan Akibat Kecelakaan Upaya Penanggulangan Bekerja di ketinggian, berangin, panas matahari Konstruksi tidak kuat, roboh, terpeleset, terjatuh MD, Luka berat, Luka ringan, rusaknya perancah Konstruksi perancah aman, kokoh, stabil, adanya alat-alat pelindung diri yang disyaratkan.
- 13. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (INSPEKSI) : Setiap jenis perancah yang akan digunakan harus diperiksa sebelumnya oleh orang yang ahli/pengawas yang ahli untuk meyakinkan : Bangunan perancah tersebut sudah dalam kondisi yang stabil. Bahan-bahan yang dipakai untuk komponen serta perlengkapan perancah tidak mengalami kerusakan. Sudah memenuhi syarat untuk digunakan. Sudah diberi pengaman / alat-alat pengaman. Perancah tersebut harus dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu : Sedikitnya seminggu sekali. Sesudah cuaca buruk atau gangguan, dalam masa pembangunan yang agak lama. Setiap bagian dari perancah harus diperiksa sebelum dipasang dan digunakan. Perancah tidak boleh sebahagian dibuka dan ditinggal terbuka, kecuali kalau hal itu tetap menjamin keselamatan bagi tenaga kerja. Setiap bagian dari perancah harus dipelihara dengan baik sehingga tidak ada yang rusak dan tidak membahayakan sewaktu dipakai. 7/19/2022 13
- 14. PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMERIKSAAN (INSPEKSI) a.Jenis perancah yang dipakai. b.Bagian-bagian pokok perancah. c.Bagian-bagian perlengkapan. d.Pemakaian/penggunaan. e.Pembongkaran. 7/19/2022 14
- 15. 7/19/2022 15 BUKU AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI IPK3 KABUPATEN/KOTA EVALUASI BUKU AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KONSTRUKSI/PROYEK (Diterbitkan bila proyek 6 bulan keatas) LAPORAN : NAMA & ALAMAT PERSH NAMA & PEMILIK PERSH NAMA & ALAMAT PELAKSANA PROGRAM K3 KONSTRUKSI KEGIATAN K3 PELAKSANAN KONSTRUKSI PESAWAT/INSTALASI/PERALATA N YANG DIGUNAKAN. FASILITAS K3 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. PESAWAT / INSTALASI YG DIPASANG & SUB KONTRAKTOR YG MELAKSANAKANNYA. PEMERIKSAAN K3 KELOKASI PROYEK • BERITA ACARA PEMERIKSAAN • DATA PROYEK • LAP. CHECK LIST PEMERIKSAAN • HASIL PEMRIKSAAN PENGAWASAN • SARAN - SARAN PEMERIKSAAN PENGAWAS SPESIALIS K3 KONSTRUKSI KONTRAKTOR
- 16. MENAKERTRANS Kebijakan K3 Nasional Standar Internasional - Konvensi ILO - ILO’s OSHMS Guideline RUJUKAN Perusahaan Wajib menerapkan SMK3 Panduan SMK3 1. Komitmen & Kebijakan K3 2. Perencanaan K3 3. Pelaksanaan K3 4. Evaluasi & Pengukuran 5. Peninjauan SMK3 AUDIT SMK3 HASIL AUDIT SERTIFIKAT PENGHARGAAN PERINGATAN •Peg. Pengawas •Ahli K3 (Sektoral) ( + ) ( - ) Regulasi Nasional - (UU. 1/70, - UU. 13/2003) Panduan K3 Sektor • Peraturan, • Pedoman, • Standar Peraturan K3 & SMK3 BADAN AUDIT (Terakriditasi) Menteri Sektor 7/19/2022 16
- 17. Pengendalian Administratif RENCANA BANGUNAN Dokumen Rancangan Bangunan Penilaian Teknis Penilaian Administratif Penilaian K3 & L Layak Lengkap Aman IJIN PRINSIP Melibatkan Lintas Sektor 7/19/2022 17
- 18. Manual Pemeliharaan Asbuilt Drawing Gbr Rencana Pembinaan & Pengawasan K3 Safe Production Riksa Uji Berkala Riksa/Uji Commiss ioning Commis sioning Pengesahan Gbr Rencana Pengesahan Pemakaian Dipakai/ Dioperasikan Pasang (Instal) 7/19/2022 18
- 19. KONTRAKTOR DOKUMEN Disnaker Kab/Kota Disnaker Prop Dit PNK3 (Pusat) WAJIB LAPOR SEBELUM PROYEK DILAKSANAKAN PENGAWASAN K3 PEMERIKSAAN : PERTAMA BERKALA KHUSUS PEMBINAAN PENERAPAN SMK3 1. Data Proyek 2. Organisasi K3 3. RENCANA K3 Evaluasi AKTE PENGAWASAN K3 NOTA PENGAWASAN < 6 BLN > 6 BLN 7/19/2022 19
- 20. PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PROYEK KONSTRUKSI PROYEK KONSTRUKSI PEMBINAAN PROYEK KONSTRUKSI PROYEK KONSTRUKSI AKTE PENGAWASAN K3 Wajib lapor 7/81 Formulir 7/19/2022 20
- 21. Surat pemberitahuan • As Built Drawing • Spesifikasi teknis • Sertifikat material • Manual K3 Siklus Kegiatan Implementasi SMK3 Disnaker Kab/Kota Disnaker Prop Dit PNK3 (Pusat) TEST & Commissioning OBYEK K3 -PESAWAT -INSTALASI Laporan Monitoring & Evaluasi Supervisi Riksa/Uji Witness Analisis •IJIN •PENGESAHAN •NOTA •PERSYARATAN Monitor Sesuai •Dok Teknis •HASIL RIKSA UJI •ANALISIS •REKOMENDASI 7/19/2022 21
- 22. Siklus Kegiatan Implementasi SMK3 Disnaker Kab/Kota Disnaker Prop Dit PNK3 (Pusat) Masa Konst Program Safety Officer Kegiatan P2K3 Pelaksanaan Program K3 sesuai SAFETY PLAN Terdokumentasi Laporan Monitoring & Evaluasi Supervisi Pengawasan Pelaksanaan Program K3 DOK SMK3 •SAFETY PLAN •INSTRUKSI KERJA •Work Permit AKTE PENGAWASAN K3 •IJIN •PENGESAHAN •PERSYARATAN •NOTA 7/19/2022 22
- 23. Siklus Kegiatan Implementasi SMK3 Keterangan Pra Konstruksi • SKT, SKA, • SBU, SIUJK • Rekomendasi K3 • Sert SMK3 KONSULTANSI / STUDI BANDING Setup SMK3 1. Komitmen & Kebijakan K3 2. Perencanaan SMK3 3. Penerapan SMK3 4. Evaluasi SMK3 5. Perbaikan SMK3 WAJIB LAPOR UU 7/81 PEMBINAAN SMK3 : Ahli K3 Lembaga K3 Program K3 SERT SMK3 Pra Proyek WAJIB LAPOR PROYEK 1. Komitmen dan Kebijakan K3 Proyek 2. Rencana Program K3 – Struktur organisasi K3 – Sumber Daya K3 – HIRAC – Instruksi kerja PER MEN 01/80 1. Wajib Lapor Pekerjaan Jasa Konstruksi 2. RENCANA K3 3. Penerbitan AKTE PENGAWASAN K3 PEMBINAAN & PENGAWASAN K3 SMK3 JASA KONSTRUKSI 7/19/2022 23
- 24. Siklus Kegiatan Implementasi SMK3 Keterangan Masa Kons 3. Pelaksanaan K3 4. Evaluasi & Rekomendasi K3 5. Perbaikan PEMERIKSAAN 1. Berkala /Khusus 2. Syarat / Nota 3. Monitor & Evaluasi Test & Commissioning Pemeriksaan & Pengujian KEHANDALAN DAN KEAMANAN (K3) Serah terima Dokumen, Manual, Perijinan Serah terima I Dok As built, Lap hasil riksa uji, Manual & Prosedur K3 Monitoring, Evaluasi dan Supervisi oleh Pegawai Pengawas secara berkala dan terus menerus Serah terima II Dok dan Manual SMK3 lengkap Masa Operasional Penerapan SMK3 Pembongkaran Penerapan SMK3 PEMBINAAN & PENGAWASAN K3 / SMK3 JASA KONSTRUKSI 7/19/2022 24
- 25. Siklus Kegiatan Implementasi SMK3 Disnaker Kab/Kota Disnaker Prop Dit PNK3 (Pusat) Menyiapkan Dokumen SMK3 Proses evaluasi dan penerbitan Rekomendasi Dokumen resmi telah dimiliki PEMBINAAN SMK3 1. Kebijakan K3 2. Organisasi K3 3. Program K3 Evaluasi PEMBINAAN Rekomendasi PEMBINAAN SMK3 Akte/Sertifikat Pembinaan SMK3 JAKON 7/19/2022 25
- 26. Kelembagaan Pembinaan K3 Kontraktor Utama Sub Konst Satuan Unit Kerja Sub Konst Unit K3 P2K3 DISNAKER (Unit Pengawasan K3) Pembinaan Pengawasan K3 Rekom Laporan 7/19/2022 26
- 27. BAGIAN KE II 7/19/2022 27
- 28. LATAR BELAKANG 7/19/2022 28 ►Tenaga listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat luas ►Listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda ►Penyelenggaraan sistem ketenagalistrikan perlu adanya kebijakan pemerintah sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terjamin keselamatannya.
- 29. Tujuan K3 Listrik 1. Menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya. 2. Mencegah timbulnya bahaya akibat listrik N bahaya sentuhan langsung N bahaya sentuhan tidak langsung N bahaya kebakaran 7/19/2022 29
- 30. Dasar hukum : Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 2 ayat (2) huruf q (Ruang lingkup) Setiap tempat dimana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan 7/19/2022 30
- 31. Dasar hukum : Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (1) huruf q (Objective) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk: q. mencegah terkena aliran listrik berbahaya 7/19/2022 31
- 32. 7/19/2022 32 Sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan Sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi
- 33. PROTEKSI BAHAYA SENTUHAN LANGSUNG 7/19/2022 33 Metoda : 1. Isolasi bagian aktif 2. Penghalang atau Selungkup 3. Rintangan; 4. Jarak aman atau diluar jangkauan 5. Gawai proteksi arus sisa 6. Isolasi lantai kerja.
- 34. PROTEKSI BAHAYA “JARAK AMAN” 7/19/2022 34 Jarakaman atau diluar jangkauan Tegangan kV Jarak cm 1 50 12 60 20 75 70 100 150 125 220 160 500 300
- 35. 7/19/2022 35 Pembebanan lebih Sambungan tidak sempurna Perlengkapan tidak standar Pembatas arus tidak sesuai Kebocoran isolasi Listrik statik Sambaran petir
- 36. NSPK K3 LISTRIK ► NORMA ► STANDAR ► PROSEDUR ► KRITERIA ► UU KESELAMATAN KERJA ► KEP 75/MEN/2002 (PUIL 2000) ► PERIKSA & UJI ► AMAN Bahaya sentuh Efek thermal Medan listrik/magnit 7/19/2022 36 ► PER 03/MEN/1999 (LIFT PENUMPANG) ► PER 02/MEN/1989 (PENYALUR PETIR)
- 37. STANDAR K3 LISTRIK DI INDONESIA Peraturan KHUSUS B Peraturan Khusus B Peraturan 04/78 Peraturan 04/88 7/19/2022 37
- 38. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep 75/Men/2002 Pemberlakuan PUIL 2000 Dasar hukum : Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja wajib 7/19/2022 38
- 39. RUANG LINGKUP Tegangan sentuh yang berbahaya: ► > 50 V a.b. di ruang normal, ► > 25 V a.b. di ruangan lembab ► Daya > 100 Watt Tidak mengatur persyaratan inst. listrik di : - Telekomunikasi, kereta listrik, pesawat terbang, kapal laut - Tambang bawah tanah 7/19/2022 39
- 40. Bagian 1 :Pendahuluan(Ruang lingkup & acuan) Bagian 2 :Persyaratan Dasar Bagian 3 :Proteksi untuk K3/ Sentuh langsung, sentuh tidak langsung, & kebakaran Bagian 4 :Perancangan instalasi listrik Bagian 5 :Perlengkapan listrik Bagian 6 :PHB & Komponennya Bagian 7 :Penghantar dan pemasangannya Bagian 8 :Ruangan khusus Bagian 9 :Pengusahaan instalasi listrik Lampiran-lampiran 7/19/2022 40
- 41. Teknisi Listrik Penyelia K3 Listrik Ahli K3 Listrik Dapat melayani dan memelihara inst. listrik secara benar dan aman, baik bagi dirinya, peralatan dan aman dalam pengoperasiannya Dapat melakukan pengawasan pek. pemasangan dan pemeliharaan inst. listrik secara benar dan aman sesuai ketentuan dan prosedur K3. Dapat mengevaluasi potensi bahaya dan tindakan koreksi terhadap: • gambar rancangan; • hasil pemeriksaan dan pengujian; 7/19/2022 41 Inventarisasi Jenis jabatan fungsional berbasis kompetensi K3 Listrik 1. Klas I. Teknisi ( pemasangan, pemeliharaan) 2. Klas II. Penyelia (pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan) 3. Klas III. Ahli K3 Listrik
- 42. Riksa Uji Instalasi Listrik 7/19/2022 42 Pemeriksaan visual kesesuaian dengan gambar rencana, cara pemasangan, polaritas, penandaan dll; Pengukuran resistans isolasi dan resistans sebaran elektroda pembumian; Pengujian Sistem Pengaman; Percobaan aliran tanpa beban dan percobaan dengan beban penuh. Yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian adalah pegawai pengawas spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 spesialis listrik.
- 43. Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Instalasi listrik harus dilakukan pemeriksaan secara berkala sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk ruangan khusus yang berpotensi bahaya peledakan atau kebakaran dan atau bagian yang karena sifatnya perlu mendapat jaminan kehandalan kontinyuitas suplai daya listrik, harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dibuat dalam Bentuk IL5 (Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengujian berkala) seperti dalam lampiran 5, ditandatangani oleh Pegawai Pengawas spesialis K3 listrik dan atau Ahli K3 Spesialis Listrik. Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengujian memuat rekomendasi dari Pegawai Pengawas spesialis K3 listrik dan atau Ahli K3 spesialis Listrik. Rekomendasi pegawai pengawas dan atau ahli K3 spesialis listrik adalah sebagai dasar bagi Dinas Kabupaten/Kota dalam menentukan apakah instalasi listrik tersebut masih layak pakai dan memenuhi syarat-syarat keselamatan dsan kesehatan kerja. 7/19/2022 43
- 44. Kartu Pemeriksaan Norma K3 Listrik 7/19/2022 44 1 Apakah ada gambar instalasi listrik ? 2 Apakah sudah dilakukan pengukuran terhadap instalasi listrik ? 3 Bagaimana keadaan phisik instalasinya ? 4 Apakah pengaman instalasi dan peralatan listrik sudah memadai dan apakah sudah sesuai dengan jenis pemakaian dan ruangannya ? 5 Apakah instalasi dan peralatan listrik sudah dipasang hubungan pentanahan ?
- 45. 7/19/2022 45
- 46. 7/19/2022 46 Sasaran OBYEK YANG TERTINGGI Arus : 5.000 ~ 200.000 A Panas: 30.000 o C AWAN KE AWAN AWAN KE BUMI KERUSAKAN • THERMIS, • ELEKTRIS , • MEKANIS,
- 47. BAHAYA SAMBARAN PETIR SAMBARAN LANGSUNG . SAMBARAN TIDAK LANGSUNG 7/19/2022 47
- 48. 7/19/2022 48 PERLINDUNGAN SAMBARAN LANGSUNG Dengan memasang instalasi penyalur petir pada bangunan Jenis instalasi : - Sistem Franklin - Sistem Sangkar Faraday - Sistem Elektro statik PERLINDUNGAN SAMBARAN TIDAK LANGSUNG Dengan melengkapi peralatan penyama tegangan pada jaringan instalasi listrik (Arrester) KONSEP PROTEKSI BAHAYA SAMBARAN PETIR
- 49. 7/19/2022 49 Ref 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 02/Men/1989 tentang instalasi penyalur petir Berlaku untuk sistem proteksi eksternal / proteksi bahaya sambaran langsung 2. SNI 04- 0225 2000 (PUIL 2000) Sebagai rujukan untuk sistem proteksi internal / proteksi bahaya sambaran tidak langsunglangsung Instalasi penyalur petir yang tidak memenuhi syarat dapat mengundang bahaya
- 50. 7/19/2022 50 PENERIMA (AIR TERMINAL) HANTARAN PEMBUMIAN (GROUNDING) HANTARAN PENURUNAN (DOWN CONDUCTOR) SISTEM FRANKLIN Sudut perlindungan 112 o Resistan pembumian mak 5 ohm INSTALASI PENYALUR PETIR PERMENAKER PER-02 MEN/1989
- 51. 7/19/2022 51 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 1. Setiap instalasi penyalur petir harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat, aman dan memenuhi syarat. 2. Instalasi penyalur petir petir harus diperiksa dan diuji : 1. Sebelum penyerahan dari instalatir kepada pemakai. 2. Setelah ada perubahan atau perbaikan (bangunan atau instalasi) 3. Secara berkala setiap dua tahun sekali. 4. Setelah ada kerusakan akibat sambaran petir. 3. Dilakukan oleh pegawai pengawas, Ahli K3 atau PJK3 Inspeksi. 4. Pengurus atau pemilik wajib membantu (penyedian alat)
- 52. 7/19/2022 52 Dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir, hal yang perlu diperhatikan : a. Elektroda bumi, terutama pada jenis tanah yang dapat menimbulkan karat. b. Kerusakan-kerusakan dan karat dari penerima, penghantar c. Sambungan-sambungan d. Tahanan pembumian dari masing-masing elektroda maupun elektorda kelompok. e. Setiap hasil pemeriksaan dicatat dan diperbaiki. f. Tahanan pembumian dari seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5 ohm. g. Dilakukan pengukuran elektroda pembumian.
- 53. Kartu Pemeriksaan Norma K3 Instalasi Penyalur Petir 7/19/2022 53 1. Apakah ada resiko bahaya sambaran petir, bila ada apakah ada penangkal/penyalur petir dan sebutkan jenisnya ? 2. Bagaimana keadaan phisik instalasi penangkal petir dan apakah ada pencantolan pengukuran tekanannya ?
- 54. PESAWAT LIFT Pesawat lift sebagai sarana transportasi vertikal dalam gedung, dengan perangkat pengendali otomatik. Pesawat lift berpotensi BAHAYA, Harus dilakukan UPAYA K3 7/19/2022 54
- 55. 7/19/2022 55 Persyaratan teknis Lift • Mesin • Ruang /kamar mesin • Tali baja • Tromol • Ruang luncur • Rel pemandu • Lekuk dasar • Kereta • Governor • Pengaman • Bobot imbang • Penyangga • Instalsi listrik PERMENAKER NO : PER 03/MEN/1999 Ttg Syarat-syarat K3 Lift untuk pengangkutan orang dan barang
- 56. 7/19/2022 56 Dasar pertimbangan Pertimbangan teknis penetapan Peraturan K3 Lift (Perat. Menteri Tenaga Kerja No Per 03/Men/1999) adalah bahwa Pesawat lift dinilai mempunyai potensi bahaya tinggi, Pasal 25 Pengurus yang membuat, memasang, memakai pesawat lift dan perubahan teknis maupun administrasi harus mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. PENGENDALIAN K3 LIFT PERMENAKER NO : PER 03/MEN/1999
- 57. 7/19/2022 57 PENYELIA PEMASANGAN Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Proyek pemasangan TEKNISI (Adjustment) Melaksanakan Comissioning, TEKNISI PEMELIHARAAN Merawat dan memperbaiki lift PENYELIA OPERASI LIFT Mengawasi kelaikan operasi lift KLASIFIKASI & KOMPETENSI TEKNISI LIFT KEPUTUSAN MENTERI No KEP-407/M/BW/99
- 58. 7/19/2022 58 GAMBAR RENCANA PEMASANGAN IJIN PEMASANGAN EVALUASI RIKSA UJI IJIN PEMAKAIAN OK OK RIKSA UJI BERKALA PEMAKAIAN MEKANISME PENGAWASAN K3
- 59. 7/19/2022 59 Pasal 24 Ayat (1) Pembuatan dan atau pemasangan lift harus sesuai dengan gambar rencana yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Ayat 2 Dokumen perencanaan -Gambar konstruksi lengkap -Perhitungan konstruksi -Spesifikasi dan sertifikasi material Ayat 3 Proses pembuatannya harus memenuhi SNI atau Standar internasional yang diakui PABRIKASI LIFT DESAIN PEMBUATAN Engineering design : • Konsep desain • Standar desain • Checking perhitungan konstruksi Memenuhi syarat IJIN PEMBUATAN (PABRIKASI) LIFT IJIN K3
- 60. 7/19/2022 60 Pasal 24 Ayat (4) Gambar rencana pemasangan lift terdiri : -Denah ruang mesin dan peralatannya -Konstruksi mesin dan penguatannya -Diagram instalasi listrik -Diagram pengendali -Rem pengaman -Bangunan ruang luncur dan pintu-pintunya -Rel pemandu dan penguatannya -Konstruksi kereta -Governor dan peralatannya -Kapasitas angkut, kecepatan, tinggi vertikal -Perhitungan tali baja LAIK KONSTRUKSI LIFT IJIN K3 Perencanaan pemasangan lift Doc.Lengka p Analisis : Evaluasi gambar dan sertifikat Checking perhitungan kekuatan konstruksi Memenuhi syarat IJIN PEMASANGAN LIFT
- 61. 7/19/2022 61 IJIN PEMAKAIAN LIFT (PERMENAKER : PER 03/MEN/1999) Pasal 30 Ayat (1) Setiap lift sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji sesuai standar uji yang ditentukan Standar uji K3 lift : SNI 1718 – 1989 – E Bentuk laporan : -38 - L -39 - L LIFT LAIK OPERASI IJIN K3 AS BUILT DRAWING LIFT TEST & COMMISSIONING -PEMERIKSAAN VISUAL/VERIFIKASI DATA -PENGUJIAN PEMBEBANAN -PENGUJIAN REM & SAFETY DEVISES Memenuhi syarat 1 tahun
- 62. 7/19/2022 62 Jenis Sertifikasi Kompetensi Personel Sertifikat Bidang Teknisi Lift (407/M/99) • PENYELIA PEMASANGAN Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Proyek pemasangan • TEKNISI (Ajustment) Melaksanakan Comissioning, • TEKNISI PEMELIHARAAN Merawat dan memperbaiki lift • PENYELIA OPERASI LIFT Mengawasi kelaikan operasi lift
- 63. Riksa Uji Berkala Pesawat Lift ► Setiap instalasi pesawat lift dan bagian harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat, aman dan memenuhi syarat; ► Setiap lift sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu sesuai dengan standar uji yang telah ditentukan. ► Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. ► Jika ditemui ketidaksesuaian dan menimbulkan kondisi yang tidak aman, maka dibuat laporan dan teguran kepada perusahaan untuk memperbaiki.Pengawas ketenagakerjaan memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan. 7/19/2022 63
- 64. Kartu Pemeriksaan Norma K3 Pesawat Lift 7/19/2022 64 1 Apakah perusahaan menggunakan pesawat lift, sebutkan jenis dan penggunaannya ! 2 Apakah pesawat lift sudah memiliki Izin Pemakaian ? 3 Apakah perawatan pesawat lift sudah memadai dan dioperasikan oleh operator yang terlatih ?
- 65. MATERI K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN Bagian Ketiga • Life Safety • Property Safety • Environmental safety 7/19/2022 65
- 66. PENANGGULANGAN KEBAKARAN Mengidentifikasi Potensi Kebakaran Menganalisa Risiko Mengendalikan Risiko Mencegah kebakaran, Melawan kebakaran Melokalisir kebakaran 7/19/2022 66
- 67. ANCAMAN BAHAYA faktor bahaya ancaman ►Bangunan ►Harta benda ►Jiwa ►Lingkungan ► Kontak langsung ► Konduksi, ► Konveksi ► Radiasi ► Berat Jenis ► Aliran udara ► Tekanan ► Getaran ► Nyala api ► Panas ► Asap, Gas ► Ledakan 7/19/2022 67
- 68. (SESUDAH) (SELAMA) (SEBELUM) PENGENDALIAN ENERGI SISTEM PROTEKSI • PASSIVE KOMPARTEMENISASI SARANA EVAKUASI • ACTIVE FIRE SAFETY EQUIPMENT • FIRE EMERGENECY RESPONS PLAN • PEMBINAAN & LATIHAN DETEKSI ALARM PEMADAMAN LOKALISIR EVAKUASI & RESCUE PENGAMANAN INVESTIGASI ANALISIS REKOMENDASI REHABILITASI 7/19/2022 68
- 69. 7/19/2022 69 MANAJEMEN K3 PENGENDALIAN ENERGI SARANA PROTEKSI KEBAKARAN Pasal 9 ayat (3). Pengurus wajib membina K3 penanggulangan kebakaran Pasal 3 ayat (1). Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk : • mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, • mencegah, mengurangi peledakan • memberikan kesempatan jalan menyelamatkan diri dalam bahaya kebakaran • pengendalian penyebaran asap, gas dan suhu
- 70. 7/19/2022 70 •KEPMENAKER 75/2002 K3 LISTRIK •PERMENAKER 02/89 Prot. Petir •KEP. MENAKER KEP. 187/MEN/1999 (B3) •PER. KHUSUS “EE” (BH. MUDAH TERBAKAR) •PER. KHUSUS “K” (BH. MUDAH MELEDAK) •PERMENAKER 04/80 APAR •PERMENAKER 02/83 ALARM •INST. MENAKER INS. 11/MEN/1997 PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN • PERMENAKER 04/87 P2K3 • PERMENAKER 05/96 SMK3 • KEP. MENAKER KEP. 186/MEN/1999 UNIT PENANGG. KEB. DI TEMPAT KERJA Pengendalian ENERGI SARANA PROTEKSI KEBAKARAN MANAJEMEN K3
- 71. 7/19/2022 KEPMENAKER No Kep 186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja REKOMENDASI Melaksanakan syarat-syarat K3 untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran: a) Pengendalian setiap bentuk energi b) Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi c) Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas d) Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja e) Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala f) Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran. g) Mengembangkan Sistem Manajemen K3 secara berkelanjutan 71
- 72. Tk. Ahli Madya Tk. Ahli Pratama Tk. Dasar II Tk. Dasar I PET. PERAN KEBAKARAN REGU PENANGG. KEBAKARAN KOORD. UNIT PENANGG. KEBAKARAN PEN. JAWAB TEKNIK K3 PENANGG. KEBAKARAN 7/19/2022 72
- 73. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN 73 • Melaporkan kondisi bahaya dan keadaan sarana proteksi kebakaran • Melakukan tindakan pemadaman awal bila terjadi kebakaran dan memandu evakuasi • Bertanggung jawab di unit kerja tertentu. pada waktu jam kerja LINI I 7/19/2022
- 74. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN 74 Tugas Pokok : Tanggung jawab di seluruh tempat kerja (Diatur sistem shift) Tugas : Melakukan patroli rutin ke seluruh area kerja memantau semua aspek pencegahan kebakaran. Memelihara, memeriksa dan menguji semua sarana proteksi kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai. Siap siaga melakukan tindakan menghadapi keadaan darurat kebakaran untuk pemadaman dan penyelamatan LINI II 7/19/2022
- 75. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN 75 Tanggung jawab di unit kerja tertentu Tugas : Mengkoordinasikan program penanggulangan kebakaran (inspeksi & latihan) • Memimpin operasi penanggulangan kebakaran 7/19/2022
- 76. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN 76 Tanggung jawab di seluruh tempat kerja Tugas : • Menyusun, melaksanakan dan evaluasi program kerja pengendalian kebakaran • Melakukan audit internal dan pengawasan langsung • Mempertanggung jawabkan pelaksanaan syarat K3 Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran 7/19/2022
- 77. Riksa Uji Sarana Proteksi Kebakaran ► Verifikasi dokumen teknik yang disyaratkan untuk pemasangan dan atau perakitan. ► Pemeriksaan unit atau komponen atau bahan baku/material yang akan dirakit atau dipasang. ► Pemeriksaan teknis secara menyeluruh pada saat dan pada akhir pelaksanaan perakitan/pemasangan sarana penanggulangan kebakaran. ► Pengujian-pengujian ► Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian sarana penanggulangan kebakaran (pemeriksaan pertama). 7/19/2022 77
- 78. Kartu Pemeriksaan Norma K3 Penanggulangan Kebakaran 7/19/2022 78 1 Apakah bangunan perusahaan/tempat kerja terbuat dari bahan yang mudah terbakar ? 2 Apakah tempat-tempat kerja dilengkapi dengan pintu darurat yang memadai ? 3 Bila bangunan perusahaan berupa bangunan bertingkat, apakah sudah dilangkapi dengan tangga darurat ? 4 Bagaimana kondisi dan fungsi dari tangga darurat ? 5 Apakan tersedia alat pemadam api ringan (APAR), coba sebutkan jenis dan jumlahnya ? 6 Apakah APAR sudah ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau ? 7 Kapan pengisian APAR terakhir dilakukan ? 8 Apakah tersedia instalasi alarm kebakaran/ hydrant kebakaran/instalasi springkler ? 9 Apakah di perusahaan dipakai, diolah, disimpan bahan yang mudah meledak/ terbakar, sebutkan jenis dan jumlahnya ! 7 Bagaimana pengamanan dan penanganan bahan yang mudah meledak terbakar ? 10 Apakah di perusahaan ada dibentuk regu penanggulangan kebakaran dan bagaimana pelatihannya ?
- 79. 79 7/19/2022