Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Materi
• RPJMN 2015 – 2019
• Kerangka Ekonomi Makro 2016
• Penyusunan RKP 2016
• Koordinasi Agenda Prioritas Nasional
1. Kedaulatan Pangan
2. Kedaulatan Energi
3. Kemaritiman
4. Industri/Kawasan Industri
5. Pariwisata
6. Revolusi Mental
7. Kawasan Perbatasan
dadang-solihin.blogspot.com 4

Struktur RPJMN 2015-2019
VISI:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
7 MISI
NAWACITA
9 Agenda Prioritas
TRISAKTI
Berdaulat dalam
Bidang Politik
Berdikari dalam
Bidang Ekonomi
Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan
• 12 Program Aksi
• 115 Prioritas Utama
• 16 Program Aksi • 3 Program Aksi

Misi
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA
1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara,
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan
Terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan
Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan,
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan
Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya,
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional,
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor
Strategis Ekonomi Domestik,
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa,
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik
1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia
termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan
potensi yang hilang di sektor maritim
dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.

Strategi Pembangunan Nasional
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah:
(1) Desa,
(2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa,
(4) Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang
makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa
menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus
menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan
ekosistem
Mental / Karakter
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Sasaran Makro
Indikator 2014* (Baseline) 2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 76,3
 Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 Meningkat
 Indeks Gini 0,41 0,36
 Meningkatnya presentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
51,8%
(Oktober 2014)
Min. 95%
 Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
1. Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta
2. Pekerja informal 1,3 juta 3,5 juta
 Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8,0 %
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
43.403
40.785
72.217
 Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%
1) Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan,
toleransi, dan rasa aman masyarakat
*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada
Bulan November 2014

Indeks Pembangunan Masyarakat
Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012
Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012 Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012
Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur:
1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial  kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan
mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan
bakti sosial, serta jejaring sosial)
2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial  toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain
di lingkungan tempat tinggal)
3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)
Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012
Indeks Toleransi, 2012
12

Kegiatan Strategis Jangka Menengah
Nasional di Provinsi Aceh
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN
BARANG
1. Pembangunan Jalur KA Banda Aceh-Lhokseumawe
2. Pembangunan jalur KA Banda Lhokseumawe-Langsa-Besitang
3. Pembangunan jalur KA antara Bireun - Lhokseumawe
4. Pembangunan jalur KA antara Sigli - Bireun (tahap 1)
PERHUBUNGAN DARAT
1. Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong)
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda
2. Pengembangan Bandara Maimun Saleh, Sabang
3. Peningkatan Bandara Lasikin
4. Peningkatan Bandara Gayo Lues
5. Peningkatan Bandara Rambele
6. Peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien
7. Peningkatan Bandara T.Cut Ali

PERHUBUNGAN LAUT
1. Pembangunan dan Perluasan Pelabuhan Krueng Geukuh
2. Pengembangan Pelabuhan Sabang
3. PembangunanPelabuhan MalahayatiBanda Aceh*
4. Pembangunan Pelabuhan Susuh di Teluk Surin Aceh Barat Daya
5. Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa
6. Pengembangan Pelabuhan Singkil
JALAN
1. Pembangunan Jalan Kruengraya-Tibang
2. Pembangunan Jalan Gempang - Pameuh
3. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Simelue
4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Weh (Sabang - Keuneukal)
5. Pembangunan Jalan Takengon-Sp.Peut
ENERGI
1. Revitalisasi kilang LNG Arun 400 mmscfd

ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Meulaboh*
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sinabang
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P.Banyak
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTGU/MGU Sumbagut-2 Peaker (Arun) 250 MW
2. PLTU Meulaboh #3 200 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Waduk Jambo Aye Kab. Aceh Utara & Timur
2. Pembangunan Waduk Kreuto Aceh Utara
3. Pembangunan Waduk Rukoh & Tiro Pidie
4. Pembangunan Waduk Lawe Mamas I Aceh Tenggara
5. Pembangunan Waduk Lawe Atas Aceh Tenggara

6. Pembangunan Waduk Lawe Mamas II Aceh Tenggara
7. Integrated Participatory Development and Management Lhok Guci Irrigation Aceh Jaya
8. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Pase Aceh Utara
9. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan Aceh Utara
10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Jamuan (extension) Aceh Utara
11. Pembangunan Bendung D.I. Peureulak Aceh Timur
12. Pembebasan Lahan D.I. Peureulak & D.I. Lhok Guci Aceh Timur dan Aceh Jaya
13. Pembangunan Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Kr. Singkil Aceh Singkil -
Kota Subulussalam
14. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Bulan Aceh Singkil
15. Pengamanan Pantai Permukiman Kota Meulaboh Aceh Barat
16. Pengamanan Muara Krueng Peudada Bireun
17. Pembangunan Pengamanan Pantai krueng Raya kec. Mesjid Raya Aceh Besar
18. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Aceh Utara
19. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Aceh Singkil
20. Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Nagan Raya

21. RESTORASI SUNGAI Sungai Lawe Alas Dan Lawe Bulan A. Tenggara & Aceh Singkil
22. RESTORASI SUNGAI Sungai Kr. Baro. Kr. Tiro Dan Krueng Aceh Aceh Besar, Pidie dan
Pidie Jaya
PENDIDIKAN
1. Science Park Berbasis Kebencanaan di Kota Banda Aceh
2. Techno Park berbasis komoditas kopi (di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener
Meria) dan kakao (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya).
3. Techno Park berbasis lobster dan udang di kabupaten Simeulue
4. Penambahan 2 rumah budaya
KESEHATAN
1. Peningkatan kapasitas RS regional (6 RS)
2. Peningkatan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, pusling)
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
4. Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin

Sasaran dan Asumsi Makro
Indikator
2015 2016
RPJMN APBN-P RPJMN RKP
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,8 5,7 6,6 6,6
Inflasi (%, yoy) 5,0 5,0 4,0 4,0
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,2 6,2 6,0 5,0
Nilai tukar (Rp/US$) 12.200 12.500 12.150 12.600
Harga Minyak Mentah (US$/barel) 70,0 60 85,0 65
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 849,0 825 880,0 830
Lifting Gas (MBOEPD) 1.177 1.221 1.150,0 1.150

Rincian Pertumbuhan PDB (%)
SISI PENGELUARAN 2011 2012 2013 2014
2015 2016
Perkiraan Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6
Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,5 5,4 5,1 5,1 5,3
Konsumsi LNPRT 5,5 6,7 8,2 12,4 3,5 5,0
Konsumsi Pemerintah 5,5 4,5 6,9 2,0 4,5 1,4
Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB)
8,9 9,1 5,3 4,1 8,5 10,3
Ekspor Barang dan Jasa 14,8 1,6 4,2 1,0 2,2 5,0
Impor Barang dan jasa 15,0 8,0 1,9 2,2 1,6 4,5
SISI PRODUKSI 2011 2012 2013 2014
2015 2016
Perkiraan Sasaran
Pertanian 4,0 4,6 4,2 4,2 4,2 4,3
Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 1,7 0,6 0,6 0,8
Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 4,6 6,1 6,9
Lainnya 7,1 7,1 7,1 6,2 6,7 7,9
Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,0 5,6 5,0 5,7 6,6

Kebutuhan Investasi 2016 (Rp Triliun)
Pertumbuhan ekonomi 6,6% di tahun 2016 membutuhkan investasi Rp
4.460 Triliun (85,5% swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal
dari kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar
perannya.
3.060
3.434
3.895
4.460
2013 2014 2015 2016
Realisasi
Perkiraan
Sasaran

Rancangan Tema RKP 2016
RKP 2015
MELANJUTKAN
REFORMASI BAGI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG
BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
UNTUK
MELETAKKAN
FONDASI
PEMBANGUNAN
YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2017
RKP 2018
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam
proses penyusunan
RKP 2019

Rancangan Tema RKP 2016
 Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi
saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
 Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama
yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
 Pembangunan berkualitas adalah:
 Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas,
dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
 Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung
lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan
kesejahteraan yang berkelanjutan
 Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan
pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran
kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan
Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Arahan Penyusunan RKP 2016
1. Prioritas program/kegiatan pembangunan
difokuskan untuk pencapaian
target/sasaran Agenda Prioritas Nasional
(NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019.
2. Usulan program/kegiatan harus
dilaksanakan secara komprehensif dalam
kerangka pembangunan wilayah sesuai
dengan arah pembangunan wilayah per
pulau/provinsi pada RPJMN 2015-2019.
Usulan program/kegiatan perlu dilakukan
secara terpadu dan terintegrasi, baik
lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas
wilayah.
3. Selama ini, pembahasan
Program/Kegiatan serta pengalokasian
Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral
per Kementerian/Lembaga.
4. Padahal, banyak sasaran/target program
di K/L sektor yang memerlukan dukungan
kegiatan dari K/L lain, namun K/L yang
bersangkutan tidak mempunyai
kewenangan utk mengkoordinasikan K/L
lain.
5. Hanya Kementerian PPN/Bappenas yang
mempunyai fungsi utama sebagai koordinator
perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun
lintas kementerian/lembaga.
6. Di Era Kabinet Kerja (Jokowi-JK), sebagian besar
Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) bersifat
Lintas Sektor, Lintas Kementerian dan Lintas
Wilayah, sebagai contoh pariwisata, kedaulatan
pangan, dan kemaritiman. Oleh karena itu, sangat
diperlukan koordinasi perencanaan program/kegiatan
lintas sektor/lintas K/L dan lintas wilayah.
7. Untuk itu, pelaksanaan Rakorbangpus 2015 terbagi
menjadi 2 tahap, yaitu:
a. Rakorbangpus Tahap I dilakukan pembahasan
agenda prioritas nasional secara lintas sektor/lintas
Kementerian/Lembaga dan lintas wilayah
(Multilateral Meeting).
b. Rakorbangpus Tahap II dilakukan:
i. pendalaman hasil pembahasan
Rakorbangpus Tahap I; dan
ii. pembahasan usulan program/kegiatan
prioritas Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan (Trilateral Meeting).

Mekanisme Rakorbangpus
RAKORBANGPUS
Penyampaian:
 Tema RKP 2016
 Prioritas Nasional 2016
 Pagu Indikatif 2016
TRILATERAL MEETING
Penelaahan Program dan Kegiatan Sektor di masing-
masing K/L oleh Bappenas – Kemenkeu – K/L
RENJA K/L
dilanjutkan dengan
dilanjutkan dengan
RAKORBANGPUS
Penyampaian:
 Tema RKP 2016
 Prioritas Nasional 2016
 Pagu Indikatif 2016
TRILATERAL MEETING
(Rakorbangpus – II)
Penelaahan Program dan Kegiatan Sektor di masing-
masing K/L oleh Bappenas – Kemenkeu – K/L
RENJA K/L
dilanjutkan dengan
dilanjutkan dengan
MEKANISME LAMA MEKANISME BARU
MULTILATERAL MEETING
(Raporbangpus – I)
Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor (Multi K/L)
terhadap agenda prioritas nasional (NAWA CITA)
dilanjutkan dengan

Multilateral Meeting
• Koordinasi Perencanaan Multilateral/Multi-Sektor/Multi K/L terhadap
masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. Kedaulatan pangan
2. Kedaulatan energi
3. Kemaritiman
5. Pariwisata
6. Revolusi mental
7. Kawasan Perbatasan
• Masing-masing agenda prioritas nasional tersebut dibahas bersama
K/L terkait dalam forum lintas sektor dan lintas K/L terkait.

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
PANGAN
Pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria
9 juta Ha Perbaikan dan
pemb. Jaringan
irigasi,
bendungan,
pasar, dan
sarpras
transportasi
Stop konversi
lahan produktif
Pemulihan
kualitas
kesuburan
lahan; 1000
Desa Mandiri
BenihGudang dgn
fasilitas
pengolahan
pasca panen
di sentra
produksi;
Pendirian bank
pertanian &
UMKM
Peningkatan
kemampuan
petani
Pemb.
Agribisnis
kerakyatan
Pengendalian
impor pangan
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah:
1. Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa
3. Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta ha lahan sawah
4. Pembangunan pasar
5. Pembangunan sarana prasarana transportasi
6. Stop konversi lahan produksi
7. Pemulihan kesuburan lahan (1000 desa mandiri benih)
8. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen
9. Bank pertanian dan UMKM
10. Peningkatan kemampuan pertanian
11. Pembangunan agribisnis kerakyatan
12. Pengendalian impor pangan
13. Reforma agraria 9 juta ha

Pembukaan 1 Juta Ha
Sawah Baru
• Untuk pembahasan 1 juta ha
sawah baru, fokus pembahasan
antara lain:
1. Penyebaran lokasi per
provinsi
2. Kesiapan Kementerian
Pertanian
3. Alih fungsi lahan ke pertanian
4. Dukungan dari Direktorat lain
di Bappenas dan juga KL lain
selain Kementerian Pertanian
5. dll
• Untuk pembahasan
perbaikan/pembangunan irigasi
untuk mengairi 3 juta ha sawah,
fokus pembahasan antara lain:
1. Lokasi waduk per provinsi
2. Kesiapan Kementerian PU
dan Pera
3. Dukungan dari Pemerintah
Daerah
4. Dukungan dari Direktorat
lain di Bappenas dan juga
KL lain selain Kementerian
Pertanian,
5. dll
Irigasi untuk 3 Juta Ha
Sawah

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru 1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
3. Kementerian Kehutanan dan LH
4. Kementerian PU dan Pera
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa 1. Kementerian Pertanian
3. Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah 1. Kementerian Pertanian
4. Pembangunan pasar 1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian PU&Pera
5. Pembangunan sarana prasarana transportasi 1. Kementerian PU&Pera
6. Stop konversi lahan produktif 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Pemulihan kesuburan lahan (1000 Desa mandiri benih) 1. Kementerian Pertanian
8. Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen 1. Kementerian Pertanian
9. Bank pertanian dan UMKM 1. Kementerian Koperasi dan UKM
10. Peningkatan kemampuan petani 1. Kementerian Pertanian
11. Pembangunan agribisnis kerakyatan 1. Kementerian Pertanian
12. Pengendalian impor pangan 1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Perdagangan
13. Reforma agraria 9 Juta Ha 1. Kementerian Pertanian

Sasaran Nawacita berdasarkan Program K/L
AGENDA NAWACITA: VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-
SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
SUB AGENDA PRIORITAS: KEDAULATAN PANGAN
TAHUN: 2016
KETUA FORUM: DEPUTI SDA-LH
OBSERVER: 1. KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
2. KANTOR STAF KEPRESIDENAN
SASARAN NAWACITA
INSTANSI PELAKSANA
(K/L/BUMN/DAK)
PROGRAM/
KEGIATAN
TARGET 2016 INDIKATOR KEGIATAN
ALOKASI
(RP. JUTA)
KERANGKA
REGULASI
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru Kementerian Pertanian Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kemen. Agraria & Tata Ruang Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kementerian Kehutanan dan LH Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kementerian PU dan Pera Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di
luar Jawa Kementerian Pertanian Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kemen. Agraria & Tata Ruang Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kementerian Kehutanan dan LH Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kementerian PU dan Pera Program
Kegiatan 1
Kegiatan 2

Sasaran Nawacita berdasarkan Lokasi
AGENDA NAWACITA: VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN
MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI
DOMESTIK
SUB AGENDA PRIORITAS: KEDAULATAN PANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERTANIAN
PROGRAM STRATEGIS: PROGRAM A
KEGIATAN STRATEGIS: KEGIATAN A.1
SASARAN NAWACITA PROVINSI TARGET 2016
ALOKASI 2016
(RP.JUTA)
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan
sawah baru
1. Kalimantan Barat
2. Gorontalo
3. Sumatera Selatan
4. Jawa Barat
5. Papua
2. Pembukaan pertanian lahan
kering 1 juta Ha di luar Jawa
1. Kalimantan Selatan
2. Sulawesi Barat
3. Sumatera Utara
4. Sulawesi Tengah
5. Papua Barat
3. Dst...

Forum Kedaulatan Pangan
Sasaran Nawacita
Kementerian/Lembaga
Pertanian
Kehutanan &
LH
Agraria & TTR Kemendag Perindustrian PU PERA
Pembukaan 1 juta ha
lahan sawah baru
v v v v
Pembukaan pertanian
lahan kering 1 juta ha di
luar Jawa
v v v v
Perbaikan/pembangunan
irigasi untuk 3 juta lahan
sawah
v v v v
Pembangunan pasar v v v
Pembangunan sarana
prasarana transportasi
v v
Stop konversi lahan
produktif
v
Pemulihan kesubuhan
lahan (1000 Desa mandiri
benih)
v v
Gudang dengan fasilitas
pengolahan pasca panen
v
Bank Pertanian dan
UMKM
v
Peningkatan kemampuan
petani
v v
Pembangunan agribisnis
kerakyatan
v v
Pengendalian impor
pangan
v v
Reforma agraria 9 juta ha v v v v

PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
ENERGI
Pembangunan
kilang migas
Tata kelola yg
efektif & efisien
industri migas
dan energi (a.l
kontrak
pembelian
minyak jangka
menengah)
Percepatan
Pembangunan
Pembangkit listrik
dan peningkatan
Penggunaan Batu
bara dan Gas utk
produksi Listrik
Realokasi
subsidi BBM ke
biofuel
Pengembangan
energi baru &
terbarukan
Iklim investasi
migas yg
kondusif
Pengalihan
Transportasi
berbasis BBM
ke gas
(percepatan
Pembangunan
SPBG)
Sistem fiskal yg
flexibel
Peningkatan
produksi minyak
bumi
memperpanjangu
sia sumur2 tua
dan Pengendalian
impor minyak
Kemen ESDM;
Kemen Perhubungan
Kemen Perindustrian
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
SKK Migas
Pertamina, PLN, PGN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
PLN; PGN
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan
Kemen BUMN
Kementan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemendag;
Pertamina
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan;
Pemda
Peningkatan
kapasitas
tangki/minyak
mentah, BBM,
dan LPG
Kemen ESDM;
Pertamina

Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan adalah:
1. Tata kelola industri migas dan energi
2. Percepatan pembangunan pembangkit listrik
3. Peningkatan penggunaan batu bara dan gas
4. Realokasi subsidi BBM ke biofuel
5. Peningkatan kapasitas tangki
6. Pembangunan energi baru dan terbarukan
7. Iklim investasi migas yang kondusif
8. Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas
9. Sistem fiskal yang fleksibel
10. Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua
11. Pengendalian impor minyak
12. Pembangunan kilang minyak

Tata Kelola Industri
Migas dan Energi
• Untuk sasaran Tata Kelola
Industri Migas dan Energi, fokus
pembahasan antara lain:
– Penetapan target dan
indikator
– Inventarisasi stakeholders
yang akan terlibat
– Pembuatan roadmap 5
tahun
– dll
• Untuk percepatan
pembangunan pembangkit
listrik, fokus pembahasan antara
lain:
– Inventarisasi defisit dan
kebutuhan listrik per provinsi
– Kemampuan PLN
menyediakan listrik
– Kebutuhan KPS dalam
penyediaan listrik
– dll
Percepatan Pembangunan
Pembangkit Listrik

1. Tata kelola industri migas dan energi 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
2. Percepatan pembangunan pembangkit listrik 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
3. Peningkatan penggunaan batu bara dan gas 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
4. Realokasi subsidi BBM ke Biofuel 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Pertanian
5. Peningkatan kapasitas tangki 1. Kementerian ESDM
6. Pembangunan energi baru dan terbarukan 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian RISTEK
7. Iklim investasi migas yang kondusif 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian RISTEK
3. Kementerian BUMN
8. Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas 1. Kementerian ESDM
9. Sistem fiskal yang fleksibel 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
10. Peningkatan produksi minyak bumi,
memperpanjang umur sumur tua
1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
11. Pengendalian impor minyak 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
12. Pembangunan kilang minyak 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian BUMN
5. Kementerian PU&Pera

3. Kemaritiman
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber
modal, sarana
produksi,
infrastruktur,
teknologi dan
pasar
Pembangunan
100 sentra
perikanan sbg
tempat
pelelangan ikan
terpadu dan
pembangunan 24
pelabuhan
strategis
Pemberantasan
illegal,
unregulated
dan unreported
fishing (IIU)
Mengurangi
intensitas
penangkapan di
kawasan
underfishing
sesuai batas
kelestarian
Penguatan
keamanan laut,
daerah
perbatasan dan
pengamanan
SDA dan ZEE
Peningkatan luas
kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
(17 juta ha) dan
penambahan kawasan
konservasi 700 ha dan
rehab. Kerusakan
lingkungan pesisir &
laut
Penerapan best
aqua-culture
practices untuk
komoditas-
komoditas
unggulan
Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan
yg mendukung
kinerja
pembangunan
maritim dan
perikanan
Peningkatan
produksi
perikanan dua
kali lipat (40-50
juta ton per
tahun pada thn
2019
Kemen KP;
Kemen Ristek DIKTI
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;
Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda
Kemen KP; Kemen Hub
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen KP;
POLRI;
Kemen Hukum HAM;
Pemda
Kemen KP;
Pemda
Kemen Han
Kemen KP;
Kemen Dagri;
KemenLu.
Kemen KP;
Kemen Agraria & TTR;
Pemda
Kemen KP
Kemen KP;
Kemen LH & Hut;
Pemda

3. Kemaritiman
Sasaran yang ingin dicapai 5 tahun ke depan antara lain adalah:
1. Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar
2. Pembangunan 100 sentra perikanan
3. Pembangunan 24 pelabuhan strategis
4. Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing
5. Penurunan peningkatan di kawasan overfishing
6. Keamanan laut, daerah perbatasan
7. Pengamanan SDA dan ZEE
8. Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha
9. Penambahan kawasan konservasi 700 ha
10. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir
11. Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan
12. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut
13. Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)

3. Kemaritiman
1. Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar 1. Kementerian Kelautan Perikanan
2. Kementerian Koperasi dan UKM
3. Kementerian PU dan PERA
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Ristek DIKTI
7. Perbankan
2. Pembangunan 100 sentra perikanan 1. Kementerian Kelautan Perikanan
3. Pembangunan 24 pelabuhan strategis 1. Kementerian BUMN
2. Kementerian Kelautan Perikanan
4. Pemberantasan illegal unregulated, unrepoprted fishing 1. Kementerian Kelautan Perikanan
2. POLRI
3. Kementerian Hukum dan HAM
5. Penurunan peningkatan kawasan overfishing 1. Kementerian Kelautan Perikanan
6. Keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE 1. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Luar Negeri
7. Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha 1. Kementerian Kelautan Perikanan
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Penambahan kawasan konservasi 700 ha 1. Kementerian Kelautan Perikanan
9. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir 1. Kementerian Kelautan Perikanan
10. Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan 1. Kementerian Kelautan Perikanan
2. Kementerian Ristek DIKTI
11. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut 1. Kementerian Kelautan Perikanan
12. Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019) 1. Kementerian Kelautan Perikanan

4. Pembangunan KI dan KEK
BAPPENAS :
KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
Industrialiasi di
luar jawa
* Penyediaan
lahan
kawasan
industri
* SDA
konektivitas
Insentif fiskal
dan non fiskal
iklim investasi
PTSP
* Perda
bermasalah
Penyediaan Tenaga
Terampil (BLK,
SMK, Politeknik)
Mensosialisasikan
mental
Kewirausahaan
Science dan
Techno Park
• Kemen Dik-Nas
• Kemen Tenaga Kerja
• BKPM
• BKPD –
Pemda
• Kemendagri
• Kemen Keuangan
• Kemen
Perindustrian
• Kemen PU/Pera
• Kemen
Perhubungan
• Kemen ESDM
• Kemen Perindustrian
• Kemen Agraria dan TTR
• Pemerintah Daerah
• Kemen Ristek-Dikti
• Kemen Pertanian
• Kemen Perikanan
• BPPT
• Pemda

Contoh Lintas Sektor: Pembangunan Kawasan Industri
Perlu diperdalam detail pelaksanaan pembangunan kawasan industri a.l :
• Roadmap pemb kawasan industri (detail lokasi dan keterkaitan antar lokasi pemb kaw industri satu dengan lainnya)
• Tahapan pelaksanaan
• Kebutuhan pendanaan dan pembagian kewenangan instansi yang terlibat. Mis :
• Listrik, jalan, lahan, dsb
• Kejelasan regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan
Sumber: Perpres No. 2/2015, Buku I RPJMN 2015 – 2019 Hal. 6.128

Contoh Lintas Sektor: Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman
45
Keterangan Program
Nilai
(Rp.Milyar)
Keterangan
24 Pelabuhan Strategis 243,696
Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta
lahannya
Short sea shipping 7,500
Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan,
Cirebon
Fasilitas kargo umum dan bulk 40,615 Rencana induk pelabuhan nasional
Pengembangan pelabuhan non-komersil 198,100 1.481 pelabuhan
Pengembangan pelabuhan komersil lainnya 41,500 83 pelabuhan
Transportasi multimoda untuk mencapai
pelabuhan
50,000 Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir.
Revitalisasi industri galangan kapal 10,800 12 galangan kapal
Kapal untuk 5 tahun ke depan 101,740
Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan
kapal rakyat
Kapal patroli 6,048 Kapal patrol dari Kelas IA s/d V
Total 699,999
Perlu diperdalam detail
pelaksanaan pembangunan
sistem tol laut :
• Roadmap pembangunan tol
laut
• Tahapan pelaksanaan
• Kebutuhan pendanaan dan
pembagian kewenangan
instansi yang terlibat. Mis :
• Listrik, jalan, lahan, dsb
• Kejelasan regulasi dan
kelembagaan yang
dibutuhkan
Sumber : Perpres No. 2/2015, Buku II RPJMN 2015 – 2019 Hal. 9-57

1. Penyediaan lahan kawasan industri
2. Ketersedian SDA
3. Konektivitas: jalan, pelabuhan laut, bandara
4. Ketersediaan energi, air
5. Insentif fiskal dan non fiskal
6. Iklim investasi (PTSP)
7. Perda-perda bermasalah
8. Penyediaan TK terampil
9. Sosialisasi mental kewirausahaan
10. Science dan Techno Park

SASARAN NAWACITA KEMENTERIAN/LEMBAGA/BUMN
1. Penyedian Lahan Kawasan Industri 1. Kementerian Perindustrian
2. Ketersediaan SDA 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian KLH
3. Konektivitas: Jalan,Pelabuhan Laut dan Bandara 1. Kementerian PU/Pera
4. Ketersediaan Energi,Air 1. Kementerian ESDM
2. Kementerian PU/Pera
5. Insentif Fiskal dan non fiskal 1. Kementerian Perindustrian
6. Iklim Investasi PTSP 1. Kementerian BKPM
7. Perda-perda Bermasalah 1. Kementerian Dalam Negeri
8. Penyediaan Tenaga Terampil 1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
2. Kementerian Tenaga Kerja
9. Mensosialisasikan Mental Kewirausahaan 1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
2. Kementerian Tenaga Kerja
3. Kementerian KUKM
10. Sciene dan Technopark 1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Perikanan dan Kelautan
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI
PARIWISATA
Percepatan
Pembangunan
Akses
Transportasi Percepatan
Pembangunan
Akses Informasi
dan Komunikasi
Peningkatan
Infrastruktur
Pengembangan
Budaya Lokal
Percepatan
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Kawasan
Pariwisata
(intersullar
tourism)
Peningkatan
Kualitas SDM
Masyarakat
Lokal /Sekitar
Objek Wisata
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis pada
Eco-tourism
Keterlibatan
Masyarakat
Lokal dalam
Pengelolaan
Lokasi
Pariwisata
Kebijakan
Anggaran
Pembangunan
Pariwisata
Peningkatan
Jumlah Investor
Nasional
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata; Kemen PU;
Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Keuangan;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pemda;
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda

5. Pariwisata
1. Akses transportasi
2. Akses informasi dan komunikasi
3. Pengembangan budaya lokal
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata
5. Kualitas SDM masyarakat lokal
6. Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism
7. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional

5. Pariwisata
1. Akses Transportasi 1. Kementerian PU dan Pera
2. Akses Informasi dan Komunikasi 1. Kementerian Kominfo
3. Pengembangan budaya lokal 1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Budaya Dikdasmen
4. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata 1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian BUMN
5. Kualitas SDM masyarakat lokal 1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Budaya Dikdasmen
6. Ekonomi Kreatif berbasis Eco-Tourism 1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Koperasi dan UKM
3. Badan Pengembangan Ekonomi
Kreatif
7. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan
lokasi pariwisata
1. Kementerian Pariwisata
8. Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata 1. Kementerian Pariwisata
9. Peningkatan jumlah investor nasional 1. BKPM

6. Revolusi Mental
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
REVOLUSI MENTAL
GUNA PENINGKATAN
KUALITAS MANUSIA DAN
MASYARAKAT
Peningkatan
kemandirian
ekonomi & daya
saing bangsa
Pembangunan
Pendidikan
yang
berkualitas dan
kebudayaan
yang memacu
daya cipta &
inovasi
Peningkatan
kepatuhan &
penegakan
hukum dan
reformasi
lembaga
peradilan
Perkuatan
kelembagaan
politik &
reformasi
birokrasi
pemerintahan
Pemanfaatan
Modal Sosial
dan Modal
Budaya
Pengembangan
kepribadian &
peneguhan jati
diri bangsa
Peningkatan
peran lembaga
sosial, agama,
keluarga, media
publik
Kemendag, Kemen Industri,
Kemen Pariwisata, Kemen KUKM,
Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda
Kemendikbud,
KemRistek & Dikti,
Kemenag,
Pemda
Kemenkumham,
Polri, Kejagung, KPK,
Pemda
Kemendagri, Kemen PAN & RB,
KPK, Pemda
Kemendagri,
Kemenag,
Kemensos,
Kemenkominfo,
Kemenpora,
Kemen PP & PA,
BKKBN, Pemda
Kemensos,
Kemendikbud,
Kemen Desa, Trans, PDT,
Pemda
Kemendikbud,
Kemendagri,
Kemensos,
Pemda

6. Revolusi Mental
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa
2. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang
memacu daya cipta dan inovasi
3. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi
pemerintahan
4. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan
5. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya
6. Pengembangan kepribadian dan peneguhan jati diri bangsa
7. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik

6. Revolusi Mental
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa 1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Industri
4. Kementerian KUKM
5. Kementerian BUMN
2. Pembangunan Pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang
memacu daya cipta dan inovasi
1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
2. Kementerian RISTEK dan DIKTI
3. Kementerian Agama
3. Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan
1. Kementerian Kementerian Hukum dan HAM
2. TNI-POLRI
3. Kejaksaan Agung
4. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Perkuatan Kelembagaan Politik dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan 1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kejaksaan Agung
3. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya 1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi
6. Pengembangan Kepribadian dan Peneguhan Jati Diri Bangsa 1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Agama, Keluarga, Media Publik 1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Agama
4. Kementerian Komunikasi dan Informasi
5. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

7. Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
1. Penyiapan lahan dan kebijakan tata ruang
2. Penguatan infrastruktur diplomasi dan perundingan
3. Koordinasi dan peningkatan sarpras Hankam batas darat dan batas laut
4. Peran serta dalam menjaga kedaulatan negara termasuk penegasan status WN
5. Penyusunan regulasi dan perdagangan lintas batas negara
6. Pengembangan Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu
7. Memperkuat koordinasi kelembagaan BNPP
8. Penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan
9. Peningkatan nilai tambh dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk
investasi, ekspor-impor
10. Pencapaian penyediaan infrastruktur dasar
11. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
12. Insentif Investasi
13. Peningkatan SDM dan Iptek di Daerah Tertinggal
14. Pengkatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal
15. Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
16. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kawasan Perbatasan
Kemen Kebudayaan
dan Dikdasmen;
Kemen Kesehatan;
Kemen PU dan Pera
Kemen PU dan Pera; Settap BNPP; Kemen Desa, PDT
dan Transmigrasi; Kemen ATR; Dll
Kemen Luar Negeri
Kemen Dalam Negeri;
BIG; Settap BNPP;
Kementerian Pertahanan
TNI – POLRI; Bakorkamla;
Kemen KP; Settap BNPP;
Kementerian Pertahanan
Kemen Dalam Negeri;
Kemen Sosial
Kemen Kebudayaan dan
Dikdasmen
Kemen Keuangan; Kemen Hukum dan HAM; Kem Kesehatan
Kemen Pertanian; Settap BNPP; TNI-POLRI; Kemen Pertahanan
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemen Perdagangan;
Kemen KUKM
Kemen Ketenagakerjaan;
Kemen Desa, PDT dan
Transmigrasi;
Settap BNPP
Kemen Perhubungan; Settap
BNPP; Kemen PU dan Pera;
Kemen Desa, PDT dan
Transmigrasi;
Kemen Dalam Negeri;
Settap BNPP;
Kemen Hukum dan HAM
Kemen Perdagangan;
Settap BNPP; Kemen
Keuangan
KAWASAN
PERBATASAN
Pengembangan
10 PKSN dan 16
PKSN Tahap
Persiapan,
termasuk
penyiapan lahan
dan kebijakan
tata ruang
Penguatan
Infrastruktur
Diplomasi dan
Perundingan
Koordinasi dan
Peningkatan
Sarpras Hankam
Batas Darat dan
Batas Laut
Peran Serta
dalam menjaga
Kedaulatan
Negara,
termasuk
penegasan
status WN
Pengembangan
Customs,
Immigration,
Quarantine,
Security (CIQS)
Terpadu
Memperkuat
Koordinasi
Kelembagaan
BNPP
Penyediaan
Pelayanan
Pendidikan,
Kesehatan dan
Perumahan
Peningkatan nilai
tambah dan daya
saing produk serta
penyediaan
sarpras, termasuk
investasi, ekspor-
impor
Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur
Dasar
Penyusunan
Regulasi dan
Perdagangan
Lintas Batas
Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL
Penguatan
Kelembagaan
Pemerintah
Daerah
Pemenuhan
Pelayanan
Dasar Publik
Insentif
Investasi
Peningkatan
SDM dan
Iptek di
Daerah
Tertinggal
Peningkatan
Aksesibilitas
Daerah
Tertinggal
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Daerah
Tertinggal
 Kemen Desa, PDT
& Transmigrasi;
 Kemen PU & Pera;
 Kemenhub;
 Pemda
 Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;
 Kemedikdasbud;
 Kemenditi & Ristek;
 Kemenkes;
 Pemda.
Transmigrasi;
 BKPM;
 Kemen Keuangan;
 Kemendagri;
 Kemenperin;
 Pemda.
 Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
 Kemendagri;
 Pemda.
Transmigrasi;
 Kemendag;
 Kementan;
 Kemen KUKM;
 KKP;
 Kemenperin;
 Pemda

1. Penyiapan lahan dan kebijakan tata ruang 1. BNPP
2. Penguatan Infrastruktur Diplomasi dan Perundingan 1. BNPP
2. Kementrian Luar Negeri
3. Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Hankam Batas darat dan Batas
Laut
1. Badan Informasi Geospasial
2. Kementrian Pertahanan
3. TNI -POLRI
4. BAKORKAMLA
4. Peran serta dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk penegasan
status WN
5. Penyusunan Regulasi dan Perdagangan Lintas Batas Negara 1. Kementerian Perindustrian
6. Pengembangan Custom Imigration,Quarantine,Security (CIQS)
Terpadu
1. BNPP
2. Kementerian Pertahanan
3. TNI -POLRI
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Kesehatan
7. Memperkuat Koordinasi Kelembagaan BNPP 1. BNPP
8. Penyedia Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan 1. Kementerian PU dan PERA
9. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan
sarpras, termasuk investasi,ekspor-impor
1. BNPP
2. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
4. Kementerian Ketenagakerjaan
5. Kementerian BUMN
6. Kementerian ESDM
7. Kementerian KUKM

10. Perecapatan Penyediaan Infrastruktur Dasar 1. Kementerian PU&PERA
3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
4. BNPP
11. Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 1. Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;
3. Kementerian PU dan PERA
4. Kementerian ESDM
6. Kementerian DIKTI dan RISTEK
12. Insentif Investasi 1. Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi;
2. BKPM
4. Kementerian Keuangan
13. Peningkatan SDM dan Iptek di Daerah Tertinggal 1. Kementerian Budaya dan DIKDASMEN
2. Kementerian DIKTI dan RISTEK
14. Peningkatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal 1. Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi;
3. Kementerian PU/PERA
15. Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
1. Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi;
5. Kementerian KUKM
16. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah 1. Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi;

K/L Mengetahui Dukungannya
pada Pencapaian Agenda Nawacita

Penutup
• Pada dasarnya pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP 2016
menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program/kegiatan dalam
rangka untuk merealisasikan janji Presiden (sasaran NAWACITA).
• Bagi Kementerian/Lembaga:
• Diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga mendalami dengan
sungguh-sungguh Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) yang
tertuang pada RPJMN 2015-2019, agar:
a. setiap K/L mengetahui perannya dalam mendukung pencapaian
tiap sasaran/target Nawacita; dan
b. setiap K/L mengetahui kebutuhan dukungan dari K/L lain.
• Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan:
a. setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing;
b. mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangan daerah; dan
c. menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (9)

Similar to Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

Similar to Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas