Makalah ini membahas tentang standar pelayanan keperawatan yang meliputi 4 standar yaitu sistem manajemen mutu, regulasi mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan keperawatan, dan fasilitas serta peralatan. Makalah ini disusun oleh 8 mahasiswa keperawatan Politeknik Kesehatan Kemkes Tanjungpinang."
Mediasi merupakan cara yang sering dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa medis, adakalanya hasil mediasi tidak dipatuhi para pihak, oleh karena itu, untuk menguatkan hasil mediasi, didaftarkan di pengadilan sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan dan dikuatkan oleh putusan pengadilan agar putusan tersebut mengikat para pihak.
Banyaknya masyarakat yang kritis dan mulai melek hukum membuat para penjual jasa pelayanan khususnya jasa pelayanan kesehatan harus ekstra hati-hati dalam melakukan pelayanan kesehatan. Berbagai kemungkinan dapat terjadi, apalagi sebagai penyedia jasa di bidang medis, tidak terlepas dari berbagai kemungkinan yang merupakan hasil terapi (pengobatan). Hasil terapi dapat berupa reaksi alergi, reaksi efek samping tindakan ataupun cacat bahkan kematian. Mindset masyarakat langsung mengarah pada adanya malpraktik oleh tenaga kesehatan apabila terjadi reaksi tersebut.
Apabila standar prosedur dalam pengobatan sudah ditempuh, sebenarnya bukan merupakan suatu malpraktik tetapi suatu risiko medis. Menghadapi situasi tersebut, perlu adanya mediasi untuk mendamaikan pihak pasien ataupun dokter yang mengalami sengketa medis. Tetapi ternyata mediasi yang difasilitasi oleh mediator tidak memuaskan semua pihak, sehingga tidak dapat memuaskan pihak yang berseteru.
Adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa medis tersebut. Prosedur mediasi dalam peraturan tersebut memungkinkan dipatuhinya hasil mediasi para pihak karena hasil tersebut dikuatkan dengan putusan pengadilan.
Makalah Sistem Pengembangan Kinerja Klinik Perawatmeida olivia
A. Latar Belakang
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang berdasarkan pada profesionalisme, IPTEK, aspek legal dan berlandaskan etika untuk mendukung sitem pelayanan kesehatan secara komprehensif, Departemen Kesehatan Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik (SPMKK). Sistem pengembangan manajemen kinerja klinis (SPMKK) adalah suatu Micro system dari macro system organisasi pelayanan kesehatan dan proses manajerial untuk meningkatkan kemampuan klinis perawat dan bidan di rumah sakit dan puskesmas.
Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinik (SPMKK) ini telah diperkenalkan di beberapa kabupaten di Indonesia karena telah mendapat dukungan pimpinan institusi maka SPMKK di terapkan. Oleh sebab itu, SPMKK perlu dipertahankan dan di kembangkan ke seluruh unit pelayanan kesehatan terutama dalam bidang keperawatan. Maka dari itu, dalam makalah ini kami akan menjelaskan dan menguraikan tentang kebijakan SPMKK, agar kita dapat menjadi perawat yang profesional.
Hasil penulisan makalah ini bisa dijadikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan sebagai tindak lanjut dalam praktik kebidanan sehingga pelayananyang diberikan oleh bidan sesuai dengan standar praktik yang ditetapkan
Penulisan makalah yang dilakukan d
Hasil penulisan makalah ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan keilmuan dimasa yang akan datang terutama pada pelayanan kebidanan
iharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik kebidanan yang diberikan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliah
Hasil penulisan makalah ini bisa dijadikan sebagai masukan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan sebagai tindak lanjut dalam praktik kebidanan sehingga pelayananyang diberikan oleh bidan sesuai dengan standar praktik yang ditetapkan
Penulisan makalah yang dilakukan d
Hasil penulisan makalah ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan keilmuan dimasa yang akan datang terutama pada pelayanan kebidanan
iharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik kebidanan yang diberikan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliah
Standar pelayanan keperawatan. By. Pangestu Chaesar S. Dkk
1. STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN
1. NUR AZIZAH
2. PANGESTU CHAESAR S
3. JAMILAH
4. NARTI
5. INGE PRATIWI
6. YESI MELINDAWATI
7. VIPRORI RAMANIKE
8. MURAD FAJERI
KELAS : II.B KEPERAWATAN
MAKALAH MANAJEMEN KEPERAWATAN
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
2013
2. STANDAR PELAYANAN KEPERAWATAN
1. NUR AZIZAH
2. PANGESTU CHAESAR S
3. JAMILAH
4. NARTI
5. INGE PRATIWI
6. YESI MELINDAWATI
7. VIPRORI RAMANIKE
8. MURAD FAJERI
KELAS : II.B KEPERAWATAN
MAKALAH MANAJEMEN KEPERAWATAN
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
2013
3. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh
Alhamdullillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT., akhirnya penulis
dapat
menyelesaikan
makalah
yang
berjudul
“STANDAR
PELAYANAN
KEPERAWATAN” untuk para pembaca. Makalah ini disusun dalam rangka untuk
memenuhi syarat tugas kelompok matakuliah Manajemen keperawatan kelas II.B
Keperawatan.
Peningkatan kualitas yang maksimal ini dengan menyampaikan hasil yang
lebih efektif telah penulis lakukan melalui perantara buku, media cetak, dan media
elektronik. Makalah ini juga memuat hal – hal baru.
Dalam membuat makalah ini, penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan
informasi dan saran dari berbagai pihak sehingga makalah ini dapat diselesaikan,
maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar – besarnya kepada :
1.
Ibu Artiah Dealina, SKM, MM selaku dosen mata kuliah KMB I yang telah
memberikan materi dengan baik sehingga pelaksanaan makalah ini berjalan
dengan baik.
2.
dan segenap kawan – kawan kelas 2B. Keperawatan, yang telah dapat
berdiskusi dan bertukar pikiran dalam makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka
dari itu penulis mengharapakan adanya krititk dan saran yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan makalah selanjutnya. Akhirnya penulis berharap makalah ini
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.
4. Pemikiran usaha yang penulis lakuakan untuk memberikan yang terbaik
kepada pengguna makalah ini, semoga makalah ini dapat memuaskan pengguna, baik
teman – teman, saudara – saudara, maupun pihak lain.
Semoga Allah SWT yang maha segalanya mebalas budi baik semua pihak
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini, akhir kata dan
melindungi setiap langkah kita menuju kebenaran.
Tanjungpinang, Oktober 2013
Tim Penulis
5. A.
SISTEM MANAJEMEN MUTU
System manajemen mutu juga dengan disebutkan dengan bahasa lainnya
adalah system mutu dan dari perspektif lainnya sebagai budaya organisasi yang terdiri
dari paradigma, keyakinan, nilai dasar, pengetahuan, pemahaman, keterampilan,
sikap dan perilaku dan karyawan yang berfungsi dalam tim atau suatu unit dari
organisasi sejalan dengan siklus hidup produk yang idhasilkan memenuhi kebutuhan
dan harapan pelanggan ( kolarip, 1995).
Dalam tiap organisasi system manajemen mutu merupakan system yang
sangat beraneka ragam, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
Menurut Koentjo dalam regulasi kesehatan di Indonesia dijelaskan bahwa
system manajemen mutu memiliki 5 elemen yaitu sebagai berikut:
1. Komitmen manajemen untuk melakukan transformasi
2. Pendidikann dan pelatihan
3. Pengelolaan harian
4. Pengelolaan lintas fungsi
5. Pengelolaan kebijakan
Jadi dari beberapa uraian diatas dari system manajamen mutu dapat
disimpukan bahwa suatu tatanan dalam system manajemenyang dirancang dan
ditetapkan untuk menjamin agar system atau peayanan dan produksi terus menerus
dipebaik, berjalan sesuai dengan persyaratan mutu dan dapat melebihi apa yang
diharapkan oleh pelanggan ataupun konsumen.
B.
Regulasi mutu pelayanan kesehatan
Regulasi ialah pengendalian yang berkesinambungan dan terfokus yang
dilakukan oleh lembaga public terhadap kegiatan pelayanan yang dbutuhkan oleh
masyarakat. Sedangkan regulasi pelayanan kesehatan ialah upaya publik untuk
6. memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan
fungsi organisasi maupun perorangan yang menyediakan pelayanan kesehatan (
koentojoro, tjahjono. Dalam regulasi kesehatan di Indonesia)
Persyaratan regulasi kesehatan ditentukan agar organisasi pelayanan
kesehatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperhatikan nilai-nilai
social yang ada dimasyarakat, antara lain pelayanan akuntabilitas public,
keseimbangan antara masyarakat terhadap public dan swasta.
Menurut (iqnagni, 1999) dimasa depan, idealnya regulasi pelayanan kesehatan
terwujud adanya kerja sama antara pemerintah dan swasta. Peran pemerintah akan
lambat laun akan berkurang seiring munculnya lembaga atau badan independen yang
mengkaji standar, melakukan pemantauan mutu dan memberikan rekomendasi
kepada pembuat kebijakan. Dari penjabaran tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan
penyusunan standar guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebaiknya tidka
tergantung pada lembaga legislative saja, teteapi harus mengikuti perkembangan
industry pelayanan kesehatan.
C.
Standar pelayanan keperawatan
Standar 1. Falsafah dan tujuan
Pelayanan keperawatan diorganisasi dan dikelola agar dapat memberikan
asuhan keperawatan yang optimal bagi pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kriteria
1.
dokumen tertulis yang memuat tujuan pelayanan keperawatan harus
mencerminkan peran rumah sakit, dan harus menjadi acuan pelayanan keperawatan
serta diketahui oleh semua unit lain. Dokumen ini harus selalu tersedia untuk semua
petugas pelayanan keperawatan
7. 2.
setiap unit keperawatan dapat mengembangkan sendiri tujuan khusus
pelayanan keperawatan.
3.
dokumen ini harus disempurnakan paling sedikit setiap 3 tahun.
Pengertian:
Penyempurnaan dapat dilakukan dalam hal :
a. Adanya perubahan peran rumah sakit, pelayanan yang baru atau
perluasan/ pengurangan pelayanan
b. Perubahan pola pemberian asuhan
c. Perubahan pola ketenagaan
d. Perubahan praktek profesi
4.
bagan struktur organisasi harus memperlihatkan secara jelas garis
5.
komando, tanggung jawab, kewenangan serta hubungan kerja dalam
pelayanan keperawatan dan hubungan dengan unit lain.
6.
uraian tugas tertentu yang tertulis harus diberikan kepada setiap petugas hal
hal sebagai berikut :
a.
b.
garis kewenangan
c.
fungsi dan tanggungjawab
d.
frekuensi dan jenis penilaian kemamapuan staf
e.
7.
kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan petugas yang bersangkutan
masa kerja dan kondisi pelayanan
Bagan organisasi dan pembagian tugas harus ditinjau kembali paling sedikit
setiap 3 tahun untuk disempurnakan apabila:
a. Pola ketenagaan berubah
b. Pelayanan keperawatan diatur kembali
c. Peranan rumah sakit berubah
8. d. Pelayanan ditambah atau dihilangkan
8.
Pertemuan berkala staf keperawatan diadakan paling sedikit setiap bulan
untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan
keperawatan. Hasil pertemuan harus direkam an disimpan dengan baik
Pengertian: pertemuan tersebut dapat diatur bagi staf perawatan unit dari
bagian tertentu atau bagi kategori tenaga keperawtan tertentu atau bagi staf
secara keseluruhan
9.
Bila rumahsakit menyediakan kesempatan bagi peserta didik dan sekolah
perawat maka harus ada perjanjian tertulis dengan institusi pendidikan yang
meliputi tanggunjawabterhadap orientasi supervise dan evaluasi peserta didik
10.
Kepala keperawatan bertanggung jawab atas pelayanan pengelolaan dan
asuhan keperawatan dengan memeprthatikan :
a. Mengikutsertakan perawat penanggungjawab ruangan dan supervisior
b. Laporan biaya pengeluaran dikomunikasikan kepada staf keperawatan
dalam berkala tahun anggaran
11.
Daftar penilaian konduite kepegawaian dijaga kerahasiannya dan tersedia bagi
pegawai yang bersangkutan.
Standar 2 Administrasi dan pengelolaan
Pendekatan
sistematika
yang
digunakan
untuk
memberikan
asuhan
keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
Kriteria
1.
Asuhan keperawatan mencerminkan standar praktek keperawatan yang
berlaku dan ditujukan pada pasien atau keluarganya, yang mencakup asuhan
keperawatan dasar, penugasan pasien atau keperawatan terpadu.
2.
Perawat bertanggungjawab terhadap semua aspek asuhan keperawatan
9. 3.
Rencana asuhan keperawatan disusun setelah diadakan pengkajian terhadap
pasien dan setelah konsultasi dengan pasien dari keluarga atau oranglain yang
terkait. Rencana meliputi:
a.
Kebutuhan pasien
b.
Hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan
c.
Rincian asuhan keperawatan yang harus diberikan. Termasuk asuhan
keperawatan
tertentu,
penyuluhan
kesehatan
dan
persiapan
pemulangan pasien atau rujukan
4.
Catatan asuhan keperawatan dibuat dan digabungkan kedalam rekam medis,
meliputi :
a.
Pengkajian asuhan keperawatan
b.
Rencana asuhan keperawatan
c.
Rincian asuhan keperawatan yang telah diberikan
d.
Hasil dan perubahan penting pada kesehatannya
e.
Perubahan dalam rencanan asuhan keperawatan sesuai dengan hasil
evaluasi tentang kemajuan pasien
f.
Ringkasan
asuhan
keperawatan
pasien
saat
pulang
(pindah,
meninggal)
5.
Staff keperawatan senantiasa harus menghormati hak keleluasaan pribadi,
martabat dan kerahasiaan pasien.
6.
Staff keperawatan berpartisipasi pada berbagai pertemuan tentag asuhan
pasien
7.
Penelitian keperawatan
8.
Bila penelitian keperawatan dilakukan, hak asasi pasien harus dilindungi
sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan menjunung tinggi etika profesi
10. Standar 3 . Staff dan pimpinan
Pelayanan keperawatan dikelola untuk mencapai tujuan pelayanan
Kriteria
1. pelayanan keperawatan dipimpin oleh seorang perawat yang mempunyai
kualifikasi manager.
2. Kepala keperawatan mempunyai kewenangan atau bertanggungjawab bagi
berfungsinya pelayanan keperawatan ; sebagai anggota pimpinan harus aktif
menghadiri rapat pimpinan.
3. Apabila kepala perawatan berghalangan harus ada seorang perawat pengganti
yang cakap dapat diserahi tanggungjawab dan kewenangan.
4. Setiap perawat harus mempunyai izin praktek perawat yang masi berlaku dan
berkualifikasi professional sesuai jabatan yang didudukinya.
5. Jumlah dan jenis tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pasien
Pengertian:
a. Perawat terdaftar ditunjuk sebagai penanggungjawab setiap unit.
b. Selama periode 24 jam jumlah perawat harus tersedia untuk menjamin
pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan tujuan.
c. Perawat terdaftar dengan pendidikan dan pelatihan tambahan atau
dengan pengalaman tertentu harus tersedia pada tugas jaga.
6. Pencatatan dan statistic dipelihara untuk kepentingan pelayanan keperawatan
dan mencakup beberapa hal :
a. Jumlah kualifikasi dan pengalaman dan pelbagai kategosi staf
keperawatan.
b. Absensi staf dan penugasan / giliran jaga
c. Jam keperawatan yang sesuai kebutuhan pasien
11. 7. Apabila ada program pendidikan atau pelatihan, harus tersedia cukup perawat
yang mempunyai keahlian sebagai guru perawat yang mampu memberi
bimbingan kepada siswa dalam memperoleh pengalaman belajar klinik
8. System penilaian terhadap staf keperawatan harus didokumentasi berdasarkan
pada uraian tugas staf dan dapat mengidentifikasi keunggulan dalam
penampilan dan keperluan peningkatan karier
Pengertian: metode penilaian terhadap staf dapat bervariasi dan dapat berkisar
dari evaluasi supervisor sampai evaluasi mandiri dan masukan dari reka
sekerja
9. Staf keperawatan dilibatkan dalam upaya penilaian pelayanan keperawatan .
Standar 4 fasilitas dan peralatan
Fasilitas dan peralatan harus memadai untuk mencapai tujuan peayanan keperawatan.
Kriteria
1. Tersedianya tempat dan peralatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas
2. Bia digunakan peralatan khusus, peralatan tersebut dijalankan oleh staf yang
telah mendapatkan pelatihan.