1. SOSIALISASI
PP NOMOR 55 TAHUN 2007
Oleh :
H. E. Nadzier Wiriadinata
Pengajian
Kitab
Pesantren Bentuk Lain Majelis
Yg Sejenis Ta’lim
Diniyah
Pend
Keagamaan
Diniyah TKQ, TPQ,
Takmiliyah TQA

2. Pertimbangan Yang Mendasari lahirnya PP No 55 2007
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ttg Sisdiknas :
Pasal 12 • ayat (4)
Pasal 30 • ayat (5)
Pasal 37 • ayat (3)

3. Dampak Hadirnya PP 55 Th 2007 Bagi
Ummat Islam :
 Tuntutan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih
tertata
 Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk lebih
memperhatikan dan memfasilitasi pendidikan
keagamaan, baik menyangkut pendidik, tenaga
kependidikan, dana, maupun sarana prasarana
pendidikan lainnya
Sebagaimana bunyi PP 55/2007 Pasal 12 Ayat (1)
menyebutkan :
Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah
memberi bantuan sumber daya pendidikan
kepada pendidikan keagamaan

4. Memahami istilah Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan
Pend. Agama Pend Keagamaan
Pendidikan yang memberikan pengetahuan Pendidikan yang mempersiapkan
dan membentuk sikap, kepribadian, dan peserta didik untuk dapat menjalankan
keterampilan peserta didik dalam peranan yang menuntut penguasaan
mengamalkan ajaran agamanya, yang
pengetahuan tentang ajaran agama
dilaksanakan sekuang-kurangnya melalui
mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan
jenjang dan jenis pendidikan mengamalkan ajaran agamanya

5. Perbedaan Fungsi
Pend. Agama & Pend. Keagamaan
Fungsi Pend. Agama Fungsi Pend. Keagamaan
Membentuk manusia
Indonesia yang beriman Mempersiapkan peserta
dan bertaqwa kepada didik menjadi anggota
Tuhan Yang Maha Esa masyarakat yang
serta berakhlak mulia dan memahami dan
mampu menjaga mengamalkan nilai-nilai
kedamaian dan ajaran agamanya dan/atau
kerukunan hubungan menjadi ahli ilmu agama
inter dan antar umat
beragama

6. Tujuan
Pend Agama & Pend Keagamaan
Tujuan Pend Agama Tujuan Pend. Keagamaan
Terbentuknya peserta
didik yang memahami
Berkembangnya dan mengamalkan nilai-
kemampuan peserta didik nilai ajaran agamanya
dalam memahami, dan/atau menjadi ahli
mengahayati, dan ilmu agama yang
mengamalkan nialai-nilai berwawasan luas, kritis,
agama yang menyerasikan kreatif, inovatif, dan
penguasaannya dalam dinamis dalam rangka
ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan
teknologi dan seni bangsa yang beriman,
bertaqwa, dan berakhlak
mulia

7. Skema Pend. Keagamaan Islam
menurut PP 55 th 2007 pasal 14
Formal
PDD, PDMP, PMA
( Pasal 15)
Informal

8. Majelis Ta’lim berdasarkan PP 55 Th
2007 Pasal 23 ayat :

9. Pengajian Kitab menurut PP
55 Th 2007 Pasal 22 ayat :
(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam
rangka mendalami ajaran Islam dan/atu
menjadi ahli ilmu agama Islam
(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat
dilaksanakan secara berjenjang atau tidak
berjenjang
(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok
pesantren, masjid, mushalla, atau tempat
lain yang memenuhi syarat

11. Diniyah Takmiliyah menurut PP 55 Th 2007 Pasal 25 ayat :
(1) Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama
Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau
di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan
ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT
(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara
berjenjang atau tidak berjenjang
(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid,
mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat
(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan
penyelenggara
(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara
terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau
pendidikan tinggi

12. Pesantren menurut PP 55
Pasal 26 ayat :
(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak
mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan
, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli
ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim
yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan
yang Islami di masyarakat
(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan
anak usia dini , pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan
tinggi
(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui
keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah
pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah
pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

13. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan perlu
diadministrasikan pada institusi pemerintah dengan
ketentuan sebagai berikut : (PP 55/2007 Pasal 13)
(1) Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan
(2) Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
Masyarakat
(3) Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk
(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas :
a. Isi pendidikan/kurikulum
b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
c. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran
d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu)
tahun pendidikan/akademik berikutnya
e. Sistem evaluasi; dan
f. Manajemen dan proses pendidikan
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur
dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan
(6) Pendidikan Keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki
peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib
mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

14. Prosedur Pendirian Pendidikan Diniyah Non
Formal(Pengajian kitab, majelis ta’lim, TKQ,
TPQ, TQA, Diniyah Takmiliyah dan lainnya yang
sejenis
(semua Jenjang)
1. Penyelenggara mengajukan usul pendirian
kepada Kandepag Kab/Kota;
2. Kandepag Kab/kota melakukan verifikasi;
3. Bila lulus verifikasi, Kakandepag Kab./Kota
mengeluarkan surat keputusan ttg
penetapan pendirian sebagai izin
operasional, dan selanjutnya menerbitkan
piagam penyelenggaraan berikut nomor
statistik.
4. Penetapan dilaporkan kepada Kanwil
Depag provinsi.

15. Wassalam