Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama wajib diselenggarakan di setiap satuan pendidikan melalui mata pelajaran agama sesuai agama peserta didik. Pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik menjadi ahli agama atau memahami nilai-nilai agama dan diselenggarakan di jalur formal, nonformal, dan informal. Pemerintah memberikan bantuan sumber daya pendidikan dan

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 2727);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA
DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAB I . . .

2. - 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui
mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan
peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang
ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan
mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam
yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang
pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga
pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu
dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu
pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu
pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada
sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan
Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan
Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan
jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat . . .

3. - 3 -
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan
untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus
dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga
satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau
masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
BAB II
PENDIDIKAN AGAMA
Pasal 2
(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga
kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat
beragama.
(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya
kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati,
dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan
penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni.
Pasal 3
(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan
agama.
(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri
Agama.
Pasal 4 . . .

4. - 4 -
Pasal 4
(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program
pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya
diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata
kuliah agama.
(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat
pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan
diajar oleh pendidik yang seagama.
(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat
menyelenggarakan pendidikan agama.
(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat
menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan
pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan
agama di masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan agama bagi peserta didik.
(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan
kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan
ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh
peserta didik.
(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam
atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat
digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak
berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain
selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan
pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 5 . . .

5. - 5 -
Pasal 5
(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai
Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap
perkembangan kejiwaan peserta didik.
(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat
menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-
hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan
moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan,
kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk
agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik
untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin,
bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif,
kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif,
dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik
untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong
kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan
motivasi untuk hidup sukses.
(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan
agama sesuai kebutuhan.
(9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman
materi.
Pasal 6 . . .

6. - 6 -
Pasal 6
(1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan
pendidikan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat
menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan
pendidikan.
Pasal 7
(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai
dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan sampai dengan
penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:
a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri
setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;
b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan
oleh bupati/walikota setelah memperoleh
pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota.
c. satuan . . .

7. - 7 -
c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi
bertaraf internasional dilakukan oleh kepala
pemerintahan daerah yang mengembangkannya
setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal
5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri
Agama.
BAB III
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 8
(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.
(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya
peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-
nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama
yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan
dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Pasal 9 . . .

8. - 8 -
Pasal 9
(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
(2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh
Menteri Agama.
Pasal 10
(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan
ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari
ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan
terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik
pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke
pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang
berikutnya.
Pasal 11
(1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak
pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD),
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau
bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
(2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal
dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal
keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
(3) Peserta . . .

9. - 9 -
(3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal,
dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan
formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang
berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis
pendidikan yang lainnya.
Pasal 12
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi
bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan
keagamaan.
(2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan
pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan
tujuan pendidikan nasional.
(3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang,
melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan.
(4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh
pertimbangan dari Menteri Agama.
Pasal 13
(1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau
program pendidikan.
(2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib
memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang
ditunjuk.
(4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. isi pendidikan . . .

10. - 10 -
a. isi pendidikan/kurikulum;
b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan;
c. sarana dan prasarana yang memungkinkan
terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program
pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun
pendidikan/akademik berikutnya;
e. sistem evaluasi; dan
f. manajemen dan proses pendidikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian
satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf
e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan
berpedoman pada ketentuan Standar Nasional
Pendidikan.
(6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak
berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik
15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program
pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota.
Bagian Kesatu
Pendidikan Keagamaan Islam
Pasal 14
(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan
diniyah dan pesantren.
(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan
informal.
(3) Pesantren . . .

11. - 11 -
(3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai
satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal.
Paragraf 1
Pendidikan Diniyah Formal
Pasal 15
Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan
ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pasal 16
(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan
dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat
dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat
MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan
pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA
yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 17
(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan
diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) tahun.
(2) Dalam . . .

12. - 12 -
(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih
tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun
dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah
dasar.
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan
diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah
pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
(4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan
diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah
pendidikan diniyah menengah pertama atau yang
sederajat.
Pasal 18
(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib
memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan,
bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan
alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
(2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib
memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan,
bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam,
serta seni dan budaya.
Pasal 19
(1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah
diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian
kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber
dari ajaran Islam.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan
diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang
bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama
dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 20 . . .

13. - 13 -
Pasal 20
(1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat
menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi
berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.
(2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
untuk setiap program studi pada perguruan tinggi
keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu
agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan
dan bahasa Indonesia.
(3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki
beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit
semester (sks).
(4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi
diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.
Paragraf 2
Pendidikan Diniyah Nonformal
Pasal 21
(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam
bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al
Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang
sejenis.
(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
(3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi
satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi
ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan
pendidikan.
Pasal 22 . . .

14. - 14 -
Pasal 22
(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami
ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan
secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren,
masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi
syarat.
Pasal 23
(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta
mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan
mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan
Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau
tempat lain yang memenuhi syarat.
Pasal 24
(1) Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan
kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami,
dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.
(2) Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak
Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ),
Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang
sejenis.
(3) Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara
berjenjang dan tidak berjenjang.
(4) Penyelenggaraan . . .

15. - 15 -
(4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di
masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi
syarat.
(5) Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca,
menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an, tajwid, serta
menghafal doa-doa utama.
(6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan
pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat,
dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai
teknik pengajaran Al-Qur’an.
Pasal 25
(1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi
pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi
dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan
peserta didik kepada Allah SWT.
(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan
secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di
masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi
syarat.
(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan
kewenangan penyelenggara.
(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan
secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK atau pendidikan tinggi.
Paragraf 3 . . .

16. - 16 -
Paragraf 3
Pesantren
Pasal 26
(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk
mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu
agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim
yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun
kehidupan yang Islami di masyarakat.
(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau
secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui
keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki
ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata
pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah
menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pendidikan Keagamaan Kristen
Pasal 27
(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(2) Pendidikan . . .

17. - 17 -
(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal
diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
(3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri
Agama.
Pasal 28
Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur
pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi
merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 29
(1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar
adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah
Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).
(2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan
menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen
(SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada
pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang
harus berijazah SMP atau yang sederajat.
(4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh
Pemerintah, gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
(5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian
tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada
jenjang menengah.
(6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan
moral merupakan kewenangan gereja dan/atau
kelembagaan Kristen.
Pasal 30 . . .

18. - 18 -
Pasal 30
(1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan
oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.
(2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi
diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama
Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau
bentuk lain yang sejenis.
(3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.
(4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan
Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan
yang bersangkutan.
(5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral
pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang
pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja
dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
(6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan
tinggi keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMA
atau yang sederajat.
Bagian Ketiga
Pendidikan Keagamaan Katolik
Pasal 31
(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan
formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan
menengah dan tinggi.
(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina
oleh Menteri Agama.
Pasal 32 . . .

19. - 19 -
Pasal 32
Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur
pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan
tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 33
(1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah
merupakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)
atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
(2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina
oleh Menteri Agama.
Pasal 34
Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan
menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMP
atau yang sederajat.
Pasal 35
(1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan
kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada
jenjang menengah.
(2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan
moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau
Uskup.
Pasal 36
Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat
menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.
Pasal 37 . . .

20. - 20 -
Pasal 37
(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi
diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.
(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi
merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang
mendapat ijin dari Menteri Agama.
(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi
diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi
Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis
dan sederajat.
(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang
pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang
bersangkutan.
(5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman
dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang
pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik.
(6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada
pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus
berijazah SMA atau sederajat.
Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Hindu
Pasal 38
(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan
berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk
Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
(3) Pendidikan . . .

21. - 21 -
(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal,
dan nonformal.
(4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal
setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu
tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat
Pratama Widya Pasraman B (TK B).
(5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang
pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya
Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat.
(6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang
pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya
Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
(7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang
pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya
Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
Pasal 39
(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)
Adi Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama
Widya Pasraman atau yang sederajat.
(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)
Madyama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi
Widya Pasraman atau yang sederajat.
(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari)
Utama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah
Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.
(4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam)
tingkat selama 6 (enam) tahun, pendidikan Madyama
Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga)
tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas
3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun.
(5) Peserta didik . . .

22. - 22 -
(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman
berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma.
(6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan
membekali peserta didik (Brahmacari) dengan
pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.
Pasal 40
(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi
Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun
masyarakat.
(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang
diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hak
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 41
(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan
dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla,
dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma
gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.
(2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan
kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang
atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi
pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka
meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik.
(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal
sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis
masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan
tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan
tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang
memenuhi syarat.
(4) Pendidikan . . .

23. - 23 -
(4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan
keberadaannya kepada Menteri Agama.
Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan Buddha
Pasal 42
(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh
masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam
bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja
Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
Pasal 43
(1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan
Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan
khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa,
dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan
ketakwaan.
(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin
pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam
meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha.
(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
(dua) minggu.
(4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak,
remaja, dan dewasa.
(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup
Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar
agama Buddha, paritta/mantra, meditasi,
kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.
(6) Pendidik . . .

24. - 24 -
(6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para
Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik
Agama, atau yang berkompetensi.
Pasal 44
(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar
mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau
Cetya setiap hari Minggu secara rutin.
(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan
saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka
meningkatkan keimanan umat Buddha secara
berkesinambungan.
(3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara
berjenjang atau tidak berjenjang.
(4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau
bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan
formal.
(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian
Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi,
Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok
Dasar Agama Buddha.
(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup
Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni,
Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita,
Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.
Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan Khonghucu
Pasal 45
(1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh
masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal.
(2) Pendidikan . . .

25. - 25 -
(2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program
Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci,
Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu,
atau bentuk lain yang sejenis.
(3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
Pasal 46
(1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman
Kitab Suci merupakan kegiatan belajar-mengajar
nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao
dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan
tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar.
(2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman
Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan
budi pekerti peserta didik.
(3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan
kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing,
Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama
Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.
(4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu
mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau
yang mempunyai kompetensi.
Pasal 47
Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah
pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di
Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan
yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat
Khonghucu.
BAB IV . . .

26. - 26 -
BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 48
Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan
keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang
ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus
diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 51
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .

27. - 27 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 124

28. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang
diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem
pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak
mulia”.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama
dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan
pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara
lebih luas dari sekedar mata pelajaran /kuliah agama. Pendidikan Agama
dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata
pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan
peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan
telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada
penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.
Selain itu . . .

29. - 2 -
Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa
setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan
pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik
yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu
pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua,
dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan
mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta
didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama;
ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama
menunjukan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran
pendidikan agama.
Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat
sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh
sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih
dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari
merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan
keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan
agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian
masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah,
rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian
berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal,
nonformal atau informal.
Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat
menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar,
terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus
mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan
pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang
besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem
Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk
berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen
bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang
mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal
sesuai karakteristik agama masing-masing.
II. PASAL . . .

30. - 3 -
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Kurikulum pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama
berbeda dengan kekhasan agama satuan pendidikan menggunakan
kurikulum pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut
peserta didik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan agama dengan
penyelenggara pendidikan agama di masyarakat memperhatikan
kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Beberapa satuan pendidikan dapat bekerjasama menyediakan
pendidik pendidikan agama.
Ayat (2) . . .

31. - 4 -
Ayat (2)
Dalam hal penyediaan pendidik pendidikan agama tidak dapat
dilakukan oleh setiap atau beberapa satuan pendidikan, maka
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menyediakan
tempat penyelenggaraan pendidikan agama dengan
menggabungkan para peserta didik seagama dari beberapa satuan
pendidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyalurkan peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
ditutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keterampilan mencakup pola-pola pendidikan yang dikembangkan
pada jenis pendidikan kejuruan, vokasi, dan pendidikan
kecakapan/keahlian lainnya.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik,
tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan
lainnya.
Pemberian . . .

32. - 5 -
Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh
pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.
Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata
anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam meliputi ilmu agama
Islam (dirasah Islamiyah), atau terpadu dengan ilmu-ilmu umum dan
keterampilan.
Ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah) dapat menggunakan klasifikasi
tema: aqidah, tafsir, hadis, usul fikih, fikih, akhlak, tasawuf, dan tarikh
Islam.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .

33. - 6 -
Pasal 18
Ayat (1) dan Ayat (2)
Pendidik/satuan pendidikan dapat menggabungkan berbagai
muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih dalam
kurikulum.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma’had
‘Aly.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk
mengkaji kandungan Al Quran dan As sunnah dan pemahaman
transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf
(modern).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .

34. - 7 -
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penamaan “diniyah takmiliyah” yang umum dipakai masyarakat
adalah madrasah diniyah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 . . .

35. - 8 -
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48 . . .

36. - 9 -
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4769

37. i